Ditemukan 16366 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-02-2011 — Putus : 05-04-2011 — Upload : 13-05-2011
Putusan PA PONTIANAK Nomor 175/Pdt.G/2011/PA.Ptk Tanggal 5 April 2011 — ENNI JUNIARSIH binti ENDANG V JANUISNADI bin INDRA KESUMA
10 — 0
10 — 0
Bahwa, upaya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kePengadilan Agama Pontianak, adalah wujud iktikad Penggugatuntuk memenuhi tuntunan Agama, yang menghendaki perceraiandilakukan pula dalam sebuah proses yang memiliki' kepastianhukum, dengan cara yang baik dan patut (tasrih biihsan/mufaraqah bilmaruf), sementara telah pula terpenuhialasan perceraian berdasarkan ketentuan hukum Perkawinanyang berlaku, maka kiranya gugatan cerai Penggugat ini,selanjutnya patutdikabulkan ; .
Register : 13-08-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PA GARUT Nomor 1568/Pdt.G/2014/PA.Grt Tanggal 25 September 2014 — Pemohon >< Termohon
10 — 0
10 — 0
kediaman bersama, salahsatu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, halitu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandangsebagai Tasrih
Register : 05-05-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1299/Pdt.G/2017/PA.Grt Tanggal 8 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 3
10 — 3
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
Register : 10-05-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PA PANGKALAN BUN Nomor 230/Pdt.G/2013/PA.P.Bun Tanggal 11 Juni 2013 — PEMOHON
TERMOHON
47 — 6
47 — 6
perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor Tahun2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 junctoUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalamhal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
Register : 14-03-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PA GARUT Nomor 590/Pdt.G/2014/PA.Grt Tanggal 24 April 2014 — PEMOHON >< TERMOHON
10 — 0
10 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih
Register : 26-06-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1872/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
No1872/Pdt.G/2018/PA.Grtpasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat ahliHukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil IslamiyahWal Qonun halaman 40 yang diambil alin sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang menyatakan sebagai berikut;Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraianadalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadipertengkaran
Register : 12-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1511/Pdt.G/2019/PA.Bjm Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 1
18 — 1
perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat(2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telan gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
Register : 17-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PA GARUT Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Grt Tanggal 28 Juli 2016 — Pemohon >< Termohon
9 — 2
9 — 2
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
Register : 31-03-2011 — Putus : 04-05-2011 — Upload : 14-08-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 632/Pdt.G/2011/PA.Kbm Tanggal 4 Mei 2011 — Pemohon dan Termohon
12 — 3
12 — 3
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan(2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyta tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevandengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Talaq min Asy SyariatilIslamiyati wal Qonun halaman 40 yang dimbil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyji:Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkanya melakukan perceraian adalah adanyakehendak
Register : 14-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 25-10-2019
Putusan PA GARUT Nomor 2263/Pdt.G/2017/PA.Grt Tanggal 14 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 2
13 — 2
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
Register : 17-04-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PA GARUT Nomor 807/Pdt.G/2014/PA.Grt Tanggal 22 Mei 2014 — PEMOHON >< TERMOHON
9 — 0
9 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih
Register : 21-09-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan PTA SEMARANG Nomor 200/Pdt.G/2011/PTA. Smg Tanggal 23 Nopember 2011 — PEMBANDING vs TERBANDING
52 — 21
52 — 21
No.200/Pdt.G/2011/PTA.SmgUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnyaatau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN porter ere eee eeeMenimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, PengadilanTinggi Agama memandang perlu) menambah amar putusan yangisinya memerintahkan Panitera Pengadilan
Register : 16-10-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 27-05-2015
Putusan PA SINJAI Nomor 207/Pdt.G/2012/PA. Sj Tanggal 28 Nopember 2012 — Abd. Asis, S., SSiT bin Syamsuddin M e l a w a n
Nurhilaliah, ST binti Daud
14 — 12
14 — 12
perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor Tahun 2008tentang Mediasi jo.Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
Register : 17-05-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 35/Pdt.P/2017/PN Bln Tanggal 24 Mei 2017 — Pemohon:
AGUS JAMILI JAIN
58 — 30
AGUS JAMILI JAIN
58 — 30
., Panitera Pengganti dan Pemohon;Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDAHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E. ANDIAHKAM JAYADI, S.H. Perincian Biaya : Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 Biaya Proses (ATK) ; Rp 50.000,00 Biaya Panggilan : Rp 90.000,00 Biaya Meterai Rp 6.000,00 Biaya Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah : Rp 181.000,00(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)Halaman 10 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2017/PN Bin.
Register : 27-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA GARUT Nomor 3288/Pdt.G/2016/PA.Grt Tanggal 16 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian telah terbuktisesuail dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraiana quo dipandang sebagai Tasrih
Register : 13-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 25-10-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1107/Pdt.G/2017/PA.Grt Tanggal 18 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
6 — 0
No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Grtpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat ahliHukum Islam yang
Register : 05-05-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 25-10-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1303/Pdt.G/2017/PA.Grt Tanggal 8 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
No. 1303/Pdt.G/2017/PA.Grtdalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat abhliHukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil IslamiyahWal Qonun
Register : 10-12-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PTA SEMARANG Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg Tanggal 7 Januari 2016 — PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2015, telah memberi kuasa kepada Purwadi, SH., MH. dan Eko Hari Krisnanto, SH. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kates No. 52, Surodadi Rt. 01 Rw. IX, Siswodipuran, Boyolali, semula sebagai Termohon Konpensi/Penggugat rekonvensi sekarang Pembanding ;
m e l a w a n
TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -pekerjaan PNS (Lembaga Pemasyarakat Kelas I Semarang), tempat tinggal di kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2014, telah memberi kuasa kepada Imron S.Ag. Advokat dari Kantor IMRON S.Ag. & Rekan beralamat di Jl. Stonen Timur V Nomor 10 Kelurahan Bendan Ngisor Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Gajah Mungkur, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding ;
123 — 20
123 — 20
, kedua belah pihak sudah tidak salingmenghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagidapat menjalankan fungsinya dengan baik, suami sebagai kepala rumahtangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana yang di amanatkandalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (2) dan pasal 79 ayat (1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan perkara a quoMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perceraian dianggap lebihbaik untuk melakukan kehidupan berikutnya yang dianggap tasrih
Register : 13-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 11-08-2016
Putusan PA DUMAI Nomor 408/Pdt.G/2015/PA.Dum Tanggal 18 Nopember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
51 — 4
51 — 4
perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
Register : 16-08-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTA SURABAYA Nomor 297/Pdt.G/2013/PTA. Sby Tanggal 8 Oktober 2013 — PENGGUGAT/Pembanding
TERGUGAT/Terbanding
17 — 13
17 — 13
huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Niomor 9 Tahun 1975 beserta Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih