Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal55 ayat (1) KUHP;6. Bahwa Bahwa selama Penggugat menjadi PNS di wilayah SulawesiTengah, khususnya di lingkungan Badan Pusat Statistik, sampai denganditerbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki masa kerjapengabdian kurang lebih 11 Tahun. Dalam masa kerja Penggugat selamakurang lebin 11 Tahun tersebut, Penggugat selalu berkelakuanbaik,mengabdi terhadap bangsa dan negara;VII.

P101635/KPG TAHUN 2011, tanggal 17 Oktober 2011, tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama Tiga Tahun (fotokopi sesuai dengan aslinya);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September2014, An. Terdakwa II Abd. Arif alias Arif (fotokopi sesuai denganfotokopi);Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, tanggal7 Maret 2017, An. Terdakwa II Abd.

Arif, NIP:198506102006041004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangApartur Sipil Negara (fotokopi);Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (fotokopi);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September2014, An. Terdakwa II Abd.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal 55ayat (1) KUHP);bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah melanggarketentuan Pasal 266 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenASN, apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetapterhadap saudara Abd.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal 55 ayat(1) KUHP), Pengadilan mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan dasar yangmengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak mengatur/atau menentukan dan /atau membedakan apakah

MARLINA MOHA SIAHAAN danlangsung menyerahkan dana TPAPD tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu) Milyar Rupiah), (sebagaimana putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado No. 20/PidSus/2012/PN.Mdo atas nama terdakwa Cimmy Chebby Philip Wua,S.STP.ME dalam kesaksian dari saksi Drs.

Farid Asimin MAP, (hal.84 s/d 98), kemudian sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Manado No. 21/PidSus/2012/PN.Mdo atas namaterdakwa Mursid Potabuga,S.Sos dalam kesaksian dari saksiJasirung Hiongbalang, SIP (hal 64 s/d 65), saksi Drs.

Farid Asimin MAP, (hal. 84s/d 98), kemudian sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Manado No. 21/PidSus/2012/PN.Mdo atas namaterdakwa Mursid Potabuga,S.Sos dalam kesaksian dari saksi JasirungHiongbalang, SIP (hal 64 s/d 65), saksi Drs.

,MH Hakim Pengadilan Negeri dan EMMA ELLYANI,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umum padahari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakimAnggota di bantu oleh FRANKI W. RUMENGAN,SH. Panitera PenggantiPengadilan Tipikor Manado, dihadiri oleh LUKMAN EFFENDI, SH PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Hj. HALIDJAH WALLY, SH. MH.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap , sejaktanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap Il, sejaktanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOUR,SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H.,3.

Latuharhari Nomor 67, KecamatanSirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Mantan~ Direktur Kepatuhan PT BankPembangunan Daerah Maluku dan MalukuUtara.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II Ambon sejaktanggal 02 Februari 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan :1.Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengantanggal 21 Februari 2021;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 16 Februari 2021

sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei2021;Perpanjangan Penahanan Tahap dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;Perpanjangan Penahanan Tahap II dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal O09 Juli 2021sampai

ataslaporan oleh pihak Bank Maluku dan sementara menjalani hukuampidana.Dengan demikian terlihat jelas tentang ketidakcermatan Jaksa PenuntutUmum dalam melakukan penyidikan atas Perkara yang bukankewenangannya yang adalah Murni Tindak Pidana Umum.Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa PenyidikKejaksaan Republik Indonesia Cq Penyidik Kejaksaan Tinggi Malukutidak berwenang dalam melakukan Penyidikan terhadap Perkara a quokarena kasus yang didakwakan adalah Tindak Pidana Umum (bukanperkara Tipikor

Penuntut Umumtersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 04 Agustus 2021, yang pada intinya Penasihat HukumTerdakwa menguatkan keberatannya terhadap Putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor:6/Pid.SusTPK/2021/PN.Amb tanggal O08 Juli 2021, dengan alasanalasanseperti yang telah dikemukakan dalam Memori Bandingnya.Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding Penasihat HukumTerdakwa tentang ketidakberwenangan Pengadilan Tipikor

menyidangkanperkara ini, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa olehkarena hubungan usaha jualbeli Surat Hutang (transaksi revo obligasi) antaraPT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT AAASecuritas yang menjadi perkara ini telah telah menyebabkan kerugian terhadapkeuangan negara, dalam hal ini Keuangan BPD Maluku dan Maluku Utara yangmodalnya sebagian berasal dari Keuangan negara, maka sesuai Sema nomor 7tahun 2012, Pengadilan Tipikor menjadi berwenang memeriksa

Penuntut Umumberpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggarPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64ayat (1) KUHPIdana;2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena putusan judex facti tidak salah menerapkan hukum;Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2896 K/Pid. Sus/20183.

Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Timur menemukan ada penyimpangan dalam penggunaandana komite sekolah, Block Grant Kota Mediun mengakibatkanterjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp749.138.655,32 (tujuhratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribuenam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh dua sen):Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, judex facti tidaksalah dalam menerapkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor

Penggugat/Pembandingdibebastugaskan dari jabatan struktural dan fungsional pada STAIN SultanQaimuddin Kendari, untuk menjalankan tugas sebagai Anggota KomisiPemilihan Umum, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam masa jabatan20132018 dengan ketentuan antara lain setelah masa keanggotaan KPUberakhir diwajibkan kembali menjalankan tugas sebagai dosen pada STAINSultan Qaimuddin, Kendari ; Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, oleh Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR

PUTUSANNOMOR 201/PID.SUS/2016/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : SURATMAN Als AWI Bin BUNKITE;Umur/ Tanggal LahirTempat Lahir : P. Brandan; Ss: 40 Tahun / 29 Nopember 1976; YWJenis Kelamin : Lakilaki; YKebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Muaru Kec.

Sanusi(diproses dalam berkas perkara terpisah No. 39/TIPIKOR/2011/PT. Bdg Jo No. 26/Pid. Sus/TPK/2011/Pn. Bdg) yang melakukan penyesuaian tindakan pidanaTerdakwa Asep Sulaeman, S.E., M.M., Bin H.

Sanusi (diproses dalam berkas perkara terpisah No. 39/TIPIKOR/2011 PT. Bdg jo No. 26/Pid sus/TPK/2011/PN. Bdg) yang melakukanpenyesuaian terhadap tindakan pidana Terdakwa Asep Sulaeman, S.E., M.M., BinH. Hamda dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 1975Nomor: 951 K/Sip/1973, menyatakan bahwa seharusnya pemeriksaan TingkatBanding mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupunpenerapan hukumnya.

,LLM., selaku KetuaMajelis dengan pendapat sebagai berikut:Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusanPengadilan Negeri Bandung Nomor : 27/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Bdg., tanggal 23Agustus 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Bandung Nomor :40/TIPIKOR/2011/PT.BDG., tanggal 02 November 2011 jo putusan Mahkamah AgungRI Nomor 2639 K/Pid.Sus/2011 tanggal 1 Februari 2012, karena halhal yang relevansecara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu

Hamda tersebut ;Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2639 K/Pid.Sus/2011tanggal 1 Februari 2012 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi diBandung Nomor : 40/TIPIKOR/2011/PT.BDG., tanggal 02 November 2011 jo. putusanPengadilan Negeri Bandung Nomor : 27/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Bdg., tanggal 23Agustus 2011MENGADILI SENDIRI8 Menyatakan Terpidana Asep Sulaeman, S.E., M.M., Bin H.

Mohamad Askin, SH., Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan SriMurwahyuni, SH., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang62terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Mohamad Askin, SH. ttd./Dr.

Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar PaniteraMuda Tipikor tanggal 19 September 2019 Nomor 337/PDT/2019/PT.MKStentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danHim 2 dari 7 him Put No 337/Pdt/2019/PT MKSmembantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor 337/PDT/2019/ PT.MKS. di tingkat banding;3.

Ketua Majelis.dto. dto.e GADING MUDA SIREGAR, SH.MH MAHMUD FAUZIE, SH.MHdto.e ARDI DJOHAN, SHPanitera Pengganti.dto.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:Wakil Panitera PengadilanTinggi/Tipikor Banda AcehT. TARMULI, SHNip. 196112311985031029T.TARMULI,SHPerincian biayaperkara:1. Meterai............. : Rp. 6.000,00,2. Redaksi............. : Rp. 5.000,00,9: LBS sccesssnnaseexve : Rp. 3.000,00,4. Beaya proses ........ : Rp. 136.000,00, Jumlah Rp. 150.000,00,

BnaTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh tanggal 7 Juli 2017 Nomor : 98/Pen.Pid/2017/PT.BNA. serta berkasperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7Juni 2017 Nomor 69/Pid.Sus/2017/PNLsk. serta surat surat yangberhubungan dengan perkara ini ;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriLhoksukon tertanggal 28 Februari 2017 No. Reg.

ditentukan dalam Undangundang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memorinya menyebutkanbahwa ia tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Lhoksukon yang menyebutkan Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana penyalahguna narkotika golongan bagi diri sendiri, dan menurutPenuntut Umum ia tetap dengan tuntutannya sehingga akhirnya PenuntutUmum dalam memorinya meminta agar Ketua Pengadilan Tingi/Tipikor

Inang Kasmawati, S.H.Dto.Sigit Purwoko, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Dto.Anwar, S.H.Salinan yang sama bunyinya oleh :PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH,H. SAID SALEM, SH., MH.Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.BnaNip.19620616 198503 1006Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

No. 2337 K/Pid.Sus/2014Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terlalu ringan sehingga putusan tersebut belum memenuhirasa keadilan bagi masyarakat khususnya Nelayan tradisional dan tidakmenimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dariperbuatan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam halpermasalahan dokumen izin SIUP (Surat Izin Usaha Kapal Perikananan), SIPI(Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkapan

hidup biota laut, terumbu karang dan ekosistemlaut, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial danekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan keresahan dalamberbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannyajuga harus dilakukan secara meluas yaitu harus lebih berat dari pada tindakpidana lainnya ;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan olehPengadilan Tinggi/Tipikor

masyarakatpada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatunkan belum berdaya guna danberhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnyauntuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diriTerdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata PengadilanTinggi/Tipikor

Bahwa Hakim Pemeriksa perkara yang dalam memeriksa perkarapraperadilan a quo telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkaradapat dilihat dari pertimbangan hukum yang mempertimbangkantentang unsur pasal yang disangkakan kepada Tersangka yakni Pasal2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor,khususnya unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara"sebagaimana pertinbangan hukum putusan Nomor 52/Pra.Pid/2015/PN.Mdn halaman 26 alinea

dalam memeriksa dan memutus perkarapermohonan praperadilan a quo. telah kontradiktif dalampertimbangan hukumnya dimana di satu sisi Majelis sependapatbahwa alasan penghentian penyidikan oleh Termohon tersebutdidasarkan pada adanya pengembalian kerugian Negarasebagaimana terlihat jelas dalam pertimbangan hukum putusanNomor 52/Pra.Pid/2015/PN.Mdn halaman 29 alinea ke3 yang telahmenyatakan:"Menimbang, bahwa Penyidik dalam usahanya membuktikan salahsatu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tipikor

telah terungkap di persidangan yang telah menunjukkanadanya fakta hukum dan benang merah bahwaSurat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Print02/N.2/Fd.1/08/2015 tanggal 11 Agustus 2015 telah diterbitkan oleh Termohon PK(Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) dengan dasar pertimbanganbahwa kerugian Negara telah dikembalikan sehingga tidak cukupbukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, dimana jika hal itu dikaitkandengan ketentuan Pasal 4 UndangUndang Tipikor

Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwapermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 27 Desember 2013 ;3. Memori banding tertanggal Januari 2014 yang diajukan oleh PenuntutUmum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 28 Januari 2014, telah diserahkan salinanresminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ;5.

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya ,bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa .............Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam wundangundang, oleh karenanyapermintaan banding tersebut

Hilmy Setiawan (Pemohon).Banda Aceh, 11 Oktober 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003

kesempatan kepada para undangan memberikan usulsaran kepada pimpinan rapat mengenai pemilihan ketua umum LPMLasiana selanjutnya beberapa anggota rapat memberikan usul sarankepada saksi Yesriel Ochtofianus Henuk, SH selaku pimpinan rapatlalu terdakwa mengangkat tangan sehingga saksi Yesriel OchtofianusHenuk, SH memberikan kesempatan kepada terdakwa untukcememberikan saran atau usul lalu terdakwa berkata mengapa timFormatur memilih pak Selly yang TUKANG PENCURI yang sudahdiperiksa berulangulang oleh Tim Tipikor

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA., tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 April 2016 Nomor46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., tersebut Tidak =menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu:1.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidakmencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat,khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA, tanggal 14 Juni 2016 yang telah kami terimapada tanggal 29 Juni 2016 dan pada tanggal 11 Juli 2016 kami mengajukanupaya hukum kasasi dan akta permohonan kasasi (pasal 244 dan 248 Ayat (2)KUHAP yang telah tercatat di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Nomor46/Pid.Sus/TPK /2015/PN Bna tanggal 11 Juli 2016 Oleh karena itu maka sudahsah dan telah menurut ketentuan undangundang yang berlaku.

Putusan Nomor 1905 K/PID.SUS/2016Bahwa menurut pendapat kami Judex Facti, baik Pengadilan NegeriTipikor Banda Aceh maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh telah salahdan keliru menerapkan hukum terhadap pemohon kasasi H Awaluddin S.H.

Awaluddin S.H., Sp.N., M.H., disebutkan dalam surat tuntutanadalah pada Tahun 2011, telah diubah begitu saja tanpa pemberitahuansebelumnya, begitu pula tertera dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Tipikordan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor namun hal ini tidak menjadipertimbangan Judex Facti berikut Surat Dakwaan tersebut;1.

Kalijaga Kec.Harjamukti Kota CirebonIslamPNS (Staf Tata Lingkungan Bidang Cipta KaryaDinas PUPESDM Kota Cirebon)Pendidikan SMATerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September2013 ; Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2013 ; Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 01April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ; Perpanjangan Penahanan

Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014; Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorBandung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ; Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorBandung sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu DAN BILDANSYAH, SH.Dkk. kesemuanya para Advokat yang beralamat

PUTUSANNo. 554 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus tipikor dalam tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AJAT SUDRAJAT bin JUNAEDI ;Tempat lahir : Kuningan ;Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Juni 1978 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Dua, RI 008 RW 002, DesaCiketak, Kecamatan Kadugede,Kabupaten Kuningan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pemohon

Meterai Rp6.000,Jumlah Rp176.000,(Seratus tujuh puluh enam riburupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari MAULIDANI (Pemohon).Banda Aceh, 27 September 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003