1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Valentina Djabumir untuk mewakili kepentingan kedua anak yang kini masih belum dewasa bernama : I PUTU ADE RADITA dan NI KADEK DAISHA ANGESTI khusus untuk penandatanganan dan pengambilan/pencairan uang terhadap harta peninggalan dari Almarhum NYOMAN SERIKAT di Bank BRI .

Malang, 12082010 atas nama NYOMAN SERIKAT denganVALENTINA DJABUMIR , yang dikeluarkan Kantor DINASKEPENDUDUKAN DAN CATATAN. SIPIL KAB.MALANG telahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya tandabukti P 3 ;Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3573KM141220180013tanggal 14122018 an.

PUTU ADE RADITA , yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepandudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab.JEMBERtelah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnyadiberi tanda P 6;Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris NYOMAN SERIKAT tanggalFebruari 2019 telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukupselanjutnya diberi tanda P 7 ;Fotocopy buku tabungan BRI atas nama NYOMAN SERIKAT telahdicocokan dengan fotocopynya tanpa ada aslinya dan bermaterai cukupselanjutnya diberi tanda P 8 ;Buktibukti

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keteranganPemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa suami pemohon bernama NYOMAN SERIKAT telah meninggaldunia pada 26112018 karena sakit ;Bahwa pemohon mempunyai dua orang anak yang masih belumDewasa yang bernama PUTU ADE RADITA dan NI KADEK DAISHAANGESTI ;Bahwa permohonan ini diajukan untuk mencairkan uang tabungan diBank BRI atas nama Nyoman Serikat .Bahwa uang tersebut mau dipergunakan untuk biaya pendidikan dankebutuhan hidup

dengan VALENTINA DJABUMIR , yang dikeluarkanKantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MALANG ,terbukti jika di Malang pada tanggal 11082010 telah terjadi perceraianantara NYOMAN SERIKAT dengan VALENTINA DJABUMIR ;Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotocopy Kutipan AktaKematian Nomor 3573KM141220180013 tanggal 14122018 = an.NYOMAN SERIKAT , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Malang membuktikan jika suami PemohonNYOMAN SERIKAT telah meninggal dunia pada tanggal

Memberi ijin kepada Pemohon Valentina Djabumir untuk mewakillkepentingan kedua anak yang kini masih belum dewasa bernama : PUTU ADE RADITA dan NI KADEK DAISHA ANGESTI khusus untukpenandatanganan dan pengambilan/pencairan uang terhadap hartapeninggalan dari Almarhum NYOMAN SERIKAT di Bank BRI.3.

(satu juta seratus delapan puluh tujuh ribusembilan ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat); PT.

Kota Bangun Plantation (KBP') sejumlah US$.633,585.00(enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh limaDollar Amerika Serikat); dan PT.Sawit Khatulistiwa Plantation (SKP') sejumlahUS$.1,979,985.00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu sembilan ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat).Dengan demikian, keseluruhan modal yang telah disetorTERBANTAH kedalam Perseroan adalah US$.4,683,110.00 (empatjuta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh DollarAmerika Serikat

),dengan rinci US$.4,633,110.00 (empat juta enamratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh Dollar Amerika Serikat)sebagai modal disetor, dan US$50,000.00 (lima puluh ribu DollarAmerika Serikat) sebagai modal kerja, setoran terakhir diterimaPerseroan pada 23 Mei 2008 (Bukti P11).Jumlah ini tentu saja sangat jauh dari total kewajiban seharusnyaTERBANTAH kedalam perseroan sejumlah US$.12,399,750.00(dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuhratus lima puluh Dollar Amerika Serikat),

TERBANTAH adalahsebesar US$.7,553,643.36 (tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribuenam ratus empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh enamsen).

Juli 2010 PEMBANTAH telah membayar kembalihingga total seluruhnya mencapai US$.5,773,081.47 (lima juta tujuhratus tujuh puluh tiga delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat empatpuluh tujuh sen).

;Bahwa Surat Peringatan III yang di berikan oleh PENGGUGAT terhadap paraTERGUGAT adalah merupakan tindakan balasan terhadap para TERGUGATselaku pengurus yang sedang menjalankan tugastugas Organisasi denganmaksud dan tujuan untuk menghalanghalangi kegiatan Serikat Pekerjasebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 28 huruf c UndangUndangNo.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;6.

Pekerja/Serikat Buruh;Hal 9 dari 63 Hal.Put.No.232/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst7.

Pembahasan pemberian Surat Peringatan Ill terhadap 11 (sebelas) orangPengurus Serikat Pekerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihakterhadap 6 (enam) orang Pengurus Serikat Pekerja (para TERGUGAT).

Serta kapasitas 6 (enam) karyawantersebut sebagai Pengurus Serikat Pekerja yang menjalankan kegiatanOrganisasi Serikat Pekerja didalam Perusahaan ;Bahwa permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukanoleh PT.Kawasaki Motor Indonesia merupakan indikasi pelanggaranterhadap ketentuan pasal 28 huruf a jo pasal 43 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No.21 tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh, yang merupakan indikasi tindakan menghalanghalangikegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di

Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat diambil kesimpulanbahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya serikat pekerjaharus dilkasanakan sesuai dengan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan siapaun (Pengusaha maupun SerikatPekerja) dilarang menghalanghalangi pekerja untuk menjadi atau tidak menjadiHal 51 dari 63 Hal.Put.No.232/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pstanggota serikat

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, tersebut,asosiasi disini adalah asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutandengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan,contohnya apabila UMSK/UMSP mengenai sektor tekstil maka asosiasinyaadalah asosiasi tekstil;Bahwa pihak yang menfasilitasi pertemuan asosiasi pengusaha sektordengan serikat pekerja/ serikat buruh sektor tersebut tentunya Dinas TenagaKerja berada dibawah Gubernur yang bersangkutan;Bahwa pertemuan antara

asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor tersebut tidak dapat dilakukan tanpa difasilitasi olehinstansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja karena pertemuanantara asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja/ serikat buruhsektor tersebut harus diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja;Bahwa jika penetapan UMSK tanpa ada keterlibatkan kesepakatanpengusaha sektor dengan serikat pekerja/ serikat buruh sektor tersebuttentunya bertentangan dengan Pasal 49 Peraturan

antara pengusaha sektordengan serikat pekerja/serikat buruh sektor tersebut namun terjadi dead lock,sehingga tidak dimungkinkan apabila Walikota dapat mengambil sikapmenentukan sendiri besaran UMSK tanpa ada kesepakatan antarapengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor;Bahwa Penetapan UMP diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 bahwa Gubernur dalammenetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsisedangan untuk UMK

, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRGtidak berdasarkan berkomunikasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja;Bahwa serikat buruh/serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk olehdan dari para buruh/pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkankepentingan para anggotanya tersebut;Bahwa asosiasi adalah perhimpunan para pengusaha yang bertujuanmengikatkan kepentingankepentingan yang ada dalam masingmasingperusahaan itu;Bahwa serikat buruh/serikat pekerja dan asosiasi pengusaha harus terdaftar,untuk serikat buruh

/serikat pekerja harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerjasesuai UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 sedangkan asosiasipengusaha tidak harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerja namun sebagaibadan hukum harus didaftarkan di Menteri Hukum dan HAM;Bahwa sebelum penetapan UMSP/ UMSK prosedur harus ditempuh yaitudewan pengupahan harus menetapkan sektor unggulan sehingga dapatdiketahui asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh terkaitsehingga asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh terkait

Tholio) dari Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)yang ternyata Serikat Pekerja tersebut hingga saat ini tidak pernahterdaftar/tidak memiliki PUK (Pimpinan Unit Kerja) di perusahaanTergugat;Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, padahakekatnya pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalahdimulai dari tingkat perusahaan/unit kerja, dan selanjutnya SerikatPekerja/Serikat Buruh tingkat perusahaan unit kerja kemudian

SerikatPekerja/Serikat Buruh adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruhbukan pekerja secara perorangan;Halaman 6 dari 37 hal.

Nomor 387 K/Pdt.SusPHI/2017292K/PHI/2007, tanggal 14 Agustus 2007 menyebutkan: Bahwakeanggotaan pekerja dalam organisasi pekerja/ouruh hanya terorganisirdan tercatat pada serikat/ouruh ditempat kerja/unit kerja, dan bagipekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dariFederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena keanggotaan dari suatuFederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi SerikatPekerja/Serikat Buruh pekerja secara orang perorang;Bahwa kuasa Termohon Kasasi (dahulu

Pekerja/Serikat Buruh;6) Penyelesaian melalui Arbitrase dilakukan untuk penyelesaianPerselisihan Kepentingan atau Perselisihan antar SerikatPekerja/Serikat Buruh;.

Hubungan Industrial (PPHI); Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan : Pengurus SerikatPekerja/Serikat Buruh berhak mewakili kKepentingan anggotanya diPengadilan.

Mamit Suwandi selaku Ketua Serikat Pekerja PT. Bentonit Alam IndonesiaJabatan Kepala Ship Produksi dimutasikan ke bagian umum menyapu bersihbersih halaman (Bukti P.3) ;Bahwa pada tanggal 02 Juni 2007 selama kurang lebih satu minggusetelah terbentuknya Serikat Pekerja FSPTSK PT.Bentonit Alam IndonesiaSdra. IWAN GUNADI Jabatan Wakil Ketua Serikat Pekerja PT.

menjalankankegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,Hal. 2 dari 26 hal.

Buruh untukmelakukan pembinaan maupun kegiatan Serikat Buruh merupakantindakan yang dilarang oleh Pasal 28 UndangUndang No. 21 Tahun2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja" ;Bahwa pertimbangan Judex Juris yang demikian benarbenar kelirudengan alasan sebagai berikut:1.

Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukankegiatan serikat pekerja/serikat buruh.

mengindahkan dan telah melanggar UndangUndang No. 21 Tahun 2000tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

Purwasari, Karawang, Jawa Barat, kesemuanya dalamhal ini memberi kuasa kepada Ruhana dan kawankawan,Para Pengurus Federasi Serikat Pekerja KarawangKongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSPEKKASBI),beralamat Jalan Kosambi Telagasari RT 001/004, Kp.Boled, Ds.

PKB kepadaTergugat PT Plasindo Lestari tertanggal 24 Juli tahun 2013 dengansurat Nomor 568/3741/HISyaker perihal pengembalian dokumenpendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan surat Nomor 569/4837/HIS;Bahwa di perusahaan Tergugat PT Plasindo Lestari telah ada serikatpekerja bernama SPPL (serikat pekerja PT Plasindo Lestari) sejaktahun 2006 dan serikat pekerja SPM yang baru berdiri Januari 2013yang berdasarkan verifikasi terahir bulan Juli tahun 2013 jumlahanggota masingmasing Serikat Pekerja SPPL

Tahun 2000tentang Serikat Pekerja;Halaman 10 dari 46 hal.

Pekerja Mandiri PTPlasindo, sebagai Serikat Pekerja yang ada PT Plasindo Lestari selainSerikat Pekerja FSPEK PT Plasindo Lestari ditarik sebagai pinak dalamperkara ini;Bahwa, Serikat Pekerja FSPEK PT Plasindo Lestari bukan merupakansatusatunya Serikat Pekerja di PT Plasindo Lestari, oleh karena sejaktanggal 4 Januari 2013, telah berdiri Serikat Pekerja lainnya yang bernamaSerikat Pekerja Mandiri (SPM) PT Plasindo Lestari yang dipimpin olehBapak Asun, yang telah tercatat resmi di Dinasnaker Kabupaten

Serikat Pekerja SPPL dan Serikat Pekerja Mandiri(SPM) dalama hal fasilitas operasional Serikat Pekerja, masingmasingdiberikan ruangan untuk menjalakan roda organisasi masingmasing, danHalaman 29 dari 46 hal.

/560 Tanggal 09 Mei 2016, sehingga dengan tercatatnya Serikat PekerjaPara Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 25 dan 27 UndangUndang Nomor13 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak dan berkewajibanuntuk memperjuangkan HakHak dari anggotanya, yang selengkapnya berbunyisebagai berikut :Halaman 9 dari 44 Putusan PHI Nomor 31/Pdt.SusPHI/2017/PN PbrPasal 25(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan

Melakukan Intimidasi dan Pemberangusan Hak Berorganisasi kepada ParaPenggugat dengan cara mengancam dan melakukan Mutasi dikarenakantidak bersedia mengundurkan diri dari anggota Serikat Pekerja yang telahtercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir, bertentangandengan UUD 1945 Jo UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang HakAsasi Manusia dan Jo Pasal 28 Jo Pasal 43 UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.B.

Bahwa sebagian anggota Serikat Pekerja Pertanian Dan PerkebunanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) mengundurkan diri dariSerikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (SPPPSPSI) adalah atas kemauan daninisiatif sendiridikarenakan sudah ada Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan yang bekerjadengan Tergugat;7.

Bahwa tidak benar Penggugat d.r/Tergugat d.k ada mengintimidasi ataumengancam agar Para Penggugat dan anggota lainnya mengundurkandiri dari anggota Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan SerikatPekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) ;. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r yangmenyatakan bahwa Para Penggugat dimutasi karena tidak maumengundurkan diri dari anggota Serikat Pekerja Pertanian DanPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI).

;Halaman 38 dari 44 Putusan PHI Nomor 31/Padt.SusPHI/2017/PN PbrBahwa alasan Para Penggugat dimutasikan karena tidak mau mundur darikeanggotaan SP (Serikat Pekerja) yang baru;Bahwa SP yang Baru anggotanya ada sejumlah 180 (seratus delapan puluhorang), dan setelah ada SPI dan SPIl kemudian banyak anggota yangmundur;Bahwa Nama Serikat Pekerja yang baru adalah SPPPSPSI atau disebut jugaSP3 yang mana telah dilakukan pencatatan SP (Serikat Pekerja) setelahpencatatan SP (Serikat Pekerja) baru baru ada

Legal Standing Penggugat cacat hukum karena tidak memenuhisyarat Formal sebagai Serikat Pekerja / Serikat Buruh diPerusahaan Tergugat;1. Bahwa legal standing Kuasa Penggugat yaitu Serikat BuruhFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) cacat hukumdan tidak berwenang menjadi Kuasa Penggugat olehkarena Serikat Buruh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia(FPBI) di Perusahaan Tergugat telah tidak aktif sejak bukanOktober 2017:2.

Bahwa tentang keberadaan Serikat Pekerja/ Serikat buruhdi Perusahaan ada beberapa ketentuan antara lain: Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Setiap pekerja/ouruhberhak membentuk dan menjadi anggota serikatpekerja/serikat buruh" Pasal 5 Ayat (2) berbunyi : Serikat pekerja/serikatburuh dibentuk oleh sekurangkurangnya 10(sepuluh) orang pekerja/buruh. Bahwa Pasal 1 UU No. 21 tahun 2000 berbunyi:Putusan No. 34/PDT.SUSPHI/2018/PN.BDG, Halaman 17 dari 55 Halaman."

Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalahserikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh parapekerja/buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruhdi satu perusahaan atau di beberapa perusahaan; Bahwa Pasal 8 UU No. 21 tahun 2000 berbunyiPenjenjangan organisasi serikat pekerja/serikatburuh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasardan /atau anggaran rumah tangganya.

perusahaan Tergugattidak lagi memiliki Pengurus dan terlebin Anggota samasekali;Bahwa Penggugat sendiri telah keluar dari PerusahaanTergugat sejak bulan Juli 2017 oleh karenanya secaralangsung juga tidak lagi menjadi anggota Serikat BuruhFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) dan olehkarenanya tidak dapat di wakili oleh Serikat Buruh FederasiPerjuangan Buruh Indonesia (FPBI) sesuai katentuan Pasal4 ayat (1) dan (2) UU No. 21 tahun 2000 yang berbunyi:Ayat (1) : Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi

dankonfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuanmemberikan perlindungan, pembelaan hak dankepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layakbagi pekerja/buruh dan keluarganya.Ayat (2) : Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dankonfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyaifungsi:Putusan No. 34/PDT.SUSPHI/2018/PN.BDG, Halaman 19 dari 55 Halaman.a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjabersama dan penyelesaian perselisihan

.$. 10,000,000.00 (sepuluhjuta Dolar Amerika Serikat) dengan jaminan berupa (i) PromissoryNote (Surat Sanggup) yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan (ii)Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) yang masingmasing diberikanoleh Tergugat II dan III, dimana kedua jaminan tersebut ditandatanganidan diberikan secara tanpa syarat guna kepentingan menjamin, quodnon, jika segalanya dengan penuh itikad baik berjalan lancar,pelunasan fasilitasfasilitas pinjaman kredit tersebut ;bahwa Tergugat secara tegas telah

Direktur Utama Tergugat ,dan dikirimkan kepada Penggugat (selanjutnya disebut sebagai Surat) (vide bukti P4) yang berbunyi beserta terjemahannya sebagaimanatersebut dalam gugatan ;Bahwa isi Surat tersebut secara tegas membuktikan bahwaPenggugat sebagaimana telah diminta oleh Tergugat , telahmengirimkan dana pinjaman sebesar total US.$. 6,500,000.00 (enamjuta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) kedalam rekeningrekeningyang ditunjuk oleh Tergugat I, dalam hal ini (i) sebesar US.$.4,500,000.00 (

empat juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat)kedalam rekening milik Tergugat VII pada Bank Lippo Indonesia dan(ii) sebesar US.$. 2,000,000.00 (dua juta ribu Dolar Amerika Serikat)kedalam rekening milik Turut Tergugat pada P.T.

Dolar Amerika Serikat), dimana PerjanjianFasilitas Kredit tanggal 6 Januari tersebut berlaku selama 1 (satu)tahun sejak tanggal ditandatanganinya ;bahwa fasilitasfasilitas kredit yang diperoleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 6 Januari tersebut jugatelah memperoleh persetujuan dari Komisaris Utama Tergugat padatanggal 9 Februari 1995 melalui Letter of Approval (Surat Persetujuan)yang secara tegas menyatakan persetujuannya untuk merevisi jumlahtotal fasilitas kredit yang

) dan (ii) Rekening yang dimiliki bersamasamaoleh Tergugat II dan III sebesar US.$. 7,142,160.06 (tujuh juta seratusempat puluh dua ribu seratus enam puluh Dolar dan enam SenAmerika Serikat), sehingga masih tersisa hutang Tergugat sebesarUS.$. 3,060,814.30 (tiga juta enam puluh ribu delapan ratus empatbelas Dolar dan tiga puluh Sen Amerika Serikat) dan terhadapTergugat telah diperingatkan kembali hingga berulangulang agardapat segera melakukan pembayaran atau sisa hutangnya secaraseketika dan penuh

Putusan Nomor 108 PK/Pdt.SusPHI/201710.11.12.Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja MetalIndonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara CitraKusuma) pada perusahaan Tergugat, Tergugat menyewa preman darisuku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus dan memasuki areaproduksi untuk memaksa membubarkan Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.

Ahmad Tirmiji, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja AnekaHalaman 16 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.SusPHI/201713.14.15.16.Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.

pada tanggal 25 Januari 2013, Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaAneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.

Pasal 43 ayat (1), (2)Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBurah, yang berbunyi:> Pasal 153 ayat (1) huruf (g) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan:(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerjadengan alasan:g. pekerja/ouruh mendirikan, menjadi anggota dan/ataupengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/ouruhmelakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luarjam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatanpengusaha, atau berdasarkan

Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma), BidangAdvokasi dan Pembelaan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja AnekaIndustri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI)melaporkan permasalahan tersebut kepada Bidang Pengawasan DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi (Bpk.

kepada PemohonPailit sebesar USD1,943.00 (seribu sembilan ratus empat puluhtiga dollar Amerika Serikat) dan bunga keterlambatan pembayaran20% per tahun sebesar USD 976.92 (sembilan ratus tujuh puluhenam poin sembilan puluh dua dollar Amerika Serikat);3).

diajukannyapermohonan Pernyataan Pailit ini, Termohon Pailit masih memilikikewajiban pokok utang yang belum terbayarkan kepada PemohonPailit sebesar USD70,000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat)dan bunga keterlambatan pembayaran 20% per tahun sebesarUSD39,798.14 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilanpuluh delapan poin empat belas dollar Amerika Serikat);6) Atas Purchase Order Nomor 0071/BDR/PO/XII/2012 tanggal 26Desember 2012 (Bukti P7); Invoice Nomor 1351403445 tanggal 30 Mei 2013

dollar Amerika Serikat) dan bungaketerlambatan pembayaran 20% per tahun sebesar USD8,172.32(delapan ribu seratus tujuh puluh dua poin tiga puluh dua dollarAmerika Serikat);7) Atas Purchase Order Nomor 0072/BDR/PO/I/2013 tanggal 3 Januari2013 (Bukti P8); Invoice Nomor 1351405193 tanggal 30 Juli 2013 (Bukti P28)sejumlah USD3,314.19 (tiga ribu tiga ratus empat belas poinsembilan belas dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayarkanHalaman 5 dari 29 hal.

Nomor 446 K/Padt.SusPailit/2016tujuh poin dua puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan bungaketerlambatan pembayaran 20% per tahun sebesar USD4,173.46(empat ribu seratus tujuh puluh tiga poin empat puluh enam dollarAmerika Serikat);10)Atas Purchase Order Nomor 0084/BDR/PO/I/2013 tanggal 30 Januari2013 (Bukti P11);Invoice Nomor 1351403196 tanggal 22 Mei 2013 (Bukti P31)sejumlah USD2,969.76 (dua ribu sembilan ratus enam puluhsembilan poin tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat) yang wajibdibayarkan

sebesar USD22,862.40 (dua puluh dua ribu delapan ratusenam puluh dua poin empat puluh dollar Amerika Serikat) danbunga keterlambatan pembayaran 20% per tahun sebesarUSD11,991.10 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh satupoin sepuluh dollar Amerika Serikat);13)Atas Purchase Order Nomor 2013/092 tanggal 21 Maret 2013(Bukti P14);Invoice Nomor 1351403476 tanggal 31 Mei 2013 (Bukti P34)sejumlah USD8,408.16 (delapan ribu empat ratus delapan poinenam belas dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayarkanTermohon

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Serikat pekerja SENTRAL GRAIN TERMINAL(SGT) & WIN yang diketuai PENGGUGAT mengirim surat ke manajemen perusahaan(PENGGUGAT) tentang pemberitahuan bahwa telah terbentuk Serikat Pekerja di PT. SGT5.

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 dimana sebelum acara Rapat Anggota Koperasi,PENGGUGAT dipanggil oleh manajemen perusahaan (TERGUGAT) terkait surat yangtersebut dalam poin 4 (empat) gugatan ini dimana TERGUGAT mengeluarkan sikapmenolak Organisasi Serikat Pekerja PT. SGT & WIN tanpa alasan yang jelas dan dapatdibenarkan, dan meminta data seluruh anggota dan pengurus Serikat Pekerja.

Sentral Grain Terminal ada Serikat pekerja, danPenggugat sebagai Ketua Serikat, dengan nama Serikat Pekerja Sentral GrainTerminal ; 222292 n nnn nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nen ene ee Bahwa saksi menyatakan, ia sebagai Sekertaris serikat Pekerja ; Bahwa saksi menyatakan , setelah Penggugat di PHK belum dapat Pesangon ; Bahwa saksi , pernah melihat Penggugat datang masuk kerja di PT. Sentral GrainTerminal tapi absensinya tidak masuk/diblokir ; Bahwa saksi tahu tetang Mobil Nomor Pol.

Sentral Grain Terminal ada Serikat pekerja, dibentuktahun 2011 dan Penggugat sebagai Ketua serikat ; Bahwa saksi menyatakan, nama serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja PT. SentralGrain Terminal; 222220 222 ono nono enn ennBahwa setahu saksi Serikat dibentuk oleh Penggugat ; Bahwa saksi menyatakan jumlah karyawan PT.

Sentral Grain Terminal 50 orang ; Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Penggugat di pecat oleh karena pembentukanSerikat; Bahwa saksi menyatakan , masalah Penggugat tahu pernah dilakukan Bipartit ; Bahwa saksi, menyatakan selain jabatan Penggugat sebagai ketua serikat penggugatjuga sebagai ketua Koperasi ; Bahwa saksi menyatakan gaji di PT. Sentral Grain Terminal dibayarka pebulan; Bahwa saksi menyatakan , Ia sebagai anggota serikat ; Bahwa saksi menyatakan di PT.

pada otoritaspajak Amerika Serikat dan oleh karenanya untuk sengketa iniHalaman 9 dari 32 halaman.

dilegalisir, yang diterbitkan oleh CompetentAuthority Amerika Serikat yang menyatakan bahwa penerimapenghasilan yaitu Wachovia Bank NA adalah merupakanpenduduk dari Amerika Serikat;3.2.

Wachovia Bank NA yang diterbitkan olehCompetent Authority Amerika Serikat pada saatpemeriksaan dan keberatan sehingga tidak dapatdibuktikan bahwa Wachovia Bank NA adalah pendudukAmerika Serikat;3.3.2.

WachoviaBank NA yang diterbitkan oleh Competent Authority darinegara Amerika Serikat.

dan untuk Tahun Pajak 2008 terdaftar pada Otoritas PajakAmerika Serikat (Bukti P.9);Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE68/PJ/2008tanggal 9 Desember 2008 mengatur bahwa SKD yang diterbitkan OtoritasPajak Amerika Serikat (IRS) yang menyatakan bahwa Orang/Badan adalahPenduduk Amerika Serikat berbentuk Form 6166 yang harusditandatangani oleh Ivy S.

Pekerja mengadakan Musyawarah PenggantianPengurus Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (SPPPSPSI) PT.IKS, sehubungan semua PengurusSerikat Pekerja telah di PHK oleh Tergugat pada bulan Januari 2013, makaguna mengisi kekosongan Kepengurusan didalam Perusahaan agar SerikatPekerja dapat berfungsi sebagaimana mestinya, menunggu adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap terhadap seluruh PengurusSerikat Pekerja yang di PHK, maka para pekerja mengadakan

Pekerja, sehingga Para Penggugat diberhentikansecara tidak hormat terhitung sejak tanggal 30 September 2013;19.Bahwa perbuatan tergugat yang melakukan PHK karena Para Penggugatmenjadi Pengurus Serikat Pekerja adalah bertentangan dengan UU Nomor21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyisebagai berikut :UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000Pasal 28Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/ouruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus

, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdengan cara:a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.Pasal 431) Barang siapa yang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/ouruhsebagaimana dimaksud

pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/oburuh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanHal

pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja;2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjaHal. 24 dari 28 hal.Put.Nomor 492 K/Pdt.SusPHI/2015wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;3) Dalam hal

buruh atau dengan pekera/buruh apabila pekerja/buruhyang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.8.

dari serikatpekerja/ serikat buruh tersebut.5) Bahwa dari sejak CV.

Desa Dunia Beda (Tergugat) beroperasihingga saat ini, belum pernah ada serikat pekerja/ serikat buruhyang dibentuk, dengan demikian maka karyawankaryawan CV.Desa Dunia Beda tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikatburuh manapun termasuk Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia.6) Bahwa uraian pada poin 5 diatas diperkuat dengan fakta hinggasaat ini tidak ada satupun serikat pekerja/ serikat buruh yangmemberitahukan secara tertulis kepada Tergugat bahwakeberadaannya telah dibentuk di CV.

Pengurus serikatpekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruhyang telah memiliki nomor bukti pencatatan tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam rangka penyelesaian perselisinan hubungan industrial.(3.1.1.5) Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan berkas perkarayang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugatadalah anggota serikat pekerja/ serikat buruh dengan Kartu Tanda

Penggugat hanya dapatmenunjukkan Kartu Tanda Anggota Pengurus DPC KSPSI di KabupatenLombok Utara yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (KSPSI), bukan Kartu Tanda Anggota organisasi serikat pekerjalserikat buruh pada unit kerja di mana Penggugat menjadi anggota organisasiserikat pekerja/serikat buruh.

LUBIS Bin MUSLIM; Terdakwa II DARWINSYAH Alias DARWIN Bin Alm PAIMIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan;

No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan;Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat adalah berindikasi karena peran Penggugat sebagaipengurus serikat buruh dan merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat sebagaimana dimaksud Pasal 28 point a UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga PemutusanHubungan Kerja tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan Tergugatdiwajibkan mempekerjakan Penggugat kembali pada posisi dan

Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat adalah berindikasi karena peran Penggugat sebagaipengurus serikat buruh dan merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat sebagaimana dimaksud Pasal 28 point (a) UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh4.

pekerja/serikat buruh ditempat kerja/unit kerja;e Bahwa bagi pekerja/ouruh tidak dapat secara langsung menjadikeanggotaan dari suatu Federasi serikat pekerja/serikat buruh karenakeanggotaan dari Federasi serikat pekerja/serikat adalah organisasiserikat pekerja/serikat buruh pekerja secara orang perseorangan;e Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dan diwakilioleh Pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan

Federasi Serikat BuruhKimia Industri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store artinya Dewan Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi KesehatanEkspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan Departemen Store barudinyatakan sah sesuai dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah sejak tanggal dikeluarkannyapencatatan serikat buruh dimaksud;Bahwa namun pada saat menerbitkan surat keputusan tentangpengesahan

susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat BuruhKimia Industri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store Kota Medan tertanggal 22 Oktober2007, ternyata Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store keberadaannya belum memperolehnomor pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja, maka dengan demikiankeberadaan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi

No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan;Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat adalah berindikasi karena peran Penggugat sebagaipengurus serikat buruh dan merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat sebagaimana dimaksud Pasal 28 point a UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga PemutusanHubungan Kerja tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan Tergugatdiwajibkan mempekerjakan Penggugat kembali pada posisi dan

Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat adalah berindikasi karena peran Penggugat sebagaipengurus serikat buruh dan merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat sebagaimana dimaksud Pasal 28 point (a) UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh4.

pekerja/serikat buruh ditempat kerja/unit kerja;e Bahwa bagi pekerja/ouruh tidak dapat secara langsung menjadikeanggotaan dari suatu Federasi serikat pekerja/serikat buruh karenakeanggotaan dari Federasi serikat pekerja/serikat adalah organisasiserikat pekerja/serikat buruh pekerja secara orang perseorangan;e Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dan diwakilioleh Pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan

Federasi Serikat BuruhKimia Industri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store artinya Dewan Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi KesehatanEkspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan Departemen Store barudinyatakan sah sesuai dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah sejak tanggal dikeluarkannyapencatatan serikat buruh dimaksud;Bahwa namun pada saat menerbitkan surat keputusan tentangpengesahan

susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat BuruhKimia Industri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store Kota Medan tertanggal 22 Oktober2007, ternyata Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi Kesehatan Ekspedisi dan Jasa SenimanSwalayan dan Departemen Store keberadaannya belum memperolehnomor pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja, maka dengan demikiankeberadaan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KimiaIndustri Umum Farmasi

Ayat (2) Dalam hal seorang pekerja/buruh dalamsatu perusahaan ternyata tercatat lebin dari satu serikat pekerja/serikat butuh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulissatu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilinnya ; Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa alat bukti suratdan alat bukti saksi baik Pemohon Kasasi/Penggugat maupun TermohonKasasi/Tergugat yang masih bekerja di perusahaan Termohon Kasasi/Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.

Kasasi/Penggugat masih memilikisatu jenis serikat pekerja/ouruh yakni Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;2.

boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/buruh disatu perusahaan.

Ayat (2), "Dalam hal seorang pekerja/buruh dalamsatu perusahaan ternyata tercatat lebih dari satu serikat pekerja/serikatburuh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satuserikat pekerja/serikat buruh yang dipilinnya.

buruh yang ada padaperusahaan sekaligus merangkap juga anggota dan pengurus serikat buruhdi luar perusahaan ;Selaku ketua/pengurus serikat buruh di luar perusahaan yang bersangkutanaktif melakukan aksi demo untuk menuntut perusahaan agar mensyahkanpekerjaan bongkar dan muat segala barang yang masuk dan keluarperusahaan kepada serikat buruh yang ada di luar perusahaan ;Hal. 9 dari 11 hal.