17 Maret 2014 Nomor : 141/Pdt.G/2013/PN.PLG yang menyatakan pada tanggal 17 Maret 2014 Pembanding semula Tergugattelah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembangtanggal 26 Februari 2014 Nomor : 141/Pdt.G/2013/PN.PLG untuk diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal18 Maret 2014 Nomor : 141/Pdt.G/2013/PN.PLG, No.15

/2014 permohonan bandingtelah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat;Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 24Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang padatanggal 28 Maret 2014 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April2014 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 141/Pdt.G/2013/PN.PLG;Membaca surat kontra memori banding

/2014 TRF/PAY/TOPUP 13,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/17/2014 TRF/PAY/TOPUP 14,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/19/2014 TRF/PAY/TOPUP 14,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/14/2014 TRF/PAY/TOPUP 8,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/15/2014 TRF/PAY/TOPUP 13,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/17/2014 TRF/PAY/TOPUP 14,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/19/2014 TRF/PAY/TOPUP 14,000,000.00 K 342404357

/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336467/29/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 5,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/2/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/7/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/7/2014 BANKING)JumlahPentransferan

/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336467/29/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 5,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/2/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/7/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/7/2014 BANKING)Jumlah Pentransferan

/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 13,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANI7/17/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 14,000,000.00 K 342404357 SdrAKHMAD SAIBANI7/19/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 14,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANI7/14/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 8,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANI7/15/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 13,000,000.00 K 342404357 SdrAKHMAD SAIBANI7/17/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 14,000,000.00 K 342404357 SdrAKHMAD SAIBANI7/19/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 14,000,000.00

Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2017 7/13/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 10,000,000.00 D 3100097336467/15/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 9,000,000.00 D 3100097336467/29/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 10,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 10,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 5,000,000.00 D 3100097336469/2/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 10,000,000.00 D 3100097336469

Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2017 7/12/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 10,000,000.00 D 3100097336467/13/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 10,000,000.00 D 3100097336467/15/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 9,000,000.00 D 3100097336467/29/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 10,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 10,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET BANKING) 5,000,000.00 D 3100097336469

mana telahdiberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Terggugat, pada tanggal10 Maret 2015 ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telahmengajukan Memori Banding pada tanggal 25 April 2014, dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Mei 2014,11Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasaTerbanding semula Terggugat tanggal 5 mei 2014;Menimbang, bahwa Kuasa HukumTerbanding semula Tergugat,telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15

2014, danditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20Oktober 2015 Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepadaPembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara(Inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada Pembanding semulaPenggugat, dan Terbanding semula Tergugat, masingmasing pada tanggal98 Oktober 2015 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

/2014, Tanggal 5 Desember 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP304/WPJ.26/2013 tanggal 31 Oktober 2013,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/306/04/115/13 tanggal 4 Juni2013, atas nama : PT.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58201/PP/M.XIV.A/15/2014, Tanggal 5 Desember 2014, diberitahnukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Januari 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 18 Maret 2015, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2015;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah

PEMBAHASANBahwa terdapat faktafakta fundamental yang mendasari kekeliruanpenerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58201/PP/M.XIV.A/15/2014 tanggal 5 Desember 2014 sebagai berikut:1.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturanperundangundangan yang berlaku karena Majelis Hakim telahmengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanpersidangan, telah mengabaikan dalildalil/penjelasan PemohonPeninjauan Kembali (semula

GUNUNG MELAYU, dan membatalkan Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 58201/PP/M.XIV.A/15/2014, Tanggal 5 Desember 2014, sertaMahkamah Agung akan mengadili Kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

GUNUNG MELAYU, tersebut:Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58201/PP/M.XIV.A/15/2014, Tanggal 5 Desember 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlan diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, oleh

Put.Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 1079 B/ PK/PJK/201656143/PP/M.IVA/15/2014 halaman 68 paragrafpertama.Karena data dan dokumen tersebut sebelumnyatidak diberikan kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding), baik dalam prosespemeriksaan ataupun dalam proses keberatan;maka tidak seharusnya data ataupun dokumen inidipertimbangkan dalam mengambil kesimpulandan putusan Majelis.Telah disampaikan pada uraian terdahulu bahwadalam ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUPdiatur secara jelas

Put.56143/PP/M.IVA/15/2014) dinyatakan bahwa olehkarenanya Majelis berpendapat koreksi PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) atasperedaran usaha sebesar Rp180.585.580.427,00tidak dapat dipertahankan dan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesarRp1.992.391.380,00 tetap dipertahankan;Dengan pertimbangan terdapat keterkaitan antarakoreksi Peredaran Usaha PPh Badan tersebut diatas dengan koreksi DPP PPN Januari s.dDesember 2008, maka seharusnyaterdapatkoreksi DPP PPN sebesar

Atas Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan Kepada BukanPemungut sebesar Rp468.948.494,00Bahwa koreksi DPP PPN atas penyerahan bukan kepadaPemungut sebesar Rp468.948.494,00 merupakan hasil ekualisasidengan koreksi peredaran usaha di PPh Badan yang telah diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014.Bahwa adapun atas koreksi peredaran usaha di PPh Badansebesar Rp5.627.381.927,00 dalam Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014 tersebut telah dilakukan evaluasioleh

Atas Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan Kepada BukanPemungut sebesar Rp468.948.494,00Bahwa koreksi DPP PPN atas penyerahan bukan kepadaPemungut sebesar Rp468.948.494,00 merupakan hasil ekualisasidengan koreksi peredaran usaha di PPh Badan yang telah diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014.Bahwa adapun atas koreksi peredaran usaha di PPh Badansebesar Rp5.627.381.927,00 dalam Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014 tersebut telah dilakukan evaluasioleh

Put.56143/PP/M.IVA/15/2014 halaman 68 paragrafpertama.Karena data dan dokumen tersebut sebelumnyatidak diberikan kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding), baik dalam prosespemeriksaan ataupun dalam proses keberatan;maka tidak seharusnya data ataupun dokumen inidipertimbangkan dalam mengambil kesimpulandan putusan Majelis.Telah disampaikan pada uraian terdahulu bahwadalam ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUPdiatur secara jelas bahwa :Wajid Pajak yang mengungkapkan pembukuan,catatan, data

Put. 56143/PP/M.IVA/15/2014) dinyatakan bahwa olehkarenanya Majelis berpendapat koreksi PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) atasperedaran usaha sebesar Rp180.585.580.427,00tidak dapat dipertahankan dan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesarRp1.992.391.380,00 tetap dipertahankan;Dengan pertimbangan terdapat keterkaitan antarakoreksi Peredaran Usaha PPh Badan tersebut diatas dengan koreksi DPP PPN Januari s.dDesember 2008, maka seharusnya terdapatkoreksi DPP PPN sebesar

Banding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangatkeberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana diuraikan di atas dengan alasan sebagai berikut:Bahwa koreksi DPP PPN atas penyerahan bukan kepada Pemungutsebesar Rp469.948.494,00 merupakan hasil ekualisasi dengan koreksiperedaran usaha di PPh Badan yang telah diputus oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15

/2014.Bahwa adapun atas koreksi peredaran usaha di PPh Badan sebesarRp5.627.381.927,00 dalam Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014 tersebut telah dilakukan evaluasi olehPemohon Peninjauan Kembali dengan uraian sebagai berikut :a) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPh mengaturbahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiaptambahan kemampuan ekonomis' yang diterima atau diperolehWajib Pajak.Halaman 15 dari 33 halaman.

Put. 56143/PP/M.IVA/15/2014 halaman68 paragraf pertama.Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1068 B/PK/PJK/2016. Karena data dan dokumen tersebut sebelumnya tidak diberikankepada Termohon PK , baik dalam proses pemeriksaanataupun dalam proses keberatan; maka tidak seharusnya dataataupun dokumen ini dipertimbangkan dalam mengambilkesimpulan dan putusan Majelis..

Put.56143/PP/M.IVA/15/2014) dinyatakan bahwa oleh karenanyaMajelis berpendapat koreksi Terbanding atas peredaran usahasebesar Rp180.585.580.427,00 tidak dapat dipertahankan dankoreksi Terbanding sebesar Rp1.992.391.380,00 tetapdipertahankan;Dengan pertimbangan terdapat keterkaitan antara koreksiPeredaran Usaha PPh Badan tersebut di atas dengan koreksiDPP PPN Januari s.d Desember 2008, maka seharusnyaterdapat koreksi DPP PPN sebesar Rp 1.992.391.380,00 yangjuga tetap dipertahankan Majelis Hakim..

yangtidak dapat dibuktikan eksistensi jasanya, tidak diketahui apa kegiatan jasadimaksud, kapan jasa tersebut dilakukan dan tidak dapat diketahui dasarpenghitungan yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk membayarjasa tersebut;Bahwa Majelis berpendapat atas sengketa banding ini terkait dengansengketa Banding Pemohon Banding atas Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2009;Bahwa atas sengketa Banding Pemohon Banding atas Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2009, dengan Putusan Nomor Put52464/PP/M.IIIA/15

/2014 yang diucap pada sidang terbuka untuk umum pada hari SelasaHalaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 478/B/PK/PJK/2016tanggal 13 Mei 2014, menyatakan sebagai berikut.e Dari dokumen yang diterima berupa perjanjian, kKunjungan (visit) dari Mr.M.T.

Rp15.154.598,00;yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Konira Memori PK tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisHalaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 478/B/PK/PJK/2016Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo terkait dengan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put52464/PP/M.IIIA/15

/2014 yang diucapkanpada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Mei 2014 dalampertimbangan hukum menyatakan bahwa pada tahun 2009 PemohonBanding telah melakukan pembayaran jasa teknik kepada pihak ketigasebagai afiliasi dan dipertegas Agreement dengan A.A.SIPEV NV Belgiumsebesar $ 51,000.00 setiap tahun dan oleh karenanya koreksi Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.b.

Semula Terbanding) menyatakan sangatkeberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagaiberikut:3.1.Atas Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan Kepada BukanPemungut sebesar Rp468.948.494,00Bahwa koreksi DPP PPN atas penyerahan bukan kepadaPemungut sebesar Rp468.948.494,00 merupakan hasilekualisasi dengan koreksi peredaran usaha di PPh Badan yangtelah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak denganPutusan Nomor Put.52240/PP/M.XIB/15

/2014.Bahwa adapun atas koreksi peredaran usaha di PPh Badansebesar Rp5.627.381.927,00 dalam Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014 tersebut telah dilakukan evaluasioleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan uraian sebagaiberikut :a) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPh mengaturbahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitusetiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak.b) Berdasarkan uji arus piutang terdapat selisih penjualan yangmerupakan objek PPh yang

Asli Surat Penolakan Nikah Nomor Kk.14.05.01/PW.01/4 15/2014 tanggal 13September 2014 a.n ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAKPEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangi oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, telah dilegalisir serta bermeterai cukup,kemudian diberi kode P.4;Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksisaksiyaitu :1.

berbunyi sebagai berikut :pahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap koreksi positifPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesarHalaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 1317/B/PK/PJK/2017Rp1.525.473.196,00, diketahui bahwa koreksi tersebut adalahberdasarkan hasil ekualisasi dengan koreksi positif Peredaran Usahapada PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 18.297.450.197,00yang juga diajukan banding oleh Pemohon Banding dan sudahdiputus oleh Majelis dengan Putusan Nomor Put.53416/PP/M.XIIIA/15

/2014;Bahwa pembahasan Majelis terhadap koreksi positif PeredaranUsaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesarRp18.297.450.197,00 adalah sebagai berikut :pahwa berdasarkan data dan fakta dalam persidangan dapatdiketahui data sebagai berikut : Hasil pengujian Balai Besar Tekstil Bandung diperoleh total wastecotton adalah sebesar 23,79 %.

MUHARAM 03721516766 6/8/2014 = TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 2,500,000 10,000,000DENI SU HERMAN 3760377367 12/15/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 2,500,000DENI SU HERMAN 3760377367 12/15/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 2,500,000DENI SU HERMAN 3760377367 12/15/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 2,500,000DENI SU HERMAN 3760377367 12/15/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 2,500,000 10,000,000SEP MUHARAM 03721516766 4/6/2015 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 2,500,000SEP!

MUHARAM 03721516766 4/15/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 2,500,000SEP! MUHARAM 03721516766 4/15/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 2,500,000DENI SU HERMAN 3760377367 4/16/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 1,250,000DENI SU HERMAN 3760377367 4/16/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 1,250,000DENI SU HERMAN 3760377367 4/16/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 1,250,000DENI SU HERMAN 3760377367 4/16/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 1,250,000SEP MUHARAM 03721516766 4/16/2014 TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA 2,500,000SEP!

MUHARAM VIA ATM BCATARIKAN TUNAI3760377367 4/14/2014 2,500,000DENI SU HERMAN VIA ATM BCATARIKAN TUNAI3760377367 4/14/2014 2,900,000DENI SU HERMAN VIA ATM BCATARIKAN TUNAI03721516766 4/15/2014 2,900,000SEP! MUHARAM VIA ATM BCATARIKAN TUNAI03721516766 4/15/2014 2,900,000SEP!

MUHARAM 03721516766 11/15/2014 SUSILISANTI 5,000,000SEP! MUHARAM 03721516766 11/17/2014 SUSILISANTI 10,000,000SEP! MUHARAM 03721516766 11/19/2014 SUSILISANTI 5,000,000SEP! MUHARAM 03721516766 8/4/2015 SUSILISANTI 10,000,000SEP! MUHARAM 03721516766 10/17/2015 SUSILISANTI 10,000,000SEP MUHARAM 03721516766 10/18/2015 SUSILISANTI 10,000,000SEP! MUHARAM 03721516766 10/19/2015 SUSILISANTI 10,000,000SEP! MUHARAM 03721516766 10/24/2015 SUSILISANTI 10,000,000SEP!

MUHARAM 6 VIA ATM BCA Halaman 244 dari 267 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckr DENITARIKAN TUNAI 3760377367 4/14/2014 2,900,000SUHERMAN VIA ATM BCADENI TARIKAN = TUNAI3760377367 4/14/2014 2,900,000SUHERMAN VIA ATM BCA0372151676 TARIKAN TUNAI4/15/2014 2,900,000SEPI MUHARAM 6 VIA ATM BCA0372151676 TARIKAN TUNAI4/15/2014 2,900,000SEP!

Put.56143/PP/M.IVA/15/2014 halaman 68 paragrafpertama.Karena data dan dokumen tersebut sebelumnyatidak diberikan kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding), baik dalam prosespemeriksaan ataupun dalam proses keberatan;maka tidak seharusnya data ataupun dokumen inidipertimbangkan dalam mengambil kesimpulandan putusan Majelis.Telah disampaikan pada uraian terdahulu bahwadalam ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUPdiatur secara jelas bahwa:Wajid Pajak yang mengungkapkan pembukuan,catatan, data

Put. 56143/PP/M.IVA/15/2014) dinyatakan bahwa olehkarenanya Majelis berpendapat koreksi PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) atasperedaran usaha sebesar Rp180.585.580.427,00tidak dapat dipertahankan dan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesarRp1.992.391.380,00 tetap dipertahankan;Dengan pertimbangan terdapat keterkaitan antarakoreksi Peredaran Usaha PPh Badan tersebut diatas dengan koreksi DPP PPN Januari s.dDesember 2008, maka seharusnya terdapatkoreksi DPP PPN sebesar

Fotokopi Surat Keterangan Penduduk/Domisili atas namaPenggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kupuk, KecamatanBungkal, Kabupaten Ponorogo, Nomor: 470/70/405.30.12.15/2014,tertanggal 11 Juli 2014, yang telah dinezegelen pada kantor PosPonorogo, setelah diteliti dan dinyatakan cocok dengan aslinya,oleh Ketua majelis diberi kode P.2;Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala DesaKecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Nomor:562/217/405.30.12/15/2014, tertanggal 19 Nopember 2014, yangpada

Biaya Usaha Lainnya : Sika Shared Marketing, Sika SharedSIS, Sika Shared Administration dimana karena Terbanding tidakmengakui biaya atas halhal tersebut, maka pembayaran PPN JLNyang telah dilakukan Pemohon Banding juga tidak diakuiTerbanding;Bahwa menurut Majelis karena sengketa ini berkaitan dengansengketa PPh Badan, maka penyelesaian sengketa Pajak Masukanyang dapat diperhitungkan akan mengikuti penyelesaian sengketaPPh Badan;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put52683/PP/M.VIIIB/15

/2014 yang telah diucapkan pada tanggal 21Mei 2014, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan danBiaya Usaha Lainnya di PPh Badan tidak dapat dipertahankan;Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 584/ B/PK/PJK/2017Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasanatas sengketa Pajak Masukan yang diperhitungkan sebesarRp110.381.870,00 ini tidak perlu dilakukan lagi dan dapat merujukpembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajaktersebut;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan

Daerah Pabean sebesar Rp110.381.870,00berkaitan dengan koreksi Biaya Usaha Lainnya (Sika SharedSIS) di SKPKB PPh Badan dengan dasar koreksi sesuai Pasal18 ayat (3) UU PPh;Bahwa dengan demikian, hasil evaluasi terhadap koreksi PajakMasukan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean sebesar Rp110.381.870,00, mengikuti pembahasandalam hasil evaluasi koreksi Biaya Usaha Lainnya (Sika SharedSIS) di SKPKB PPh Badan, yang telah diputuskan denganputusan Pengadilan Pajak Nomor: Put52683/PP/M.VIIIB/15

/2014, yaitu sebagai berikut:** Bahwa pokok sengketa dalam PPh Badan adalah terkaitdengan yuridis dan pembuktian mengenai koreksi PemohonPeninjauan Kembali atas Sika Shared S/S sebesarRp931.060.177,00 apakah dapat dibebankan sebagaiHalaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 584/ B/PK/PJK/2017pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuandalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh;Bahwa Majelis tidak dapat mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali atas Sika Shared S/S sebesarRp931.060.177,00 dengan kesimpulan

/2014 tanggal 21 Mei2014 yang pertimbangan hukumnya membatalkan atas koreksi Terbandingberupa Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha Lainnya pada PPhBadan, dan olehkarenanya, koreksi Terbanding sekarang PemohonHalaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 584/ B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.

denganTergugat berakibat menimbulkan kerugian bagi Tergugat baik itu kerugianmateriil maupun kerugian immateriil, dan apakah benar Tergugat telahmelakukan perbuatan wanprestasi atau tidak, hal ini telah memasukimateri pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dengandemikian eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum;bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugatcacat hukum karena Tergugat tidak pernah menandatangani SuratKontrak Kerjasama Channels Package TV Cable No. 1/LFH/15

/2014,tanggal 15 Juli 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebuttidak tepat disampaikan pada bagian eksepsi karena bukan merupakanalasan eksepsi dan apakah benar Tergugat tidak pernah menandatanganiSurat Kontrak Kerjasama Channels Package TV Cable No.1/LFH/15/2014, tanggal 15 Juli 2014, hal tersebut adalah telah memasukimateri pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga eksepsiTergugat tidak beralasan hukum;Hal 22 dari 31 hal putusan Nomor : 698/Padt.G/2017/PN DpsMenimbang, bahwa berdasarkan