Ditemukan 61503 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Register : 08-05-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 144/Pid.Sus/20l3/PN Njk
Tanggal 19 Juni 2013 — Nama lengkap : ARIADI bin SUHARNO; Tempat lahir : Nganjuk; Umur / Tanggal lahir : 36Tahun/01 Nopember 1976; Jenis Kelamin : Laki - laki ; Kebangsaan : Indonesia; A 1 a m a t : Jl. Monginsidi, Kelurahan Payaman. Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk ; A g a m a : Islam. Pekerjaan : Kuli
254
  • MENGADILI- Menyatakan Terdakwa ARIADI bin SUHARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan dan mutu";- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIADI bin SUHARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
    Mongonsidi 22 Kelurahan Payaman Kec/Kab.Nganjuk. atas penangkapan tersebut berhasil diamankan dan disita barang bukti dari terdakwa berupaobat dobel L sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan uang sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa telah menjual obat dobel L tersebut tanpa memiliki keahlian khusus di bidangkesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat pil dobel L,karcna pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar
    PENISULISTYOWATI yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwae Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan farmasi yangterdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.e Ahli menerangkan bahwa dalam kefarmasian ada lima golongan obat yaitu :1. Obat Bebas;2. Obat Bebas Terbatas ;3. Obat Keras;4. Obat Psikotropika ;5.
    Obat Narkotika.e Ahli menerangkan Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakanuntuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untukmanusia.e Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi yang tidak memcnuhi standar dan atau persyaratankemanan yaitu sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidak resmi.e Ahli menerangkan bahwa kegunaan
    Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut:Ad. I.
    Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemcnuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang. bahwa dari fakta di pcrsidangan teningkap bcrawal pada hari Jumat tanggal O1Maret 2012 sckira pukul 09.00 wib. terdakwa mcmbcli obat dobel L dari Sdr. TOTOK scbanyak 1(satu) lop/1000 (seribu) butir seharga Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bertempat dirumah tcrdakwa termasuk Jl.
Register : 17-05-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Mrh
Tanggal 23 Juni 2016 — - SUHAIRI Als APUNG Bin MAHRANI (Alm)
3632
  • Menyatakan Terdakwa SUHAIRI Als APUNG Bin MAHRANI Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    dan suratsurat lain yang bersangkutan.Setelah memperhatikan saksisaksi, ahli, dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut UmumNo.Reg.Perkara : PDM89/Q.3.19/Euh.1/05/2016 tanggal 16 Juni 2016 yangpada pokoknya menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa SUHAIRI Als APUNG Bin MAHRANI (Alm) terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya padasuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksadan mengadili perkara mi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saatsaksi Widio Pramono dan saksi Budi Setiawan keduanya adalah anggotaKepolisian Polres Batola mendapatkan informasi
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.Ad.1. Setiap Orang.Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Setiaporang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dankewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkanKetentuanketentuan Hukum Pidana Indonesia.Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwaSUHAIRI Als APUNG Bin MAHRANI (Alm).
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalahunsur yang bersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasidar/atau alat kesehatan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif.
    Obat tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak lagimemiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya dimasyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makamenurut Majelis Hakim unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan
Putus : 11-11-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Nopember 2014 — GOH ENG LUN
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 468 K/PID.SUS/2013yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadilinyadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 Ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat ijin edar, perobuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada awal bulan Mei
    M.Linda Sitanggang, Ph.D.; Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetik sebelum diedarkan harus memiliki ijinedar dari Badan POM hal tersebut dimaksudkan untuk memberikanperlindungan terhadap konsumen dari pemakian kosmetik yang dapatmerugikan konsumen;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 4 Juli 2011 sebagai berikut
    Menyatakan Terdakwa GO ENG LUN secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang R.. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam suratdakwaan;2.
    tidak seluruhnya barang bukti (kosmetik/sediaanfarmasi) dirampas untuk dimusnahkan karena dalam pertimbangannya JudexFacti mempertimbangkan tidak semua kosmetik yang dijual Terdakwa tidakmempunyai ijin, sebagian ada ijin, sehingga antara pertimbangan yang menjadidasar amar putusan dengan amar putusannya bertolak belakang;Bahwa dengan amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yangmemerintahkan seluruh barang bukti (kosmetik/sediaan farmasi) dirampas untukdimusnahkan, hal ini memberikan arti bahwa
    dalam perkara in casu tidak mempunyai ijin edar, karenasebagian besar sediaan farmasi tersebut in casu telah mempunyai ijin edar;Bahwa karenanya alasan keberatan kasasi dari Permohonan Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pulaternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan
Register : 19-07-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SITUBONDO Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sit
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Suryani, S.H.
Terdakwa:
Ahmad Gesi Firdaus Alias Edo Bin Mahsun Nurda
5912
  • Mangadili :

    1.Menyatakan terdakwa Ahmad Gesi Firdaus alias Edo Bin Mahsun Nurda tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sedaian Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan,dan mutu " sebagaimana dalam dakwaan kedua;

    2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (

    Menyatakan terdakwa AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUNNURDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 98 ayat (2) Jo Pasal 196 Undangundang RI No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kedua.Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sit2.
    oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PertamaBahwa terdakwa AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUNNURDA pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Bengkel INDAHMOTOR yang beralamat di Desa Asembagus Kecamatan AsembagusKabupaten Situbondo atau setidaktidaknya pada tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo , dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    ) Jo pasal 197 UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan.atauKeduaBahwa terdakwa AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUNNURDA pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Bengkel INDAHMOTOR yang beralamat di Desa Asembagus Kecamatan AsembagusKabupaten Situbondo atau setidaktidaknya pada tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo ,dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.
    Menyatakan Terdakwa AHMAD GESI FIRDAUS alias EDO Bin MAHSUNNURDA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.
Register : 08-02-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Str
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.KARDONO, S.H
2.Widi Utomo, SH
Terdakwa:
M. IKHWANDI Bin ISMAIL
8933
  • IKHWANDI bin ISMAIL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dakwaan Primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • IKHWANDI Bin ISMAIL tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primairPasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.2. Menyatakan terdakwa M.
    IKHWANDI Bin ISMAIL terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ ataupersyaratan keamanan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaansubsidair Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. IKHWANDI Bin ISMAIL denganPidana Penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.5.
    Menyatakan Barang Bukti : 107 (Seratus tujuh) sediaan Farmasi terdiri dari: 20 Jenis obat tradisional tanpa izin edar; 12 jenis kosmetik tanpa izin edar; 75 jenis obat daftar G;Dirampas untuk dimusnahkan.4.
    Ikhwandi:;Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIBsaksi melakukan kegiatan penindakan terkait peredaran obat danmakanan serta sediaan farmasi di Toko Obat UD Wandi Farma;Bahwa saat itu saksi bertemu dengan terdakwa selaku pemilik Toko ObatUD Wandi Farma;Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN StrBahwa setelah menunjukkan surat tugas saksi melakukan pemeriksaan diarea toko dan ruang penyimpanan barang yang ada dilantai 2 (dua);Bahwa di laci dan etalase toko obat
    IKHWANDI bin ISMAIL tersebut di atas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR sebagaimana dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 27-09-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BARABAI Nomor 217/Pid.Sus/2016/PN Brb
Tanggal 27 Oktober 2016 — MUHAMMAD ANDI ILHAM Als ILHAM Bin NANANG MISERAN
658
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDI ILHAM Als ILHAM Bin NANANG MISERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2.
    Batang AlaiSelatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kKesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perobuatan mana dilakukan terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa yang pada saat itu sedangdudukduduk di atas jok sepeda motor ditangkap oleh
    Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidaksematamata sebagai opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud) sajamelainkan juga sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn (Sengaja akan kepastian)ataupun sebagai opzet bij mogelykheidsbewustzijn (Sengaja akan kemungkinan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika.
    Zenith Pharmaceutical;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian faktafakta hukum tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obatobatan yang diedarkan Terdakwadengan cara dijual dengan masyarakat umum sudah ditarik izin edarnya makaperbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengansengaja telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen yangtidak memiliki ijin edar lagi.
    Dengan demikian maka unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)* telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimanadalam
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDI ILHAM Als ILHAM Bin NANANGMISERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2.
Register : 06-07-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 10-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 138 / Pid. Sus / 2011 / PN. Kgn
Tanggal 1 Agustus 2011 — SAMUN BIN JAMHURI
348
  • - Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan
    Daha Selatan Kab.HSSatau. setidak tidaknya disuatu. tempat di daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa danmengadili dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenanganmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obatobatan jenis dextro sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh)butir sesuai dengan kesimpulan hasil Laporan PengujianLaboratorium Balai Obat dan Makanan Banjarmasin
    butir seharga Rp. 4.000, (empat ribu rupiah)perbutir, dari penjualan obat dextro tersebut terdakwamendapatkan keuntungan sebesar Rp. 28.500, (dua puluhdelapan ribu lima ratus rupiah) per 57 biji, setelah ituterdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor PolsekDaha Selatan untuk diproses lebih lanjut; Bahwa terdakwa tidak ~~ memiliki keahlian dalam halkefarmasian dan tidak memiliki izin untuk menjual ataumengedarkan obat obatan tersebut dari pihak yangberwenang dan terdakwa bukan merupakan ahli farmasi
    Apt binti BACHRUNBahwa saksi sebagai ahli di bidang farmasi;Bahwa saksi saksi pernah kuliah di UGMmengambil jurusanbidang Farmasi kemudian menlanjutkan kuliah denganjurusan Profesi Apoteker di UI;Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasi Farmasi diDinas Kesehatan Kab.
    dan alat kesehatanharus = memenuhi standar mutu) pelayanan farmasi yangditetapkan dengan peraturan pemerintah;Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli obataobatan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepadamasyarakat tidak dibekali dengan keahlian dan juga tidakmemiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat sebagaimana diharuskan16dalam Pasal 98 ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan cara terdakwa menjual obat oatantersebut
    Menyatakan terdakwa SAMUN bin JAMHURI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa denganpidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dandenda sebesar Rp. 1.000.000, ( satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengankurungan selama 1 ( satu ) bulan;3.
Register : 22-05-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 102/Pid.Sus/2012/PN.Ktb
Tanggal 1 Nopember 2012 — EFRO BAHRI Bin H. JUMAERI.
947
  • Vanquin 1 e Bahwa obatobatan tersebut dijual oleh terdakwa dengan tidak memperhatikanpersyaratan keamanan, khasiat, dan kemanfaatan obat tersebut, dimana terdakwamemperoleh obatobat tersebut di atas dengan cara membeli dari apotik dan salesobat dan bukan dari pedagang besar farmasi (penyalur resmi), serta tidakmemperhatikan prosedur penyimpanan obat tersebut yang dapat mengurangikhasiat dan mutu obat, dimana obatobat tersebut adalah untuk dijual olehterdakwa dengan harga : obat merk Megasoum 0,75
    SosialKabupaten Kotabaru ;e Bahwa mengetahui tentang bidangkefarmasian dan peraturannya yangberlaku di Indonesia, karena saksiadalah memiliki gelar Sarjana SainsApoteker ;Bahwa maksud dari pekerjaankefarmasian adalah segala sesuatuyang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, oabt asliIndonesi (obat tradisional), bahanobat asli Indonesia (Bahan obattradisional), alat kesehatan dankosmetika meliputi Produksi,Distribusi, termasuk perizinan sertapengawasannya ;Bahwa yang berhak mengeluarkansediaan farmasi
    Dari bunyi pasaltersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalamPasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah dititik beratkan pada sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan artinya sepanjang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telahmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuyang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun diperoleh dan diedarkan tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, misalnya diedarkan bukan oleh orang yang mempunyai
    keahlianatau kewenangan, disimpan tidak pada suhu maupun tempat yang ditentukan ataupundiperoleh bukan dari pedagang besar farmasi, maka terhadap orang yang mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut meskipun tidakmempunyai keahlian atau kewenangan, disimpan tidak pada suhu maupun tempat yangditentukan ataupun diperoleh bukan dari pedagang besar farmasi, tidak dapat dikenakanPasal 196 UU
    UnsurMelakukan praktikkefarmasiantanpamemilikikeahlian dankewenangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah segalasesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obattradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dankosmetika meliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan serta pengawasannya);Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas terbatas
Putus : 14-11-2012 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 172 / Pid.Sus / 2012 / PN. JMB
Tanggal 14 Nopember 2012 — ABDUL ROZAK PRASETYO
232
  • Menyatakan Terdakwa ABDUL ROZAK PRASETYO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar persyaratan keamanan danmutu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU R.I.No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan JaksaPenuntut Umum2.
    Jombang terdakwa ditangkapkarena telah menjual sediaan farmasi atau alat kesehatanyaitu pil jenis double LL yang tidak memenuhi persyaratankeamanan kasiat atau kemanfataan dan mutue Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam20.00 WIB terdakwa ABDUL ROZAK PRASETYO mendapatpesanan pil LL melalui sms dari sdr AGA, karena terdakwatidak mempunyai pil LL sehingga terdakwa menemui sdr.A'ANG (DPO) dan memesan pil LL, selanjutnya pada hariSelasa tanggal 04 September 2012 sdr.
    Jombang menerangkan bahwa secara aturansah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat darisumber resmi dengan dokumentasi yang dapat11dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapatmemperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resepdokter.e Bahwa terdakwa adalah seseorang yang tidak berlatarbelakang pendidikan kefarmasian atau ilmu kesehatan danbukan pula seorang tenaga kesehatan sehingga terdakwatidak berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL(dobel L) tersebutBahwa
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau) kemanfatan, dan mutu' sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) ;Ad.1.
    Dengan demikian unsur "dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanankhasiat atau kemanfatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal98 ayat (2) dan (3) telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.
Register : 19-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MUJIB SYARIS, SH
Terdakwa:
WAHONO Als. GOGON Bin SAMIJO
396
  • Gogon bin Samijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan DAN pidana denda sejumlah Rp

    Gogon bin Samijo terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart Keamanan danmutu sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Jbg2. Menjatuhkna pidana terhadap terdakwa Wahono Als.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang,
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam18.30 wib di kamar kostnya Putri Ayu di Jl.Ampera, Desa Bareng, KecamatanBareng, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual pildouble L kepada Putri Ayu;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN JbgMenimbang, bahwa dengan merujuk
    Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebuttidak memenuhi standart keamanan oleh karena selain Terdakwa bukan orangyang berhak untuk mengedarkan pil double L tersebut, Terdakwa juga tanpamenggunakan resep Dokter, serta Terdakwa tidak menjelaskan kepada PutriAyu mengenai khasiat, komposisi, aturan minum, dan efek samping pil double Ltersebut, sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur memproduksi
    Gogon bin Samijo telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Register : 24-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ALDI DEMAS AKIRA
Terdakwa:
ROHMAD SAIFUDIN
272
  • Mengadili:

    1. Menyatakan terdakwa Rochmad Saifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam

    Menyatakan terdakwa Rohmad Saifudin bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangansebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 196 Undang UndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Jbg2. Menjatuhkan pidana terhada terdakwa Rohmad Saifudin dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahandengan perintah tetap ditahan;3.
    Jombangatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerahhukum Pengadilan Negeri Jombang atau disuatu tempat lain dimanaPengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili perkaranya, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Berawal
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang,
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekirapukul 14.30 Wib di Area Pom bensin Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung,Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa memberikanpil double L kepada Risa.
    Menyatakan terdakwa Rochmad Saifudin telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Register : 04-07-2011 — Putus : 15-11-2011 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 134/PID/2011/PT KT SMDA
Tanggal 15 Nopember 2011 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
2814
  • Kutim, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta,telah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan persediaan farmasi berupa obat duble L, sebanyak 35 butirtanpa ijin edar dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan, yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa sekira pukul 20.00 wita pada saat terdakwa sedang nonton TVdengan keponakannya sdrJEKO (berkas terpisah datang seorang yangmenanyakan kepada terdakwa apakah
    Menyatakan terdakwa ENAH BINTI JAFRIsecara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupaobat LL" sebagaimanamelanggar pasal 81 ayat 2 huruf cUndangundang RepublikIndonesia nomor23 tahun 1992 tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6bulan, dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dari pidana yang dijatuhkan,dan denda Rp200.000, subsidair 1 bulan kurungan;3.
    Menyatakan terdakwa ENAH BINTI JAFRI,secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obattanpa ijin edar;2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, menyatakanpidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali sebelum lewat massa percobaan selama 1tahun terdakwa melakukan pidana yang dapat dihukum;3. Menghukum terdakwa untu membayar denda sebesar Rp.100.000, subsidair 1 bulankurungan;4.
Register : 04-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Ipe Wiryaningtyas, S.H.
2.Ririn Susilowati, S.H.
Terdakwa:
Wahyu Widodo Alias Wido Bin Nurohman
314
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa WAHYU WIDODOalias WIDO bin NUROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR DAN MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRINYA SENDIRI, sebagaimana dakwaan kesatu primer dan kedua lebih subsider;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00
    Trenggalek ,tidak ada ijin usaha farmasi atas nama WAHYU WIDODO Als.WIDO BinNUROHMAN .
    Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000tentang Registrasi Obat, perbuatan mengedarkan berarti setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan; Bahwa penyimpanan sediaan farmasi haruSs memenuhi standar mutupelayanan farmasi yaitu disimpan dalam kemasan asli, terlindung darisinar matahari langsung dalam suhu ruangan penyimpanan yangdisesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dari unsur kedua ini adalahapakah ada kesengajaan pada Terdakwa untuk memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika.
    Walaupun Terdakwa mengetahuimengedarkan pil dobel L secara illegal, Terdakwa tetap meneruskannya hinggaakhirnya tertangkap karena perbuatannya tersebut.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang dipertimbangkan tersebut,Majelis telah dapat menyimpulkan adanya kesengajaan dari Terdakwamengedarkan sediaan farmasi berupa obat dalam bentuk pil dobel L yangdiragukan izin edarnya karena diedarkan dengan keadaan terlepas darikemasan aslinya, sehingga dapat pula dikatakan sediaan farmasi yang dijualTerdakwa tersebut
    Menyatakan Terdakwa WAHYU WIDODOalias WIDO bin NUROHMANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPAMEMILIKI IZIN EDAR DAN MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BAGIDIRINYA SENDIRI, sebagaimana dakwaan kesatu primer dan kedua lebihsubsider;2.
Register : 25-09-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 397/Pid.Sus/2019/PN Amb
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
S, ARYANI RAMELAN,SH
Terdakwa:
FERDIN ALIAS ELENG
6339
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa FERDIN alias ELENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
    Bahwa Ahli bekerja di di Balai POM Ambon dengan jabatan, sebagaiPengawas Farmasi dan Makanan Muda pada seksi informasi dankomunikasi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;.
    Bahwa selain pendidikan keahlian atau profesi sebagai Apoteker, keahliandalam bidang farmasi atau mengenai sediaan farmasi, Ahli8 dari 13 hai Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Amb Ww=/Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 397/Pid.BZ2019/PN Ambsering mengikuti pertemuan secara nasional yang berkaitan denganpengawasan kosmetika; . Bahwa setiap penjualan kosmetika, harus memiliki izin edar dari BaiaiPengawasan Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia.
    Hal ini merupakan Peraturan Pelaksana dariUndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal. 106ayat (1) disebutkan bahwa, Sedian Farmasi dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Jadi setiap Kosmetika yanghendak diedarkan di masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia harusdidaftarkan ke Badan POM RI.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alatkesehatan;3. Tanpa izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    FARM, APT yang satu sama lainketerangannya saling bersesuaian bahwa Terdakwa pernah melakukanpelanggaran yang sama ketika Terdakwa masih bekerja di kios kosmetik Yadidan sudah diperingati pada tahun 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan telah terpenuhi menuruthukum;Ad.3.
Register : 15-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pkl
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Ida Nurliana, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SOLIHIN Alias SIKUM Bin SUMARDI
268
    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Solihin Alias Sikum Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila
    ;Bahwa sepengetahuan ahli bahwa Terdakwa tidak ada jin atau tidak terdaftarsebagai orang yang diberi ijin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan ataumenjual obat pil dobel L;Bahwa yang diperbolehkan untuk menjual atau mengedarkan obat jenis pildobel L adalah klinik, apotik, rumah sakit, atau puskesmas yang memiliki izindari Dinas Kesehatan dan yang diperbolehkan menjual atau mengedarkansediaan farmasi jenis pil dobel L adalah yang hanya mempunyai keahliandan kewenangan dalam bidang farmasi dan telah
    Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan;3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3);Ad. 1.
    Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatanMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah
    Pil dobel L tersebut adalah merupakan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;Ad. 3.
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut di atas dapat diketahuijika Terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada Sdr.
Register : 22-02-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 64/Pid Sus/2017/PN MTP
Tanggal 18 April 2017 — I.ABDURAHMAN alias DUDUI bin USMAN; II.HENDRA ZULKIFLI SITUMORANG bin RAFLES SITUMORANG
403
  • M E N G A D I L I :1.Menyatakan Terdakwa I ABDURAHMAN alias DUDUI bin USMAN dan Terdakwa II HENDRA ZULKIFLI SITUMORANG bin RAFLES SITUMORANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2.Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah
    HENDRA ZULKIFLI SITUMORANG Bin RAFLESSITUMORANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UndangundangRI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPsesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.
    Adanya Kehendak pada pelaku untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;2.
    Adanya Pengetahuan pada pelaku bahwa sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang ia produksi atau edarkan merupakan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan paraTerdakwa memiliki obat Carnophen tersebut adalah untuk para Terdakwa jualkembali guna mendapatkan keuntungan, dimana untuk setiap stripnyaTerdakwa jual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehinggajika laku terjual para Terdakwa akan mendapatkan
    keuntungan Rp13.000,00(tiga belas ribu rupiah) perstripnya;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Carnophentersebut telah dicabut ijin edarnya oleh Pemerintah sehingga tidak boleh diedarkan lagi;Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa berkehendak untukmengedarkan sediaan farmasi selain itu para Terdakwa juga mengetahuibahwa sediaan farmasi yang ia edarkan tersebut adalah sediaan farmasi yangPutusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN MtpPage 16 of 21tidak memiliki ijin edar sehingga dengan
    Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN alias DUDUI bin USMAN danTerdakwa Il HENDRA ZULKIFLI SITUMORANG bin RAFLESSITUMORANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja bersamasamamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2.
Putus : 13-04-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Bjn
Tanggal 13 April 2016 — NURUL HUDA Bin KASMIRUN
279
  • dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro atau Pejabatyang berwenang untuk hal tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa NURUL HUDA BIN KASMIRUN, pada waktu dantempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan / atau. persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan
    (PBF) yaitu apotik, rumah sakit,distributor / pedagang besar farmasi, gudang farmasi pemerintah lalu kepuskesmas, sedang untuk menggunakan obat keras tersebut harusmenggunakan resep dokter untuk dibeli di Apotik ;Bahwa efek dari yang meminum obat jenis pil KP Planotap dapatmenimbulkan keguguran untuk wanita hamil, sedangkan obat pil dengkuldan obat flu tulang super bisa menimbulkan ketergantungan ;Bahwa untuk obat pil dengkul dan obat flu tulang super tanpa merk tidakada pabrik yang membuatnya tanpa
    (PBF) yaituapotik, rumah sakit, distributor / pedagang besar farmasi, gudang farmasipemerintah lalu ke puskesmas, sedang untuk menggunakan obat kerastersebut harus menggunakan resep dokter untuk dibeli di Apotik ;e Bahwa efek dari yang meminum obat jenis pil KP Planotap dapatmenimbulkan keguguran untuk wanita hamil, sedangkan obat pil dengkuldan obat flu tulang super bisa menimbulkan ketergantungan ;e Bahwa untuk barang bukti berupa obat pil dengkul dan obat flu tulangsuper tanpa merk tidak ada
    Apt untuk barang bukti obat yang ditemukan ditoko milikTerdakwa yaitu obat jenis pil KB Planotap, obat pil dengkul, obat flu tulangsuper kesemuanya termasuk obat dalam daftar G atau obat keras yang untukpendistribusiannya melalui pabrik, pedagang besar farmasi (PBF) yaitu apotik,rumah sakit, distributor / pedagang besar farmasi, gudang farmasi pemerintahlalu ke puskesmas, sedang untuk menggunakan obat keras tersebut harusmenggunakan resep dokter untuk dibeli di Apotik karena kalau obat tersebutakan
    Menyatakan Terdakwa Nurul Huda Bin Kasmirin tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan primair ;2.
Register : 28-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Bgr
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FITRIA NELLY, SH
Terdakwa:
Zainal Bin Anwar
378
    1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000
    Menyatakan terdakwa Zainal Bin Anwar bersalah melakukantindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi aatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu melanggar Pasal 196 undangUndangRI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;2.
    sertaPuskesmas dan Rumah Sakit yang dilayani menggunakan ResepDokter ; Bahwa untuk Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yangmenyediakan obatobatan keras tersebut mendapatkanpendistribusian dari Penyalur Resmi Kefarmasian yang disebutPedagang Besar Farmasi; Bahwa untuk Toko Obat yang tidak mempunyai hak atau izin edardari Badan POM RI dan tidak mempunyai tenaga ahli Farmasi tidakdiperbolehkan untuk memperjualbelikan Obat Keras ;Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN.Bgr Bahwa
    dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.
    adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika ;Bahwa berdasarkan Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan :Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat ;Ayat (8) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpoanan, pengolahan,prpmosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah
    sertaPuskesmas dan Rumah Sakit yang dilayani menggunakan ResepDokter ; Bahwa untuk Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yangmenyediakan obatobatan keras tersebut mendapatkanpendistribusian dari Penyalur Resmi Kefarmasian yang disebutPedagang Besar Farmasi; Bahwa untuk Toko Obat yang tidak mempunyai hak atau izin edardari Badan POM RI dan tidak mempunyai tenaga ahli Farmasi tidakdiperbolehkan untuk memperjualbelikan Obat Keras ; Bahwa Legalitas untuk Apotek harus mempunyai SIA (Surat IzinApotek
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh
Tanggal 21 Februari 2017 — Penuntut Umum: BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH Terdakwa: RUDY MAKATITA Alias RUDY
7231
  • sebanyak 1(satu) kali dan melempar batu ke arah kaca jendela ruang Kepala DinasKesehatan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya,Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batutersebut mengenai kaca jendela ruang farmasi dan mengenai kaca jendelaruang Kepala Dinas Kesehatan hingga pecah.
    Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahi pelaku yang melakukanpembakaran terhadap kain gorden ruangan farmasi Dinas kesehatan KabMaluku Tengah, Kaca Jendela bagian depan ruangan Farmasi dan kacajendela Bagian depan Kantor Dinas Kesehatan Kab Maluku Tengah.
    Saksi menjelaskan bahwa kain gorden yang berada digudang farmasitidak terobakar seluruhnya namun hanya sebagian saja yang terbakar danuntuk kaca jendela bagian depan gudang farmasi mengalami pecah dantidak dapat dipergunakan lagi.7 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan keterangan saksi;4.
    parkir motor kemudian Terdakwa melempar kacajendela gudang farmasi dengan batu yang Terdakwa ambil dari trotoardisekitar tempat tersebut dan setelah kaca pecah Terdakwa membuka jokmotor mengambil koran kemudian membakar dan selanjutnya api yangteroakar dikoran tersebut, Terdakwa sulutkan pada kain pintu (Horden)kaca jendela yang telah pecah tersebut.
Putus : 13-04-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 152/Pid.B/2011/PN.Ta
Tanggal 13 April 2011 — AGUS HANDAYANI bin MUKSIN
2611
  • ., sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14April 2011 ; Setelah mendengar uraian tuntunan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2011Nomor : PDM91/T.gung/Ep/03/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa AGUS HANDAYANTI bin MUKSIN telah bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan
    Perkara : PDM91/T.gung/Ep/2011 yaitu : Bahwa tia terdakwa AGUS HANDAYANI bin MUKSIN pada hari Senin tanggal 3 Januari2010 sekitar jam 13.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011bertempat di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung atau suatutempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal
    106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatanyaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugasKepolisian yaitu saksi RIO PUTRO dan saksi GUNUNG TITIS karena terdakwa telahdengan sengaja mengedarkan pil LL dengan cara menjual pil LL kepada masyarakat,terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr.
    dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi alatkesehatan hanya diedarkan setelah mendapat izin edar ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi saksimaupun keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukandipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur pasal 197 UU RI No.36tahun 2009 tentang Kesehatan
    Undangan lain yang bersangkutan ;Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya =;Terdakwa menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah Mengingat, akan ketentuan pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 dan pasalpasal dalam MEN GADIL I Menyatakan Terdakwa AGUS HANDAYANI bin MUKSIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI