setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan PengadilanNegeri Balige nomor : 216/Pid.B/2014/PN.Blg, tanggal 30 Oktober 2014, Memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2014, Kontramemori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16Desember 2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana teruraidiatas; === = $2 = on nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nn nnn ce rn nee nen cn eee nee ne ene Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPemohon agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta diperkuat oleh bukti P.1 makadinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, permohonanpenetapan perwalian anak merupakan kewenangan absolut peradilan agama,sehingga Pengadilan Agama Kolaka berwenang memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

merasa masihmemiliki tanah obyek sengketa dan oleh karenanyakeberatan ini patut untuk ditolak ;Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembandingdalam point 4 memori bandingnya, dimanaPenggugat/Pembanding menyatakan putusan dalam perkaraini harus dilihat hubungannya dengan perkaraPengadilan Negeri Baubau Nomor : 32/Pdt.G/1985/PN.BB.dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor:27/Pdt.G/1987/PT.Sultra. yang dipertimbangkan tentangpemberian tanah obyek sengketa kepada Abdul Hasan danhal inilah mendasari

., Hal 5 dari 9 Hal.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon danPemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalahPemohon pada tanggal 02 Nopember 1998 telah melangsungkanperkawinan sah dengan seorang perempuan bernama NUR QONIAH BINTISYUKRI dan telah mendapat Buku Kutipan Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuaiKutipan Akta Nikah, Nomor 337/04/XI/98 Tanggal 02 November 1998 dantertulis Nama Pemohon MUNALIQ BIN WANGIT tersebut

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPersidangan Perkara ini Pengadilan Negeri Medan, serta surat yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Medan tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 1456/Pid.B/2017/PN.Mdn,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim TingkatPertama yang mendasari

TENTANG HUKUMNYAn Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.1maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan

3) Dalam Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) menyampaikan: Bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S1738/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwasurat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat(8a) UU KUP, dan bukan merupakan keputusan; Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf dUU KUP yang mendasari

.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 aquo;Terkait dengan uraian di atas dengan ini disampaikan halhalsebagai berikut:" Bahwa berdasarkan surat gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat), diketahui bahwa gugatandiajukan terhadap Surat Kepala KPP Pratama PurwokertoNomor S1738/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitanuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;" Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumyang mendasari

Bahwa pada dasarnya dalam persidangan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) sudahmenyatakan dasar hukum yang mendasari gugatanyang diajukan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UUKUP;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa dasar hukum yang digunakan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah Pasal 23ayat (2) huruf c UU KUP tidak sesuai dengan faktapersidangan, di mana Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasarhukum pengajuan gugatan adalah

pengadaan inilah yang menjadi dasar diterbitkannya Daftar Hitam(Black List) oleh Dinas PU Klaten kepada PT Tirta Dhea Addonnics Pratamadengan demikian gugatan dahulu Penggugat sekarang Tergugat 1 No.51/PDT.G/2014/PN KIn batal demi hukum dan perbuatan melawan hukum karenaproses pidananya belum selesai.Bahwa mendasari laporan pidana dugaan pemalsuan dokumen, Penggugatmenyertakan buktibukti dugaan pemalsuan tanda tangan dan stempel perusahaan.Hal itu terjadi pada saat berlangsung Surat Perjanjian Addendum

(vide, putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No :294.K/Sip/1971, yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum).Bahwa gugatan penggugat obscuur libel, bahkan tersurat gugatan tersebut asalasalan, waton suloyo, dalil gugatan penggugat tidak jelas, penggugat dalamgugatanmnya pada posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum,peristiwa, kejadian, yang mendasari gugatan penggugat serta tidak adanya alasanhukum tentang hak penggugat yang dilanggar

Gugatan penggugat Obscuur Libel; Bahwa posita (fundamentum petendi) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum,peristiwa, kejadian yang mendasari gugatan penggugat serta tidak adanya alasanhukum tentang hak penggugat yang dilanggar sebagai dasar adanya tuntutanhukum terhadap tergugat; Bahwa objek gugatan penggugat sangat tidak jelas; Bahwa dalildalil gugatan penggugat tidak memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, karenaposita gugatan penggugat yang

Bahwa akibat PENGGUGAT tidak dapat menyerahkan uang arisan kepadaTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill, sehingga pada tanggal 23 April 2009TERGUGAT Il melaporkan PENGGUGAT dengan perkara Penggelapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana di Polres SemarangTimur, dengan mendasari pada Laporan Polisi No : 78/IV /2009 / Reskrimtertanggal 23 April 2009 ..

Bahwa dengan terjadinya Pelaporan Pidana Penggelapan di PolresSemarang Timur dengan mendasari Laporan Polisi No78/IV/2009/Reskrim, tertanggal 23 April 2009.

PERADILAN UMUM C.Q PENGADILAN NEGERI SEMARANG TIDAKBERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI.Bahwa Penggugat mendasari gugatan tentang peralihan hak miliksebagaimana SHM No. 340/Karangayu yang terletak di KelurahanKarang Ayu Semarang Barat yang sekarang disebut beralamat di JalanAnjasmoro No. 16 Semarang dari atas nama Penggugat beralih kepadaTergugat berdasarkan Akita Jual Beli No. 6a tertanggal 08 Mei 2009untuk dinyatakan cacat atau batal demi hukum serta meminta TurutTergugat selaku Badan Pertanahan

Kembali (Semula Tergugat), namun disisilain menyatakan bahwa atas Pokok Pajak yang terutang, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan tidak mengajukankeberatan dan bahkan telah melunasi Pokok Pajak PPN yang terutang.Bahwa fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)telah setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dan telah melakukan pembayaran atas pokok pajak yangterutang, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat sengketa berkaitanmateri koreksi yang mendasari

penerbitan SKPKBT.Bahwa berkaitan dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) butir 7 huruf d, yang menyatakan bahwa terdapat kekhilafanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena tidakmenyimpan data, bukubuku, dokumen yang mendasari laporankeuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), hal inirelevan dengan pengaturan Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP yangmenyatakan bahwa : Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan ataumenghapuskan sanksi administrasi berupa bunga

penghapusan sanksi administrasi dalam KEP462/WPJ.12/2011 adalahkarena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidakterdapat unsur kekhilafan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat), sehingga sanksi administrasi Pasal 15 ayat (2) UU KUPtetap dipertahankan.Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa yang menjadi sengketagugatan adalah perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya unsurkekhilafan Wajid Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) berkaitan dengan koreksi yang mendasari

Bahwa dengan tidak terdapat pada Petitumperincian permintaan kepada Majelis Hakim pemeriksaperkara aquo akan kerugian materiil dan immaterill dariPenggugat, sehingga mengisyaratkan adanyaketidaksesuaian yang mendasari Gugatan Penggugat(Fundamentum Petendi/Posita), sehingga GugatanPenggugat menjadi kabur atau tidak jelas;2.1.4.

Bahwa dengan tidak terdapat pada Petitum perincianpermintaan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkaraaquo akan kerugian materiil dan immaterill dariPenggugat, sehingga mengisyaratkan adanyaketidaksesuaian yang mendasari Gugatan Penggugat(Fundamentum Petendi/Posita), sehingga GugatanPenggugat menjadi kabur atau tidak jelas;2.1.4.

diajukandi persidangan.Menimbang, bahwa mengacu' kepada putusanMahkamah Agung RI No.81/KIP/SIP/1971, menegaskanbahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat atas tanah(objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yangdiuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan.Maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut majelishakim berpendapat terhadap eksepsi point ini patutlahuntuk dikabulkan.Tentang Gugatan penggugat Nebis In Idem.Menimbang, bahwa tergugat mendasari

tidak ada hubungan hukum dengan perkarayang sedang diperiksa ini;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat dalam perkara a quo, maka gugatan harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Exceptio Obscuur libelBahwa terhadap apaapa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan baikmengenai Formulasi Gugatan dan Posita Gugatan (fundamentum petendi)tidak menjelaskan dasar hukumnya (rechts ground) dan tidak menjelaskandasar fakta peristiwa yang mendasari

Karena Penggugat tidak bisasecara jelas atau tegas (duideliik) menjelaskan dasar fakta peristiwa yang mendasari gugatan (feteliike grond) in casu objek sengketa/tanah debeli dari siaopa? Kapan waktuterjadi perikatan pelepasah hak atas tanah (jual belli)tersebut? serta sebab alasan apa Terqugat menempati objek sengketa aquo?

Dan karena apa Tergugat II juga ikut digugat dalamperkara ini, apa hubungannya Tergugat Il dengan objek sengketa tersebut.e Bahwa gugatan Penggugat kabur karena apaapa yang didalilkanPenggugat baik mengenai formulasi gugatan dan posita gugatan tidakhalaman 17 dari 30 putusan No. 48/Pdt.G/2014/PN.Sitmenjelaskan dasar hukumnya dan tidak menjelaskan dasar faktaperistiwanya yang mendasari gugatan;e Eksepsi soal kelengkapan pihak (subyek) : bahwa gugatan Penggugatkurang lengkap subyek hukumnya (kekurangan

.= Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anak anaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor..

Oleh karenanya Penasihat Hukum mendasari uraian danfakta hukum tersebut diatas, justru semakin bertambah yakinbahwa Terdakwa tidak seharusnya dihukum dan ataudihadapkan dalam persidangan, hal ini sejalan dengan adanyaPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 No.42.K/K1/1965memuathal: Suatu tindakan padaumunnya dapathilang sifatnya sebagaimelawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalamperundangundangan, melainkan jugaberdasarkan asasasas keadilan /asas hukumyang tidak tertulisdan

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memben ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa Fakta Hukum dalam persidangan Terdakwa beritikatuntuk

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi atau28menjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa

petitum yang menyangkut dengan hadhanahtersebut sudah benar atau tidak;Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 8 ayat (8) Rvmenegaskan upayaupaya dan pokok gugatan disertai dengan kesimpulanyang jelas dan tertentu;Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap,SH dalam BukunyaBeberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama halaman 22menegegaskan Hal lain yang mengakibatkan gugat cacat formil, karenagugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas; Posita tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari

hadhanah dalam surat gugatanPenggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan kelemahankelemahan,sehingga posita tentang hadhanah dalam surat gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil suatu gugatan, dan demikian juga dengan petitumyang menyangkut dengan hadhanah sebagaimana pertimbangan berikut ini:40Menimbang, bahwa setelah membaca posita dalam gugatanPenggugat secara cermat yang berhubungan dengan hadhanah, ternyataPenggugat tidak menyebutkan dan atau menguraikan secara jelas faktakejadian yang mendasari

Dipihak lain, Penggugat dalampositanya juga tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari tuntutandalam gugatannya;Menimbang, bahwa selain hal di atas, terungkap dipersidangan bahwaternyata kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut bersamadengan Tergugat dan dihubungkan dengan bunyi petitum Penggugat padaangka 3.

ANGGY MALINO Alias ANGGY Bin MILO;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dalampersidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Para Terdakwa sesuaidengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa I. DODY KISWANTO Alias BOY Anak dariDEDY LEOBERT SALOMO dan Terdakwa II.

NarkotikaGolongan I, sehingga hal tersebut tidak dapat di pakai sebagai keterangan saksidalam hal pembuktian Para Terdakwa telah melakukan menjadi perantara dalampenyerahan sabu, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke27 KUHAP, bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalamperkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwapidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri denganmenyebut alasan dari pengetahuannya ini;Menimbang, bahwa mendasari

artinya apabila salahsatu Komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendakidalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslahditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi Obscure Libel atau tidak jelas dankabur/samarsamar, karena Penggugat Rekonvensi dalam menyusungugatan tidak terang isinya, dengan kata lain formulasinya tidak jelas.Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatanharus jelas dan tegas (duidelijk) ;Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam menyusun posita(fundamentum petendi tidak menerangkan dasar fakta (fatelijke grond),tidak menerangkan kejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan, tidakmenerangkan

pokoknya Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan PenggugatRekonpensi semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalihdalih TergugatRekonpensi kecuali yang secara tegastegas diakuikebenarannya ;Bahwa tidak benar jika Tergugat Rekonpensi mendalilkan gugatan PenggugatRekonpensi kabur (obscuur libel), karena menurut Penggugat Rekonpensi gugatantersebut sudah tepat dan benar, jelas serta tidak kabur, yaitu : Bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonpensi sudah mencantumkan posita(dalil/alasan) yang mendasari

Yang benar adalahmestinya menurut kaidah hukum, dalam hal ini adalah hukum acaraperdata.Bahwa sangat tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi dalam menyusun posita(fundamentum petendi) yang langsung menyebutkan sejumlah uang sebagaituntutan hak haknya mengenai nafkah Iddah, Iddah, nafkah lampau, nafkah anakdengan tidak menerangkan dasar fakta (fatelijke grond), tidak menerangkankejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan, tidak menerangkan pula dasarhukumnya (rechtsgrond), dengan kata lain Penggugat

Adapun gugatanyang diajukan oleh Penggugat adalah kabur berdasarkan halhal sebagaiberikut:Tidak jelas dasar hukum gugatan;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugatmemperoleh hak atas tanah obyek sengketa dari ayahnya (almarhum BambangSetiawan Soeryoto).

Adapun gugatanyang diajukan oleh Penggugat adalah kabur berdasarkan halhal sebagaiberikut:Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

No. 215 PK/Pdt/2011Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Adapun gugatanyang diajukan oleh Penggugat adalah kabur berdasarkan halhal sebagaiberikut:Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

No. 215 PK/Pdt/2011yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur berdasarkan halhal sebagaiberikut:Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah menjajukan Jawabannyatertanggal 15 Desember 2015, sebagai berikut : 1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dalil Pemohon kecuali terdapat hal hal yang dinyatakankebenarannya oleh Termohon dalam perkara a quo; 2 Bahwa Termohon melakukan penyidikan mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/505/B/ VILI/JATIM/RESTABESSBY/SEK GBG tanggal 15 Agustus 2015, Pelapor ANG DENNISHARSONO

Mendasari pasal 1angka 5 KUHAP tentang Penyidikan yang pada essensinya adalah tindakan penyidik dalam halmengumpulkan buktibukti tentang adanya tindak pidana guna menemukan Tersangkanya, haltersebut telah Termohon lakukan yang diawali dengan Penyelidikan terlebih dahulu dan setelahditemukan bukti bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah tindak pidana, sedangkan dalam halmenentukan status hukum Tersangka yang minimal terdapatnya 2 alat bukti dalam halperbuatan yang dilakukan Pemohon telah Termohon dapatkan

terjadinya jual beli BPKB dimaksud berada diKediri yang ternyata digadaikan sehingga sampai dijualnya kembali unit mobil oleh Pemohon,Pelapor tidak pernah memegang BPKB tersebut, yang ketiga adanya 2 buah kwitansi penjualanyang dibuat oleh saksi NOVI dan ditanda tangani oleh Pemohon, dan yang keempat keteranganAhli yang memberikan pendapat perbuatan Pemohon memenuhi pasal yang dipersangkakan,dari alat bukti tersebut terdapat persesuaiaan tentang pasal yang disangkakan kepada Pemohon,oleh sebab itu mendasari

Adapun alasan Termohon tentunya mendasari uraian pasal 21KUHAP memperhatikan tingkat kesulitan dalam menghadirkan Pemohon dalam melakukanpenyidikan terhadap perkara a quo, maka langkah hukum berupa penahanan semata mata demikelancaran dan kepentingan penyidikan.

tahanpun Pemohon juga diperiksakankembali ke Rumah Sakit Dahlan Polrestabes Surabaya dan selanjutnya Pemohon ditahan tanggal02 Desember 2015, dan Termohon dalam setiap penyidikan selalu menerapkan prinsip kehatihatian dan taat asas dalam hal menentukan seseorang menjadi Tersangka;11 Bahwa keterangan dan tanggapan Termohon atas dalil posita Pemohon telah Termohon jelaskansecara jelas serta gamblang berikut bukti formil tentang kebenaran dalam tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon dengan tetap mendasari