Ditemukan 1019 data
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
239 — 142
faktahukum bahwa yang menjadi obyek sengketa adalan Keputusan BupatiPesisir Selatan Nomor 889/154/Kpts/BPTPS/2021 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidakatas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil KepadaYusmanidar, S.Pd, tanggal 15 Februari 2021;Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (4) menyebutkan :(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc terdin
65 — 5
telahdiruncingkan;e 1 (satu) buah pipet wama putih yang di sambung dengan pipet wama biru;e 3 (tiga) buah pipet wama putih yang ujungnyatelah diruncingkan;e 9 (sembilan) buah pipet wama putih;1 (Satu) buah pipa kaca wama bening; 1 (satu) helaicelana Levis merk HO Hydrogen wama biru; 1 (Satu) buah dompet wama hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Swl 1 (Satu) buah HP lipat merk samsung wana puth; Uang Rp 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdin
Terbanding/Terdakwa I : Bujang Suryadi Pgl Bujang
Terbanding/Terdakwa II : Amril Pgl Am
131 — 64
Dengan adanyaproposal kelompok usaha masyarakat yang diajukan kepada pokja makaselanjuinya pokja memverifikasi seluruh proposal yang masuk untuk menentukankelayakan kelompok usaha masyarakat yang akan menerima kredit mikro denganacuan pada setiap kelompok diutamakan lebih banyak terdin dari Rumah TanggaMiskin (RTM) dari pada keluarga mampu dengan perbandingan 70 : 30, danbesaran anggota kelompok terdiri dari kelompok kecil antara 35 orang anggotadan untuk kelompok besar 20 25 orang.
Pembanding/Penggugat II : Suning H. Sinde
Terbanding/Tergugat I : Sutjiati Hilmy,
Terbanding/Tergugat II : PT. Siaga Bhakti Wirasta,
52 — 26
No.C27348.HT.01.01.Th.88 tanggal 19 Agustus 1988, dan telahdidaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.78/1989/PN.JKT/SEL, tanggal 25 Januari 1989;Bahwa untuk menjalankan operasional kegiatan Rumah Sakitmenurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor920/MenKes/Per/XII/1986 tentang Pelayanan Kesehatan Swastadi Bidang Medik dalam Pasal 18 ayat 1 mengatur bahwa:Rumah sakit khusus diselenggarakan oleh swasta denganpersyaratan sebagai berikut:b. haruSs Mempunyal gedung yang terdin
135 — 49
Surabaya ada pemberitaan bahwaada bendera yang dipatahkan di asrama mahasiswa Papua, kKemudian orang Papuaditeriakin monyet dan yang kami rasakan adalah sakit hati sebagai orang Papuadirendahkan;Bahwa, menurut saksi pada saat kejadian kerusuhan tanggal 29 Agustus 2019, saksidapat informasi dari anak saksi pada pukul 14.00 WIT bahwa ada demo, kemudiansaksi langsung ke Yapis, demonstran tidak ada lalu saksi ke Dok Il dan demonstransudah pada berkumpul di dekat lampu merah Dok Il dan peserta demo terdin
20 — 2
Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan dalam bentuk tanamanMenimbang, bahwa unsur ini terdin dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuktanaman.
184 — 139
Menurut hubungan perkawinan terdin dari : duda atau janda.(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisanhanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat a quomengenai dalil Tergugat tentang 1 (Satu) unit motor Honda DD 2756 YL atasnama milik H.
73 — 16
kedudukan Tergugat diketahui, dangugatan terkait dengan benda tetap, maka berlaku prinsip acior sequitur forumrei sehingga gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempatkedudukan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, Buku Il terbitan MA RI tahun 1994 hal. 116 yangmenyatakan "Jika tempat tinggal Tergugat aiketahul, patokan menentukankompetensi relatf tetap berdasarkan actor sequitur forum rei, meskipun objeksengkeia yang diperkarakan terdin
49 — 56
Kerugian Matenil yang terdin dani : Hilangnya hak kenikmatan atas penggunaan dan penguasaan ObyekTanah Sengketa selama 29 Tahun adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (Dua milyar rupiah). Kerugian atas Harga Tanah sebesar Rp. 2.500.000.000, (Dua milyarlima ratus juta rupiah). Honor atau imbalan jasa kepada Advokat sebesar Rp. 100.000.000,(Seratusjuta rupiah).12.2.
51 — 21
Pengurus Pembentahuan Pabean yangdiwajibkan Undangundang Kepabeanan dilakukan oleh pengangkut, importir ataueksportir dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pembentahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin
74 — 35
Pasal353 ayat 1 huruf a Undangundang No. 27 Tahun 2009 mengaturbahwa:Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdin atas (diantaranyahuruf a.) pimpinan;Halaman 40 dari 74 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRPasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010mengatur bahwa:Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD;Pasal 36 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010mengatur bahwa:Alat kelengkapan DPRD terdiri atas (a) pimpinan;.
112 — 61
BUKTI SURAT ; Berupa foto copy suratsurat yang bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya ternyata sesuai terdin dani :1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 141 tanggal 20 Agustus 1986 atas nama Pemegang HakNyonya Tjan Koey Lan (Dewi Kartika), Brond Knomuliawan Soedikdo, Sherly Comainy, Mercry DesaSukosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya diberi tanda P.1;2.
63 — 28
Put.Nomor:150/PDT/2020/PT MKS.Pasal6 Lelang Eksekusi terdin dan:e.
401 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2 P/HUM/2020(2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdin dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi,seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang;Pasal 26 Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS):(1) Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksikompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang
55 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Tertentu yang bersifat strategisyang atas penyerahannya dibebaskan darn pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010tanggal O5 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak YangMelakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan PenyerahanYang Tidak Terutang Pajak (PMK78), antara lain mengatur:Pasal 2 angka 1:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:71. usaha terpadu (integrated), terdin
98 — 102
StandardOperating Procedure (SOP) kegiatan tersebut terdin dari Silabus Mater, PetunjukPelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).
Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan tersebut terdin dariSilabus Mater, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).Silabus Materi merupakan pedoman dasar yang berkaitan dengan materi yangharus diberikan kepada para siswa yang mencakup tentang Hubungan klam,Manusia dan Alam, Sejarah dan Organisasi Mahasiswa Pecinta AlamUniversitas blam Indonesia, Persiapan Peralanan dan Jumalistk Alam Bebas,Navigasi Darat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), LingkunganHidup, Mountaineering
46 — 17
Dimana air tersebut berada dibawah permukaantanah atau aliran sungai milik publik (umum) sebagaimana dimaksuddalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok TimurNomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Daerah Tingkat Il Lombok Timur yang menyatakan: modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdin atas semua Aktivadan Pasiva dari proyek Sarana Air Bersih Selong yang pada saatpenyerahannya telah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.Bahwa air yang dikelola
1.Srifuddin, S.ip.
2.ASTO
3.La Ode Asri
4.Heti Estiwati
5.Astati
Tergugat:
KEPALA DESA WAELUMU
183 — 107
Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdin dan seorang ketua, seorangsekretaris, dan minimal seorang anggota;b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desayang dilakukan oleh Tim;c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desadilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosongatau diberhentikan;d.
222 — 46
Ayat (2) menyatakan Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: huruf (b) menyatakanpembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BadanPermusyavaran Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepulu)Hari setelah pemberitahun akhir masa jabatan; Ayat (3) menyatakan Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdin atas kegiatan: huruf (b) menyatakan penelitiankelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi,serta penetapandan pengumuman mengeni pengesahan
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
98 — 64
;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Objek Sengketadalam sengketa a quo(Vide Bukti P1) khususnya pada bagian konsideran dimanadasar penerbitannya adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dimana Upaya Administratif dalam Undang Undang tersebut diaturdalam Pasal 129 yang menentukan;(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.Halaman 44Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan