Ditemukan 44599 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 348/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 4 Maret 2020 — SARI GAPERI
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
77 — 38
  • SARI GAPERI
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
    2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
    Pemerintah RI C.Q Kementrian Agraria Dan Tata Ruangcq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di JI.Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor,SQDAQAI ..........0:0::eeeeeeeeeeeees Turut Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri
    Seharusnya sebelum membeli tanah PARA PENGGUGAT harusterlebih dahulu melakukan cek bersih ke TURUT TERGUGAT II sebagaiinstansi yang berwenang dalam hal pertanahan/agraria. Padahal secaraterang benderang telah diketahui jika tanah tersebut telah terbit SertifikatHak Guna Bangunan No. 80/Kel. Karadenan, pada tahun 2003 , jauhsebelum PARA PENGGUGAT membeli tanah tersebut dari MADALI danAIP.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 298/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Era Karya Jatayumas
Terbanding/Tergugat II : Suwardi
Terbanding/Tergugat I : Ratna Wiharto
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI cq Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank Danamaon Indonesia Tbk
51 — 25
  • Pembanding/Penggugat : PT Era Karya Jatayumas
    Terbanding/Tergugat II : Suwardi
    Terbanding/Tergugat I : Ratna Wiharto
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI cq Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
    Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank Danamaon Indonesia Tbk
    Kementrian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, diperbaikisehingga susunan para Tergugat menjadi Tergugat Ratna Wiharto, Tergugat11 Suwardi, dan Turut Tergugat PT Bank Danamon Indonesia Tbk.Menimbang, bahwa selain ada perubahan para pihak, KuasaPenggugat menyatakan ada perbaikan petitum gugatan yaitu :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;2.
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 27-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 02-10-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Blk
Tanggal 30 September 2021 — MUAFFAH
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Bulukumba
95 — 0
  • MUAFFAH
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Bulukumba
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — HASAN ISMAIL VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HASAN ISMAIL VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DANTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Taman JatibaruNomor 1, Jakarta Pusat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R.E.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
ADANG, dkk
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
196 — 141
  • Penggugat:
    ADANG, dkk
    Tergugat:
    1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
    Bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar dan menunjukankebingungan Para Penggugat saja karena keputusan objek gugatan a quotelah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1995 yang berartisebelum Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tersebut berlaku sehingga dalammenerbitkan keputusan objek gugatan a quo Tergugat tidak mendasarkanpada peraturan tersebut, dengan demikian Tergugat tidak terbukti telahmelanggar Peraturan Menteri Negara Agraria
    Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional,Perihal : Keberatan atas Keputusan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Tanggal 11 Agustus 1995 Nomor : 60XI1995tentang Pembatalan Pendaftaran 11 Hak Milik Cimong dkk. di DesaKadu Jaya Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang tertanggal 23Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Bahwa, untuk mempertahankan dalildalil jawabannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi materai cukupserta
    TELAGA PELITAKENCANA sebagai Pihak Kedua tanggal 7 Februari 1992 (Fotokopisesuai dengan fotokop)i);Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 81 / Kadujaya tanggal 18Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 14297 tanggal 05 Juni 1996,Luas 17.220 M2 (Tujuh belas ribu dua ratus dua puluh meter perseg)tercatat atas nama PT Telaga Pelita Kencana (Fotokopi sesuai denganasli);Surat Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Atas nama Menteri PertanianDan Agraria Nomor : B.150/VIII/50/1964 tanggal 31 Desember 1964(Fotokopi
    Selanjutnya bukti surat PP2 tersebut dinubungkan dengan bukti surat T2 berupa Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1938 tanggal 8Juli 1992 dan bukti surat T12 berupa Keputusan Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat atas nama Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 31 Desember 1964,diperoleh fakta bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Kadujaya tersebutmerupakan bagian dari 11 (Sebelas) Sertifikat Hak Milik
    melalui Proyek OperasiNasional Agraria (Prona) yang bersumber dari redistribusi tanah objek /andreformdan didasarkan pada Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat atas namaMenteri Pertanian dan Agraria tanggal 31 Desember 1964 Nomor B.150/VIII/50/1964Nomor urut 1402;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti Surat T2 berupa Surat dariKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat kepadaKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1938 tanggal 8 Juli 1992 dan buktisurat
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 18-03-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm
Tanggal 20 September 2022 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
65 — 18
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Sbs
Tanggal 20 Mei 2021 — MITRA INTISEJATI PLANTATION
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
127 — 56
  • MITRA INTISEJATI PLANTATION
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, yang berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratSurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri
    Selain itu,Pasal 5 huruf J Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria danPengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan PembaharuanAgraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesualdengan prinsipprinsip untuk mengakui dan menghormati hak masyarakathukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dansumber daya alam, dirasa masih sangat relevan;3.
    Bahwa dalam hal ini juga Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai TurutTergugat tidak teliti dalam mengeluarkan HGU atas permohonan Tergugat;15.
    Bahwa Turut Tergugat telan membentuk Panitia B yangseharusnya bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian danpengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantordalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan danHalaman 5 dari 88 Putusan Nomor 29/Padt.G/2020/PN Sbspembaruan Hak Guna Usaha sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 11Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertahananNasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan danTata Cara
    Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor Lembar: 0114.032008 yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Barat tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda T.34;35, Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang TataCara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diberitanda T.35;36.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Wanprestasi
Register : 22-10-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Bkn
Tanggal 6 Mei 2019 — PESISIR PRIMA
3.TASRIAL
4.H.Ali Arben,SH
5.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
58 — 17
  • PESISIR PRIMA
    3.TASRIAL
    4.H.Ali Arben,SH
    5.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 09-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 348/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 4 Maret 2020 — SARI GAPERI
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
55 — 52
  • SARI GAPERI
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
    2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 7/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 23 Mei 2019 — Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
112 — 77
  • Tri Bakti Sarimas
    2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
    4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Tri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-03-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tjk
Tanggal 25 Juli 2022 — Penggugat:
Titin Karwati
Tergugat:
Fara Yeni Astuti
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG
70 — 28
  • Penggugat:
    Titin Karwati
    Tergugat:
    Fara Yeni Astuti
    Turut Tergugat:
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG
Pengadilan PN LUWUK Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Lwk
Tanggal 30 Desember 2019 —
Tergugat:
Ruslan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Kab. Banggai
49 — 5

  • Tergugat:
    Ruslan
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Kab. Banggai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2995 K/Pdt/2022
Tanggal 15 Agustus 2022 — KEMENTERIAN AGRARIA/TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKK
93 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA/TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKK
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 40/G/LH/2022/PTUN.BKL
Tanggal 5 April 2023 — Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Utara
Intervensi:
Direktur Utama PT. ALNO AGRO UTAMA
216 — 71
  • Penggugat:
    Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Utara
    Intervensi:
    Direktur Utama PT. ALNO AGRO UTAMA
Pengadilan PN MAJENE Perdata
Register : 10-04-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mjn
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
JALALUDDIN
Tergugat:
1.AMELIA
2.SAMLIA
Turut Tergugat:
Pemerintahan RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kab. Majene
80 — 34
  • Penggugat:
    JALALUDDIN
    Tergugat:
    1.AMELIA
    2.SAMLIA
    Turut Tergugat:
    Pemerintahan RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kab. Majene
    Pada intinya bahwa tanah Negara telah dikuasai secara fisik dantidak dalam sengketa, kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah olehpetugas kantor pertanahan Kabupaten Majene berdasarkan asas Kontradikturdelimitasi yaitu pengukuran dilakukan berdasarkan penunjukkan oleh Pemiliktanah dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.Selanjutnya diterbitkan SK pemberian hak, sesuai dengan PeraturanPemerintah nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepalabadan Pertanahan Nasional
    Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,oleh karena penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara yangdilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturanperundang undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat ;4.
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mtw
Tanggal 24 Oktober 2018 — ANTANG GANDA UTAMA
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BARITO UTARA
105 — 26
  • ANTANG GANDA UTAMA
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BARITO UTARA
    Antang Ganda Utama, berkedudukan di Jalan Perkebunan HGU (HakGuna Usaha) KM 12, Camp 12, Desa Bukit Sawi, Kecamatan TewehSelatan, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah , sebagaiTergugat;Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Barito Utara, beralamat di Jalan Pramuka No. 28 KelurahanMelayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara , sebagaiTurut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang
    Angkasa Pura, UU Agraria No. 5 tahun 1960, Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional no. 3 tahun 1990 pasal 5.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 14-10-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 33/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 13 Oktober 2021 — Penggugat:
Suhendro
Tergugat:
Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bogor
Intervensi:
JIMMY LIANTO, Dkk
182 — 0
  • Penggugat:
    Suhendro
    Tergugat:
    Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bogor
    Intervensi:
    JIMMY LIANTO, Dkk
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN BLORA Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bla
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
FRANSISCUS XAVERIUS SUTAMTO
Tergugat:
TULUS SITOHANG, B.Sc
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
101 — 33
  • Penggugat:
    FRANSISCUS XAVERIUS SUTAMTO
    Tergugat:
    TULUS SITOHANG, B.Sc
    Turut Tergugat:
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3445 K/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — TONGGO PANJAITAN, DKK lawan DJUNJUNGAN PANJAITAN dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA CQ KEPALA BADAN PEMERINTAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DKK
218 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TONGGO PANJAITAN, DKKlawanDJUNJUNGAN PANJAITANdanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIAGRARIA CQ KEPALA BADAN PEMERINTAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DKK
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 11-05-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 57/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 24 Nopember 2015 — MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI YANG DAHULU KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
86 — 35
  • MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI YANG DAHULU KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI