Ditemukan 7308 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
106 — 67
, terlalu ringan jikaHalaman 590 dari 585Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2015/PT.PDGdibandingkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga tidakmembuat jera pelaku tindak pidana korupsi, oleh karena itu Penuntut Umummemohon kiranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang untuk memberikan putusan terhadap Terdakwa sebagaimanatuntutan pidana yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum padapersidangan tanggal 9 September 2015;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingdan
1070 — 332
hanyamenguntungkan beberapa Pengusaha Pengrajin kulit buaya ; Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara dalam jumlahyang sangat fantastis yaitu Rp. 18.490.838.625, (delapan belas milyarempat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enamratus dua puluh lima rupiah) ; Bahwa 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Keuangan Pemkab.Merauke yang juga adalah bawahan Terdakwa, yaitu: Kaslan dan Nur AiniMudia Sutiasih, S.Sos. alias Nani, masingmasing dalam perkara bandingdan
183 — 67
Soemantri karena menurutsaksi, tim penasihat hukum saksi Winarno Djati tidak banyak membantu ;Bahwa pada tingkat banding, saksi disuruh oleh Walikota untuk mengajukan bandingdan Walikota menyampaikan bahwa untuk biaya penasehat hukum akan ditanggungoleh Walikota, saksi menanyakan langsung kepada Walikota dan mendapat informasitentang hal ini langsung dari Walikota melalui SMS ;301Bahwa permohonan pengalihan penahanan yang menjamin selain istri saksi juga dariWalikota dan Sekda dan saksi pernah melihat
266 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersamasama"sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair";"Menimbang, bahwa alasanalasan serta pertimbangan hukum HakimTingkat Pertama dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adalahtelah tepat dan besar , maka alasanalasan dan pertimbangan HakimTingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbanganhukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat bandingdan
224 — 87
Toto Hutagalung tersebutsaksi menjelaskan mengenai permintaan bantuan pengurusan bandingdan saksi juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah menghubungiSdr. Sareh Wiyono untuk membantu mengurus perkara bandingtersebut dan kemudian dijelaskan oleh Sdr. Setyabudi Tejocahyonodalam mengurus perkara banding tersebut jangan melalui banyakorang namun hanya melalui satu pintu saja yaitu melalui Sdr.Setyabudi Tejocahyono;Bahwa saksi mengetahui Sdr.
1228 — 950 — Berkekuatan Hukum Tetap
Transkripsi Halaman. 246, 226,309, 411) yang menerangkan bahwa PEMOHON KASASI bukanlahpengawas BC sebagaimana dinyatakan oleh Judex Facti tingkat bandingdan tidak memiliki kaitan dengan Pengawasan bank serta tidakmelakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan pengawasan bankselama periode Tahun 20052008. Hal ini juga semakin terkonfirmasi,bahwa ketika JPU menunjukan alat bukti surat berupa LHP yang dibuatoleh Pengawas, PEMOHON KASASI sendiri menyatakan tidakmengetahuinya..
613 — 612 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor63/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST (terlampir pada "Tambahan Atas Memori Bandingdan Kontra Memori Banding) antara PT Sweet Indolampung (TERMOHONKASASI 1/dahulu TERBANDING 1/PENGGUGAT 1) dan MarubeniCorporation (Pemohon Kasasi/Tergugat 1). Persengketaan antara PT SweetIndolampung (TERMOHON KASASI 1/dahulu TERBANDING 1/PENGGUGAT1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi/Tergugat 1) ini menyangkuthutang yang timbul dari perjanjianperjanjian yang terdapat dalam perkara aquo, diantaranya:1.
317 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
JEROWACIK, SE tersebut, kami selaku Penuntut Umum mengajukan permohonanKasasi dengan keberatankeberatan kasasi bahwa Judex Facti tingkat bandingdan tingkat pertama tidak menerapkan suatu peraturan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana akan kamiuraikan lebih lanjut, yaitu:Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menguatkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut menurut Penuntut Umum tidak tepat karena tidak menerapkan