bahwa masa iddah belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karenamemang talak belum dijatunkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut akalsehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi, karena dalamperkara ini talak belum dijatuhkan, sehingga iddah belum dijalani, maka tidakmungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi nusyuz selama masa iddah,sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana dinyatakan oleh AsSuyuthi dalam AlAsybah Wannazhaair, hal. 122 yang diambil alih menjadi pendapat Majelisdalam pertimbanagn

Bukti P1 Majelis Hakimberpendapat Penggugat bersihkeras menyatakan Gusti Zakirimemiliki atas objek sengketa (quod non), nyatanya tidakpernah ada penyerahan tanah dari Gusti Zakiri kepadaPenggugat berdasarkan bukti P1, kerena bukti P1 tidakmemenuhi prinsipprinsip pemindahan hak atas tanah dalamhukum pertanahan Indonesia yaitu terang dan tunai, makasecara Formal bukti P1 ini tidak bisa menjelaskan bahwabenar telah terjadi penyerahan tanah dari Gusti Zakiri kepadaPengugat Konvensl dstnyaBahwa terkait pertimbanagn

Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan kesalahan atau perbuatanyang dilakukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwasetelah melihat fakta hukum diatas, Majelis berpendapatbahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah termasuk perbuatan melawanhukum, dengan berdasar pertimbanagn sebagai berikut : Perbuatan Tergugat yang masih mengusahakan dan menguasai tanah sengketayang secara hukum telah

Menimbang,bahwa untuk pembelian inventaris tidak tetap seharga Rp 520.000.000,00 untukPD Kebakkramat yang merupakan Type B, sebagaimana diuraikan dimuka selainpersetujuaan Dewan Pengawas juga harus dengan Persetujuan pemilik melaluiRUPS.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn tersebut, pembelaanpenasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.Hal. 72 dari 82.

Bahwa semua bukti surat pernyataan, surat pernyataan kepemilikantanah , surat keterangan kepemilikan tanah, STTS, SPPT PBB yangdiajukan Penggugat harus dinyatakan sama sekali tidak dapatmembuktikan bahwa Para Turut Tergugat adalah pemilik awal objeksengketa;Pertimbanagn Hakim Pertama ini adalah tidak benar oleh karena : Wawasan Hakim Pertama mengenai kepemilikan tanah sangatsempit, padahal Peraturan Perundang undangan sendiri telahmenjelaskan mengenai tanah tanah warga masyarakat yangbelum terdaftar

(delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbanagn tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orangsupaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang* telah terbukti dalamperbuatan Terdakwa;3.

secara tegas tegas mengatursebagai berikut :Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusantersebut, harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perudangundanganyang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili ;Sedangkan Yurisprudensi MARI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972memutuskan sebagai berikut :Hal. 69 dari 76 hal No.1094 K/Pdt/2012Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang isinya hanya mengambil alihdan menjadikan sebagai pertimbanagn

memori banding dari Pembandingsemula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding oleh karena itumemori baning tersebut harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusandalam pokok perkara tersebut dapat dikuatkan, dengan perbaikan sekedarmengenai sistimatika penulisan dan penentuan biaya perkara dalam amarputusan yang akan dipertimbangkan dan amarnya sebagai tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka pertimbanagn

Kembar Mas adalah benar adanya, akan tetapi telah dijualkepada Merliansyah (vide alat bukti T.19 dan T.20);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn tersebut maka gugatanpenggugat menyangkut Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 1755/2018, seluas 154 m? (seratus lima puluh empat meter persegi) suratukur Nomor 00652 /Antapani Kidul/2017 yang terletak di Kelurahan AntapaniKidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenaldengan Komplek Antapani City Mas Jl.

Mahkamah Agung dan selanjutnya Terdakwaterdakwa dan temannyatersebut kemudian merubah beberapa bagian dari surat undangan itu untukselanjutnya di perbanyak dan dikirimkan ke beberapa Panitera/SekretarisPengadilan Negeri dan Agama di Indonesia;Bahwa dalam hal ini Terdakwaterdakwa dan temannya tersebut dapatdisimpulkan telah menginsyafi dan menghendaki terjadinya suatu akibat dariperbuatannya tersebut yakni adanya respon positif dari Panitera/SekretarisPengadilan Negeri/Agama;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanagn

PekerjaanWaktu Tertentu (PKWTT) denngan perjanjian kontrak terakhir 22 Februari s/d 21Mei 2020 dengan Upah terakhir Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)(vide.bukti T16);Menimbang, bahwa Penggugat 6 (Zulham Satria), Bagian/Posisi diPerusahaan Engineering, dengan status karyawan Pekerjaan Waktu Tertentu(PKWTT), dengan waktu perjanjian kontrak 27 Januari 2020 s/d 27 April 2020dengan Upah terakhir Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);(vide.bukti T20);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn

MahkamahAgung dan selanjutnya Terdakwa dan temantemannya tersebut kemudianmerubah beberapa bagian dari surat undangan itu untuk selanjutnya di perbanyakdan dikirimkan ke beberapa Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri dan Agama diIndonesia; Bahwa dalam hal ini Terdakwa dan temantemannya tersebut dapatdisimpulkan telah menginsyafi dan menghendaki terjadinya suatu akibat dariperbuatannya tersebut yakni adanya respon positif dari Panitera/SekretarisPengadilan Negeri/Agama ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanagn

Sehinggaberdasarkan pertimbanagn tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat daliPenggugat bahwa telah terjadi perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat s/d Tergugat III adalah tidak berdasar dan harus ditolak;Halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Padt.G/2020/PN.GNSMenimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak pernahmembantah bahwa Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban untukmembayar tunggakan kredit kepada Tergugat I.

3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan,Halaman69dari86Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgkewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan sarana yang ada pada diriTerdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn

dalamEksepsi pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi para Tergugat, sudah tepat dan benaroleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalamputusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sudah tepat dan benar, namunPengadilan Tinggi perlu memperbaki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 126/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 10 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut dengan alasandan pertimbanagn

tidak ada bukti bukti yang mendukung telah terjadi tindak198pidana Narkotika yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, sehingga dengan demikianmenurut Majelis predicate crime sebagai perbuatan pokok tidak terbukti dan dengan tidakadanya perbuatan pokok tentunya perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsurpasal 5 undang undang nomor 8 tahun 2010 yang berkaitan dengan tindak pidanaNarkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn

terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Kesatu, dakwaan kedua primer, kedua subsidair, serta dakwaanketiga, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaanPenuntut Umum, maka terdakwa haruslah dipulihkan nama baik serta kedudukanterdakwa ; 222222 2 nnn nn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn199Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negaradan sebagaimana dalam pertimbanagn

dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:7 Bahwa objek permohonan praperadilan ada dua yaitu pada waktusebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 objekpraperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan,sah atau tidaknya surat perintah penghentian penyidikan, namunsetelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21 objekpraperadilan termasuk juga penetapan Tersangka, penggeledahan,dan penyitaan juga termasuk objek praperadilan ;7 Bahwa jika ahli melihat dalam pertimbanagn

Rais Terguggat I memberi sedikit ganti rugi berupauang untuk dipergunakan untuk membeli sebuah tempat tidur, setelah beberapapohon kelapa ditebang, anak dari Almarhum Orbo Buamona Bot yaituAbdurahman Buamona Bot Penggugat V menghentikan dengan pengertianjangan dulu ditebang seluruhnya karena berhubungan pada saat itu buah kelapanyasangat banyak dan menjelang bulan ramadhan dan mungkin bisa dugunakan untukkeperluan selama bulan ramadhan, kemudian dengan pertimbanagn alasan tersebutdan atas rasa kekeluargaan

Oleh karenanya maka pembelaan ini harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, dansecara bersamaan keberatan Penasihat Hukum terdakwa telah terpertimbangkandalam pertimbanagn unsur demi unsur dan majelis telah berpendapat bahwaterdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanatercantum dalam dakwaan subsider, maka nota pembelaan Tim Penasihat HukumTerdakwa haruslah

jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung' pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn