Sepatutnya Tergugatdihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);18.Bahwa Para Penggugat selama bekerja kepada Tergugat tidakdiberitahukan atau tidak diberikan salinan adanya peraturan perusahaan.Sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara palingsingkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dendapaling sedikit Ro10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyakRp400.000.000, (empat ratus juta rupiah);Bahwa dengan dilarangnya Para Penggugat bekerja oleh Tergugat sejaktanggal 10 Juli 2013 sampai gugatan perselisihan hak dalam putusanPHI.SBY perkara Nomor:118/G/2013/ PHI.SBY tanggal 19 Februari 2014,upah yang dikabulkan hingga bulan Februari 2014.

2.190.000,00 13.140.000,000 4.380.000,00 2.628.000 20.148.000,00B.R.2 DwiArivai 3Thn 2.190.000,00 13.140.000,000 4.380.000,00 2.628.000 20.148.000,003 Siti 3Thn 2.190.000,00 13.140.000,000 4.380.000,00 2.628.000 20.148.000,00Julaicha4 Wawan 3Thn 2.190.000,00 13.140.000,000 4.380.000,00 2.628.000 20.148.000,00HeryantoTotal 80.592.000,00 32.Bahwa, oleh karena Tergugat telah menikmati buah tindak pidanakejahatan ataupun tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksudPara Penggugat uraikan di atas, maka sepatutnya

Maka sepatutnya memintapengadilan untuk menyatakan surat anjuran PHK tersebut dinyatakan batal/tidak dapat dijalankan;. Bahwa Penggugat DR telah 2 (dua) kali telah mengeluarkan suratpemberitahuan berupa ajakan untuk bekerja kembali yang ditujukan kepadaTergugat DR sehingga menurut hukum surat pemberitahuan tersebutmerupakan peringatan yang sah dan mengikat;.

Bahwa Judex Facti telah mengeluarkan putusan yang bertentangandengan undangundang maka sudah sepatutnya dibatalkan dan diadilikembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan;3.

Pendidikan;Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak mencantumkanidentitaslengkap sebagaimana dalam ketentuan Instruksi Mahkamah Agungdimaksud, maka sudah sepatutnya gugatan semacam ini ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard);Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLKBahwa selain itu, penulisan nama Tergugat di dalam Surat Gugatan jugatidak benar, Penggugat menuliskan nama Tergugat HERAWATI, sedangkannama Tergugat adalah HERAWATY;GUGATAN KABUR

(OBSCUUR LIBEL)Bahwa titel Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah GugatanPerbuatan Melawan Hukum akan tetapi anehnya di dalam Posita Penggugatmendalilkan masalah penyerobotan, mengklaim dan mengambil hasil di atastanah dalam poinpoin Gugatannya, hal mana yang menjadi materi GugatanPenggugat adalah bukan ranah Hukum Perdata melainkan ranah HukumPidana, sehingga dengan demikian Gugatan semacam ini adalahmerupakan Gugatan yang tidak berdasar dan kabur (obscuur libel), olehkarena itu sudah sepatutnya

Demikianadalah jelas bahwa Penggugat mendalilkan hal yang tidak benar,sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak;c. Bahwa pada tahun 2003 tersebut Siun Sudin sudah mengalami sakitsakitan dan menurut hemat Tergugat saat itu Siun Sudin sudah tidakmungkin untuk menunjukkan batas perkebunannya kepada Penggugat;d.

Hal mana juga terbukti dalam tahap mediasi Penggugattetap tidak mau menerima tawaran perdamaian yang ada, sehingga jelasbahwa Penggugat memutarbalikkan fakta dan sudah sepatutnya dalilPenggugat poin 7 dan poin 8 ditolak;Bahwa tidak benar jika Tergugat dinyatakan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam poinHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK8, justru Penggugatlan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum,terbukti dengan adanya itikad tidak

ditolak seluruhnya ;Bahwa sungguh tidak rasionil dalil Penggugat yang dikemukakan dalampoin 9, poin 10 dan poin 11 tentang kerugian materiil Karena Tergugat tidakmerasa pernah menggarap tanah milik Penggugat dan tidak pernahmengadaadakan perubahan batas seperti yang Penggugat lakukan, hal initerbukti dalam Dokumen Penyelesaian Sengketa di Tingkat Kelurahan danjuga Penggugat dalilkan sendiri dalam gugatannya, sehingga dalil tersebutsudah sepatutnya untuk ditolak;Bahwa atas tanah yang masih dalam

Kartu Peserta TASPEN NO / NIP 440047996 (Asli) tersebut;kepada Penggugat sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) /hariterhitung dari tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan putusanPerkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijs)dan dijalankan oleh Tergugat dengan sempurna;Bahwa oleh karena Perkara ini didasarkan hukum yang benar danjelas, maka sudah sepatutnya dalam Perkara ini dinyatakan dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasiataupun Peninjauan kembali

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat angka (8) dan angka (9) yangmenyatakan Penggugat meminta biaya ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesarRp.1.000.000.000, (satu) milyar rupiah) merupakan dalil yangmengadaada dan tidak bersar hukum dan sudah sepatutnya ditolak;Maka berdasarkan alasanalasan, fakta dan buktibukti hukum yangTergugat sampaikan diatas, mohon dengan segala hormat kepadayang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung untukmemutus

3/Pdt.G/2016/PN Kagharus dilakukan oleh Tergugat selaku lembaga Perbankan, yaitu harusmengedepankan profesionalitas sebagaimana dikehendaki dalam prinsipGood Corporate Governance (GCG) tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangandiatas maka petitum gugatan point kKedua yang menyatakan bahwa perbuatanTergugat yang tidak mengembalikan dokumendokumen KepegawaianPenggugat yang dijadikan jaminan tersebut, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) adalah sudah sepatutnya

materiil,karena akan sulit menentukan secara rinci adanya dan besarannya kerugianmateriil tersebut, kemudian selain daripada itu Penggugat dalam hal ini tidakpula membuktikan setiap rincian dan besaran kerugian materiil tersebutdengan alatalat bukti yang ada;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutanganti rugi materiil sebagaimana didalam posita gugatan point ke8 (delapan)tersebut adalah tidak cukup beralasan dan sepatutnya

dikesampingkan,Halaman 52 dari 43 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kagsehingga dengan demikian petitum gugatan point ketiga sepatutnya untukditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita point ke9 (sembilan)Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa karena berkas surat yang dijadikanjaminan tersebut belum sampai sekarang belum dikembalikan Tergugatkepada Penggugat, maka jelas Perbuatan Tergugat tersebut telah merugikanPenggugat secara immaterial karena kedepannya Penggugat sampaiPensiun pun tidak

Oleh karena itu, sudah sepatutnya danberalasan menurut hukum Majelis Hakim Perkara Aquo menyatakanGugatan Aquo ditolak atau setidak tidaknya gugatan tidak dapatditerima.2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium LitisConsortium).Bahwa gugatan Penggugat (gugatan a quo) terbukti kurang pihak(Plurium Litis Consortium), yaitu dengan alasan hukum sebagaiberikut:2.1.

Nomor 442 K/Sip/1973,Tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa: Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harusnyadinyatakan tidak dapat diterima;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat jelas danberdasarkan menurut hukum bahwa gugatan aquo tidak memenuhisyarat formil gugatan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukumagar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan aquo Penggugat Nebis In Idem dan mengandung cacat formil, yaituerror in persona diskualifikasi kurang

, PENGGUGAT tanpa adanya dasar yang jelasmenurut hukum menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatanwanprestasi, dan PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan satuketentuan/Pasal tertentu dalam perjanjian a quo yang dilanggar olehTERGUGAT, sehingga menurut hukum TERGUGAT tidak melakukanperbuatan wanprestasi terhadap perjanjian a quo;Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sepatutnya agar YangMulia Majelis Hakim menolak dalil gugatan a quo PENGGUGAT.11.

, karenamerupakan dalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum;Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan danmenyebutkan satu ketentuan/Pasal tertentu dalam perjanjian a quoyang dilanggar oleh TERGUGAT, maka terbukti bahwa TERGUGATtidak melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga ganti kerugian yangdidalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat tidak berdasar menuruthukum.Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrBahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sepatutnya

Apabila Penggugat, tidak mampu mengajukan faktaatau petunjuk petunjuk tentang adanya kehendak atau meksudTergugat hendak menggelapkan harta terperkara atau hartanyakepada Pihak Ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonandianggap belum memenuhi alasan yang sah.Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya danberalasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak Gugatan a quo PENGGUGAT,14.

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata" ;Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat KeputusanTergugat Nomor: M.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008,tertanggal 28 Pebruari 2008 =itersebut, PenggugatSANGAT MERASA KEBERATAN karena dengan terbitnya dandiberlakukannya Surat Keputusan Tergugatmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yangsangat besar baik dari segi Moriel maupun Materiel.Karena dalam proses penerbitan Surat KeputusanTergugat a quo terdapat kelemahankelemahan yangtidak sepatutnya

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMIHUKUM ~~ Surat Keputusan Tergugat NomorM.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008, tertanggal 28Pebruari 2008, tentang PEMBERHENTIAN Penggugattersebut :KEBERATAN KEII (KEDUA)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN ATAU TIDAKMENERAPKAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR: SE/03/M.PAN/4/2007, DAN TIDAK MENERAPKANPERATURAN PEMERINTAH NO: 30 TAHUN 1980.Bahwa Surat Keputusan

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Majelis Hakim berkenanuntuk menyatakan BATAL dan atau TIDAK SAH surat Objeksengketa aqua yang diterbitkan oleh Tergugat =;KEBERATAN KEIV (EMPAT)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK CERMAT KARENABERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PENJELASAN PASAL 23 AYAT 4UU NO: 43 TAHUN 19997.

Oleh karenanya dalam menerbitkan SuratKeputusan aquo, sepatutnya Tergugat terlebih dahulumempertimbangkan jasa jasa Penggugat tersebut,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal23 ayat 4, UndangUndang Nomor : 43 Tahun 1999.

Olehkarena Surat Keputusan Tergugat tidak mengindahkanketentuan Penjelasan Pasal 23 ayat 4, Undang UndangNomor : 43 Tahun 1999, maka sudah sepatutnya SuratKeputusan Tergugat tersebut dinyatakan TIDAK SAH danBATAL DEMI HUKUM :Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, secara faktahukum Surat Keputusan Tergugat (Objek sengketa)banyak mengandung kelemahan kelemahan sertabertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan yangberlaku, dan tidak menganut azas azas umumPemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud

, dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensisekarang Terbanding menyatakan diri tidak pernah kawin keluar karenadikawini dengan Keris adalah sebuah akalakalan yang menyesatkan,akan tetapi justru alasan hukum ini diterima sebagai kebenaran oleh JudexFacti Tingkat Pertama, sehingga jelas Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan didalam memutus suatu perkara karena tidak mempertimbangkan buktibukti para pihak yang bersengketa secara berimbang dan obyektif, untuk itu sudah sepatutnya

Judex facti Tingkat Pertama yang mengambil alih begitu saja pendapat sarjana yang belum pernah diterima secara umum di lingkungan masyarakat Bali adalah merupakan pertimbangan hukum yang = menyesatkan, karena telahmengesampingkan GARIS PURUSA YANG SUDAH MEMBUMI DI BALI sejak dahulu sampai dengan sekarang, sehingga putusan yang diambil atas perkara aquo adalah putusan yang telah melanggar norma hukum adat Bali, dengan demikian sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan.Disamping itu juga, Judex Facti

umum oleh para profesional mauoun oleh masyarakat Bali yang masih kental menganut garis PURUSA, untuk itu oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama mengadili perkara dengan menyebutkan pendapat Ketut Artadi, SH.., SU. yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Bali Dengan Aneka Permasalahannya (lihat pertimbangan Hakim pada hal. 53), berarti Judex Facti Tingkat Pertama telah mengadili perkara a quo hanya berdasarkan pendapat penulis, bukan berdasarkan atas hukum; Dengan demikian sudah sepatutnya

Dan oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding adalah perempuan yang berkedudukan sebagai sentana Rajeg, maka Tergugat Konvensi / Pengqugat Rekonvensi sekarang Pembanding dan keturunannyalah yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa termasuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang melekat diatas tanah tersebut / Tanah sengketa, untuk itu sudah sepatutnya dalildalil qguqgatan Rekonvensi Para Penqgugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding dikabulkan

demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex factiTingkatpertama dengan menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh ParaPembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensiadalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar / keliru, justru PenggugatKonvensi / Tergugat Rekovensi sekarang Terbandinglah yang telah melakukanperbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi sekarang Terbanding adalah perempuan yang telah kawinkeluar; untuk itu sudah sepatutnya

Kompetensi AbsolutPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo1.Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut ganti rugimateriil yang diderita oleh Para Penggugat salah satunya berupapembayaran gaji dan pesangon bagi karyawankaryawan yangdipekerjakan oleh Para Penggugat;Bahwa gaji dan pesangon karyawan yang dituntut olen Para Penggugatdalam gugatan a quo sepatutnya diperiksa dan diadili oleh PengadilanHubungan Industrial dengan acara khusus.

Nomor 2965 K/Padt/2015(petitum) dengan tuntutan (petitum) yang lain memiliki kompetensi yangberbeda secara absolute dan hal tersebut bertentangan dengan hukumacara perdata sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormatyang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima atau setidaktidaknya ditolak (Niet Ontvankelijkverklaara);Ill. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)8.

Bahwa karena ketidakjelasan/kaburnya dasar gugatan Penggugat, makasudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan a quodinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);V. Gugatan a quo merupakan bentuk penggabungan beberapa Penggugat kedalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara perdata(kumulasi subjektif)14.Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa masingmasing Penggugat telah menderita kerugian atas perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jumlah kerugian yangberbedabeda (quad non);15.

Bahwa dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat diajukan secaraterpisah karena masingmasing Penggugat memiliki jenis kerugian yangberbedabeda dan masingmasing Penggugat merupakan distributordalam wilayah domisili distribusi yang berbedabeda yaitu Bandung,Sidoarjo, Yogyakarta dan Denpasar;16.Bahwa penggabungan beberapa Penggugat ke dalam satu gugatan tidakdibenarkan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976,yang menyatakan

diajukan tidak pernah menjenguk Penggugat.8 Bahwa, semenjak terjadi keretakan pada bulan Juni 2007 saudarasaudara Penggugatbeserta orang tua Penggugat telah mencari Tergugat ke tempat orang tua Tergugatnamun tidak ketemu.9 Bahwa, karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ada harapanuntuk hidup bersama lagi dengan Tergugat yang disebabkan terjadi keretakan danpertengkaran rumah tangga sehingga telah sesuai dengan Kompilasi Hukum IslamPasal 116 huruf (b).10 Bahwa, karena itu sudah sepatutnya

Penggugat mengurungkan kehendak cerainya akan tetapi tidak berhasil,maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan.Menimbang, bahwa berdasarkan P1 dan pengakuan Penggugat maka harusdinyatakan berada diwilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali sehingga berwenangmengadili perkaranya.Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan berdasarkan bukti P.2maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara inl ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terural diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

majelishakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksananakandalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telahdilaksanakan secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Pemohon Il, telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku, akan tetapi Pemohon dan Pemohon Ill, tidak hadirdipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnyayang sah, maka berdasarkan pasal 148 Rbg, yang menyatakan: Bilayangtelah dipanggil dengan sepatutnya

Sah Nikah Regno.0056/Pdt.P/201 7/PALpk,Halaman 4 dari 6halamanMenimbang bahwa Pemohon dan Pemohon Il, ketika mengajukanpermohonan Istobat Nikah telah mengajukan permohonan berperkara secaraCumaCuma, sesuai surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, oleh karenanya Hakim berpendapat terharappermohonan para Pemohon aquo, sepatutnya dikabulkan dan membebaskanpara Pemohon untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan gugursebagaimana

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.

Put.No.1/Pdt.G/2019/PTA.JprMenimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbanganseperti tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Meraukedalam Konvensi sepatutnya untuk dikuatkan.DALAM REKONVENSI.Menimbang bahwa mengenai Putusan Dalam Rekonvensi,Pembanding mengajukan keberatan, khusus yang berkaitandengan Nafkah anak yang telah ditetapkan sebesar Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah sebulan) dengan kenaikan sebesar 10%setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.Menimbang bahwa alasan keberatan

Bahwa Kenaikan biaya 10% setiap tahun adalah wajarmengikuti berkurang nilai uang (inflasi) dan menjaminkecukupan kebutuhan anak untuk tumbuhkembang secarawajar.Menimbang bahwa oleh karena itu Putusan PengadilanTingkat pertama dalam Rekonpensi sepatutnya dikuatkan.DALAM KONVENSI/REKONVENSIMenimbang bahwa tentang biaya perkara, perkara iniadalah termasuk perkara dibidang perkawinan, karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7/1989 Jo UU Nomor3/2006 Jo UU Nomor 50/2009 tentang Peradilan Agama

dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami olehseseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan namadan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan Mengganti namaadalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undangundang No.23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya

apabilapermohonan pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon,buktibukti surat, keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon di persidangansebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak5bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itupermohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun bukti saksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah dindahkan dengan sepatutnya

, danHalaman 4 dari6 : Putusan nomor: 1789/Pdt.G/2009/PA.TAternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang saling berhubungandan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tentang perubahan namatersebut diatas, menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon beralasanhukum sehingga sepatutnya

dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dikabulkanmaka sepatutnya petitum permohonan Pemohon dikabulkan pula.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, akan ketentuan UndangUndang nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;MENETAPKAN1.

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan permohonan pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, dantermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (f) P.P.

setimpal denganperbuatannya maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal halyang memberatkan dan meringankan pada diri TerdakwaHalhal yang memberatkan Alami Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korbanFraya Ramadina Azzahra mengalami 2 ( dua ) buah lukamemar pada pangkal paha kanan akibat kekerasan tumpul ;Halhal yang meringankan terdakwa mengakui terus terang dan menyesaliperbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumahtahanan negara, maka sudah sepatutnya

maka sudahsepatutnya untuk diperintahkan dikembalikan kepada yang berhakMenimbang, bahwa barang bukti yang diajukan diperolehdari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukansuatu tindak pidana maka barang bukti tersebut diperintahkanuntuk dirampas untuk negara atau dimuguna pemeriksaan perkaralain maka barang bukti tersebut diperintahkan untukdikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan penuntutanperkara lain ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakanbersalah maka sudah sepatutnya

dialami olehseseorang meliputi kelahiran, kKematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan namadan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan perubahan namaanaknya dalam Kutipan Akte kelahiran anaknya adalah sebagai wujud daripelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwa kelahiran tersebutsebagaimana diatur dalam pasal 3 Undangundang No.23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya

apabila permohonan pemohonyang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon,buktibukti surat, keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon di persidangansebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itupermohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadapsedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain,padahal ia sesuai relaas panggilan telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak pulaternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat tetap

oleh Penggugat padapokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat tidak ada keharmonisan lagi, keduanyasudah berpisah rumah yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas; Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, menurut majelis sudah terpenuhialasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan padahal ia telahdipanggil dengan sepatutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk =mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulanyang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya