1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
818 K/Pid.Sus/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 K/Pid.Sus/2019
    Tanggal 17 Juni 2019 —DIA UDINI, S.Pd., M.M. bin MANSYUR
    Nomor 818 K/Pid.Sus/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Dana bantuan pendidikanpemanfaatan bangunan gedungpenyalahgunaan wewenangdissenting opinioni
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Suhadi
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Abdul Latief
    Panitera Iman Luqmanul Hakim
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 17 Juni 2019
    Tanggal Dibacakan 17 Juni 2019
    Kaidah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dana dan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan swasta tanpa didahului dokumen kerja sama sekalipun tidak memperoleh keuntungan.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan putusan kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tingkat pertama di mana Terdakwa dinyatakan bersalah. Putusan pada tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di tingkat banding. Perkara ini dimulai dari didirikannya sebuah yayasan pendidikan oleh Terdakwa yang merupakan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati tanpa didasari notulensi hasil rapat. Persetujuan yang diberikan oleh Bupati dianggap merupakan penyimpangan dari hasil rapat tim teknis yang menolak pemberian bantuan karena tidak bersesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. Pembangunan gedung sekolah kemudian dilakukan dan dimasukkan sebagai aset Dinas Pendidikan. Ketika Terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Terdakwa menetapkan gedung dan lembaga tersebut sebagai sekolah swasta. Hal tersebut tidak pula didahului dengan bentuk kerja sama yang jelas.


3453
1988