S*** N****** H**** D**** M*** yang terletak di XXX Kabupaten Gowadengan batasbatas disebelah timur dan selatan berbatasan denganjalanan, sedangkan sebelah barat dan utara berbatasan dengan rumahpermanen yang lalu diuraikan oleh Developer/Pengembang Perumahandalam gambar situasi B.00083 Seb.Gs.2361/96 seperti yang terteradalam sertifikat;Bahwa setelah S*** N**** D**** M**** meninggal dunia 20 Februari 2011sesuai dengan hukum waris agama Islam, maka seharusnya tanahberikut bangunannya selanjutnya menjadi

S*** H****N**** D*** M****, yang terletak di XXXKabupaten Gowa, dengan batasbatas disebelah timur dan selatan berbatasan dengan jalanan,sedangkan sebelah barat dan utara berbatasan dengan rumahpermanen yang lalu diuraikan oleh Developer/Pengembang PerumahanHal 2 dari 13 Putusan Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Sgm.10.dalam gambar situasi B.00083 Seb.Gs.2361/96 seperti yang terteradalam sertifikat;Bahwa setelah menguasai tanopa hak dan mempertahankan lalumemanfaatkan secara sepihak tanah/rumah warisan tersebut

Setelah bertemu denganPengembang dan berunding masalah membangun Perumahantersebut, terjadilah kesepakatan dan dituangkanlah kesepakatantersebut ke dalam Akta yang dibuat oleh Notaris No. 4 tertanggal31 Januari 201 2; 0Bahwa sewaktu akan diadakan pengukuran oleh Penggugatbersama Pengembang untuk di Sertipikatkan, pada saat tibadilokasi, kami kaget melihat ada orang yang memasang tiangpancang besar dengan tulisan : "TANAH INI DI BAWAHPENGAWASAN PENASIHAT HUKUM = ARIADI ASRARACHMAD.

DEWIHANDAYANI, ERIZAL, dan OSNELI, tanpa menyebutkan luasdan batasbatas tanahnya;Halaman 14 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUNPbr.Bahwa pada pancang kecil tertulis nomor telepon, lalu Penggugatmenghubungi nomor telepon tersebut, dan yang menerimaadalah DEWI HANDAYANI, SH.MH. dan saat itu Dia mengatakankalau tanah itu ia beli dari ZAINUR, dan Dia bersedia menempuhjalur hukum melalui Penasihat Hukumnya;Bahwa dengan kejadian tersebut, kesepakatan yang telah dibuatantara Penggugat dengan Pengembang

KARYA MITRA INSANI, Pengembang Perumahan Griyakoe2.

KaryaMitra Insani) adalah pemilik dan pengembang UnitUnit Rumah TinggalGriyakoe Sawangan....Terlihat jelas ketidak jujuran Tergugat (SesotyoAdhi Wnt);Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut juga baik sebagianmaupun seluruhnya telah diklaim dan diakui pula oleh Tergugat II selakuPengembang/Developer Perumahan Griyakoe Sawangan Baru yangterletak di Kelurahan Sawangan baru, dengan cara mengklaim danmengakui bidang tanah ojek perkara milik Penggugat sebagai tanah milikTergugat II dan atau Tergugat

KARYA MITRA INSANI (Tergugat II) dan selain ituTergugat II telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugatsesual bukti kepemilikan SHM No : 00327/Kel.Sawangan Baru, SuratUkur No: 135/SWG BARU/2000, tanggal 2 Pebruari 2000, atas nama :Moch Saleh Sugandhi (Objek Perkara) tersebut;Halaman 7 dari 42 hal putusan No 66/PDT/2019/PT.BDG.17.18.19.20.Bahwa bukti lain bahwa Tergugat Il selaku Pengembang/DeveloperPerumahan Griyakoe Sawangan Baru telah mengakui/mengkalimbidang tanah objek perkara milik

Bahwa Tergugat Il secara tegas membantah dalil Penggugat pada poin16 halaman 5, karena :Halaman 26 dari 42 hal putusan No 66/PDT/2019/PT.BDG.Tergugat II selaku Pengembang/Developer Griyakoe Sawangan Baruyang membangun rumahrumah dan kantor di atas tanah milik sendirisesual SHGB No.535/Sawangan Baru atas nama PT. Karya Mitra Insaniselaku pemilik nama perumahan cluster Griyakoe Sawangan Baru, tidakpernah mengklaim dan mengakui apalagi membangun rumahrumah diatas tanah milik Penggugat.

Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut dan bahkan saat inisedang proses di Pengadilan Negeri Depok. malah semakin menambahkepercayaan masyarakat khususnya calon pembeli (kKonsumen) menurundan membenarkan telah terjadi sengketa, sehingga nama baik PenggugatRekonvensi/Tergugat II Konvensi menjadi tercemar (jelek) sebagaikontraktor/pengembang perumahan cluster GRIYAKOE SAWANGANHalaman 30 dari 42 hal putusan No 66/PDT/2019/PT.BDG.BARU dan bahkan pihak perbankan pun tidak memberikan kredit lagiyang

SukajadiPekanbaru, selanjutnya disebutTERBANDING VII, semula TERGUGAT VII ;PENGEMBANG PERUMAHAN GRIYA SIDORUKUN, beralamat di Jin.Sidorukun Ujung, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan PayungSekakiPekanbaru, selanjutnya disebut TERBANDING VIII, semulaTERGUGAT VIII ;Dahulu disebut Para TERBANDING dahulu Para TERGUGAT ;KEPALA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI, beralamat di Kantor CamatPayung Sekaki JIn.

secara hukumnya.Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dilapangan dimana tanah tersebutsaat ini diketahui diatas lahan tersebut telah dilakukan kerjasama oleh AhliWaris Almarhum ARWEN yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II danTERGUGAT Ill dengan Pihak Developer Perumahan Griya Sidorukun(TERGUGAT VIII) berdasarkan Perjanjian Kerjasama PembangunanPerumahan dengan sistem bagi hasil yang telah dibuat dihadapan NotarisLaurensia Emilia, S.H., dengan Akta Nomor 22 tanggal 19 Januari 2013.Bahwa TERGUGAT VIII selaku Pengembang

Akan tetapi,TERGUGAT VIII selaku Pengembang kenyataannya dapat diduga sebagaiPengelola/ Pengembang yang tidak beritikad baik, karena tetap melakukanpembangunan atas sebidang tanah yang diketahuinya sedang bermasalahhukum dan menjadi obyek terperkara yang belum selesai eksekusinyasecara hukum dan sah oleh Pengadilan.Bahwa untuk menindaklanjuti status kepemilikan atas tanah tersebut,sebagai bentuk upaya sebelum menimbulkan kerugian yang sangat besaryang berujung harus melibatkan banyak pihak khususnya

Memang benar bahwapihak Pengembang Griya Sidorukun mendapat peringatan lisanmaupun tertulis dari kuasa hukum lbu Maryati, namun pihakPengembang Griya Sidorukun selalu berkomunikasi dengan kamisebagai ahli waris termasuk kepada kuasa hukum kami saat itu yaitubapak Dahlius Syafei.SH, dan bapak Dahlius Syafei.

SH menyatakankepada Pihak Pengembang Griya Sidorukun untuk tetap melanjutkanPembangunan.Selanjutnya mengenai sebagian tanah yang kami jual kepada keluargasendiri, apakah kami tidak memiliki hak menjual tanah atau bekerjasamsama dengan Pengembang Perumahan Griya Sidorukun yang secarasah adalah milik kami ?Hingga sekarang ini tidak ada larangan dari pihak Kepolisian ataupundari Pengadilan yang melarang tanah yang adalah sah milik kami, kamijual atau melakukan pemindahan hak kepada pihak lain .E.

Kedua rumah yaiturumah di Blok F.5 setahu saksi sudah ditarik oleh pengembang karena cicilanyang menunggak. dan rumah di Blok G, yang sekarang ditempati olehPenggugat. Begitupun saksi kedua Penggugat, menerangkan bahwa rumah diBlok G sekarang ditempati oleh Penggugat bersama suami barunya.

Saksi mengetahuibahwa rumah tersebut sebagai milik Penggugat dan Tergugat dari apa yangsaksi lihat, sedangkan suratsurat atau jual belinya saksi tidak mengetahuinya;Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi Penggugatdan dua orang saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud duarumah pada point 3.2 dan 3.3 pada gugatan Penggugat tersebut adalah rumahdi Blok F.5 sudah ditarik oleh pengembang karena cicilan yang menunggak,.dan rumah di Blok G, yang sekarang ditempati oleh Penggugat

2 bagian untukTergugat..Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berupa harta bersamaberada pada penguasaan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat danTergugat di hukum untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut.Menimbang, bahwa sedangkan Perumahan Puri Citra Blok F 5 Nomor15 Rt. 29, Rw. 006, Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka, Kota Serang,atau dimaksud dengan point 3.3 pada Gugatan Penggugat, karena menurutsaksi telah ditarik pengembang

lebih lanjut.Bahwa 4 (empat) butir pil Extacy yang ditemukan dari kantong celanaTerdakwa adalah milik sdr MARTIN(DPO) yang dititipkan kepada terdakwaseharga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah.Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari MenteriKesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memilikiNarkotika jenis pil Extacy dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang

dari kantong celana Terdakwaadalah milik sdr MARTIN(DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sehargaRp.400.000,(empat ratus ribu rupiah dan barang tersebut akan digunakanterdakwa untuk diri sendiri.Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari MenteriKesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memilikiNarkotika jenis pil Extacy dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang

/PN Dume Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari MenteriKesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memilikiNarkotika jenis pil Extacy dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.e Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelandari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.30/020900/2015 tanggal 16februari 2015

Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri KesehatanRI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotikajens sabusabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahuiNarkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danatau pengembang ilmu pengetahuan.

Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri KesehatanRI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotikajenis sabusabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahuiNarkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danatau pengembang ilmu pengetahuan.

DIDUGA pada bahagian depan tanah telah dialihkankepada pihak ketiga oleh TERGUGAT dan sekarang ini bahagian depantanah tersebut telah berdiri tiangtiang bangunan yang dibuat olehTERGUGAT dan pengembang. Agar tidak merugikan PENGGUGATHal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.4476/Pdt.G/2018/PA.

Tgrs8.9.10.dikemudian hari, maka PENGGUGAT telah memblokir tanah seluas 4920M2 melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan.7.3 Atas persetujuan PENGGUGAT, TERGUGAT telah menjual sebahagiantanah seluas 2486 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1548 dan 1549 ( butir 4.2Harta Bersama ) pada tahun 2014 kepada pengembang PerumahanMirage Residence 2, akan tetapi SANGAT TIDAK ADIL jika ternyataPENGGUGAT hanya diberikan uang secara tunai sebesar Rp.25.000.000. ( dua puluh lima juta rupiah ) dan bukubuku

Sedangkan TERGUGATsekarang ini masih bertempat tinggal di atas sebahagian tanah tersebutpada bahagian belakang yang dibangun juga oleh Pengembang Mirageresidence 2.

tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;Bahwa tanah tersebut setelan dibeli Penggugat lalu ditempatiPenggugat dan Tergugat beserta anakanaknya;Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah;Bahwa pertama kali melihat tanah tersebut, kondisinya ada 5 (lima)buah empang dan sekarang sudah diurug, masih tersisa 1 (Satu)empang lagi;Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak ada sengketa denganpihak ketiga atau lainnya;Bahwa mengenai tanah seluas 2486 tersebut setahu saksi sudah dijualTergugat kepada pengembang

, sisa tanahnya sudah dibangun rumahcluster ada sekitar 6 (enam) unit, dibangun rukoruko, dan sudah dijual,kerjasama antara Tergugat dengan pengembang;Bahwa setahu saksi, luas tanah 1 (Satu) unit rumah cluster tersebut 91m*;Bahwa saksi pernah membeli tanah pada Tahun 1982 seharga Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugatseluas 150 m2 yang terletak di JI.

Pengembang selakuTerbanding Il/Tergugat Il belum menyerahkan sertifikat milikTerbanding/Penggugat yang diperjanjikan olehnya sebagaimanaberdasar pada pertemuan di kantor Pembanding/ Tergugat terdahuluyang berjanji akan menyelesaikan isuisu permasalahan yang menjadikewajiban dan tanggungjawabnya selaku Penjual dan Pengembang(dalam perkara a quo tenadi permasalahan keadaan berupadidapatinya kesalahan penulisan pihak Penjual yang memerlukankepastian dan jawaban penyelesaian dari pihak Penjual itu sendiri

memenuhi prestasinyakepada Penggugat yaitu menyerahkan Sertifikat atas nama TerbandingI/Penggugat;C) Padahal terkait dengan ketentuanketentuan di dalam PerjanjianPokok sebagaimana Perjanjian Kredit antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding I/Penggugat terdahulu, yang menjadi kewajibanpemenuhan prestasi bagi Pembanding/ Tergugat adalah melakukanpencairan kredit KPR kepada Terbanding I/Penggugat, gunakepentingan Penggugat/ Terbanding membeli rumah pada Tergugatll/Terbanding Il selaku Developer/Pengembang

, bukan menyerahkan/menyelesaikan sertifikat rumah;d) Terkait dengan penyelesaian dan penyerahan sertifikat rumahHalaman 24 dari 46 Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT SMRmerupakan tanggungjawab dari pihak pengembang PT Bukit PupukIndah/Terbanding II/Tergugat II selaku pihak penjual rumah dalamhubungan hukum jual beli rumah dan bukan tanggung jawab pihakPembanding/Tergugat selaku kreditur;e) Hal ini mengingat dalam perkara a quo terdapat 2 hubunganhukum yang secara prinsip berbeda dalam segi pemenuhan

;Bahwa terkait penyelesaian dan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor2437 / Gunung Bahagia secara hukum adalah menjadi tanggung jawab PTBukit Pupuk Indah selaku pengembang / penjual. Hal ini mengingatpenyerahan atas suatu objek jual beli adalah menjadi tanggung jawab pihakpenjual dalam hubungan hukum jual beli.

/Penggugat, guna kepentingan Penggugat/Terbanding membeli rumah pada Tergugat Il/Terbanding II selakuDeveloper/Pengembang, bukan menyerahkan/menyelesaikan sertifikatrumah;2. Bahwa terkait dengan penyelesaian dan penyerahan sertifikat rumahmerupakan tanggungjawab dari pihak Pengembang PT Bukit Pupuk Indah/Terbanding II/Tergugat II selaku pihak penjual rumah dalam hubunganhukum jual beli rumah dan bukan tanggungjawab pihak Pembanding/Tergugat selaku kreditur;3.

BapakHerman (ahli warisnya);awalnya adalah tanah terlantar yang ditumbuhi semak belukar, dan olehkarena Penggugat membutuhkan sarana untuk kegiatan wargadikarenakan fasilitas umum maupun fasilitas sosial lingkungan di RW 011tidak disediakan oleh PT KKI (developer), maka Penggugat mengajukanpermohonan kepada PT KKI sebagai Pengembang untuk mendapatkanfasilitas dimaksud, namun perihal tersebut Penggugat tidak mendapatkantanggapan dari PT KKI dan selanjutnya pada tahun 2005, Penggugat danWarga RW 11

Karangpilang, Kota Surabaya adalah lahan yang dikuasalPenggugat yang awalnya adalah tanah terlantar yang ditumbuhiHalaman 21 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 112/G/2020/PTUN.Sby.semak belukar, dan oleh karena Penggugat membutuhkan saranauntuk kegiatan warga dikarenakan fasilitas umum maupun fasilitassocial Lingkungan RW 011 tidak disediakan oleh PT KusumaKartika Internusa sebagai pengembang, maka Penggugatmengajukan permohonan kepada PT Kusuma Kartika Internusasebagai pengembang untuk mendapatkan

Bahwa antara Pemohon Intervensi dengan PT KusumaKartika Internusa (Sselaku pengembang) telah terjadi jual bellisebagian hak atas sebidang tanah Negara bekas Hak GunaBangunan No. 9/Kelurahan Kebraon, seluas 172 M? (seratustujuh Puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan GriyaKebraon Tengah XIV Y 39, Kel. Kebraon, Kec.

Karangpilang, Kota Surabaya adalah lahan yang dikuasalPenggugat yang awalnya adalah tanah terlantar yang ditumbuhisemak belukar, dan oleh karena Penggugat membutuhkan saranauntuk kegiatan warga dikarenakan fasilitas umum maupun fasilitassocial lingkungan RW. 011 tidak disediakan oleh PT KusumaKartika Internusa sebagai pengembang, maka Penggugatmengajukan permohonan kepada PT Kusuma Kartika Internusasebagai pengembang untuk mendapatkan fasilitas dimaksud.Namun permohonan tersebut Penggugat tidak mendapatkantanggapan

Bahwa antara Pemohon Intervensi dengan PT KusumaKartika Internusa (Sselaku pengembang) telah terjadi jual bellisebagian hak atas sebidang tanah Negara bekas Hak GunaBangunan No. 9/Kelurahan Kebraon, seluas 172 M? (seratustujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan GriyaKebraon Tengah XIV Y 39, Kel. Kebraon, Kec.

: YELI sebagai salah seorang marketingnya;Bahwa pihak pertama di dalam Akta Jual Beli (AJB) rumah tersebut adalahibu ARIFIANI RASTIM dan pihak keduanya saksi sendiri ;Bahwa saksi mencicil rumah itu selama 1 (satu) tahun ;Bahwa kendala yang saksi alami adalah sampai saat ini saksi belummendapatkan Sertifikat atas rumah tersebut ;Bahwa menurut pihak notaris , saat ini sedang ada masalah antara pihakpengembang (Penggugat) dengan pemilik tanah (Para Tergugat) ;Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat (pengembang

di perumahan tersebut ;Bahwa Saksi membeli rumah itu tahun 2010 yang lalu ;Bahwa Saksi sudah membeli rumah secara cash bertahap namun sampaisaat ini sulit untuk mengurus sertifikatnya ;Bahwa saksi sempat menanyakan kepada pihak Notaris, menurutnya saatini tanah itu sedang di blokir oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depokatas permintaan pihak Para Tergugat ;Bahwa saksi saja yang belum dapat mengurus sertifikat atas rumah yangsudah dibeli tetapi masih banyak yang lainnya ;Bahwa sampai saat ini pengembang

sudah membangun sekitar 70 (tujuhpuluh) rumah ;Bahwa kantor pengembang yang bernama : CINERE INSAN masihberoperasi Sampai saat ini masih beroperasi ;Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN DpkBahwa Pengembang sampai saat ini masih bertanggungjawab terhadappenerangan fasilitas umum seperti : masjid, jalanan, lingkungan dan lainlain;Bahwa saat itu saksi didampingi oleh bendahara pengembang yangbernama: YELI beserta lbu ARIFIANI RASTIM di kantor Notaris ISMI ;Bahwa rumah saksi luasnya 129

Saksi Anmad SyaepullohBahwa masalah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Penggugat sebagai pengembang belum memenuhi kewajibannyamembayar hasil penjualan tanah dan bangunan kepada Para Tergugat ;Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah persentase yang harus dibayarkanPenggugat kepada Para Tergugat setiap kali tanah dan bangunan dibelioleh konsumen ;Bahwa Pengembang sudah membangun 50 % dari total keseluruhanrumah yang rencananya akan di bangun di tanah milik Para Tergugatnamun oleh

karena ada gugatan ini maka Pengembang belum dapatmemenuhi kewajibannya kepada para konsumen seperti : pengurusansuratsurat ;Bahwa Saksi bekerja di perusahaan property milik Penggugat sejak tahun2009 sampai dengan tahun 2011 ;Bahwa Saksi bekerja di bidang keuangan yang bertugas mencatatpemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan ;Bahwa sejak saksi mulai bekerja di perusahaan property milik Penggugatperjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah berlangsungdan saksi beberapa kali pernah

(satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa EDI IRAWAN adalah Posistif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran 1UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa para terdakwatidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Rlataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjual belikanNarkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang

EDI IRAWAN adalah Posistif mengandungHalaman 5 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN DumMetamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran 1UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa para terdakwatidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Rlataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjual belikanNarkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang

., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:PROYEK KONDOTEL ASTARA.Bahwa proyek Kondotel Astara yang dibangun oleh Tergugat di jalanJenderal Sudirman Kelurahan Damai Balikpapan adalah semacam Hotelyang melibatkan Konsumen sebagai Pemodal (pemilik) kelak bila sudahberoperasi, maka Pengembang (Tergugat) yang akan mengelolaperhotelannya dan Pemodal (Penggugat) akan menerima hasilkeuntungannya sesuai dengan kesepakatankesepakatan yang telahdibuat.

PPJB NO.024/BSBAstara 1102/VIII/16 padaintinya, apabila Pengembang merasa perlu untuk memindahkan unitpesanan Penggugat ke gedung lain (komplek yang sama), makaPenggugat harus menerimanya bahwa pasal ini tidak disebutkandidalam surat pesanan..

Namun apabila terjadi selisin luasmelebihi batas angka toleransi, akan diperhitungkan dari harga permeter, sehingga jelas artinya bahwa klausul pada Pasal 3 Ayat3.5.sangat bertolak belakang dengan apa yang Penggugat dalilkanpada angka (IV) butir (4) Gugatannya.Bahwa merupakan hal yang keliru dan oleh karenanya haruslahditolak, dalil Penggugat pada angka (IV) butir (5) Gugatannya yangberbunyi apabila Pengembang merasa perlu untuk memindahkan Unitpesanan Penggugat ke gedung lain, maka Penggugat harusmenerimanya

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmupengetahuan.Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika;ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Dicky Nanda Braviandy

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmupengetahuan.Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika;Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : 103

Karena faktanya tidakpernah dibentuk tim verifikasi sehingga tugas tim verifikasi yang sangatpenting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) PeraturanMenteri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah tidak pernahdilakukan, Pasal 17 ayat (1) tersebut menyebutkan tugas tim verifikasiadalah :a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangunoleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala ;b. melakukan

inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuaipermohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas olehpengembang ;c. menyusun jadwal kerja ;d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, danutilitas oleh pengembang ;e. menyusun berita acara pemeriksaan ;f. menyusun berita acara serah terima ;g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatanprasarana, sarana, dan utilitas; danh. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi danpenilaian prasarana

;Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menugaskantim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, danutilitas;Tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparanprasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;Tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, danutilitas yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujuioleh pemerintah daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaranprasarana, sarana, dan utilitas;danTim

Prasarana, sarana; dan utilitas yang tidak layak diterima diberikankesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan palinglambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;. Hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksudpada huruf e, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;Putusan Sela Nomor 140/Pat.G/2016/PN Bgr Halaman 28f.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor;.Bahwa patut diduga ada kebohongan publik atas inkonsistensi keterangandari Tergugat yang pada awalnya berdasarkan surat rekomendasi, ObyekSengketa aquo diperuntukkan untuk jalan tembus, kini beralin menjadi tanahfasosfasum yang harus diserahkan;12.Bahwa Penggugat bukanlah perusahaan pengembang/developer yangmembangun perumahan berdasarkan izin lokasi dan site plan yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perusahaan saat ini terlibat dalam layanan bidangpembangunan, antara lain bertindak sebagai pengembang yangmenyelenggarakan usaha real estate, industrial estate, dan kegiatankegiatan terkait, ini membuktikan bahwa Pemohon Banding bergerakdi bidang real estate atau pengembang dimana atas pembelian tanahtersebut bertujuan untuk diperjualbelikan;Bahwa informasi yang diperoleh pada Laporan Auditor IndependenPemohon Banding yang dilakukan oleh Ernst & Young untuk tahunyang berakhir pada tanggal 31 Desember

Catatan yang sama kemudian diulang kembalipada laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 serta tambahancatatan mengenai pengakuan penghasilan berupa pendapatanatas sewa tanah dan bangunan sejak tahun buku 2012 dan 2013;(Lampiran ke12)Bahwa ruang lingkup kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali(Semula Pemohon Banding) meliputi kegiatan usaha umum termasukkegiatan usaha Pengembang Property.

memberikan keterbukaanpencatatan, khususnya pada bagian Catatan atas Laporan KeuanganNomor 1 Umum halaman ke 5 yang mengutip sebagai berikut :e Sesuai dengan Pasal 3 dalam anggaran dasar perusahaan, ruanglingkup kegiatan usaha perusahaan adalah dalam bidangpembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat,perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan,pertambangan, jasa dan konsultasi;e Perusahaan saat ini terlibat dalam layanan bidang pembangunanantara lain bertindak sebagai pengembang

Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MaajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berdasarkan laporankeuangan audited Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali untuk tahun berakhir 31 Desember 2011 oleh Kantor AkuntanPublik Ernst & Young (5.1) perusahaan saat ini terlibat dalam layananHalaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1835 /B/PK/PJK/2016bidang pembangunan antara lain sebagai pengembang

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Rlataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakanNarkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN

Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang buktiberupa 1(satu) tablet bewarna orange didalam plastic bening sebagaipembungkusnya dengan berat netto 0,18 gram.Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN DumBahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Rlataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakanNarkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau pengembang

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Rlataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakanNarkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuanPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 62 Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2 1997 TentangPsikotropika;Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Laboratoris Kriminalistik Benar mengandungHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2021/PT PBRMDMA dan terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 37Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RIatau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui narkotika hanya dapat dipergunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang

bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Benar mengandungMDMA dan terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 37Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RIatau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang

TAUFAN membeli 1 ( satu ) unit rumah kepada terdakwaselaku pengembang, dan terjadi kesepakatan jual beli sebuah rumah yangberdiri diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 14178 seluas 67M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan harga Rp. 550.000.000,.(limaratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengerjaan bangunan, terdakwamenyuruh saksi M.

Pertimbangan Majelis Hakim ini justru perluditinjau dari sudut pandang Pembanding/Terdakwa yang sebenarnyabukan sebagai pengembang perumahan melainkan pengembang lahantanah kavling, sehingga sebagaimana pertimbangan a quo menjadialasan Pembanding/Terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya teknismengenai pembangunan rumah tersebut kepada saksi M. Ali Taufanselaku pemborong;d.

Pasal 359 KUHP bagiPembanding/Terdakwa adalah salah dan keliru karena secara hukummasih terdapat peristawa hukum yang belum terungkap untuk menjadisatu rangkaian peristiwa sehingga penjatuhan pidana terhadap subjekhukum menjadi tepat dan dapat menghasilkan putusan hukum yangprima, mengingat apa yang diputuskan dalam perkara pidana a quonyatanyata mengabaikan halhal pokok maupun substansi hukum yangkrusial dan menentukan dalam memutus perkara pidana a quo yaitutentang siapakah pihak yang menjadi pengembang

Terbanding/Tergugat : Pengembang Perumahan Griya Sidorukun
Terbanding/Tergugat : Kepala Kecamatan Payung Sekaki
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat : LENNY GUSPIDAWATI, SH

SukajadiPekanbaru, selanjutnya disebutTERBANDING VII, semula TERGUGAT VII ;PENGEMBANG PERUMAHAN GRIYA SIDORUKUN, beralamat di Jin.Sidorukun Ujung, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan PayungSekakiPekanbaru, selanjutnya disebut TERBANDING VIII, semulaTERGUGAT VIII;Dahulu disebut Para TERBANDING dahulu Para TERGUGAT ;KEPALA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI, beralamat di Kantor CamatPayung Sekaki Jin.

secara hukumnya.Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dilapangan dimana tanah tersebutsaat ini diketahui diatas lahan tersebut telah dilakukan kerjasama oleh AhliWaris Almarhum ARWEN yakni TERGUGAT I, TERGUGAT Il danTERGUGAT Ill dengan Pihak Developer Perumahan Griya Sidorukun(TERGUGAT VIII) berdasarkan Perjanjian Kerjasama PembangunanPerumahan dengan sistem bagi hasil yang telah dibuat dihadapan NotarisLaurensia Emilia, S.H., dengan Akta Nomor 22 tanggal 19 Januari 2013.Bahwa TERGUGAT VIII selaku Pengembang

Akan tetapi,TERGUGAT VIII selaku Pengembang kenyataannya dapat diduga sebagaiPengelola/ Pengembang yang tidak beritikad baik, karena tetap melakukanpembangunan atas sebidang tanah yang diketahuinya sedang bermasalahhukum dan menjadi obyek terperkara yang belum selesai eksekusinyasecara hukum dan sah oleh Pengadilan.Bahwa untuk menindaklanjuti status kepemilikan atas tanah tersebut,sebagai bentuk upaya sebelum menimbulkan kerugian yang sangat besaryang berujung harus melibatkan banyak pihak khususnya

Memang benar bahwapihak Pengembang Griya Sidorukun mendapat peringatan lisanmaupun tertulis dari kuasa hukum Ibu Maryati, namun pihakPengembang Griya Sidorukun selalu berkomunikasi dengan kamisebagai ahli waris termasuk kepada kuasa hukum kami saat itu yaitubapak Dahlius Syafei.SH, dan bapak Dahlius Syafei.

SH menyatakankepada Pihak Pengembang Griya Sidorukun untuk tetap melanjutkanPembangunan.Selanjutnya mengenai sebagian tanah yang kami jual kepada keluargasendiri, apakah kami tidak memiliki hak menjual tanah atau bekerjasamsama dengan Pengembang Perumahan Griya Sidorukun yang secarasah adalah milik kami ?Hingga sekarang ini tidak ada larangan dari pihak Kepolisian ataupundari Pengadilan yang melarang tanah yang adalah sah milik kami, kamijual atau melakukan pemindahan hak kepada pihak lain .E.