Ditemukan 807 data
36 — 9
Bahwa Eksepsi Tergugat telah menyembunyikan fakta tentangKronologis atas asal muasal hubungan antara Penggugat denganTergugat dan hanya memotong sepenggal peristiwa hukum yang lebihmenguntungkan Tergugat, maka tidak lazim apabila dalam ReplikPenggugat ini terlalu jauh berargumentasi, bahwa yang terpentingdisini selanjutnya adalah dalam Pembuktian secara formil maupunkebenaran materiil, dan Penggugat tetap teguh pada dalil Penggugatsemula dan dalil Penggugat sudah benar adanya.Menimbang, bahwa eksepsi
126 — 47
Meskipun di sisi lain saksi Dominikus Bonggot adamenerangkan Penggugat ikut mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1972sampai dengan 2019, namun menurut Majelis Hakim pengetahuan tersebuthanya bersifat sepenggal dan disamping itu pembuktian hak untuk mengerjakantanah sengketa belum sepenuhnya menjadi alasan pembenar bahwa orangyang mengerjakan adalah merupakan pemilik atas tanah yang dikerjakannya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Markus Ngampuryang memberikan keterangan bahwa pada
93 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3816K/Pdt/20161.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 149/PDT/G/2015/PN.BDG, tertanggal 21 Januari 2016, telah melanggar prinsipprinsiphukum acara, asasasas, dan mengabaikan faktafakta di persidanganyaitu tidak memuat secara rinci atau hanya sepenggal apa yangditerangkan oleh saksi pada proses pemeriksaan saksi dalampersidangan, terlihat dalam keterangan saksi Lucky Irawan di dalamputusan Pengadilan Negeri Bandung, halaman 33, yang hanyamenerangkan beberapa keterangan saja, tidak memuat
82 — 52
Jadi tanah saksi bersebelahandengan Kaking Rahmadi dan Abdurrahman, hanyadiselingi jalan sepenggal;e Bahwa bukti pemilikan tanah saksi adalah SKT tahun2011, yang mengetahui Kepala Desanya pada waktu ituBahrudin;e Bahwa saksi pernah mengajukan surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (proses pembuatansertipikat) akan tetapi tidak bisa diproses oleh KepalaDesa (M.Zaini) karena adanya persekongkolan antaramasyarakat desa dengan penjual tanah, karena tanahtanah tersebut milik H.
513 — 242
Penggugat menafsirkanketentuan tersebut secara sepenggal dan tidak utuh.Tegas dan Jelas bahwa ketentuan dimaksud mengaturunsurunsur, yakni unsur ke1 adanyapertanggungjawaban, unsur ke2 kepada konsumen(perbankan), unsur ke3 atas kerugian yang timbulakibat kesalahan pengurus dan pegawaipenyelengara.
35 — 15
Bali;Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan adalah berupafotocopy dari fotocopy maka untuk dapat memiliki nilai pembuktian yang kuatdan sah maka perlu didukung dengan buktibukti lain;Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 445/Padt.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa setelah diperinci dari buktibukti surat dan juga daribukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang mampu mendukungdalil tersebut, sehingga dengan demikian pembuktian yang diajukan olehPenggugat bersifat sepenggal
181 — 114
pada pemberiansanksi atas suatu perbuatan, bukan pada hak keperdataan seseorang,kemudian Putusan Pidana yang dimaksud tersebut juga telah Putus danTergugat dinyatakan tidak terbukti ;Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telahmenjadi suatu bukti jika Para Penggugat telah menang malalui PutusanPerkara Perdata yang diajukan oleh Tergugat dahulu dengan Nomor Perkara12/Pdt/G/2013/PN.Sly pada tanggal 25 November 2013 adalah hal yangsangat keliru, Para Penggugat hanya mendalilkan sepenggal
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
4827 — 8601
Semua ini harus dilihat secara komprehensif tidakboleh parsial atau sepenggal sepenggal;Bahwa baik di dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 danPERMA maupun petunjuk teknis termasuk di internal pemerintahan kitatidak ada format atau aturan mengenai wujud keberatan atau banding.Keberatan wujudnya surat biasa di kop surat judulnya keberatantermasuk juga banding.
134 — 52
Menimbang, bahwa saksi Nanang Qosim dalam keteranganya dimukapersidangan menerangkan bahwa ia hanya mendengar sepenggal katakataadTerdakwa yang mengatakan jangan sampai terjadi seperti di PolsekMuara Rupit yang diucapkan Terdakwa dihadapan Teddy Ardian, akantetapi saksi Nanang Qosim tersebut tidak mendengar pembicaraan lainantara Terdakwa dan Teddy Ardian, padahal saksi Nanang Qosim menyatakanbahwa dirinya berada didalam ruangan kanit pidkor tersebut, hal mana tentumenjadi janggal bagi Majelis Hakim
92 — 19
Kekurang telitian Para Tergugat dalam memahami kalimatyang hanya membaca secara sepenggal kalimat tanpa membaca secarakeseluruhan menimbulkan kesalahan dalam memaknai kalimat;Menimbang, bahwa Para Tergugat mempermasalahkan keabsahanSurat Kuasa yang menjadi dasar seorang Kuasa Hukum bertindak mewakiliyang memberi kuasa di persidangan, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalamDuplik Tergugat , bahwa Para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dalammemberikan kuasanya diberikan secara bersamasama dalam satu
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Specialis dari ketentuan Pasal55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986 dalam memeriksa danmemutus perkara a quo,tampak sangat jelas dan terangbenderang telah =membuktikanbahwasannya Majelis HakimTingkat Banding telah salahmenerapkan atau melanggar hukumyang berlaku;Hal tersebut tampak jelas bahwasannya Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jelasmengatur tentang halhal yang terkait dengan proses Pendaftaran Tanah;Penerapan/penggunaan ketentuan Pasal 32 secara sepenggal
52 — 5
anggotanya agar nantinya dapatmencapai tujuan negara.Hlm.22 dari 62 him.Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2019/PA.Po.Bahwa terkait dengan argumentasi Pemohon diantaranya terdapatdalam artikel yang sama halaman 6 poin 6 apabila, tetap hendakmelanjutkan perkara tanpa perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan danatau tanpa surat izin dari atasan/komendannya maka (demi perlindunganhukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajibmembuat pernyataan menerima resiko akibat perceraian tanpa izin tidakbisa dibaca sepenggal
251 — 68
ditolak.Terkait adanya dalil pemohon yang mengutip Keputusan Mahkamah Agung Rlnomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pedoman Perkara Lingkungan Hidupdikaitkan dengan Pasal 116 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berasumsi seolah tidak satupun dapat dikaitkan dengan pemohon untuk dimintai pertanggung jawaban.Bahwa dalil tersebut tidaklah beralasan hukum karena pemohon menyadur ataumengutip bunyi pasal 116 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 tidaklengkap/sepenggal
151 — 69
Selain tidak menyebutkan rangkaian proses secara lengkapsebagaimana Tergugat II dan IV keluhkan di atas, Penggugat jugasepenggal sepenggal dalam menyebutkan informasi berkasdokumen yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam PositaAngka 13, halaman 3.
176 — 245
bahwa dari T5 berupa fotocopy surat keteranganbelum/tidak kena pajak, mengungkap bahwa tanah sengketa belum terdaftar diregister sebagai obyek pajak;Menimbang, bahwa bukti T6 berupa fotocopy surat keterangan bebasbea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengungkap bahwa Tergugat dengan permohonan wajib pajak tanggal 3 Mei 2018, perolehan hak atas tanahdan bangunan nol rupiah karena nilai NOP lebih kecil dari NPOPTKP;Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat ini memberikan pengetahuanyang bersifat sepenggal
26 — 1
Akan tetapi dengan berbesar hatidan selalu mengalah, TERMOHON berupaya untuk memaafkannyademi mempertahankan keutuhan rumah tangga.Dali PEMOHON yang menyatakan bahwa "TERMOHON seringmenunjukkan sikap yang tidak menghargai PEMOHON sebagaisuaminya", Sungguh sepenggal kalimat itu sebuah rekayasa fitnahyang keji. Sebaliknya, PEMOHON justru tidak bisa menghargaiperasaan TERMOHON sebagai istrinya. Mengapa demikian?
49 — 73
Bahwa dakwaansaudara mengenai penjelasan Pasal 26 Undangundang Nomor : 18 tahun 1997hanya menyebutkan sepenggal sepenggal tidak keseluruhan, Yang seharusnyadakwaan saudara mengenai penjelasan Pasal 26 Undang undang Nomor : 18tahun 1997 berbunyi : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalahbahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkankepada pihak ketiga.
Terbanding/Penggugat I : Prof Dr SATYA ARINANTO S H MH
Terbanding/Penggugat II : MUTIARA DEWI APRIASTI SH MH
Terbanding/Turut Tergugat : HENDRIS SUSANTO
104 — 46
berikut :Bahwa alasan PEMBANDING yang menyatakan = adanyapertentangan pada Posita pada Poin 15 dan posita poin 17 denganPetitum poin 5 halaman 21 adalah suatu alasan yang tidak tepat;Bahwa Posita angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, serta angka18 didalam Gugatan yang diajukan PARA TERBANDING adalahsatu. kesatuan yang berkesinambungan yang tidak dapatdipisahkan, posita posita tersebut merupakan suatu rangkaian yangmenceritakan perbuatan wanprestasi PEMBANDING;Bahwa TERGUGAT yang hanya mengambil sepenggal
92 — 15
Jangan sampai apa yang diyakini olehpara Penggugat adalah bagian dari sepenggal cerita yang salah karenatidak didukung oleh buktibukti yang sah menurut hukum, dan/atauPutusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct, Halaman 12 dari 63 halamansesungguhnya objek yang dimaksud bukanlah objek yang disengketakandalam gugatan para Penggugat;4. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat dalam angka 5 adalahsebagai berikut:Bahwa tidak benar pada sekira tahun 1980 SUAMI menjabat sebagaikepala Dusun Kaliogan.
Terbanding/Penggugat : Efendi Indra
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KURNIA SAMPALI ASRI
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONSEA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
53 — 37
dalam memutus perkaradidasarkan pada pertimbangan yang bertentangan antara satu dengan yanglain.Bahwa jelas adanya alasan keberatan banding yang diajukan olehPembanding/Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan alasankeberatan banding yang sangat keliru dan tidak berdasar serta tidakberalasan kiranya menurut hukum.Bahwa Pembanding/Tergugat keliru dalam menganalisa pertimbangan putusanmajelis hakim tingkat pertama, dimana Pembanding/Tergugat dalammenganalisa pertimbangan putusan hanya sepenggal