• Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagaiorganisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.

  pekerja/serikat buruh dilakukan secarasah ,tertib, dan aman sebagai akibat gagalnya perundingan ;Pasal 144 UndangUndang NO. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 144 ;(1).

  Membebankan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruhdan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja ;Pasal 151 aya (2) jo ayat (3) UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan ;Pasal 151 ayat (2) :Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari,maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirudingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila

  pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/serikat buruh14.15.16.Pasal 151 ayat (3) :Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksu dalam ayat (2) benerbenar tidak menghasilkanpersetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;e ~=Pasal 28 UndangUndang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;Pasal 28 huruf a UU 21 tahun 2000 :Siapapun dilarang

  menghalangihalangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk, menjadipengurus atau tidak menjadiPengurus menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankankegiatan Serikat pekerja/Serikat Buurh dengan cara :Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi ;Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh ;Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun ;Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh ;anosBahwa selain

• pekerja/serikat buruhkarena adanya perselisihan mengenai hak, perselisinan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antaraserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;4.

  Langgeng Makmur Industri Tbk.2627dengan serikat pekerja/serikat buruh, yang ditandatangani oleh SPKEP MGUKSPI Unit , PK LOMENIK SBSI Unit dan SP KEP SPSIUnit 2 serta telah ada akta kesepakatan dari Pengadilan HubunganIndustrial dengan Nomor : 1336/BIP/2015/PHI.SBY.

  pekerja/serikat buruh, yangditandatangani oleh SP KEP MGUKSPI Unit , PK LOMENIK SBSIUnit .

  Ketiga serikat pekerja/ serikat buruh tersebut beranggotakanmayoritas pekerja/ouruh yang ada di perusahaan, dalam prosesperundingan ini perusahaan mengacu pada pasal 120 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan Dalam hal di satuperusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/ serikat buruhmaka yang berhak mewakili pekerja/ourun melakukan perundingandengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (limapuluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/ouruh di perusahaantersebut

  Faktanya pada tanggal 20 & 21 Februari 2015 karyawanmasuk seperti biasa tanpa ada masalah walaupun harus disoraki olehanggota serikat pekerja/serikat buruh dari Tergugat II namun tidak adaintimidasi fisik, sebagai bukti bagian produksi masih melakukanaktifitasnya walaupun tidak seperti biasanya karena banyak darianggota serikat buruh/serikat pekerja dari Tergugat Il yang mengikutimogok kerja.

• Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknyamenyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; Menyatakan hukum bahwa Dewan Pengurus Cabang Federasi KonstruksiUmum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Kupang dan Kota Kupang tidak memiliki Kapasitasatau berwenang untuk Mengajukan Gugatan terhadap Ter gu gat ; Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat cacat hukum atau tidakberalasan atas hukum yang berlaku (bertentangan dengan UU No. 21Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja /Serikat

  Pekerja /Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagaiKuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakilianggotanya; Sean RAR RSSRSRRSESERES wean Menimbang bahwa siapa yang dimaksud dengan Serikat Pekerja / SerikatBuruh dalam ketentuan tersebut, hal ini dikuatkan dalam penjelasan pasal tersebutyaitu meliputi Pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten / Kota,tingkat Propinsi dan Pusat baik Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Anggota Federasi,maupun Konfederasi

  ; ies ere Menimbang bahwa siapa yang dimaksud dengan Anggota Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang dapat diwakili kepentingannya oleh Pengurus Serikat yangbersangkutan dan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini tidakdijelaskan dalam ketentuan pasal 87 UU No. 2 tahun 2004, akan tetapi dalamketentuan pasal 13 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhjelas ditentukan bahwa K eanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh diatur dalam15Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya

  Dengan demikian bukti P4 Kartu Anggota Penggugat masih belum cukupbukti untuk diajukan sebagai anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh SejahteraIndonesia dimana Kuasa Hukum sebagai Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia untuk mewakili sebagai Penggugat ; anMenimbang bahwa fakta fakta dipersidangan dengan mendengarkan 2(dua) orang saksi dari Penggugat dan 2 (dua) orang saksi dari Tergugatsebagaimanatersebut diatas, masingmasing menjelaskan bahwa saksisaksi adalahBuruh Harian Lepas sebagai buruh

  2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jelas ditentukan bahwa Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dalam prakteknya di buktikandengan adanya buku induk pencatatan anggota, laporan berkala jumlah anggota,Kartu tanda anggota dan lain lain, dengan demikian Penggugat tidak cukup bukti16sebagai Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, oleh karenanya Bukti P.4Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pengggugat, Nama Ayub Tib, Sos KetuaDPC

• ZERUNER SIHOTANG adalah PengurusPimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia ( PC SP AMK FSPMI ) bidang advokasi yang beralamat RukoPerum Bumi Teluk Jambe blok W No.23 Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang41361 dan 2. ENDANG KUSNADI, adalah Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaAutomotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( PUK SPAMK FSPMI ) PT. Mesindo putra Perkasa yang beralamat di Jl.Maligi Raya Lot.

  Serikat Pekerja yang berafiliasi pada Federasi Serikat BuruhDemokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) namun belakangan ini yaitupada tanggal 14 Juli 2014 menyatakan bubar dan statuskeanggotaanya sementara status quo (T17)7.2. Serikat Pekerja yang berafiliasi pada Federasi Serikat Pekerja MetalIndonesia (FSPMI) (T18)7.3.

  Serikat Pekerja yang berafiliasi pada Serikat Pekerja PersaudaraanPekerja Muslim Indonesia (PPMI) (T19)Bahwa berdasarkan data yang ada pada TERGUGAT, + Serikat Pekerja FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) belum pernah menyerahkan secararesmi data daftar anggota, laporan data hasil verifikasi resmi dari Dinas TenagaKerja Kab.

  Bahwa fakta sebenarnya Serikat Pekerja Federasi Serikat Buruh DemokrasiSeluruh Indosesia (FSBDSI) saja yang telah menyerahkan data secara resmiberupa susunan pengurus pada tanggal 19 Desember 2012 namun tidak jelasdata anggotanya berdasarkan syarat yang berlaku setidaktidaknya dengan buktikartu anggota.

  SERIKAT BURUHDEMOKRASI SELURUH INDONESIA yang pada tanggal 14 Juli 2014menyatakan bubar , FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA(FSPMI), dan Serikat Pekerja yang berafiliasi pada PERSAUDARAAN PEKERJAMUSLIM INDONESIA ( PPMI); Bahwa berdasarkan verifikasi internal oleh pengurus serikat pekerja PUK FSPMIPT MESINDO PUTRA PERKASA pada tanggal 27 Desember 2013 paraPenggugat sudah tidak lagi berstatus sebagai anggotaTergugat atau PUK SPMI PT MESINDO PUTRA PERKASA karena ituserikat pekerja padakepentingan

• .$. 10,000,000.00 (sepuluhjuta Dolar Amerika Serikat) dengan jaminan berupa (i) PromissoryNote (Surat Sanggup) yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan (ii)Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) yang masingmasing diberikanoleh Tergugat II dan III, dimana kedua jaminan tersebut ditandatanganidan diberikan secara tanpa syarat guna kepentingan menjamin, quodnon, jika segalanya dengan penuh itikad baik berjalan lancar,pelunasan fasilitasfasilitas pinjaman kredit tersebut ;bahwa Tergugat secara tegas telah

  Direktur Utama Tergugat ,dan dikirimkan kepada Penggugat (selanjutnya disebut sebagai Surat) (vide bukti P4) yang berbunyi beserta terjemahannya sebagaimanatersebut dalam gugatan ;Bahwa isi Surat tersebut secara tegas membuktikan bahwaPenggugat sebagaimana telah diminta oleh Tergugat , telahmengirimkan dana pinjaman sebesar total US.$. 6,500,000.00 (enamjuta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) kedalam rekeningrekeningyang ditunjuk oleh Tergugat I, dalam hal ini (i) sebesar US.$.4,500,000.00 (

  empat juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat)kedalam rekening milik Tergugat VII pada Bank Lippo Indonesia dan(ii) sebesar US.$. 2,000,000.00 (dua juta ribu Dolar Amerika Serikat)kedalam rekening milik Turut Tergugat pada P.T.

  Dolar Amerika Serikat), dimana PerjanjianFasilitas Kredit tanggal 6 Januari tersebut berlaku selama 1 (satu)tahun sejak tanggal ditandatanganinya ;bahwa fasilitasfasilitas kredit yang diperoleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 6 Januari tersebut jugatelah memperoleh persetujuan dari Komisaris Utama Tergugat padatanggal 9 Februari 1995 melalui Letter of Approval (Surat Persetujuan)yang secara tegas menyatakan persetujuannya untuk merevisi jumlahtotal fasilitas kredit yang

  ) dan (ii) Rekening yang dimiliki bersamasamaoleh Tergugat II dan III sebesar US.$. 7,142,160.06 (tujuh juta seratusempat puluh dua ribu seratus enam puluh Dolar dan enam SenAmerika Serikat), sehingga masih tersisa hutang Tergugat sebesarUS.$. 3,060,814.30 (tiga juta enam puluh ribu delapan ratus empatbelas Dolar dan tiga puluh Sen Amerika Serikat) dan terhadapTergugat telah diperingatkan kembali hingga berulangulang agardapat segera melakukan pembayaran atau sisa hutangnya secaraseketika dan penuh

• ) dengan perincian: Tanggal 5 Juni 2012 sejumlah US$20,400.00 Tanggal 6 Juni 2012 sejumlah US$20,000.00Total US$40,400.00(empat puluh ribu empat ratus dolar Amerika Serikat); Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah US$40,400.00 (empat puluh ribu empat ratus dolar Amerika Serikat) dariPenggugat;Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi;Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiildan kerugian immaterial yang disebabkan oleh perbuatan

  DALAM KONVENSI1.2.7.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah menyerahkan uang melaluitransfer ke BNI Cabang Sumbawa Rekening Nomor 0205411179 atasnama PT Bio Greenland/Tergugat dengan total US$40,400.00 (empatpuluh ribu empat ratus dolar Amerika Serikat) dengan perincian: Tanggal 5 Juni 2012 sejumlah US$20.400; Tanggal 6 Juni 2012 sejumlah US$20.000;Total US$40,400.00 (empat puluh ribu empat ratus dolar Amerika Serikat);Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah

  menerima uang sejumlahUS$40,400.00 (empat puluh ribu empat ratus dolar Amerika Serikat) dariPenggugat;Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi;Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiilsejumlah US$40,400.00 (empat puluh ribu empat ratus dolar AmerikaSerikat) yang akibat dari perbuatan Tergugat;Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlahUS$40,400.00 (empat puluh ribu empat ratus dolar Amerika Serikat)kepada Penggugat secara

  Dan untuk menutupi rasa malunya,Mikio Takeda mengembalikan uang bantuan pembangunan PT ACStersebut sebagai utang budi terhadap PT BGL dengan sejumlah uangUS$40,400.00 (empat puluh ribu empat ratus dolar Amerika Serikat)senilai dengan Rp373.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuhratus ribu rupiah); Bahwa dapat disangka dan dapat disebutkan pengiriman uang sejumlahUS$40,400.00 (empat puluh ribu empat ratus dolar Amerika Serikat) atausetara dengan Rp373.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh

  ) dan US$20,000.00 (dua puluhribu dolar Amerika Serikat) kepada Tergugat.

• (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribusembilan ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat); PT.

  Kota Bangun Plantation (KBP') sejumlah US$.633,585.00(enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh limaDollar Amerika Serikat); dan PT.Sawit Khatulistiwa Plantation (SKP') sejumlahUS$.1,979,985.00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu sembilan ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat).Dengan demikian, keseluruhan modal yang telah disetorTERBANTAH kedalam Perseroan adalah US$.4,683,110.00 (empatjuta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh DollarAmerika Serikat

  ),dengan rinci US$.4,633,110.00 (empat juta enamratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh Dollar Amerika Serikat)sebagai modal disetor, dan US$50,000.00 (lima puluh ribu DollarAmerika Serikat) sebagai modal kerja, setoran terakhir diterimaPerseroan pada 23 Mei 2008 (Bukti P11).Jumlah ini tentu saja sangat jauh dari total kewajiban seharusnyaTERBANTAH kedalam perseroan sejumlah US$.12,399,750.00(dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuhratus lima puluh Dollar Amerika Serikat),

  TERBANTAH adalahsebesar US$.7,553,643.36 (tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribuenam ratus empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh enamsen).

  Juli 2010 PEMBANTAH telah membayar kembalihingga total seluruhnya mencapai US$.5,773,081.47 (lima juta tujuhratus tujuh puluh tiga delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat empatpuluh tujuh sen).

• Checking.Jalan Raya Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih, CikarangBarat, Bekasi, Jawa Barat.Dalam hal ini diwakili oleh WARSIDI, SAMSURI, EFENDI, DAVID DARARIA, danTOMI EKO HARTO, Pengurus dari Pimpinan Cabang Federasi Serikat PekerjaPercetakan, Penerbitan, dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PC FSP PPMI KSPSI) Kabupaten/Kota Bekasi yang berkedudukan danberalamat di Jin. Jend.

  Pekerja Percetakan,Penerbitan, dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PCFSP PPMI KSPSI) Kabupaten/Kota Bekasi yang berkedudukan dan beralamat di Jin.Jend.

  Khusus Bandung, karena diperusahaan Tergugat tidak terdapat Serikat Pekerja yang bergabung atauberafiliasi PC FSP PPMI KSPSI Kab.

  Bekasi,setelah Majelis periksa dan pertimbangkan berdasarkan bukti surat (Bukti P.4, danP.5) dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa walaupun di perusahaanTergugat terdapat serikat pekerja, tetapi serikat pekerja itu bernama Serikat PekerjaSP PPMI SPSI PT Topan Sampoerna Indonesia, dengan pencatatan No. 203/CTT.250/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001, dan bukan SP PPMI SPSI PT ToppanPrinting Indonesia sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat, dan ParaPenggugat dalam pemeriksaan di persidangan

  Indonesia, dan bahwa yang mempunyaianggota adalah serikat pekerja/serikat buruh unit kerja pada perusahaan yangdibentuk oleh setiap pekerja atau buruh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat(1), (2) dan Pasal 5 UU No. 21/2000 ttg Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan bahwaoleh karena itu, NIKEUBA SBSI tidak berhak sebagai kuasa hokum sebagaimanadiatur dalam Pasal 87 UU No. 2/2004 ttg PPHI dan surat kuasa tidak memenuhiketentuan SEMA RI No. 16 tahun 1994.Menimbang, bahwa dengan alasanalasan dan pertimbangan

• pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,perselisinan kepentingan, perselisinan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.Hal. 11 dari 21 hal.

  Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisinan antara serikatpekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satuperusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan,pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatp ekerjaan.Bahwa jelas kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial sesuai pasal 56 Bab IllTentang Pengadilan Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyatakan

  Ita Kardita untuk tetap bekerja seperti biasa, menerima danmendapatkan perlakukan dan hak yang sama seperti halnya perlakukan dan hak yangditerima oleh Sdr. lta Kardita.Penggugat Melakukan Diskriminasi Terhadap Serikat Buruh di PT Panarub Industry.Bahwa Tergugat adalah buruh yang dalam kesehanannya di PT Panarub Industrytergabung dalam Serikat Buruh Tekstil Garment dan Sepatu Gabungan Serikat BuruhIndependen dan Sdr. lta Kardita sendiri tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional.Dalam PT Panarub Industry

  sendiri terdapat 2 (dua) Serikat Buruh yakni SerikatPekerja Nasional (SPN) PT.

  Panarub Industry.Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi adalah anggota Serikat Buruh Garmen Tekstil dan SepatuGabungan Serikat Buruh Independen (SBGTSGSBI) PT.

• Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa Tergugat tidakmenghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan berbadan hukum;Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.

  hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;Pasal 151 ayat 13)Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah

  Melakukan kampanye anti pembentukanserikat pekerja/serikat buruh;Bahwa selain pasalpasal sebagaimana dimaksud di atas PHKsepihak yang dilakukan Tergugat juga merupakan tindakan/perbuatanmelawan hukum yang melanggar Konvensi ILO No. 87 Pasal 3 ayat(1), Pasal 10 dan Pasal 11, tentang Kebebasan Berserikat danPerlindungan Hak Berorganisasi (dasar dibentuknya UndangUndangNo.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh) dankhususnya Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO No. 98 mengenaiBerlakunya

  Bahwa kalau di dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial maupun Majelis Hakim Kasasi maudengan secara cermat dan teliti memperhatikan faktafakta di dalampersidangan maka telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembalibelum pernah melakukan perundingan terhadap maksudnya melakukan PHKkepada Serikat buruh/serikat perkerja dimana Penggugat sebagai AnggotaHal. 13 dari 34 hal. Put. No. 32 PK/PDT.SUSPHI/2013nya.

  di bidang ketenagakerjan",tetapi di dalam persidangan belum pernah dibuktikan bahwa apakah benar didalam pembuatannya PKB itu atas dasar kesukarelaan atau kesadaranantara Perusahanan dan serikat buruh/serikat pekerja serta benarbenardiwakili oleh lerikat yang benarbenar mempunyai anggota lebih dari 50%dari Jumlah pekerja/buruh yang ada di dalam perusahaan mengigat padasaat pembuatan PKB PT.

• Tholio) dari Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)yang ternyata Serikat Pekerja tersebut hingga saat ini tidak pernahterdaftar/tidak memiliki PUK (Pimpinan Unit Kerja) di perusahaanTergugat;Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, padahakekatnya pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalahdimulai dari tingkat perusahaan/unit kerja, dan selanjutnya SerikatPekerja/Serikat Buruh tingkat perusahaan unit kerja kemudian

  SerikatPekerja/Serikat Buruh adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruhbukan pekerja secara perorangan;Halaman 6 dari 37 hal.

  Nomor 387 K/Pdt.SusPHI/2017292K/PHI/2007, tanggal 14 Agustus 2007 menyebutkan: Bahwakeanggotaan pekerja dalam organisasi pekerja/ouruh hanya terorganisirdan tercatat pada serikat/ouruh ditempat kerja/unit kerja, dan bagipekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dariFederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena keanggotaan dari suatuFederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi SerikatPekerja/Serikat Buruh pekerja secara orang perorang;Bahwa kuasa Termohon Kasasi (dahulu

  Pekerja/Serikat Buruh;6) Penyelesaian melalui Arbitrase dilakukan untuk penyelesaianPerselisihan Kepentingan atau Perselisihan antar SerikatPekerja/Serikat Buruh;.

  Hubungan Industrial (PPHI); Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan : Pengurus SerikatPekerja/Serikat Buruh berhak mewakili kKepentingan anggotanya diPengadilan.

• Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI) PTCipta Mortar Utama;Bahwa atas didirikannya Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka IndustriFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI) PT Cipta MortarUtama pada Perusahaan Tergugat.

  pekerja/serikat buruhdengan cara:a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;Pasal 43 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000;1.

  Kasan Munawar dengan Penggugatyang diwakili Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka IndustriFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kab/Kota Bekasidi Rumah Makan Saung Desa lipo Cikarang Bekasi.

  Kerja Serikat PekerjaAneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAIFSPMI) PT Cipta Mortar Utama dengan Tergugat;Dengan risalah antara lain:Pendapat Serikat Pekerja :Meminta kepada Pengusaha agar Sdr.

  Pernyataan bahwa pekerja/buruh yang bersangkutan tidak memilikikartu tanda anggota serikat pekerja/serikat buruh;4. Pernyataan pekerja/oburuh bahwa yang bersangkutan menjadianggota serikat pekerja/serikat buruh tertentu (T20).Bahwa UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 selanjutnyamenegaskan pula bahwa bukti kKeanggotaan tersebut harus dilakukanverifikasi oleh instansi yang berwenang selanjutnya wajib diserahkankepada pihak Pengusaha.

• Ayat (2) Dalam hal seorang pekerja/buruh dalamsatu perusahaan ternyata tercatat lebin dari satu serikat pekerja/serikat butuh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulissatu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilinnya ; Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa alat bukti suratdan alat bukti saksi baik Pemohon Kasasi/Penggugat maupun TermohonKasasi/Tergugat yang masih bekerja di perusahaan Termohon Kasasi/Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.

  Kasasi/Penggugat masih memilikisatu jenis serikat pekerja/ouruh yakni Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;2.

  boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/buruh disatu perusahaan.

  Ayat (2), "Dalam hal seorang pekerja/buruh dalamsatu perusahaan ternyata tercatat lebih dari satu serikat pekerja/serikatburuh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satuserikat pekerja/serikat buruh yang dipilinnya.

  buruh yang ada padaperusahaan sekaligus merangkap juga anggota dan pengurus serikat buruhdi luar perusahaan ;Selaku ketua/pengurus serikat buruh di luar perusahaan yang bersangkutanaktif melakukan aksi demo untuk menuntut perusahaan agar mensyahkanpekerjaan bongkar dan muat segala barang yang masuk dan keluarperusahaan kepada serikat buruh yang ada di luar perusahaan ;Hal. 9 dari 11 hal.

• Penggugat Rekonpensi merupakan Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK)berdasarkan Surat Keputusan nomor 0001/SKDPP FSPASI/I/2015tertanggal 9 Januari 2015 tentang Pengesahan KomposisiKepersonaliaan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Multi Metal VokselElectric Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia. (Bukti PR3)16. Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengeluarkan surat pemutusanhubungan kerja kepada Penggugat Rekonpensi.17. Sejak Penggugat Rekonpensi menjadi Ketua PUK PT.

  (Bukti PR6)Tergugat Rekonpensi telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28undang undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh yang berbunyi sebagai berikut:siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruhuntuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidakmenjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh untuk membentukatau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus

  ,menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankankegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara : a.

  Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d.Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.Tindakan anti serikat pekerja Tergugat Rekonpensi terhadap PenggugatRekonpensi yang merupakan ketua PUK berupa tindakan pemberian SP1 karena alasan Penggugat Rekonpensi meninggalkan tempat kerjauntuk menjalankan kegiatan serikat pekerja merupakan pelanggaranterhadap hak kebebasan berserikat bagi Penggugat Rekonpensi sebagaipekerja, kemudian tindakan Tergugat Rekonpensi yang melakukandemosi

  atau penurunan jabatan kepada Penggugat Rekonpensi tanpaalasan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensimerupakan tindakan anti serikat atau penghalanghalangan kegiatanberserikat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.22.23.24.255Kemudian tindakan anti serikat/union busting yang dilakukan olehTergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi yaitu mem PHKPenggugat Rekonpensi dengan alasan efisiensi bukan karenaperusahaan tutup tetapi memaksakan tetap mem PHK denganmenggunakan Pasal 164

• Pasal 5 ay at (1) UU No. 21 Tahun 2000 : "Setiap pekeya/buruh berhakmembentuk dan menjadi anggota serikat pekewya/serikat buruh";c.

  Pasal 104 ayat (1) : Setiap pekeiya/buruh berhak membentuk dan menjadianggota serikat pekeija/serikat buruh.

  Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekeya/serikat Buruh,menyatakan "Pengurus serikat pekeya/serikat buruh, federasi dankonfederasi serikat pekeia/serikkat buruh yang telah mempunyai nomorbukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannyakepada mitra kelyjanya sesuai dengan tingkatannya; Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Keija Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata cara pencatatanserikat pekeya/serikat buruh "Pengurus serikat pekeja/serikat

  Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan keyatidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kejja wajib12.13.dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/buruh apabila pekeya/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggotaserikat pekerja/serikat buruh.(3) .

  Anjar pada tahun 2013;Bahwa Para Tergugat merupakan pengums serikat tersebut;Bahwa pada saat pendirian serikat tersebut tidak ada masalah ;Bahwa adanya masalah setelah terbentuk serikat, timbul masalah dan teyadikeributan dengan karyawan senior;Bahwa dengan perusahaan tidak ada masalah ;Bahwa tidak teijadi demo hanya teijadi setem antara karyawan pengums serikat dankaryawan lain;Bahwa lalu dibuat mediasi oleh perusahaan antara karyawan pengurus serikat dengankaryawan biasa tapi teijadi seteru ;Bahwa

• Serikat Putra ;

  6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

  Serikat Putra ;4.

  Serikat Putra rencananyaHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Plwakan bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Upwarna hitam No. Pol BM 8848 CJ untuk dijual ke pengepul. Bahwa akibat dariperbuatan para terdakwa, pihak PT. Serikat Putra mengalami kerugian lebihkurang Rp. 3.000.000.

  Serikat Putra untukmengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut ; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Serikat Putra mengalamikerugian lebih kurang Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;2.

  Serikat Putra untukmengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut ; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Serikat Putra mengalamikerugian lebih kurang Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;3.

  Serikat Putra untukmengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut ; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT.

• Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Serikat pekerja SENTRAL GRAIN TERMINAL(SGT) & WIN yang diketuai PENGGUGAT mengirim surat ke manajemen perusahaan(PENGGUGAT) tentang pemberitahuan bahwa telah terbentuk Serikat Pekerja di PT. SGT5.

  Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 dimana sebelum acara Rapat Anggota Koperasi,PENGGUGAT dipanggil oleh manajemen perusahaan (TERGUGAT) terkait surat yangtersebut dalam poin 4 (empat) gugatan ini dimana TERGUGAT mengeluarkan sikapmenolak Organisasi Serikat Pekerja PT. SGT & WIN tanpa alasan yang jelas dan dapatdibenarkan, dan meminta data seluruh anggota dan pengurus Serikat Pekerja.

  Sentral Grain Terminal ada Serikat pekerja, danPenggugat sebagai Ketua Serikat, dengan nama Serikat Pekerja Sentral GrainTerminal ; 222292 n nnn nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nen ene ee Bahwa saksi menyatakan, ia sebagai Sekertaris serikat Pekerja ; Bahwa saksi menyatakan , setelah Penggugat di PHK belum dapat Pesangon ; Bahwa saksi , pernah melihat Penggugat datang masuk kerja di PT. Sentral GrainTerminal tapi absensinya tidak masuk/diblokir ; Bahwa saksi tahu tetang Mobil Nomor Pol.

  Sentral Grain Terminal ada Serikat pekerja, dibentuktahun 2011 dan Penggugat sebagai Ketua serikat ; Bahwa saksi menyatakan, nama serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja PT. SentralGrain Terminal; 222220 222 ono nono enn ennBahwa setahu saksi Serikat dibentuk oleh Penggugat ; Bahwa saksi menyatakan jumlah karyawan PT.

  Sentral Grain Terminal 50 orang ; Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Penggugat di pecat oleh karena pembentukanSerikat; Bahwa saksi menyatakan , masalah Penggugat tahu pernah dilakukan Bipartit ; Bahwa saksi, menyatakan selain jabatan Penggugat sebagai ketua serikat penggugatjuga sebagai ketua Koperasi ; Bahwa saksi menyatakan gaji di PT. Sentral Grain Terminal dibayarka pebulan; Bahwa saksi menyatakan , Ia sebagai anggota serikat ; Bahwa saksi menyatakan di PT.

• Bahwa PHK oleh Tergugat dengan alasan buruh berserikat atau menjalankan kegiatanserikat pekerja/serikat buruh secara jelas merupakan pelanggaran, terhadap Pasal 153ayat (1) huruf g UU No. 13 Tahun 2003 (bukti P6) yang menyatakan:Pasal 153 ayat (1) huruf g UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan:(g) Pekerja/buruh mendirikan menjadi anggota dan/atau pengurus serikatpekerja/serikat buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jamkerja

  Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 dilaksanakan rapatperundingan antara Pemimpin Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional(PSP SPN) dengan manajemen melanjutkan perundingan penundaan UMK,manajemen menawarkan solusi dengan pentahapan, pihak serikat pekerja menolaksehingga tidak terjadi kesepakatan (bukti P11);7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 PSP SPN PT.

  Liebra Permana yang ke IV (empat) yang merupakan implementasidari amanat Pasal 116 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi:Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapaserikat pekerja/serikat butuh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggungjawabdibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha;146. Bahwa Judex Facti tidak memahami esensi PKB PT.

  Bahwa dalam pertimbangan perkara a quo Judex Facti telah terjebak pada Pasal28 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh jo.Pasal 53 huruf (g) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(seharusnya Pasal 153 ayat (1) huruf g);2.

  Pasal 53 ayat (1) huruf 9 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yang seharusnya Pasal 153 ayat (1) huruf 9 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa Pengusahadilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan karena:11.12.13.14.15.16.g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdi luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas

• Daelim Indonesia yaituperusahaan yang memproduksi peralatan dapur dari Stainlees Steel mulaibekerja tanggal 21 Maret 1995 sampai dengan 10 Juni 2009;Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Anggota Serikat Buruh Metal danElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT.

  Buruh IndependenPT.Daelim Indonesia;Bahwa upaya serangkaian tindakan penghancuran Serikat Buruh Metal danElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT.

  Daelim Indonesia nyatanyata dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sejak didirikannya Serikat BuruhMetal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT.DaelimIndonesia;Bahwa tindakan penghancuran terhadap Serikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT.Daelim Indonesia dilakukan olehTergugat Rekonvensi dengan rangkaian yang tersistematis sebagai berikut:11.1. Pasca pembentukan Serikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan SerikatBuruh Independen PT.

  (Vide Bukti T15);Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan sanksi mutasi terhadap Sdr.Ade Baehaqi selaku Sekretaris Umum Serikat Buruh Metal danElektronikGabungan Serikat Buruh Independen;Hal. 13 dari 23 hal. Put.

  , atau melakukan mutasi;b Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;d Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;Pasal 43 UU 21 tahun 2000:(1).

• .- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) Kec.Parmaksian Kab.Toba Samosir;

-1(satu).........................................................................

2

• 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru dan silver
• 1 (satu) buah stempel dengan cap Serikat Pekerja SPTI-SPSI;
• 1 (satu) buah bantalan stempel;
• 14 (empat belas) lembar daftar hadir anggota dan pengurus PUK.F-SPSI Sosor Ladang;
• 1 (satu) buah Weight Bill dari PT.Toba Pulp Lestari, TBK Toba Samosir;
• 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota F.SPTI-SPSI atas nama Sahat Manurung yang dikeluarkan Pimpinan

Unit Kerja Serikat Pekerja Transport Indonesia Kecamatan Parmaksian;

1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota F.SPTI-SPSI atas nama Sahat Manurung yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Kab.Toba Samosir;

4 (empat) lembar kwitansi Pembayaran Administrasi Lapangan dengan biaya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

2 (dua) buah buku berisi tulisan Pimpinan Unit Kerja SPSI Serikat Buruk Indonesia (ALL Indonesia Workers) Transport

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Toba Samosir;

1 (satu) lembar fotocopy TANDA BUKTI PENCATATAN PUK-F.SPTI-K SPSI Kecamatan Parmaksian Toba Samosir, Nomor: 560/24/SP/BP-DTKT/II/2013, tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor: Kep.14/ORG/DPC F.SPTI-K.SPSI/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016, tentang Pengesaan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat

Pekerja Transport Indonesia (PUK F.SPTI-K.SPSI) Sosor Ladang Kec.Parmaksian Periode 2016-2019, Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia DPC F.SPTI-K.SPSI) Toba Samosir;

1 (satu) Eksamplar fotocopy ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA, tanggal 29 Maret 2012, Notaris ERWIN ARIFIN,SH.Mkn);

1 (satu) Eksamplar fotocopy PERJANJIAN BONGKAR MUAT, tanggal 13 Januari 2016, antara PT.Toba Pulp Lestari Tbk yang diwakili

(seratus tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Serikat PekerjaTransport Indonesia (SPTI) Kec.Parmaksian Kab.Toba Samosir;1 (Satu) buah kalkulator berwarna biru dan silver1 (Satu) buah stempel dengan cap Serikat Pekerja SPTISPSI;1 (Satu) buah bantalan stempel;14 (empat belas) lembar daftar hadir anggota dan pengurus PUK.FSPSISosor Ladang;1 (Satu) buah Weight Bill dari PT.

Pekerja/Serikat Buruh/FederasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh/ Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bigyang berada di Kabupaten Toba Samosir dan PUK FSPTIKSPSI KecamatanParmaksian Kabupaten Toba Samosir tercatat pada bidang Pengawasan danketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir, sesuaidengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 560/24/SP/BPDTKR/I 1/2013,tanggal 18 April 2013;Bahwa Serikat Pekerja PUK FSPTIKSPSI Kecamatan ParmaksianKabupaten

Sosor Ladang;Bahwa Setiap anggota Serikat Pekerja wajib terdaftar pada bidangPengawasan dan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten TobaSamosir termasuk anggota Serikat Pekerja PUK FSPTIKSPSI KecamatanParmaksian Kab Toba Samosir;Bahwa Bidang Pengawasan dan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Toba Samosir tidak ada melakukan pengawasanterhadappekerjaan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PUK FSPTIKSPSI, karenakewenangan Dinas Tenaga kerja hanya melakukan Pencatatan dan verifikasiserikat

pekerja/serikat buruh yang terbentuk di Kabupaten Toba Samosir;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Serikat Pekerja PUK FSPTIKSPSIberhak melakukan pengutipan Uang Administrasi Lapangan kepada setiapsupir truck yang keluar masuk PT.

kententuan Undang UndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja);Bahwa Sesuai dengan kententuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000tenting Serikat Pekerja Serikat Buruh, Pasal 29 ayat:(1) Pengusaha harusmemberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikatpekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikatHalaman 17 dari 45 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bigburuh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yangdiatur dalam perjanjian kerja bersama