Hal.5 dari 6.Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Nasriah (Pemohon).Banda Aceh, 17 September 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Penetapan Nomor : 147/ Pdt.P/2018/ PN Bna. Hal.6 dari 6.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor83/PDT/2019/PT BNA tanggal 4 September 2019 juncto PutusanPengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Lsk tanggal 20Mei 2018:Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamsemua tingkat peradilan menurut hukum;Atau:Halaman 4 dari 7 hal. Put.

., M.S, dibacakan keterangannyadipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimanadalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah orang perseoranganatau termasuk korporasi. Orang perseorangan atau naturlijk persondan korporasi atau rechtperson adalah subyek hukum yang memilikihak dan kewajiban dalam hukum.

Bahwa Seorang Penyedia Barang/Jasa sebagai pihak yangmenyediakan penggandaan Bahan Ajar (Hanjar)/Modul/Handoutkegiatan PSKGJ yang dibiayai dari keuangan negara, termasukdidalam unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3UU Tipikor karena masuk dalam pengertian orang perseorangan(naturlijk person), yakni subyek hukum yang memiliki hak dankewajiban hukum.

Sedang terhadap perbuatan Saksi AdJlWIWEKO dapat disangka melanggar ketentuan Pasal 2 UU Tipikor,karena telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum, yang dapat merugikan keuangannegara.

masuk dalam unsur pegawai negerisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU Tipikor, karena yangbersangkutan adalah Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalamundangundang tentang kepegawaian.Bahwa Yang dimaksud dengan unsur memalsusebagaimana dalamPasal 9 UU Tipikor adalah merupakan perbuatan dengan carabagaimanapun membuat atau mengubah tulisan pada bukubuku ataudaftardaftar yang isinya tidak sesuai atau menjadi lain dengan yangsebenarnya atau menjadi palsu.Bahwa Suatu perbuatan atau tindakan yang

Yang dimaksud dengan unsur bukubuku atau daftardaftaryang khusus untuk pemenksaanadministrasi sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor adalah dua obyek korupsi yang diatur dalam pasalini.

Materaipenetapan Rp6.000,00Jumlah: Rp196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/275/HK.02/IX/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari WAHYUNI (Pemohon).Banda Aceh, 19 September 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Bna

Tambun SelatanKabupaten Bekasi.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan :1.Penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI , terhitung sejaktanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 diRutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dari KejaksaanAgung RI terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengantanggal 28 September 2015 di Rutan Salemba Cabang KejaksaanAgung RI ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor

Tgk Ishak Dusun Jeurat Lee Gampong ellieKecamatan Ulee Kareng;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 15 Maret 2019 Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK

TIPIKOR/2015/PN.Kdi, tanggal 25April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., yang identitasnyasebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalamDakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana Dakwaan

Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal 25 April 2016yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidanapenjara dan pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda yangdijatunkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/20201.

Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal25 April 2016 mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukum dariHal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020putusan serta pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama;2.

,tanggal 2 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 7 Mei 2018Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2017PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRIHal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/20191.

Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal16 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengahmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tersebut;Membaca

ABDUL RAHMAN, SH, MH,SUSANTI HERMAWATY, SH, LA ODE ABDUL RAHMAT, SH, DODI, SH, ASRIANIMAKMUR, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di JalanSupuYusufNomor 15 Plaza Kubra Lantai 2, Kelurahan Mandonga Kecamatan MandongaKota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khususyang telah ditandatanganioleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juni 2017dan yang telah didaftar dalambuku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Kendari Nomor: 245/Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 36/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN.Kdi tanggal 29 Mei 2017tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 36/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN.Kditentang Penetapan Hari Sidang pada hariSenin, tanggal 5 Juni2017;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa Dra. Hj. WARDAHMAHMUD, M.M.

Hj, WARDAH MAHMUD, M.M.diajukan kedepan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari olehPenuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS04/Lasusua/Ft.1/2017 tanggal 26 Mei 2017yang dibacakan di depan persidangan,sebagai berikut:PrimairBahwa Terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, MM. baik bertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi MULIATI MANSYUR, SH dan saksi SUCIPTOWARSO, S.Ag., MM.

WARDAH MAHMUD, M.M.dengandemikian perobuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang apa yang telahdiuraikan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI),sehingga Terdakwa telah menguntungkan orang lainwalaupun Terdakwatidaklahmenerima keuntungan atas dirinya pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menuruthemat Majelis Hakim Tipikor unsur ini telah terpenuhi;Ad.3.

WARDAH MAHMUD, M.M.telahdinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor jugaberkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalamdakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAPharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa Dra.Hj.

,sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengantanggal 10 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19Desember 2012 No. 124/Pid.Sus/2012/PN.Sby. sejak tanggal 19 Desember2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ~~ ;4. Perpanjangan ...4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Januari 2013, No.124/Pid.Sus/2012/PN.Sby. sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengantanggal 18 Maret 2013 ; 5.

Perpanjangan keI Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 18 Maret 2013 No. 19/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Sby,sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;6.

Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 10 April 2013 No. 19/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Sby,sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;Terdakwa menghadap dipersidangan diwakili / didampingi oleh PenasihatHukumnya : EKO IMAM WAHYUDI, SH. Dan MOHAMAD NURIL, SH.

., Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan , ditujukan kepada Pemohon Kasasi.Isi surat tersebut memberitahu untuk mempelajari berkas diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan terhitung mulaitanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 01 Februari 2016selama 7 (tujuh) hari kerja (Surat Terlampir).(3) Tanggal 03 Februari 2016 Pemohon Kasasi menerima tembusansurat dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tertanggal 29Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid/2016Januari NO. 2016 NO.

Suliyono tanggal 28 Januari 2016 danSurat Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 21 Januari 2016 NomorW1.U.10/43/HK. 1/1/2016 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi maupunSurat dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Januari 2016,NO.2016 NO.

W1.U/160/HK.01/1/2016 ditujukan kepada Pengadilan NegeriTapaktuan dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon Kasasisebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Bapak tersebut diatas, telah terbukti kebenarannya bahwa, berkas perkara pidana atasnama Pemohon Kasasi Sulaiman Jalil alias Siman Jalil olen PengadilanNegeri Tapaktuan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehpada tanggal 25 Januari 2016, sebelum batas waktu/ tenggang waktumempelajari berkas dilampaui sebagaimana disebutkan

Salinan PUTUSANNomor : 186/ Pid/2014/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUBIANTO RUSID ;Tempat lahir : Alue Billie ;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 06 Januari 1955 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Bukit Hijau Regency (

ManafLubis No. 1B Medan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untukbersama sama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014,Nomor : W1W8/18/Hk.01/9/2014 .PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut.Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 JULI 2014 Nomor: 132/Pid.B/PN.Mbo. dalam perkara tersebut di atas.Hal 1 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa

M.HumHakim Anggota II Panitera Penggantidto. dto.ADI DAHROWI,SA,SH.MH T.TARMULILSHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 25 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

PUTUSANNomor : 36 /PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilantingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : DRS. H. GUSNAR HASIBUANTempat lahir : SibuhuanUmur/Tgl.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim KetuaMajelis, KAREL TUPPU, SH.MH. , Hakim Tinggi Tipikor, Dr.

., MH. dan SAZILI,SH.M.Si. masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 252/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :JUMAT, tanggal : 16 AGUSTUS 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas

,adalah persepsi yang keliru.Oleh karena untuk memenuhi syarat secara teknis yudisial guna dapatdipertibangkan untuk memperoleh perlakuan sebagai whistle blower selainsyarat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarindainlitis, Halaman.8283 ), secara otentikkedudukan terdakwaselakuwhistleblower harus dinyatakan dalam Tuntutan Penuntut Umum, faktual kondisi46tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa incassu, karenanya alasan keberatantersebut

Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 22 Maret 2012; sehingga dijadikanpertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana korupsi,Kecuali mengenai perlunya penambahan FRASA SUBSIDAIR dalam Amar47Putusan; DAN strafmaat atas hukuman subsidair pengganti dendamengingat kondisi terdakwa yang memerlukan perawatanberdasar SuratDokter Vasculer Center tanggal 17 Mei 2012 dan sudah terbayarnya KerugianNegara oleh terdakwapenyerta lainnya yang selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding ini;Menimbang

Hakim Tinggi Tipikor PengadilanTinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH.Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.

terhitung mulai tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal07 Juni 2012 selama 7(tujuh) hari kerja;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, maka pernyataanbanding tersebut secara formal dapat diterima;28Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tipikor

BangkaBelitung menjatuhkan putusan dengan pidana tambahan membayar uangpengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang No31 Tahun1999;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, telah mempelajari dengancermat dan seksama berkas perkara

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDYSUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung masingmasing sebagai Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggali itujuga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka37Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Menetapkan agarTerdakwa membayarbiaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura No. 22/Tipikor/2013/PNJPR tanggal 12 September 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan bahwa Terdakwa Slamet Budiyono tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;2.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyakRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 17/TIPIKOR.

BANDING/2013/PT.JPRtanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 22/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 12September 2013 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;Hal. 63 dari 75 hal. Put.

Dengan demikian dirasakan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi JayapuraNomor: 17/TIPIKOR.

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan74dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.

Gunung Sekar Kec/Kab.Sampang.Agama : IslamPekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masingmasing oleh:1.2.3.Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2020 s/d tgl. 14 Maret 2020;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 15 Maret 2020 s/d 23 April 2020;Penuntut umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 mei2020;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 1 Juni 2020s/d 30 Juni 2020;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sejak tanggal 2 Juni2020

sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabayasejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020.Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ARMANSAPUTRA, SH, R.

AGUS SUYONO, SHAdvokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat ARMANSAPUTRA LAWA FIRM;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Putusan Nomor : 43/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby Hal.1 dari 50Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya tanggal 02 Juni 2020dengan Nomor : 43/ Pid.Sus TPK / 2020 / PN.Sby. tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Surabayatanggal 03 Juni 2020 dengan Nomor : 43/ Pid.Sus TPK / 2020 /PN.Sby. tentang Penetapan

PengadilanTindak Pidana Korupsi Surabaya pada hari Kamis' tanggal 10 September2020, olen kami Dede Suryaman, SH.,, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,Bagus Handoko, SH dan John Dista, SH., MH. dan, Hakim Hakim Ad Hoc,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,dengan dibantu oleh Rudi Kartiko, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor

;Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diperiksa oleh Kepolisian Polres Kota Cirebon dengan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsisecara bersama sama dan telah dilakukan penahanan sejak tanggal 14September 2013 sampai dengan 2 September 2013, Penuntut umumtidak melakukan penahanan, Majelis Hakim Tipikor melakukanpenahanan kota 1 April 2014 sampai 30 April 2014, perpanjanganpenahanan 1 Mei 2014 sampai dengan 29 Juni 2014 dan diperpajanglagi 30 Juni sampai 29 Juli 2013.

;Bahwa Penggugat mendapat Hukuman pertama Dihukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor26/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg tanggal 21 Agustus 2014 saudara AlanSulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan dijatuhipidana selama 1 (satu ) Tahun dan Denda sebesar 50.000.000, (limapuluh Juta Rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, palinglama Bulan Desember 2018.; Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUNBDG11.12.13.14.15.16.Bahwa telah diterbitkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKota Cirebon oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III, Nomor771 a/1/KR.III/X11/2018 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Tindak LanjutData PNS Yang Terlibat Tipikor

Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.; Bahwa penafsiran penerapan hukum sebagaimana dimaksud, hanya dapatditerapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti secara sah danmenyakinkan telah melakukan tindak pidana umum (misalnya pencurianatau penipuan).; Namun tidak tepat untuk digunakan pada tindak pidana khusus, yang dalamperkara aquo adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi).; Bahwa Pengadilan Negeri Tipikor

NamaTempat lahirUmur/tg lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanDalam perkara inipenahanan1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;t WVITALIS DIAZ 3 =2sese ee eee+ Sumiba Barat) seqesee eee cece: 48 Tahun / 04 Agustus 1964 ; : Lakilaki ; : Indonesia ;: Desa Waepangali, Kecamatan LauraKabupaten Sumba Barat Daya;: Katolik ; : PNS (Dinas Kesbangpol Kabupaten SumbaBarat Daya) ; Terdakwa ditahan berdasarkan penetapanoleh2 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25September 2012 sampai dengan tanggal 24 OktoberPerpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan23 Desember. ..... 23 Desember 2012 ;Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 januariPerpanjangan Penahanan ke II Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 23 Januari

Tipikor/2012/PN.Smda.;b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwapermohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum padatanggal 4 Desember 2012 dan permohonan banding Penuntut Umum telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;IV.a.

Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyusul diterima olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarindatanggal 19 Februari 2013;b. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penasihat HukumTerdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat olehEtmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;V.

biaya perkara ini padakedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebesar Rp.5.000,00(ima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu,tanggal 20 Februari 2013 oleh IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi sebagai HakimKetua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor