Ditemukan 150467 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 11 Januari 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
26 — 21
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 221/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Mei 2021 — Astra Daihatsu Motor
Tergugat:
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI
353 — 172
  • Astra Daihatsu Motor
    Tergugat:
    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI
    Astra Daihatsu Motor, yang diterbitkan olehKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);3. BuktiP2.B : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara kepada Pengurus Unit KerjaSP LEM SPSI PT. Astra Daihatsu Motor, Nomor : 394/1.838,tanggal 30 Januari 2017, Hal : Pencatatan SP/SB. (Fotokopisesuai dengan asli);4.
    Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,tanggal 9 Nopember 2020, Perihal : Permohonan KeberatanAtas Surat Keputusan Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaNomor KEP. 2022/PHIJSKPP/XII/2019, TentangPengesahan Peraturan Perusahaan PT. Astra DaihatsuMotor.
    Setiap kitaminta pada perusahaan tidak pernah dijawab, oleh karena itu kitamengadukan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan EnergiJakarta Utara, tetapi dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi JakartaUtara tidak dilakukan mediasi dan tidak dapat dicatatkan sebagaiPerselisinan Peroburuhan karena menurut mereka hal ini tidak termasukdalam 4 hal yang terkait dengan masalah perselisihan hubungan industrialdan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Utaramenganjurkan agar permasalahan
    Mugiyono ke Sudin Tenaga KerjaTransmigrasi dan Energi Jakarta Utara untuk bertemu secara informaldengan salah satu orang Industrial Relation Dept.
    Selain itu ada juga pertemuan diSuku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara untukmelakukan mediasi dan hasil yang diperoleh dari pertemuan tersebutadalah keluar anjuran;Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor: 221/G/2020/PTUNJKT. Bahwa setahu Saksi PUK SP LEM SPSI tidak perlu dicatat di perusahaan,tetapi perusahaan mendapat pemberitahuan bahwa PUK SP LEM SPSItelah dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat:
ROMLI
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
20 — 9
  • Penggugat:
    ROMLI
    Tergugat:
    1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
    2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
    3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 7 Januari 2013 — PINDAD dibagian Unit Divisi Senjata dengan jabatan tenaga trampil heat treatmean
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PINDAD dibagian Unit Divisi Senjata dengan jabatan tenaga trampil heat treatmean
    PINDADdibagian Unit Divisi Senjata dengan jabatan tenaga trampil heattreatmean, bertempat tinggal di Jalan Komplek Jakapurwa Blok LNomor 11, Rt. 002, Rw. 005, Kelurahan Kujangsari, KecamatanBandung Kidul, Kota Bandung;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan
    gugatan ini dibuat Penggugat sudah dirumahkan tanpaketerangan yang jelas hingga wajar apabila Penggugat meminta penjelasan yangpasti PHK atau dipekerjakan kembali;Bahwa apabila di PHK Penggugat mohon kepada Majelis Hakim adalah wajaruntuk menghukum Tergugat membayar uang Pesangon sebesar Rp.158.732.009,335 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribusembilan rupiah koma tiga ratus tiga puluh lima sen) hal ini sangat wajarmengingat perhitungan telah sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga
    1A Bandung agar memberikan putusanyang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan surat PHK Nomor R/68/D.ADM/IV/2010 tanggal 22 bulan Junitahun 2010 tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat membayar uang Pesangon sebesarRp. 158.732.009,335 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluhdua ribu sembilan rupiah koma tiga ratus tiga puluh lima sen) sesuai denganHal. 3 dari 10 hal.Put.No. 546 K/Pdt.Sus/2012anjuran Dinas Tenaga
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 12-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN TEBO Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mrt
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
HJ. mustaqim
Tergugat:
1.jon kanedi
2.PEMERINTAHAN RI CQ PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI cq dinas perindustrian perdagangan dan tenaga kerja / pengelolaan pasar kabupaten tebo provinsi jambi
68 — 19
  • Penggugat:
    HJ. mustaqim
    Tergugat:
    1.jon kanedi
    2.PEMERINTAHAN RI CQ PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI cq dinas perindustrian perdagangan dan tenaga kerja / pengelolaan pasar kabupaten tebo provinsi jambi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 27-11-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 317/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2021 —
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : A.M. YUMRAN
80 — 8
  • amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

  • Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

  • Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan batal Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga
    Pagero Utama Kabupaten Kutai Negara tanggal 6 Januari 2020;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran Pekerja PT.

    Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : A.M. YUMRAN
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2014/PTUN.YK
Tanggal 8 Oktober 2014 — PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING SEBAGAI PENGGUGAT melawan PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL sebagai TERGUGAT dan DAHONO SUPRIYINO, SETYO WAHYU WIDODO DKK sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1-81
231 — 96
  • PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING SEBAGAI PENGGUGAT melawan PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL sebagai TERGUGAT dan DAHONO SUPRIYINO, SETYO WAHYU WIDODO DKK sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1-81
    ;Pada dasarnya, konteks surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor : B.304/PHIJSK/V/2014 adalah fokus pada prosespenyelesaian masalah pekerja outsourcing yang ditangani oleh jajaran Bidang/SeksiHubungan Industrial, mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.
    PTC membutuhkan tenaga KerjaWaktu Tertentu yang akan memperkerjakan para A MT..
    Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi juga tidak dapat diterima makadapat meminta Permohonan Penetapan Ulang kepada Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi.
    Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi juga Tidak dapat diterima makadapat meminta Permohonan Penetapan Ulang kepada Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi.
    Peraturan Perundangan yang berlaku,karenanya tunjangan Performansi tidak dapat disebut sebagai upah lembur sesuaiKeputusan Menteri Tenaga Kerja No.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 22-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 347/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Mei 2023 — Penggugat:
1.SUMARDI
2.RUSMIADI
3.TRI WARSO SETIONO
4.PRESTIWADI
5.MUH EDY AMIN SARAGIH
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA
25 — 7
  • Penggugat:
    1.SUMARDI
    2.RUSMIADI
    3.TRI WARSO SETIONO
    4.PRESTIWADI
    5.MUH EDY AMIN SARAGIH
    Tergugat:
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-10-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
Tergugat:
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
218 — 625
  • Penggugat:
    I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
    Tergugat:
    Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
    Presiden Nomor 90 Tahun2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Pasal 16 Ehuruf c;4.
    Pasal 1 Angka15, menentukan : Konsil Tenaga KesehatanIndonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembagayang melaksanakan tugas secara independen yang terdiriataskonsil masingmasing tenaga kesehatan Pasal 11 Ayat (11) menentukan : Jenis Tenaga Kesehatanyang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medissebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Jj terdiri atasperekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler,teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien / optometris,teknisi gigi,
    Pasal 40:Ayat (1) Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesiamerupakan pimpinan konsil masingmasing TenagaKesehatan,Ayat (2) Keanggotaan konsil masingmasing Tenaga Kesehatanterdiri atas unsur : huruf c. Organisasi Profesic.
    Kesehatan Indonesia diwakilloleh Penggugat, mengingat tidak adanya perwakilan dalamkeanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Tahun 2020;5.
    Pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)merupakan amanah UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan, UndangUndang Nomor 38 Tahun 2014 tentangKeperawatan dan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2019 tentangKebidanan.b. KTKI perlu segera dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan mutupraktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dankepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn
Tanggal 13 April 2023 — Penggugat:
EDWINSYAH LUBIS
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
12 — 6
  • Penggugat:
    EDWINSYAH LUBIS
    Tergugat:
    1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
    2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
    3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
ARMAN RIZKI ANDI DKK
Tergugat:
1.DPC FSPTI KSPSI
2.Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Turut Tergugat:
PMKS PT.Kencana Persada Nusantara PT.KPN
171 — 27
  • Penggugat:
    ARMAN RIZKI ANDI DKK
    Tergugat:
    1.DPC FSPTI KSPSI
    2.Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
    Turut Tergugat:
    PMKS PT.Kencana Persada Nusantara PT.KPN
    Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu C.q Dahulu Dinas KoperasiKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu SekarangDinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan HuluProvinsi Riau Beralamat di Jalan Diponegoro Km 4 Desa Suka MajuKecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memberkuasa kepada Armansyah, NIP 19640304 198503 1 005, KepalaBidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKMKabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2020, selanjutnya disebut
    Kerja, Kependudukan dancatatan Sipil dan sekarang menjadi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga KerjaKab.
    Y.Budhi Santoso Pembina Tingkat Nip : 730 008 105 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil KabupatenRokan Hulu Bukan Dibuat dan ditandatangani oleh Haposan Siregar,SHselaku Kabid Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;Bahwa merujuk ketentuan diatas jelas bahwa bukti pencatatan milikTergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada waktu itu yang dibuat danditandatangani oleh oleh Haposan Siregar selaku Kabid Tenaga Kerja danCatatan
    Menyatakan sah dan berkekuatan secara hukum Tanda BuktiPencatatan Nomor: 560/TKCPHIP/V/16, tanggal 24 Mei 2010 yangditerbitkan Kepala Bidang PHI dan Pengawasan KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu.9.
    kerja & UKM Kabupaten Rokan Hulu telah mengakui terjadinyakekeliruan secara administrasi dalam pengeluaran bukti pencatatan SerikatPekerja Nomor 560/TKCPHIP/V/16 tanggal 24 Mei 2010 yang ditandatanganioleh Haposan Siregar, S.H., selaku Kepala Bidang PHI dan PengawasanKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Rokan Hulu yang mana Tanda Bukti Pencatatan seharusnyadikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi &UKM Kabupaten Rokan Hulu sesuai
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 16-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 168/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 September 2021 — Astra Daihatsu Motor
Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI
36 — 13
  • Astra Daihatsu Motor
    Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat:
RAMLAN
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
26 — 23
  • Penggugat:
    RAMLAN
    Tergugat:
    1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
    2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
    3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 21-05-2024
Putusan PN TUBAN Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Tbn
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
1.KLINIK HUKUM PARLIND SITORUS LAW FIRM
2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH
Tergugat:
1.PT PLN Cab TUBAN
2.Ketua Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PT.PLN Cabang Tuban
7 — 0
  • Penggugat:
    1.KLINIK HUKUM PARLIND SITORUS LAW FIRM
    2.PARLINDUNGAN SITORUS, SH
    Tergugat:
    1.PT PLN Cab TUBAN
    2.Ketua Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PT.PLN Cabang Tuban
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus PHI
Register : 09-09-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mnd
Tanggal 1 Nopember 2021 — Bank Artha Graha Internasional Tbk
3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
326 — 123
  • Bank Artha Graha Internasional Tbk
    3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 271/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI
96 — 26
  • Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 sampai dengan Desember 2018;
  • Menyatakan sah dan berlaku Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administratif Jakarta Selatan Nomor : 416/Tahun 2019 Tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur Yang Belum Dibayar a.n. Ilham DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G.4S Security Services Jl.
    Pembanding/Penggugat : PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
    Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 13-02-2014 — Upload : 03-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 222/PID/2013/PT-BNA
Tanggal 13 Februari 2014 — 1.SYAHRUL,SH,MAP BIN THAIB ; 2.ZULFIQAR,SP BIN ILYAS AHMAD ; 3.MUHAMMAD RIZAL,SE BIN M.SYARIF ;
77 — 33
  • Peg.800/1983/2010, tanggal 09 Juli2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer ; Surat Edaran Menpan Nomor : 05 Tahun 2010 tentangaPendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan InstansiPemerintah ; Formulir Lampiran SE Menpan dan RB Nomor : 05 Tahun2010; Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/2323/2010, tanggal 25Agustus 2010 Data Tenaga Honorer K-1 yang MemenuhiKriteria berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pemerintah KotaLangsa ; Surat Keputusan Walikota Langsa
    Nomor : 681/800/2010,tanggal 21 Juli 2010 tentang TIM Pendataan dan VerifikasiTenaga Honorer K-1 ; Berita acara Serah Terima Dokumen Tenaga Honorer dariBKPP Kota Langsa kepada Ketua TIM Teknis Verifikasi danValidasi ; Surat BKN Nomor : F.26-30/V.105-3/99, tanggal 28 Maret 2012tentang Daftar Tenaga Honorer K-1 yang Memenuhi Kriteria(MK) sebanyak 233 orang ; SE Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer K-1dan Daftar Tenaga Honorer K-2 ; Surat Walikota Langsa
    Nomor : Peg.800/1127/2012, DataTenaga Honorer Katagori I dari Pemerintah Kota Langsa yangtelah di Verifikasi Memenuhi Kriteria (MK) oleh TIM Verifikasidan Validasi ; Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/1241/2012, tanggal 01Mei 2012 Revisi Tenaga Honorer Katagori 1 ; SK Asli pengangkatan Tenaga Honorer An.
    MISNAWATI dan EKA KURIADEWI ; 1 (satu) keping Soft Copy dalam bentuk CD ; 5 (lima) examplar Dokumen asli dan foto copy yang telahdileges berupa SK Tenaga Honorer, Daftar Gaji dan Absensi dariBKPP Kota Langsa atas nama : SAFRIADI, SE (TenagaHonorer Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KotaLangsa), MILAWATI (Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa),NYAK SYAHRIR (Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa), M.
    DODI SYAHPUTRA, A.Md (Tenaga Honorer DinasKoperindag Kota Langsa), ROMI FERDIAN (Tenaga HonorerDinas PU Kota Langsa )Dikembalikan kepada SYAHRUL, SH, MAP Bin THAIB.4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    beberapa orang diantaranya dokumendokumen Tenaga Honorer yangdiajukan diduga palsu.
    SAFRIADI, SE (Tenaga Honorer Dinas Perhbungan, komunikasi danInformatika kota langsa).b. MILAWATI (Tenaga Honorer RSUD kota Langsa).c. NYAK SYAHRIR (Tenaga Honorer RSUD kota langsa).d. M. DODI SYAHPUTRA, A.Md (Tenaga Honorer Dinas Korindag KotaLangsa).e. ROMI FERDIAN, (Tenaga Honorer Dinas PU kota langsa).Dikembalikan kepada SYAHRUL, S.H, MAP BIN THAIB4. Menetapkan supaya terdakwa SYAHRUL, S.H, MAP BIN THAIB, ZULFIQAR,SP BIN ILYAS AHMAD dan MUHAMMAD RIZAL, SE BIN M.
    21 Juli2010 tentang TIM Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorer K1 ;e Berita acara Serah Terima Dokumen Tenaga Honorer dari BKPP KotaLangsa kepada Ketua TIM Teknis Verifikasi dan Validasi ;e Surat BKN Nomor : F.2630/V.1053/99, tanggal 28 Maret 2012 tentangDaftar Tenaga Honorer K1 yang Memenuhi Kriteria (MK) sebanyak 233orang ;e SE Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer K1 dan DaftarTenaga Honorer K2 ;e Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/1127/2012, Data Tenaga HonorerKatagori I dari
    MISNAWATI dan EKAKURIADEWI ;e 1 (satu) keping Soft Copy dalam bentuk CD ;e 5 (lima) examplar Dokumen asli dan foto copy yang telah dileges berupa SKTenaga Honorer, Daftar Gaji dan Absensi dari BKPP Kota Langsa atas nama: SAFRIADI, SE (Tenaga Honorer Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kota Langsa), MILAWATI (Tenaga Honorer RSUD KotaLangsa), NYAK SYAHRIR (Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa), M.DODI SYAHPUTRA, A.Md (Tenaga Honorer Dinas Koperindag KotaLangsa), ROMI FERDIAN (Tenaga Honorer Dinas
    MISNAWATI dan EKA KURIADEWI ;e 1 (satu) keping Soft Copy dalam bentuk CD ;e 5 (lima) examplar Dokumen asli dan foto copy yang telahdileges berupa SK Tenaga Honorer, Daftar Gaji dan Absensi dariBKPP Kota Langsa atas nama : SAFRIADI, SE (TenagaHonorer Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KotaLangsa), MILAWATI (Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa),NYAK SYAHRIR (Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa), M.DODI SYAHPUTRA, A.Md (Tenaga Honorer DinasKoperindag Kota Langsa), ROMI FERDIAN (Tenaga HonorerDinas
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 04-09-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 372/Pid.B/2014/PN.Kpn
Tanggal 4 September 2014 — EKA HERAWATI,SE
52 — 35
  • ASRI CIPTA TENAGA KARYA;- 3 (tiga) Exemplar fotocopy Akte pendirian perusahaan PT.
    ASRI CIPTA TENAGA KARYA;- 1 (satu) Exemplar fotocopy legalisir Notaris DARMA SANJAYA SUDAGUNG, SH, Akta Notaris tanggal 11 Juni 1997 No. 126 Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASRI CIPTA TENAGA KARYA; - 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT. Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 21 April 2008 dan 27 (dua Puluh Tujuh) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT.
    Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 25 Agustus 2008 dan 27 (dua Puluh Tujuh) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT. Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 17 September 2008 dan 15 (lima belas) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT. Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 10 Oktober 2008 dan 14 (empat belas) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT.
    Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 1 Desember 2008 dan 20 (dua puluh) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT. Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 05 Desember 2008 dan 18 (delapan belas) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT. Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 15 Desember 2008 dan 20 (dua puluh) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT.
    Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 14 Mei 2010 dan 37 (tiga puluh tujuh) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT. Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 21 Mei 2010 dan 35 (tiga puluh lima) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT. Asri Cipta Tenaga Karya tanggal 31 Mei 2010 dan 47 (empat puluh tujuh) lembar Bukti Kas Keluar;- 1 (satu) bendel berisi laporan kas harian kasir PT.
    Asri Cipta Tenaga Karya yangbergerak dalam bidang penyaluran Tenaga Kerja Indonesiakeluar negeri dan jabatan saksi adalah sebagai Direktur Utama,sejak tahun 1998 s/d sekarang;Bahwa terdakwa bekerja pada PT.
    Asri Cipta Tenaga Karya yangbergerak dalam bidang penyaluran Tenaga Kerja Indonesiakeluar negeri dan jabatan saksi adalah sebagai KomisarisUtama, sejak tahun 1999 s/d sekarang;e Bahwa terdakwa bekerja pada PT.
    Asri Cipta Tenaga Karya dan tidak memilikihubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi pada PT. Asri Cipta Tenaga Karya adalahsekretaris dengan tugas tentang surat menyurat danbertanggungjawab kepada Raymond Bintoro SH.
    Asri Cipta Tenaga Karya dan tidak memilikihubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi pada PT. Asri Cipta Tenaga Karya adalahKepala Divisi Hongkong di PT. Asri Cipta Tenaga Karya danbetanggungjawab kepada Raymond Bintoro SH.
    Asri Cipta Tenaga Karya periodeJanuari 2008 s/d April 2013 berdasarkan permintaan DitreskrimPolda Jatim; Bahwa data yang digunakan oleh ahli melakukan audit khususPT. Asri Cipta Tenaga Karya bersumber dari : keteranganmanagemen Perusahaan PT. Asri Cipta Tenaga Karya dalambentuk tulisan dan lisan;e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit knusus pada PT.Asri Cipta Tenaga Karya pada tanggal 2 Desember 2013 s/d 25januari 2014 didapat temuan sebagai berikut :Laporan kas opname perusahaan PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 06-06-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penggugat:
suaidah
Tergugat:
yayasan sari mutiara
Turut Tergugat:
1.seksi penegakan hukum ketenagakerjaan provinsi sumatera utara
2.kepala dinas tenaga kerja provinsi sumatera utara
3.gubernur sumatera utara
45 — 39
  • Penggugat:
    suaidah
    Tergugat:
    yayasan sari mutiara
    Turut Tergugat:
    1.seksi penegakan hukum ketenagakerjaan provinsi sumatera utara
    2.kepala dinas tenaga kerja provinsi sumatera utara
    3.gubernur sumatera utara
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 30-10-2023 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PN MENGGALA Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Mgl
Tanggal 18 Juli 2024 — HS
Tergugat:
Kepala Kampung Gedung Jaya ( AMBAR NILAWATI )
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI LAMPUNG
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULANG BAWANG
88 — 19
  • HS
    Tergugat:
    Kepala Kampung Gedung Jaya ( AMBAR NILAWATI )
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI LAMPUNG
    2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULANG BAWANG