Ditemukan 10325 data
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa yang adaKesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang sekarang disebut PerjanjianKerja Bersama (PKB) yang sudah kadaluwarsa sejak tahun 1996;5 Bahwa Penggugat sebelum ini, dahulu menerima gaji dengan uang tunai(cash and carry) dan tidak pernah menandatangani KesepakatanPengalihan Cara Pembayaran Gaji melalui transfer ke rekening BankBCA. Bahwa yang ada keinginan Tergugat untuk meringankan bebanPerusahaan dalam segi keamanan (menghindari pembayaran gaji secarauang tunai).
136 — 20
;Fotokopi surat Tanda Kendaraan Bermotor dan fotokopi PKB. DumTruck Nomor polisi M 9013 UN tanggal 07 Desember 2022, Bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;. Fotokopi Surat pajak terhutan PBB an.
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Buang Idang Guntur, serta beberapa pengurusDPC PKB. Selanjutnya pada pertemuan tersebutditentukan kalau proyek reklamasi pantai akandikerjakan oleh terdakwa H. M. Buang IdangHal. 6 dari 42 hal. Put. No. 211PK/Pid.Sus/2010Guntur ;Bahwa pada saat dipastikan proyek akandiberikan kepada terdakwa H. M. Buang IdangGuntur, kemudian Terdakwa mendatangi KantorDinas LHPE Kab.
M.Buang Idang Guntur, serta beberapa pengurusDPC PKB. Selanjutnya pada pertemuan tersebutditentukan kalau proyek reklamasi pantai akandikerjakan oleh terdakwa H. M. Buang IdangGuntur ;Bahwa saat dipastikan proyek akan diberikanHal. 17 dari 42 hal. Put. No. 211PK/Pid.Sus/2010kepada terdakwa H. M. Buang Idang Guntur,kemudian Terdakwa mendatangi Kantor Dinas LHPEKab. Gresik untuk melengkapi persyaratan dankelengkapan administrasinya, dan berkastersebut diperiksa oleh saksi Drs.
Zaenal Arifin Kasubdin LHPE, Terpidana/PemohonPeninjauan Kembali dan Pengurus Partai KebangkitanBangsa (PKB) Kabupaten Gresik diantaranya yaitu: MaskurHaz, Hamim Mubham, dan Ir. Ahmad Nadhir (Ketua PKBGresik) dan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali jugamerupakan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa KecamatanSangkapura, dengan ketentuan partal mintaHal. 59 dari 42 hal. Put.
117 — 54
Menyatakan, perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XIX periode 2015-2017 dan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi IX periode 2015-2017 (PKB dan PHI PTFI 2015-2017), serta perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XXI periode 2019-2022 dan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi XI periode 2019-2022 (PKB dan PHI PTFI 2019-2022), adalah sah dan mengikat;5.
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan Kontrak Kerja mulai tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan25 Juni 1011 dengan Jabatan GA, Administrasi HRD dan PKB ;c. Besar gaji yang diperoleh dari sebelumnya sebesar Rp 6.500.000,00(terbilang: enam juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp 5.700.000,00(terbilang : lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).15.Bahwa dalam negosiasi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Penggugatmengalami penurunan jabatan (demosi) ;Hal. 2 dari 12 hal. Put.
57 — 18
Pkb tanggal 5 Desember 2019 mendalilkanhalhal sebagai berikut :1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 17 September 1986, tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan kuitipan akta nikahNomor , tanggal 4 November 1986;Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahorang tua Penggugat di Selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampaidengan Desember 1986, sampai pisah;Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
75 — 28
Pkb, tanggal 29 November dan 6 Desember2018, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatuhalangan yang sah.Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hiduprukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil.Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka medias!
61 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
(asli ada padaTergugat/Termohon Kasasi).Dalam PKB tersebut pada pasal 19 ayat (1) berbunyi "Apabila pekerjasakit dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, makaupahnya dibayar sesuai ketentuan sebagai berikut : (a). Untuk 4(empat) bulan pertama 100 % upah, (b). Untuk 4 (empat) bulan kedua75 % upah, (c). Untuk 4 (empat) bulan ketiga 50 % upah, (d). Untukbulan selanjutnya 25 % upah sebelum pemutusan hubungan kerjayang dilakukan oleh perusahaan".
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 572 K/Pdt.Sus/2011dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat atas PeraturanDisiplin Pegawai (Lampiran PKB Periode 20062008 yang telahdiperpanjang sampai tahun 2012), yaitu : Menyalahgunakan hasil tenagalistrik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain yangmerugikan Perseroan ( Bab Ill huruf B butir 4.b) ;Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat danTergugat ;Menetapkan bahwa hakhak yang akan diberikan kepada Tergugat sesuaidengan ketentuan adalah
69 — 27
Menyatakan barang bukti bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 wama hitam lesshijau No Polisi DA 3646 DJ yang diduga palsu, dengan identitas nomorrangka MH8BG41CADJ050008 dan nomor ser mesin G420ID1030468 ; 1 (Satu) lembar surat ketetapan pajak daeran PKB/BBNKB sepedaSuzuki/FU 150 SCD 2013 wama abuabu hitam DA 4070 LW denganidentitas nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dan nomor ser mesinG420ID1030468 an pemilik Kalsiati alamat JIn Karang Jawa Rt 001 KRTaruna Pelaihari ;Dikembalikan
289 — 73
Pkb> , a sDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Perdatatertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, NIK , tempat tanggal lahir, , 3 September 1995 (umur 25 tahun),agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempatkediaman di Dusun Il RT.008 RW.003, Desa , Kecamatan ,Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaiPenggugat;melawanTergugat
44 — 9
Pemilik BambangSutejo;9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJNomor 0736742 tanggal 29 Februari 2012 dengan Nomor Polisi BM 9277LD atas nama Pemilik Bambang Sutejo;Putusan No. 149/Pid.B/2013/PN.Sdk Hal. 16 dari 39 halamanMenimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah menghadirkanbeberapa orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masingmasing:HARI TENANG K.
Pemilik BambangSutejo; 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ Nomor : 0736742 tanggal 29 Februari 2012 dengan NomorPolisi BM 9277 LD atas nama Pemilik Bambang Sutejo; Kayu bulat jenis durian sebanyak 40 batang dengan volume sebesar9,5670 M8 yang ada di atas truk dengan Nomor Polisi BM 9277 LD; 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange;Dirampas untuk negara; Surat Keterangan Hak Milik Kebun Nomor: 475/83/KD/BB/IV/2013,tanggal 24 Februari 2013; Surat Keterangan Kayu Nomor
Pemilik BambangSutejo;1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ Nomor 0736742 tanggal 29 Februari 2012 dengan NomorPolisi BM 9277 LD an.
24 — 1
tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telahdicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebutdiberi kode (P.2);Fotokopi kwitansi pembelian motor yamaha mio tahun 2011 sejumlah Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani olehpenjual bernama Rusdi, tidak diberi tanggal, telah bermeterai cukup dandinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya,selanjutnya bukti tersebut diberi kode (P.3);Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB
Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi kwitansi pembelian motoryamaha mio tahun 2011 sejumlah Rp. 8.500.000, (delapan juta lima ratus riburupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, cocok denganaslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Majelis menilaibukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat, akan tetapibukti tersebut tidak relevan, maka harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Surat Ketetapan PajakDaerah PKB
168 — 69
sebagaiKetua DPP PDK Sulawesi Selatan, melainkan sebagai anggota PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) dan tercantum alam struktur Pengurus DPWPKB Sulawesi Selatan sebagaimana dengan Keputusan DPP PKB Nomor :13093/DPP03/V/A.1/IV/2013 tanggal 06 April 2013 tentang SusunanDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi SulawesiSelatan masa bakti 2013 2018, dengan demikian surat yang dikeluarkanoleh DPP PDK tersebut diatas adalah catat hukum sehingga tidak dapatdijadikan dasar oleh DPN PDK untuk
17 — 7
PKB
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hutang Claim biaya Perpanjangan KIR dan PKB = Rp276.900,00n. Uang Pesangon 9 bulan x 2 x Rp3.112.245,00 =Rp56.020.408,00o. Uang Penghargaan Masa Kerja2 bulan x Rp3.112.245,00 = Rp9.336.735,00p. Penggantian Perumahan dan Pengobatan15% x 28.010.204,00 = Rp4.201.531,00q. Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp3.112.245,00 = Rp1.493.878,00r.
103 — 44
dan BBNKB didaerah masingmaasing ;Mengacu pada ketentuan ini, maka HPS disusun dengan mengacu padaAcuan HPS yang terdapat pada catalog kendaraan yaitu HPS harga onthe road plat merah yang di dalamnya sudah termasuk Pajak KendaraanBermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), danongkos kirim, kKemudian HPS tersebut disesuaikan dengan informasiharga pada dealeer yang menjual kendaraan ;dalam Portal sudah ada penyedia kendaraan pemerintah secara nasionaldi seluruh Indonesia ;Caranya klik
), Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan ongkos kirime Ayat (10) : Harga plat merah On The Road (OTR) adalah hargakhusus pemerintah yang sudah termasuk pajak kendaraanbermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),dan ongkos kirim ;Untuk kendaraan off the road, belum termasuk PKB (Pajak KendaraanBermotor), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan ongkoskirim ;Untuk kendaraan on the road, sudah termasuk PKB (Pajak KendaraanBermotor), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB
10 % tidak sesuaidengan ketentuan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 ;Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011, maka tahapanpenunjukan langsung kendaraan bermotor antara lain :PPK dalam menetapkan HPS kendaraan pemerintah yang merupakanharga on the road harus berdasarkan surat perjanjian kerja samapenunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah, acuan HPSyang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional dan website penyediakendaraan pemerintah, serta Peraturan Daerah mengenai tariff PKB
Bahwa SaksiFandi Tjiang dalam pengadaan 158 unit kendaraan bermotor telahmembayar biaya sebesar Rp.438.709.400, yang terdiri dari PajakKendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN KB), Setoran Jasa Raharja, Biaya STNK dan BPKB, dan belumtermasuk sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah sebesarRp.25.000, per unit x 158 unit sama dengan Rp. 3.950.000, sehinggatotal biaya yang dikeluarkan sama dengan Rp. 442.659.400 15.
NTT. dalam pengadaan 158unit kKendaraan bermotor Saksi Fandi Tjiang telah membayar biaya sebesarRp.438.709.400, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BiayaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Setoran Jasa Raharja, BiayaSTNK dan BPKB, dan belum termasuk sumbangan pihak ketiga dan retribusidaerah sebesar Rp.25.000, per unit x 158 unit sama dengan Rp. 3.950.000,sehingga total biaya yang dikeluarkan sama dengan Rp. 442.659.400 .Halaman 175 dari 206 Putusan Nomor ......
Sr. Klara OSF, Izanulo Duha
Tergugat:
Kornelius Marata Duha Alias Ama Boris
113 — 48
Tergugat;Bahwa pada bulan September 2017 Penggugat meminta kembali kepadaTergugat agar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda KendaraanMobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5E GLX (4X4) MJ dengan nomor polisi: BB494TA untuk dibalik nama lagi menjadi atas nama Penggugat adalah perbuatanbohong dan mengadangada, Penggugat tidak pernah menyampaikan secaralisan dan tertulis kepada Tergugat karena sebelumnya Tergugat telah memilikibukti kepemilikan legal dan sah yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB
Kornelius Merata Duha, tidak ada aslinya dan diberi tanda T5;Fotokopi dari Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ BB 494 TA An. Kornelius Merata Duha, tidak ada aslinya dan diberitanda T6;Fotokopi Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah SumateraUtara, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala PT.
92 — 59
Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/ouruhyangbersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4)dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diaturdalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, makaHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor3/Pdt.SusPHI/2016/PN TtePHK mangkir yang dikualifikasikan mengundurkan diri berhak mendapatkan uangpenggantian hak dan uang pisah yang diatur dalam PP atau PKB
, oleh karena itupetitum Penggugat pada point (7) yang menuntut uang pesangon sudah sepatuinyaditolak ;Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidakdimintakan uang pisah akan tetapi oleh karena konsekuensi dari PHK mangkir yangdikualifikasikan mengundurkan diri berhak mendapatkan uang pisah yang diaturdalam PP atau PKB maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkanbesaran uang pisah yang akan diterima Penggugat sebagai berikut;Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung
42 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinyahak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadapketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja peraturanperusahaan atau PKB ;b. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungankerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan danatau syaratsyarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau PKB ;c.