Ditemukan 1009 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1504/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TANIA SELATAN
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan kegiatan usaha terpadau (integrated) yang terdin dan unit ataukegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai; ataub. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahanya terdapat penyerahanyang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang PajakPertambahan Nilai; atauHalaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1504/B/PK/PJK/2016c.
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 366/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
PAULUS HIMAWAN
Tergugat:
PT. MULTICO MILLENIUM PERSADA
24683
  • ., M.H.Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahorgan perseroan yang terdin dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang sahammaka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjian antara pihakpengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direktur bertindak sebagaimewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antara pengusahadengan pengusaha dimana Direksi atau Direktur bertndak mewakill pengusaha, makaRUPS tidak dapat dikategonikan
Putus : 06-04-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN SALATIGA Nomor 20/Pid.B/2020/PN Slt
Tanggal 6 April 2020 — Pidana - Terdakwa 1. JEFRI PARNINGOTAN PAKPAHAN Als JEFRI Bin ROLAND PAKPAHAN 2. ABDUL MUNIF Als KELIK Bin KHOIRI ANWAR - Jaksa Penuntut Umum 1. WAHYU DEWI PURWATI,S.H. 2. NOVIANA HERMAWATI ,SH,MH
545
  • Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:;:Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud mengandung pengertiansuatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak daripelakunya, sedangkan dengan maksud dimiliki terdin dan dua unsur, yakni pertamaunsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzeials oogmerk), berupa unsurkesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur tersebut merupakanHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Situnsur yang tidak
Register : 14-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 772/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 26 September 2017 — DIKI ROHMAN SIDIK Als. ABUY Bin JAJANG RUKMANA;
354
  • menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan tanaman jenis ganja dangania tersebut digunakan oleh Terdakwa;Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SetiabudiKelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah terjadipenyalahgunaan Narkotika, kemudian = dilakukan pemerksaan danpenggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Beami dan pada saatpenggeledahan pada saksi Beami ditemukan barang bukii berupa 1 (satu)bungkus plastk klip bening yang berisi 1 (Satu) lembar kertas yang terdin
Register : 12-03-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 60/ Pid.B/20I5/PN Njk
Tanggal 21 April 2015 — YUNANI BIN SLAMET
353
  • Bahwa barangbarang yang saksi ambil adalah 3 (tiga) Buah BPKB terdin dari :e BPKB Scpeda motor Beat warna mcrah tahun 2011 No.Pol AG 2157 XF.e BPKB Sepeda motor Suzuki satria warna hitam putih No. Pol. : AG 3252 XF. BPKBSepeda motor Honda vario warna violet silver No. Pol. : AG 6684 WV.e 3 (tiga) buah STNK terdiri dari: STNK mobil Suzuki STIOO No. Pol: AG 597 VC atas nama NURALLI. STNK mobil DAEWOO/NEXIA No.Pol: L 1757 LH atasnama EDY PRAYETNO.STNK mobil Ford leaser No.
Register : 08-05-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.BLK
Tanggal 13 Oktober 2015 — Per. UMMI, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lembang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat / berkantor di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 08 Mei 2015 No: 25/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N 1. PEMERINTAH NEGARA R.I. Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Cq. Pemerintah Provinsi Sulsel Cq. Pemerintah Kabupaten Bulukumba Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, beralamat / berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. MUHAMMAD NURJALIL, SH.,MH., 2. DRA. A. ROSLINDA., 3. BAHARUDDIN MERU, SH., 4. ACO BAHAR, SH.,MH., 5. A.AFRIADI M, SH.,MH., 6. HARIYANTO JAFAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2015 nomor : 104/V/2015/Huk yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 01 Juni 2015 Nomor : 31/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. PEMERINTAH NEGARA R.I. Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang R.I. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, beralamat / berkantor di Jalan Durian No. 9 Bulukumba, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. DEBRI ADRIANSYAH, SH., 2. MURNI., 3. A. MUHAMMAD ASRAF., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juni 2015 nomor : 781/100.2-73.02/VI/2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 09 September 2015 Nomor : 45/Lt Kuasa/PN.BLK. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
9448
  • 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) dan Tergugat telah menguasai danmengunakan tanah tersebut untuk kegiatan pendidikan SDN No. 237 Lembanglebih dari 20 tahun sesuai dengan riwayat tanah sejak tahun 1960 berstatustanah yang dikuasai langsung oleh Negara.Bukti berupa IPEDA/PBB bukan merupakan bukti kepemilikan/oukti hak atastanah yang diakui oleh Pasal 24 ayat 1 dan Penjelasannya dari PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah intinya menyatakanBukti kepemilikan itu pada dasarnya terdin
Register : 01-04-2010 — Putus : 12-01-2011 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 130/Pdt.G/2010/PN.MDN
Tanggal 12 Januari 2011 — ERLINDA SILITONGA LAWAN BERMAN PAKPAHAN, dkk
15926
  • Unsur Ne Bis In Idem Berdasar Pasal 1917 KUHPerdataSeperti yang Tergugat dan jelaskan diatas, prinsip ne bis in idem diatur Pasal1917 KUHPerdata.Menurut pasal ini, supaya pada gugatan/perkara yang diajukanbelakangan melekat cacat ne bis in idem dengan perkara yang terdahulu:harus terpenuhi secara KUMULATIF semua unsure one bis in idem yangditentukan Pasal 1917 KUHPerdata; danmengenal unsur ne bis in idem yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdatatersebut, terdin dari:1) Apa yang digugat pada Perkara Belakangan
Putus : 23-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 68-K/PM II-08/AD/III/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — BENYAMIN SIMARMATA, Sertu
7137
  • Gradasi Kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah Kesengajaan sebagaimaksud yaitu kesengajaan dengan maksud berart terjadinya suatu tindakan atau akibatadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari SiPelaku/Petindak.Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatanperbuatan asusila yangmenimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itui dilakukan ditempat yangterbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuataannya
Register : 12-08-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt
Tanggal 4 Mei 2021 — * Pidana - JPU : NANA ROSITA SARI, SH - Terdakwa : SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRA Bin MUHAMMAD CHOIRUL SOLEH ,Alm.
10810
  • Unsur: Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukumyaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdin dari orangdan badan hukum privatkorporasi;Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN SitMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa sajasebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkanorang yang didakwa telah melakukan perouatan pidana yang bemama SyarifuddinAhmad
Register : 31-05-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN MANADO Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN Mnd
Tanggal 19 Oktober 2017 — -TERDAKWA ARDIANSYAH
688
  • ada menyalahgunakan Narkotika jenis shabushabu ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruan 2017 sekira pukul 01.00wita dan sekitar pukul 10.00 ##wita bertempat di Kelurahan Biga, KecamatanKotamobagu Utara, Kota Kotamobagu ;Bahwa saksi tahu terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabushabu,karena saksi dan rekan anggota Polda Sulut Jainnya awalnya melakukanpenangkapan terhadap Rival Yunus Bangko dan Terdakwa Ardiansyah, kemudianditemukan 2 (dua) paket shabushabu yang masingmasing paket terdin
Putus : 26-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pdt./2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DI PADANG cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN, vs PT ALSINTAN MAKMUR JAYA DKK
11975 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,sehingga Alsintan tersebut tidak dapat dioperasikan;e Penyitaan terhadap barang lainnya yang belum dikembalikan kepadaPenggugat, yaitu: 3unit mobil Pick Up terdin dari 2 (dua) merk Toyota Nomor Pol.BA.8111GF dan BA.8111 GI serta merk Mitsubishi L300P Nomor Pol B.9019 Nu.; Tanah dan bangunan 3 (tiga) lantai, seluas 808 m?
Putus : 20-04-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610 K/PID/2010
Tanggal 20 April 2010 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan VS ERIS ERGUNA SITEPU, DKK
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 610 K/Pid/2010anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik ; Pasal 16 UU No. 22 Tahun 2003 : DPR terdin dan anggota partai politik dipilinberdasar hasil Pemilihan Umum ; Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2003 : DPRD terdiri dari anggota partai politkdipilin berdasar hasil Pemilinaan Umum ;Dari ketentuan pasalpasal tersebut, berarti DPR dan DPRD (atau secara khususdalam hal ini DPRD Sumatera Utara) tidak dbeniuk oleh atau atlas nama Pemeriniah,telapi dibentuk melalui Pemihan Umum (Pemiu) alas nama
Register : 01-04-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/TUN/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP KAI) Diwakili Oleh : DR. MACHTIAR SIWA, SH.,MH VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP K.A.I);
9946 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjau terdin atas unsur : Kongres di Palembang yang mereka gelar tanggal 2627 April 2014tersebut tidak tuntas dan berakhir ricuh, sehingga diputuskan untuk dilanjutkansatu bulan kemudian di Jakarta. Akan Tetapi hal itu tidak kunjung terjadi danakhirnya kepengurusan DPP KAI versi mereka dideklarasikan begitu saja sambilmengurus badan hukum organisasi melalui SABH di website Termohon Kasasi dengan nama Kongres Advokat Indonesia2008.
Register : 19-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 242/Pid.sus/2020/PN Pti
Tanggal 17 Desember 2020 — I. JOKO WAHONO alias YES YU bin KARDONO, II. ASFA MARYANTO alias SUPALI bin ZAIRONI dan III. HADI KISWORO alias CASPER bin MARWAN
10912
  • Sus/2020/PN Pti Bahwa saksi menangkap para Terdakwa bersama dengan Team terdin dari : saksisendin, Bripka SUTIKNO, S.H., Bripka ZAENAL ARIFIN, dan Bripka ERFINTRINARYONO; Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka mengkonsumsi sabutujuannya sebagai penyemangat dalam bekerja dan supaya badan tetap segar, Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kooperatif dantidak berbelitbelit:Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Para
Putus : 29-08-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN Lbp
Tanggal 29 Agustus 2017 — 1. Nama Lengkap : PARIADI Als KENON ; 2. Tempat Lahir : Laut Dendang ; 3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 29 Maret 1980 ; 4. Jenis Kelamin : Laki - laki ; 5. Kewarganegaraan : Indonesia; 6. Agama : Islam ; 7. Tempat Tinggal : Jalan Tegalsari Dusun IX Kenanga Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ; 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
282
  • Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan dalam bentuk tanamanHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.LbpMenimbang, bahwa unsur ini terdin dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuktanaman.
Register : 19-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 97/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 21 Nopember 2016 — Nyonya TUTIK SUBEKTI MELAWAN SOEPARNO HADI SUDARMO, DKK
12681
  • Pembayaranuang paksainihanyamungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGATyang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang.11.
Putus : 08-07-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 106-K/PM II-08/AD/IV/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — MUGI MUNAJAT, SERTU
3218
  • ribu rupiah) sedangkan nafkah bathin Terdakwatidak pernah diberikan.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga, Dalam lingkup rumah tangga sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 huruf a, telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatf dan dakwaankomulatif kesatu telah teroukt' secara sah dan menyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsurunsur dalam dakwaan komulatif kedua Oditur Militer.Menimbang, bahwa unsurunsur dalam dakwaan komulatif kedua terdin
Register : 18-02-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.BKN
Tanggal 14 Februari 2012 — SUGIANTO dkk LAWAN KEPALA DESA BERINGIN LESTARI
6020
  • Gugatan Penggugat kurangnya para pihak (Plurium litis consortium)Bahwa gugatan Penggugat terdapat kurangnya pihak yang harus digugat, dimanaseharusnya Penggugat harus menggugat BPD Desa Beringin Lestari dan LPM DesaBeringin Lestari;11Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdin dariPemerintah Desa dan BPD;Maka dengan demikian, quadnon Penggugat telah dirugikan dengan kebijakan yangdibuat Tergugat selaku Kepala
Putus : 25-08-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN SALATIGA Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Slt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pidana - Terdakwa RANY DYAS IRAWAN BINTI WASANA RAMADHAN - Jaksa Penuntut Umum M. BAYU AJI NUGROHO, SH
15124
  • tidakterppenuhi maka dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa dengan tidak terouktinya unsur dalam dakwaan Primairmaka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dar dakwaanprimair maka selanjutnya akan diperlimbangkan dakwaan subsidair:Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdin
Putus : 26-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tng
Tanggal 26 Juli 2017 — TAN SIANG NIO lawan HAETAMI, Dkk
6627
  • Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah diubahkembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/ 2016 tentang Petuniuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang), yang masingmasing menyatakan: Pasal 6 huruf a Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan:Lelang Eksekusi terdin
    tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang), yang masingmasingmenyatakan:Pasal 6 hurufa Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan:Lelang Eksekusi terdin