Ditemukan 7165 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN Tanggal 10 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
203 — 121
203 — 121
Hernold Makawimbang S.Sos, Msi, MH adalah keliru(rechtsdwaling), dan cenderung menyesatkan (fallacy), serta penuh denganpenyelundupan fakta hukum bahkan bertentangan dengan fakta hukumPersidangan sebagaimana dalam Pertimbangannya pada halaman 1097,yang pada intinya bahwasanya AHLI TIDAK ADA MELAKUKAN AUDIT sertasebagaimana pengakuan Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya atas PledoiPenasehat Hukum pada point 3 halaman 3, dimana Penuntut Umum telahnyata dan terang benderang bahwasanya Jaksa Penuntut
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
558 — 215
558 — 215
Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/8008 tanggal 24 April 2004 untuk PTSeraya Sumber Lestari ; Bahwa terdakwa tidak membaca secara detail satu persatu isi Nota Dinastersebut, terdakwa hanya melihat bahwa disitu intinya semua sudah sesuaidengan perundangundangan, terdakwa tidak sempat untuk berpikir secarateknis waktu itu, terdakwa juga tidak sempat memikirkan substansinya ; Bahwa ketika pengenalan tugas, terdakwa ada beberapa kali sebelummelaksanakan itu menyampaikan terang benderang kepada seluruh dinaskarena
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
222 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan dilakukannyapertama, sudah terjadi delik ;2.12.Bahwa bertitik tolak dengan pendapat ANDI HAMZAH tersebut diatas dengan dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara ini, makasangat jelas dan terang benderang bahwa semua perbuatanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang berkaitan denganpenerbitan IUPHHKHT tersebut, adalah bukan merupakanperbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana diaturdalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena