Ditemukan 925 data
140 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yasin &Rekan adalah melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaianperubahan SPT atas PPh Pasal 21 untuk tahun 2001 dan tahun 2002yang dibayarkan oleh Pemda sebesar 10% bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal tahun2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru menjadi 5% berdasarkanSurat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departeman KeuanganRepublik Indonesia Nomor 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 ;b.
1284 — 3044
Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 9 dari 153 halamantanggal 11 April 2014, Kesimpulan secara keseluruhan hasil pemeriksaan analisaLaboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian Ekologi Hutan Departeman SilvikulturFakultas Kehutanan IPB, sebagai berikut :1. Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma Sari Hariara PintuKecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melaluikegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan seluas 400 Ha,2.
Basuki Wasis, M.Si., Laboratorium PengaruhHutan Bagian Ekologi Hutan Departeman Silvikultur Fakultas Kehutanan IPBtanggal 11 April 2014, kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Permen Nomor : 13Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau KerusakanLingkungan Hidup akibat penebangan pohon dan pembukaan lahan (400 ha)adalah:1. Kerusakan Ekologi Rp 76.510.000.000,2. Kerusakan Ekonomi Rp 38.400.000.000,3.
Basuki Wasis, M.Si.tanggal 11 April 2014, Kesimpulan secara keseluruhan hasil pemeriksaan analisaLaboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian Ekologi Hutan Departeman SilvikulturFakultas Kehutanan IPB, sebagai berikut :1. Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma Sari Hariara PintuKecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatanpenebangan hutan dan pembukaan lahan seluas 400 Ha,2.
111 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
bene hanya Eselon 3 tidakmungkin menyalahgunakan kewenangan yang tidak dimilikinya;Bahkan dari semua keterangan saksi yang terkait dalam prosespersidangan, terungkap secara jelas dan gamblang bahwa ProsedurPencairan Dana APBN untuk Perjalanan Dinas diawali dengan adanyaSurat Tugas dari Eselon 1 dan/atau Eselon 2, yang selanjutnya berdasarkanSurat Tugas tersebut Terdakwa (Eselon 3. terkait) wajib menandatanganiSPPD yang di dalamnya sudah ada lama perjalanan dinas dan nominalbiaya sesuai Standard Departeman
335 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
White Horse Ceramic Indonesia, mendaftarkembali/ memperpanjang pendaftaran merek White Horse (Logo gambarseekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentukjajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warnaputin, membentuk kata kata berbunyi White Horse) ke Direktorat HakKekayaan Intelektual Departeman Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, disahkan Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660tertanggal 11 Mei 2009, untuk kelas barang/jasa 19; (bukti P9);
908 — 803 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 165 PK/Pdt.Sus/2012Kartu Tanda Anggota Asaki (Asosiasi Aneka Industri KeramikIndonesia) Nomor 021/A/AS AKI/82, dengan klasifikasi usahatile dan kwitansi asli tertanggal 2 Januari 2012 sebagai buktipembayaran Keanggotaan Tahun 2012 sebesar Rp10.000.000,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 2 Januari2012 (vide bukti PK10) ;Tanda Penghargaan sebagai pembayar Pajak PenghasilanBadan Tahun 1995 dengan menduduki peringkat ke133untuk Daerah Jakarta Raya, diberikan oleh Direktur JenderalPajak Departeman
210 — 58
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (KristenProtestan) Departeman Agama No.42 tahun 1989 tentang pernyataanGereja Bhetel (Gereja Pentakosta) sebagai lembaga keagamaan yangbersifat Gereja;Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada sumbangan dariGBGP pusat untuk pengadaan tanah dan bangunan gerja KristusGembala namun yang saksi tahu saat itu Gereja Krsitus Gembala tundukpada GBGP yang pusatnya di Jayapura;Bahwa Saksi diangkat oleh Ketua Sinode dalam hal ini Ketua Sinodeadalah bapak Pdt
63 — 11
Tergugat jugamengajar di LIA Divisi Perbankan pada kursuskursus International Bankingdan Eksporlmpor (19921997), menjadi pengajar tamu pada Kursus EksporImpor untuk Pengusaha Kecil, Kantor Wilayah Departeman PerdaganganJakarta (19911994), dan menjadi pembicara pada seminarseminar EskporImpor di Jakarta dan Medan.Selain itu, Tergugat juga diminta mengajar di bankbank swasta (inhousetraining) di bidang EksporImpor, antara lain: Bank Artha Prima (1995), BankRama (1995), Sejahtera Bank Umum (SBU) milik
56 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila atas tanah tersebut telah diterbitkan SERTIFIKAT HAKPAKAI atas nama Departemen/Instansi Pemerintah yangbersangkutan, asset tersebut agar dicatat langsung sebagaikekayaan milik Negara dalam daftar inventaris Departeman/Instansi Pemerintah dimaksud.
AHMAD RASIDI
Tergugat:
KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH ASASUL MUTTAQIN DESA PAKONDANG KECAMATAN RUBARU SUMENEP
Intervensi:
GHAZALI
212 — 170
tersebut melampirkan dokumen berupa foto copy:Surat Keterangan Penggantian ljazah/STTB Nomor:MI.XI.1/14.29/13.003/ 001/2005, tanggal 24 Nopember 2005 (ObjekSengketa);Bahwa Penggugat telah menyatakan keberatan terhadap ObjekSengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu melalui Surat Nomor:155/YLBHM/06/II/2020, tanggal 06 Februari 2020 yang telah diterimaoleh Tergugat pada tanggal 07 Februari 2020, yang ditembuskan jugakepada Kepala Kantor Departemen Agama Sumenep, serta kepadaKepala Kantor Wilayah Departeman
66 — 9
Bahwa selanjutnya untuk dalil gugatan PENGGUGAT dalam angka12 (dua belas), dimana PENGGUGAT telah menguraikannya, yaknisebagai berikut:Bahwa setelah diadakan rapat dalam kaum keturunan UpikKolam, ditemukan surat pagang gadai tulisan ArabMelayutahun 1873 di rumah Rosma (Ros Podo) kemenakan dariAchmad Rajo Bungsu dan kemudian diterjemahkan secararesmi oleh penggugat di kantor Departeman Agama KotaHalaman 51 dari 67 Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2014/PN.PdgPadang.
GEREJA BETHANY INDONESIA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
391 — 265
dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh MajelisHalaman 21 dari 58 HalamanPutusan Nomor : 27/G/TF/2021/PTUN.SMDHakim di persidangan dengan diberi tanda Bukti P1 sampai dengan BuktiP22, yaitu sebagai berikut ;1.Bukti P12.Bukti P23.Bukti P34.Bukti P45.Bukti P56.Bukti P67.Bukti P78.Bukti P8Akta Pendirian Gereja Bethany Indonesia No. 2,tanggal 11 Desember 2002, yang dibuat olehWinarko, SH, Notaris di Surabaya, (Fotokopi sesuaidengan Asli) ;Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatKristen Departeman
Johanis Kenot
Tergugat:
1.Dandrem Komando Resort Militer satu delapan satu PVT Kasuari KOREM
2.Seblon Klaibin Klakma alih waris Alm. Derek Klaibin Klakma
112 — 62
tersebut dari Marga/Keret OsokKlalin Malatali sebagai suatu Legal standing milik Penggugat dengan batas batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Marga/Keret Osok Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Yohana Kenot Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kodim Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Thomas KilanopYang merupakan tanah milik Penggugat dan terkait dengan penjelasanTergugat mendapatkan tanah objek sengketa yang disebut tanah KODAMXVII/CENDRAWASIH Cq TNI AD Cq Departeman
337 — 144
menandatangani akta tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Akta tersebut dibuat oleh Tergugat Ilselaku Notaris secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 42 dari 53 Putusan Nomor 396/Pat.G/2013/PN.Tng.perundangundangan untuk itu, maka Akta Hibah Wasiat (Legaat) in casu adalahbatal demi hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf iUndangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notariswajib mengirimkan daftar akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departeman
128 — 104
kegiatan pelayanan publik ;Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa untuk memberikan kepastiandan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepadapemegang hak yang bersangkutan diberikan serifikat hak atas tanah ; Menimbang, bahwa diatas tanah yang dimohonkan penerbitanSertifikat Hak Guna Bangunan oleh Para Penggugat, Kepala KantorPertanahan Kota Semarang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor15/Desa Purwosari atas nama Departeman
128 — 14
Yasin & Rekan adalahmelaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahanSPT atas PPh pasal 21 untuk tahun 2001 dan tahun 2002 yangdibayarkan oleh Pemda sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal tahun 2001 dan2002 disesuaikan dengan tarif baru menjadi 5 % berdasarkan SuratEdaran Direktorat Jenderal Anggaran Departeman Keuangan RINomor : 49. /A / 2002 tanggal 5 April 2002 ;b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 (enam) bulan kerja ;c.
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Pertanian Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Penggugat II : Ir.Suparman Hamid
88 — 37
yang dihuni oleh Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi IIadalah milik Penggugat Rekonpensi in casu Kementerian Pertanian berdasarkanSertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1996, gambar situasi No. 11144 Tahun 1995.Bahwa permohonan alih status rumah negara golongan II menjadi golongan III yangdiajukan oleh Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi II tidak dapatditindaklanjuti karena adanya kebijakan instansi Penggugat Rekonpensi danperaturan perundangundangan yaitu:a.Surat Sekretaris Jenderal Departeman
109 — 24
Jen.Pajak Departeman Keuangan tahun 1994.
54 — 8
diPenghadilanDirampas untuk dimusnahkan.a. 1 (satu) unit hp nokia warna merahbeserta kartu didalamnya.Dirampas untuk Negara.e Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp.3.000, ( tigaribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan denganDakwaan sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa Nora Sidabalok pada hari, Selasa tanggalyangtidsak dapat dipastikan lagi di pertengahan bulan April 2011 sampaipertengahan bulan Juli 2011 atau setiodaktidaknya pada tempat lain dalamtahun 2011 bertempat di Departeman
181 — 71
Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan permasalahanpertama yang ada dalam perkara aquo ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa foto copy SertifikatHak Milik Nomor : 2316/1985/Surat Ukur Nomor : 1583/1985 A/n DARMASITA,yang diterbitkan oleh Departeman Dalam Negeri, yang menurut Penggugatpengurusannya dilakukan oleh A.
103 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10121971, menyebutkanpada bagian Membatja : Surat tgl. 3 November 1970 No.144/0/70 dariPemimpin Umum Projek Induk Serbaguna Kali Brantas dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Departeman Pekerdjaan Umum & TenagaListrik bermaksud untuk mendapat hak pakai atas sebidang tanah janglangsung dikuasai oleh Negara, seluas 1135 m2, diuraikan dalam surat ukurtgl. 28 Desember 1937 No. 515 t terletak di Djl.