Ditemukan 651 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN TANGERANG Nomor 588/Pid.B/2020/PN Tng Tanggal 8 Juni 2020 — CEPI BURHANUDIN Bin MUHAMMAD
270 — 78
270 — 78
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Klas IA Khusus Tangerang padahariSenin tanggal 8 Juni 2020, oleh kamiGATOT SARWADI, SH. sebagai Ketua Majelis, SRI SUHARINI, SH.MH danFERDINAND MARCUS LEANDER, SH.MH. masing masingsebagai HakimAnggota. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yangterobuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh IRWANBAYUMI
Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan dan Penasehat Hukum Terdakwa sertaPara Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,SRI SUHARINI, SH. MH. GATOT SARWADI, SH.FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.MHPanitera Pengganti tersebut ;IRWAN BAYUMI, SH.MHHalaman 192 dari 192 Putusan No.588/Pid.B/2020/PN. Tng.
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
428 — 107
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
428 — 107
., M.H, PaniteraPengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat danKuasa Para Tergugat.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Sri Suharini, S.H., M.H Indra Cahya, S.H., M.HGatot Sarwadi, S.HPanitera Pengganti,Ikat, S.H., M.HPerincian biaya :1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00A.T.K Rp 50.000,00Panggilan Sidang Rp 1.949.413,00Pemeriksaan setempat Rp ao fF WNSita Jaminan Rp Halaman 122 dari 125 Hal.
Register : 26-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 9 Januari 2017 — SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO
98 — 14
98 — 14
Saksi Suharini;Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 saksi tidak menerima pencairanpinaaman SPP dari UPK Lumintu untuk Kelompok Kelontong NgalangOmbo sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), tandatangan pada buku tersebut bukan tandatangan saksi;Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 saksi tidak menerima pencairanpinaaman SPP dari UPK Lumintu untuk Kelompok Kelontong NgalangOmbo sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), tandatanganpada buku tersebut bukan tandatangan saksi ; Bahwa pada tanggal
Saksi Hariyana;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Dagang KecilSemuluh Kidulmenerima IPTW dari UPK Lumintu sebesarRp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Suharini pada tanggal 17 Februari 2014;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Dagang KecilSemuluh Kidul telah menerima IPTW pada tanggal 24 Juni 2014diterima oleh Marsitun dan pada tanggal 19 September 2014 diterimaoleh Supartini, karena di kelompok Dagang Kecil Semuluh Kidul tidakada anggota kelompok yang
bernama Marsitun dan Suharini; Bahwa kelompok saksi tidak mengangsur tepat waktu; Bahwa uang yang dipinjamkan kepada Kelompokkelompok adalahuang UPK Lumintu atau uang milik negara, bukan uang pribadiTerdakwa:; Bahwa nama saksi tidak pernah dipinjam oleh orang lain untuk melakukan pinjaman;Bahwa tidak ada yang pernah menagih kepada saksi ;Bahwa kelompok tidak pernah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi sebelum pinjaman cair; Bahwa pada saat menerima pinjaman saksi tidak menandatanganitanda terima
pada tanggal 17Februari 2014;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Dagang Kecil Semuluh Kidul telah menerima IPTW pada tanggal 24 Juni 2014 diterima olehMarsitun dan pada tanggal 19 September 2014 diterima oleh Supartini,karena di kelompok Dagang Kecil Semuluh Kidul tidak ada anggotakelompok yang bernama Marsitun dan Suharini; Bahwa semua pinjaman tahun 2014 sudah lunas dan tidak ada yang nunggak;Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 saksi Hariyana selaku KetuaKelompok Aneka Usaha Wedi Utah tidak
pada tanggal 17Februari 2014;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Dagang Kecil Semuluh Kidul telah menerima IPTW pada tanggal 24 Juni 2014 diterima olehMarsitun dan pada tanggal 19 September 2014 diterima oleh Supartini,karena di kelompok Dagang Kecil Semuluh Kidul tidak ada anggota kelompok yang bernama Marsitun dan Suharini;Bahwa semua pinjaman kelompok Saksi Hariyana pada tahun 2014 sudah lunas dan tidak ada yang nunggak;Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 saksi Hariyana selaku KetuaKelompok
Register : 13-07-2018 — Putus : 28-09-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 1441/Pid.B/2018/PN Tng Tanggal 28 September 2018 — Penuntut Umum:
HERU APRIANTO, SH
Terdakwa:
SYAIFUL BAHRI Bin DARIP SARNUDIN
111 — 13
HERU APRIANTO, SH
Terdakwa:
SYAIFUL BAHRI Bin DARIP SARNUDIN
111 — 13
GIORDIANO; 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang30 (tiga puluh) cm berikut dengan sarungnya; Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusakkan sampaitidak dapat dipergunakan lagi;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : Kamis , tanggal : 2010September 2017 oleh kami INDRA CAHYA SH MH sebagai Hakim Ketua,, SRI SUHARINI
tanggal : 13 Juli 2017 , Nomor :1441/PID.B/2017/PN.TNG, , Putusan tersebut pada hari : Kamis ,tanggal : 27 September 2017 ~~ diucapkan dalam persidangan yangterouka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingiHakimHakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh WERDIHASWARI MURTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeritersebut dan dihadiri oleh : HERU APRIYANTO,SH Penuntut Umum padaKEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG serta terdakwa .Hakim Hakim Anggota ; Hakim Ketua Majelis ;SRI SUHARINI
Register : 01-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 2232/Pid.B/2018/PN Tng Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TIAMILLA, SH.
Terdakwa:
DERY SETIAWAN Bin BUNCENG
96 — 141
TIAMILLA, SH.
Terdakwa:
DERY SETIAWAN Bin BUNCENG
96 — 141
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.000, ( dua ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : Kamis , tanggal : 06Desember 2018 oleh kami SRI SUHARINI,SH MH , sebagai HakimKetua , INDRA CAHYA SH MH dan GATOT SARWADI,SH , masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua PengadilanNegeri Tangerang berdasarkan Penetapan tanggal: 01 November 2018,Nomor : 2232/PID.B/2018/PN.TNG, , Putusan
tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh WERDI HASWARI MURTI,SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : TIA MILLA,SH , Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATENTANGERANG serta terdakwa .Hakim Hakim Anggota ; Hakim Ketua Majelis ;INDRA CAHYA SH MH SRI SUHARINI,SH MHPanitera Pengganti :GATOT SARWADI,SH ,WERDI HASWARI MURTI, SH12WERDI
Register : 19-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Tng Tanggal 31 Mei 2018 — WENDY LINGGA TAN
583 — 243
583 — 243
., M.H sebagai Hakim ketua, SRI SUHARINI, S.H.
., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaTangerang dengan dihadiri Terdakwa yang didampingi oleh PenasihatHukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,SRI SUHARINI, S.H., M.H INDRA CAHYA, SH, MHGATOT SARWADI, S.HPanitera Pengganti,IRWAN BAYUMI, SH,MH.Hal. 217 dari 215 Halaman Perkara No.557/Pid.Sus/2018/PN.Tng.
Register : 06-07-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 14-08-2023
Putusan PA LUMAJANG Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj Tanggal 14 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 161
122 — 161
M.H untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Wiwit Suharini;
- Menetapkan harta harta berupa : 3.1.Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 140/Bondoyudo Seluas 785 M2 terletak di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 12 Juli 2011 —
309 — 112
309 — 112
., sebagai Ketua Majelis,SRI SUHARINI, SH., dan SURISNO, SH., MBH., masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebutdibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari S E L A S A tanggal 12 JULI 2011 oleh Majelistersebut di atas, dengan dihadiri oleh KMS A. RONI, SH.
/SRI SUHARINI, SH. IDARATNAWATI, SH. MH.dto./364SURISNO, SH. MHPANITERAPENGGANTI,dto./SUHAIDI AGUS, SH. MH.364
Putus : 08-12-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby Tanggal 8 Desember 2013 — DRS. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA
104 — 27
104 — 27
SUHARINI TH, SH Dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentinganumum dasar hukumnya pasal 18 UUPA itu negara mempunyai kemenanganmencabut hakhak atas tanah ketika dibutuhkan untuk kepentingan umum, Dankemudian pasal 18 UUPA ini melahirkan UU no.21 /1967 mengenaipelaksananan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut ; Bahwa menurut ahli perlu di pahami bisa langsung masuk ke perjalananpencabutan
Putus : 30-05-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 17/Pid/TPK/2013/PN.TK. Tanggal 30 Mei 2013 — SUGANDI bin HAMDHANI;
66 — 20
66 — 20
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengandibantu oleh DARMAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh SAMSI THALIB,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, dan Terdakwa; Hakim Anggota I: Hakim Ketua Majelis :SRI SUHARINI, S.H., M.H MIEN TRISNAWATI, SH.. M.HHakim Anggota II :HARIDL SH.
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA
KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
52 — 117
52 — 117
SUHARINI TH, SH Dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentinganumum dasar hukumnya pasal 18 UUPA itu negara mempunyai kemenanganmencabut hakhak atas tanah ketika dibutuhkan untuk kepentingan umum, Dankemudian pasal 18 UUPA ini melahirkan UU no.21 /1967 mengenaipelaksananan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut ; Bahwa menurut ahli perlu di pahami bisa langsung masuk ke perjalananpencabutan