kepentingan yang terbaik bagi anak,oleh karena itu dalildalil Tergugat tersebut perlu ditinjau Kembali dalam kontekkeindonesiaan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalahpemeliharaan anak dalam kontek keindonesiaan yang apabila dikaitkan denganUndang Undang Perlindungan Anak adalah demi kepentingan yang terbaik bagianak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, anak harusmengetahui orangtuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Tergugat, anakPenggugat dan Tergugat yang kedua yang bernama Siti Zehan Veryal Al Katiritidak mengenal ibunya yaitu Penggugat karena telah diambil oleh Tergugat dariPenggugat sejak berusia 8 bulan dan tidak pernah lagi dipertemukan denganPenggugat;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Tergugat yangmengambil anak kedua bernama Siti Zehan Veryal Al Katiri dari tanganPenggugat ketika anak tersebut

uraianmengenai perbuatan kekerasan majelis tetap berpoedoman pada pasal 89 KUHPyang menyebutkan yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orangjadi pingsan atau tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan kekerasanmajelis mengacu pada yurisprudensi yaitu mempergunakan tenaga ataukekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 angka(1) Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak, anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalahmasuknya kelamin seorang pria kedalam kelamin seorang wanita; Atau dengankata lain, persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan denganatau tanpa disertai ejakulasi;Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta, bahwa saksi KorbanMaulidia

Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;Menimbang. bahwa pengertian anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan, sedangkan pengertian Kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 16 Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalahsetiap perbuatan terhadap

berusia 17 (tujuh belas) tahun ;Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anakbernama ADI SEPTIANANDA ALS NANDA BIN JHON KENEDI setelahdilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitasAnak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undangundang No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan

Anak, Anak masih berusia AnakAnak, oleh karena ituperkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lahyang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaiAnak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahanorang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan dan apabilaperbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasanpenghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidanatersebut yang dapat dimintai

Oleh karena itu,tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahasunsurunsur yang lain dari dakwaan;Ad2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atauturut serta melakukan kekerasan terhadap anakMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan uraianunsur ketiga

kekerasan atau ancaman kekerasan dimana konsekuensiyuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabilasalah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut teroenuhi maka terbuktilahunsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidakterpenuhi;Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndangHalaman 32 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt Hakir Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Anak adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan;Menimbang, bahwa di dalam UndangUndang Perlindungan anak tidakdijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanyaMajelis Hakim mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antaraanggota kemaluan lakilaki dan perempuan yang biasa dijalankan untukmendapatkan anak, jadi anggota lakilaki harus masuk ke dalam anggotaperempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai

Menyatakan Terdakwa ANDARIAS TARIGAN tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindakan pidana melanggar Pasal 82 Ayat(1), (2), (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;3.

.), merayu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RepublikHalaman 32 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN SakIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yangmasih berada dalam kandungan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segalaperbuatan

danistri tersebut dan persetujuan atau perubahan persetujuan yang dilakukansecara bersama oleh kedua belah pihak, termasuk dalam hal ini persetujuantentang penggunaan harta bersama, berlaku sebagai undangundang bagikedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c)dan 26 ayat (1) poin (a) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan

Anak, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi Secara wajar sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi dan perlakuan penelantaran, serta orang tua berkewajiban untukmengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya dengan baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas,maka oleh karena in casu perkara permohonan izin poligami, perlakuan adildari pihak Pemohon, selaku kepala rumah

Oleh karena itu,tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahasunsurunsur yang lain dari dakwaan;Ad2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atauturut serta melakukan kekerasan terhadap anakMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan uraianunsur ketiga

Unsur Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anakmeninggal dunia;Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.Berdasarkan Pasal 1 angka 15 a UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentangPerlindungan anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yangberakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaansecara fisik, psikis,

sebagaimana dirubah dengan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkandengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yangdimaksud dengan pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) Tahun termasuk anak yangmasih dalam kandungan ; 292" 222222 on nnn nn nnn n en nnn nnn n eeeMenimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan, AnakKorban (Eva Ulifatul Jannah als Eva) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor6310/CLT/2007 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan KabupatenProbolinggo lahir di Probolinggo pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2004sehingga belum berusia 18 (delapan belas tahun) ; ;Menimbang,

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak seharusnyaberada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan keduaorangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antarakedua orang tuanya yang telah bercerai tersebut yang diberi kewenangan danbertanggung jawab terhadap hadhonah bagi anaknya;Menimbang, bahwa meskipun pendapat Ahli Fiqih sebagaimana tercantumdalam kitab Panatuthalibin, jilid IV, halaman 101102 sebagai berikut:Artinya:Diutamakan mengurus

Melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaksebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak,Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasukanak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, korban dalam perkara ini yang bernama Anak Korban, jeniskelamin perempuan, lahir pada tanggal 8 Maret 2003 sehingga pada saatperistiwa hubungan seksual pertama kali terjadi, yakni tanggal 25 Mei 2019,Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan bahkan sampai denganHalaman 30 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus

,Sp.OG dokter pada RSUD Banjarnegara; Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalahseseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalamkandungan.

Pasal 1angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalahorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapibelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak.

untuk menentukan siapa yangpaling berhak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak,haruslah melihat kepada ketentuan hukum (vide Pasal 156 huruf e KompilasiHukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan sianak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik,intelektual, dan agamanya;Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PA.PstMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, anak a quo (AnakPemohon dan Termohon bin ChaAdik Termohonsyah Pemohon) secara hukumberhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki,berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutanprioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz(dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatuhalangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkanhak asuhnya

sedemikan rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuaikehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksatersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurutYurisprudensi adalah peristiwa dimana alat kemaluan lakilaki masuk kedalam alatkemaluan perempuan sebagian atau selurunnya dan dengan atau tanpa terjadinyapancaran air mani;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UndangUndang Nomor35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangudang Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan

Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa berdasarkan fatafakta yang terungkapdipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, bukti Surat, sertaketerangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggutanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIT tepatnya di dalam hutan pinggirjalan lintas poros WedaWairoro di Desa Loleo Kecamatan Weda SelatanKabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara

bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa melakukanpersetubuhan dengan Anak Korban, berdasarkan barang bukti berupa AktaKelahiran atas nama Anak Korban serta dihnubungkan dengan keterangan AnakKorban yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada waktu itu usia Anak Korbanmasih berusia sekitar 12 (Sebelas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 1 UndangUndang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahanUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Anak Korban AnakKorban tergolong sebagai seorang anak, karena masih berusia di bawah 18(delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan sengaja melakukan tipumuslihnat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telahterbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke2 ini bersifat alternatif, denganterbuktinya elemen unsur, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihatkepada

Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat,Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak dimana konsekuensiyuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabilasalah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilahunsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP sertakomentarkomentarnya (penerbit Politrea, Bogor, 1991) menyebutkan bahwa yangHalaman 34 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN Mrtdimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggarkesusilaan (kKesopanan) atau perbuatan keji, semuanya dalam lingkungan nafsubirahi kelamin, misalnya, ciumciuman, merabaraba anggota