disepakati dan ditetapkan kedua belah pihak antara Saya AmronSilalahi dengan Timbul Jhonson Situmorang (Kuasa PT Kualagunung) adalah sebesar Rp.10.644.000, (sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggaptelah dimasukkan dalam pokok perkara;1Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebuttidaklah benar dan hanya dalildalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini public

perbuatan melawan hukum, untuk selanjutnya tanah sengketa harusdikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum Tergugat I dan II untuk segeramengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya dan menyerahkan secara baikbaikkepada para ahli waris Raja Hotner Sinaga Alm.Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut;e Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanahtersebut tidaklah benar dan hanya dalildalil yang diciptakan untuk menimbulkanopini public

Bahwa selain pengertian afiliasi yang diberikan oleh Bank Indonesiasebagaimana tersebut di atas, PT Bank Umum Senjtia juga sebagaiperusahaan public (PT Tbk) sebelum dibubarkan, maka tunduk padaUndang Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, khususnya definisitentang afiliasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) yang menjelaskan lebihrinci apa saja yang dimaksud dengan afiliasi yaitu hubungan yang:a.

dalamhal seseorang atau suatu Perseroan Terbatas tidak tercantum namanya atautidak disebutkan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum danLaporan Tahunan Bank Umum, maka pihak tersebut tidak dapat disebut ataudikategorikan sebagai afiliasi/pinak berelasi/maupun mempunyai hubunganistimewa dengan suatu Bank;10.Berdasarkan argument di atas, Judex Facti dalam pertimbangannya tidak11pernah melihat atau memeriksa Laporan Keuangan PT Bank Umum ServitiaTbk, padahal seluruh laporan keuangan perusahaan go public

/terbuka itutersedia bagi public dan mudah didapatkan;.Bahwa dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa PemohonPeninjauan Kembali adalah pihak yang terafiliasi dengan PT Bank UmumServitia Tok dengan kalimat:pahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perusahaan afiliasi dariPT Bank Umum Senitia, sehingga asetaset perusahaan afiliasi termasukaset Pemohon Peninjauan Kembali dapat dilakukan penyitaan untukmengembalikan keuangan Negara...

Bahwa dari antara dokumendokumen Novum sampai Ill juga terbukti tidak ada persamaan kepemilikansaham atau persamaan pengendalian di antara Pemohon PeninjauanKembali dan PT Bank Umum Senvitia, sehingga dan oleh karenanya tidaktermasuk dalam kategori Afiliasi, sebagaimana telah Pemohon PeninjauanKembali jabarkan di atas;34.Bahwa perlu dicermati dan diingat, bahwa sebelum dibubarkan PT BankUmum Servitia Tok adalah Perusahaan go public/terouka, yang bergerak dibidang perbankan, oleh karenanya juga tunduk

Guru Besar bidang Hukum Bisnis danPerbankan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,bahwa untuk dapat dikatakan seseorang atau badan hukum mempunyaihubungan afiliasi dengan suatu Bank yang go public (Tbk), harus diuji dahuluberdasarkan definisi afiliasi menurut UUPT, menurut UUPM dan menurutUndang Undang Perbankan;36.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah apabila PemohonPeninjauan Kembali disebut sebagai afiliasi dari PT Bank Umum SenvitiaTbk, maka harus dilihat dahulu apa

Bahwa Pasal 31 (1) UU No 24 / 2009 adalah Public Policy atauketentuan tentang ketertiban umum yang berlaku dan sifatnyamemaksa (hukum public).c. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum yaitu. karena tidak melaksanakanperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia yaituPasal 31(1) UndangUndang No.24/2009.4.

Bahwa salah satu) dari PUBLIC POLICY PEMERINTAHINDONESIA DEMI KETERTIBAN UMUM untuk menghormatikedaulatan NKRI jelas terlihat dari kutipan UU No.24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,Serta LaguKebangsaan yang dikutip butir (a) Sampai (d) dari pertimbanganyasebagai berikut:"Menimbang:a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagukebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu,identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbolkedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana

No. 117/ Pdt/2018/PT.DKIkepastian hukum dalam menginterpretasi perjanjian yangmengikat pihak subject Indonesia yang menggunakan bahasaIndonesia ini adalah tujuan UndangUndang Nomor 24 Tahun2009 dalam mengikuti asas public policy ketertiban umum.

No. 117/ Pdt/2018/PT.DKIdilakukan oleh Tergugat 1 telah merusak citra, nama baik danreputasi Penggugat, BUKAN HANYA di kalangan INVESTORPenggugat di Pasar Modal, tetapi juga di kalanganPROSPEKTIF INVESTOR yang akan investasi bukan hanya diPengugat, tetapi juga di affiliasiafiliasi Penggugat, mengingatPenggugat juga terafiliasi dengan beberapa perusahaan terbuka(go public) lainya YANG JUGA TERDAFTAR di Bursa EffekIndonesia dibawah bendera MNC Group.

Isuisu tidak benaryang beredar dikalangan public yang disebabkan oleh gugatanTergugat di forum arbitrase Singapura yang didasarkan padaPut and Call Option Agreement yang melawan hukum Indonesiatersebut, telah merusak citra Penggugat dan juga perusahaanperusahaan terbuka lainya yang terafiliasi dengan Pengugat diBursa Efek Indonesia, yang menyebabkan goyangnya hargasaham perusahaanperusahaan yang terafiliasi denganPenggugat tersebut;13. PERMOHONAN PROVISI13.1.

Putri binti Romli, lahir tanggal 12 Mei 2015 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang belum mencerminkan rasa keadilan.Bahwa tidak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menjadi sorotan public/masyarakat sehingga sudah seharusnya apabila putusan yang dijatuhkanadalah yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilankarena Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada para terdakwaberupa pidana penjara masingmasing selama 5(lima) bulan dan dendamasingmasing terdakwa sebesar

Hal ini berhubungan dengan bahwa korupsi adalah kejahatan krahputih yang dilakukan oleh pejabat public yang seharusnya mengemban amanahmensejahterakan masyarakat, akan tetapi sebaliknya mencederai kepercayaanmasyarakat dengan memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum.

ApiIndonesia (Persero) yang memiliki kode tertentu sebagaimanaditentukan dalam pasalpasal perjanjian yaitu mengangkut batubara dariTanjung Enim ke Pabrik Pemohon Banding di Baturaja dan mengangkutklinker/Terak/Material lainnya dari Pabrik Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali di Baturaja ke pabrik Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali di Kertapati yang merupakanjasa perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3dan tidak termasuk sebagai Jasa perkeretaapian umum (public

tahun 2006 Pencatatan Kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1dilaksanakan berdacarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang , bahwa pasal angka 1 .U.U RI Nomor : 23 Tahun 2006, yangdimaksud Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertibandalam penertiban dukumen dan data Kependuduakn melalui Pendaftaran Penduduk.Pencatatan Sipil , pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaanhasilnya untuk pelayanan public

melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa yuridis fiskal yang telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruandalam menilai fakta dan penerapkan hukum, sehingga Majelis HakimAgung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo danmengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwasataspembayaran jasa kepada Banpu Public

DIMUKA UMUM.Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah tempatdimana public dapat melihat dan setiap orang dapat berada di tempattersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi danketerangan para terdakwa keributan dan pemukulan yang dilakukan paraterdakwa terjadi di Tempat Karaoke Diva ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah tempatKaraoke adalah adalah tempat dimana publik atau setiap orang dapatmendatanginya dan melihatnya, sehingga tempat ini adalah tempat umum.Menimbang

Indonesia (Persero) yang memiliki kode tertentu sebagaimanaditentukan dalam pasalpasal perjanjian yaitu mengangkut batubara dariTanjung Enim ke Pabrik Pemohon Banding di Baturaja dan mengangkutklinker/Terak/Material lainnya dari Pabrik Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali di Baturaja ke pabrik Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali di Kertapati yang merupakanjasa perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3dan tidak termasuk sebagai Jasa perkeretaapian umum (public

Mangga Dua Nomor Rek : 003 100 9006 atas namaPenggugat;bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2004 dan 2005 diaudit oleh AkuntanPublik Kanakan Puradiredja dan Rekan, Registered Public Accountant;KORONOLOGIS MASALAHBahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN179/ WPJ.21/KP.0307/2005 tanggal 06 Desember 2005 Tergugat melakukan pemeriksaan ataskelebihan pembayaran pajak dalam rangka ekspor untuk PPN masa Januari Maret2005.

Pelindo Ill (Persero) CabangSurabaya dalam mengeluarkan obyek sengketa merupakantindakan hukum di bidang hukum public;Landasan Yuridis dikeluarkannya obyek sengketa adalah UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No. 61Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan MenteriPerhubungan No.

penduduk / penghunirumah yang sangat berdekatan/berhimpitan dengantempat rencana pendirian bangunan Rumah SakitAkademik Universitas Brawijaya Malang a quo makaPara Penggugat sangat keberatan atas rencana14pendirian bangunan tersebut di atas, dimana ParaPenggugat merasa sangat diabaikan dan terinjakhak hak asasinya sebagai Warga Negara Indonesiayang dilindungi oleh Hukum dan Undang Undangsalah satunya adalah hak berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, hilangnya hakmenikmati akses public

golongan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dari BadanPOM;Ling Shi Day Cream = 12 pot, Ling Shi Night Cream = 5 lusin, Nightcream Lien Hua (Bunga Teratai) = 2 lusin, Day Cream LienHua (BungaTeratai) = 1 lusin, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014) disita, karena termasukgolongan kosmetika yang nomor ijin edarnya telah dibatalkan oleh BadanPOM RI karena positif mengandung Merkuri (Hg) berdasarkan hasil ujilaboratorium saksi ketahui berdasarkan public

warning dari Badan POMRI dan positif mengandung Merkuri (Hg) sejak tanggal 11 Juni 2009sesuai lampiran II Public Warning No.

ketidakhadiran Termohon dalampersidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalildalilpermohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, sertakualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon,Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untukmenghindari kebohongankebohongan dan kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai (agreement to divorce) yang tidak dibenarkan peraturanperundangundangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertibanumum (public

Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mksmenghindari kebohongankebohongan dan kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai (agreement to divorce) yang tidak dibenarkan peraturanperundangundangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertibanumum (public order);Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohonmenyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwarumahtangganya dilanda perselisihan dan pertengkaransebagaimanatermuat dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon

bangunan yangHalaman 4 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dpsperuntukannya untuk Spa, dan oleh karena RUDY MARCIOMEETRA sangat pasif dan tidak bisa mengusahakan permodalanlewat lembaga keuangan dalam hal ini Bank, PEMOHONdiperkenalkan kepada JEREMY THOMAS. oleh Maratul Habibah,melalu RUDY MARCIO MEETRA yang tidak lain adalahteman dari Maratul Habibah (Istri JEREMY THOMAS); Bahwa, dalam pertemuan dengan PEMOHON, JEREMYTHOMAS mengaku memiliki Perusahaan dan sebagai konsultankeuangan dan juga sebagai public

hukumberupa perjanjian atau hubungan hutang piutang yangdilakukan antara dua orang misalnya, ketika realisasi dariperjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidakHalaman 12 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dpssesuai rencana semula atau terjadi pengkhianatan di antaramereka, seringkali berubah menjadi kasuskasus pidanasebagai penipuan, penggelapan; Bahwa terlapor (JEREMY THOMAS) dalam pertemuandengan PEMOHON mengaku memiliki Perusahaan dan sebagaikonsultan keuangan dan juga sebagai public

Cara yang dilakukan terlapor(JEREMY THOMAS) dengan mengaku memiliki Perusahaan dansebagai konsultan keuangan dan juga sebagai public figure yangbias mengusahakan permodalan untuk pengembangan Vila Kiranalewat Bank atau perorangan; 20 n no nee nnn10.

Yang tunduk pada Pasal65,66/ICW (Indonesia Comptambilitet Wet) jo putusan MahkamahAgung RI No. 2359 K/Sep/1985 tanggal 30 Juli 1987. tanahsengketa milik umum (public domain) yang tidak dapat disita tanpapersetujuan tertulis Mahkamah Agung.Termohon Kasasi tahu keadaan sebenarnya, untuk itu salahmenerapkan hukum dan harus dikembalikan posisi semula diangkatHal. 6 dari 8 hal. Put.

These expensesmust be audited by public accountant and approved by theDirector General of Taxes";Bahwa Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta&Harsonotelah menerbitkan audit report khusus~ atas preestablishment cost sebesar US$ 22,023,438.00 untukperiode 1 Oktober 1992 sampai dengan 28 April 1997.

Jaya kembali menghimbau agarmassa pengunjuk rasa, namun situasi mulai memanas dan para pengunjukrasa yang berada dibarisan depan melakukan kekerasan terhadap barangberupa menginjaknginjak Kawat Barrier yang dipasang pihak petugasKepolisian sebagai pengamanan Kantor Bawaslu dan tetap melakukanmelakukan pelemparan batu dan berbagai barang ke arah petugasKepolisian yang sedang berjaga, sehingga ada beberapa petugasKepolisian yang mengalami lukaluka dan kerusakan pada sebagaiangedung atau fasilitas public

Jaya kembali menghimbauagar massa pengunjuk rasa, namun situasi mulai memanas dan parapengunjuk rasa yang berada dibarisan depan melakukan kekerasanterhadap barang berupa menginjaknginjak Kawat Barrier yang dipasangpihak petugas Kepolisian sebagai pengamanan Kantor Bawaslu dan tetapmelakukan melakukan pelemparan batu dan berbagai barang ke arahpetugas Kepolisian yang sedang berjaga, sehingga ada beberapa petugasKepolisian yang mengalami lukaluka dan kerusakan pada sebagaiangedung atau fasilitas public

Bahwa unsurunsur pasal 170 Ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :e Unsur Barang Siapa:Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 83/PID/2021/PT JAP13Unsur ini ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar,dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahlisependapat minimal dua orang atau lebih, secara bersamasama.e Unsur Dengan Terangterangan:Unsur ini artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yangtersembunyi tetapi public dapat mengakses tempat tersebut

R.Soesilo menyatakan ditepat umum diartikan sebagai suatutempat dimana public dapat melihat.Menurut P.A.F.Lamintang bahwa Tindak Pidana ini merupakan kekerasanyang dilakukan secara terbuka dan karenannya menyebabkanterganggunya ketertiban umume Unsur dengan tenaga bersama:Menurut J.M. van Bemmelen bahwa kita sudah berurusan dengan tenagabersama apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan, dengandemikian subyek ini Sudah memenuhi sayarat jika dua orang (atau lebih)e Unsur Terhadap Orang/barang