PEMERINTAH ACEH TENGGARA cq BUPATI ACEH TENGGARALawanDARWIN ISRAEL, DKKDanDINAS PENDIDIKAN ACEH TENGGARA cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA, DK

Penggugat:
Dinas Pendidikan Kabupaten bangkalan
Tergugat:
Mohammad Iqbal

Pembanding/Tergugat : muhammad Iqbal
Terbanding/Penggugat : Dinas pendidikan Kab Bangkalan

Penggugat:
Dinas pendidikan Kab Bangkalan
Tergugat:
muhammad Iqbal

IRSJAD SJAM, SH VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA;

;Kesemuanya Advokat, Penasehat Hukum dan KonsultanHukum pada Kantor Advokat dan Pengacara Wibowo &Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir WonokromoNomor 354 356, Surabaya;Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Bahwa oleh karena Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota SurabayaPerihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica Tidak DiijinkanMenerima Siswa Baru Perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMAHalaman 2 dari 21 halaman.

Bahwa objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugatdalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KotaSurabaya, Nomor 422/8890/436.6.4/2014 tentang Perpanjangan IzinPenyelenggaraan Sekolah Swasta;2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libells);Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, hal tersebutdikarenakan:a.

Menyatakan batal Surat Nomor 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal29 Januari 2014 perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practicatidak diijinkan menerima siswa baru;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan olen Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 perihal "MulaiTahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica Tidak Diijinkan Menerima SiswaBaru;4.

PEMERINTAH RI CQ MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI GORONTALO CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO, DKK

PUTUSANNomor 18/PDT/2019/PT GTODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara antara :1.PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN RI Cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DANOLAHRAGA PROVINSI GORONTALO Cq KEPALA DINAS PENDIDIKANKABUPATEN POHUWATO, berkedudukan di Jalan Ki Hajar DewantoroKompleks Blok

PENGGUGAT : JULKARNAIN, S.Pd.SD VS TERGUGAT : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

BerkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Dinas Pendidikan Deli Serdang, Berkantordi Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam, KelurahanLubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, KabupatenDeli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/8023.

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten DeliSerdang Nomor : 800/8429.SKB/2015 tertanggal 30 Oktober 2015,Tentang Kegiatan Pelatinan Penilaian Angka Kredit (PAK) SD diHotel Soechi Medan tanggal 27 s.d 30 Oktober 2015 ;3.

Pendidikan UnitPelaksana Teknis Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdangberdasarkan Surat Nomor : 800/137/TU/UPT/VIIV2017 (tanpa tanggal)(Panggilan 1), untuk datang dan menghadap Tim Pembina Aparatur,Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 135/G/2017/PTUNMDN10.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pantai Labuyaitu :1.

UPT Dinas Pendidikan Tanjung MorawaKabupaten Deli Serdang.Bahwa Penggugat dimintai keterangannya berdasarkan Laporan dariKa. UPT Dinas Pendidikan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdangberkenaan dengan hubungan Penggugat dengan sdri.

Pendidikan Kecamatan Pantailabu tentang isupersoalan nikah siri atas nama saudara Julkarnain, S.Pd,SD.tanggal 15 Agustus 2017 ;Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 135/G/2017/PTUNMDN14.15.16.17.18.19.20.Bukti T 14Bukti T 15Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Fotocopy Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan KecamatanPantailabu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten DeliSerdang, Nomor : 800/179/TU/UPT/VIIV2017, tanggal 16Agustus 2017, perihal laporan ;Fotocopy Surat Pernyataan Pengawas SD Negeri

Elya Berkat;Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Cilemabang RayaTiNo. 8LKawasan Industri Jababeka Tahap I,Cikarang Baru, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Desember 2010,selanjutnya disebut sebagai ................ven saness PENGGUGAT ;LAWAN:KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, berkedudukan di Jalan Jend. GatotSubroto Kav. 4041, Jakarta Selatan, dalamhal ini member i kuasa kepada1 H UNGKADI, SE., MSi2.

LUKMAN DATUNSOLANGKeduanya Warga Negara Indonesia, PegawaiNegeri Sipil, Jabatan Kepala SeksiPerlengkapan dan Ketua Panitia Lelang,pada Dinas Pendidikan Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta, berkedudukan diJalan Jend.

OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara iniadalahSurat Nomor 136/076.74/SPD/2010 tanggal 15 Nopember2010, tentang Penetapan Pemenang Pelelangan UmumPekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Harian (PHD)Guru) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Tahun Anggaran 2010 yang telah menetapkan PT.Mido Indonesia sebagai Pemenang lelang yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Khusus IbukotaJakarta. sess sane see sees see cee eee oeIl.

Pendidikan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun Anggaran 2010 yang telahmenetapkan PT.

Bahwa didasari dasar hukum diatas maka berdasar atasHukum Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan BahanPakaian Dinas Harian (PDH) Guru Dinas PendidikanDaerah Khusus lIbukota Jakarta Tahun Anggaran 2010sebagaimana surat nomor: 136/076.74/SPD/2010tanggal 15 November 2010 tentang Penetapan PemenangPelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Bahan PakaianDinas Harian (PDH) Guru Dinas Pendidikan ProvinsiDaerah Khusus lIbukota Jakarta Tahun Anggaran 2010yang telah menetapkan PT.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA. vs IRSJAD SJAM, S.H

Menyatakan batal Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan olehKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29Januari 2014 Perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidakdiijinkan menerima siswa baru ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal Mulai TahunAjaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru ;4.

Pendidikan Kota Surabaya,Nomor : 422/8890/436.6.4/2014, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan SekolahSwasta.

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47Tahun 2013 mengatur tata cara pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan olehKepala Dinas Pendidikan yaitu harus didahului dengan pemberian suratperingatan kepada penyelenggara satuan pendidikan ;Hal. 25 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY3.

Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 422/18631/436.6.4/2011 tanggal10 Oktober2011 ;4.

PT MELATI BUMI KALTIM VS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DKK

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Samarinda, Jalan Basuki Rahmat Nomor 5,Kota Samarinda, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.Musyahrim, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Timur;2. ARMIN, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri10 Samarinda, bertempat tinggal di Jalan Cipto MangunKusumo, Perum Pinang Bahari, Blok AA Nomor 01, KelurahanSungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, KotaSamarinda;3. DR. H. M. RIDWAN TASSA, M.

Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengakhiri secara sepihakPerjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan TimurDengan PT Melati Bumi Kaltim Nomor: 1490/420/V/2014 tanggal 30 April2014 tentang Penyediaan Konsumsi, AKomodasi Dan Sarana Prasarana DiKampus Melati Untuk SMA Negeri 10 Samarinda, adalah perbuatanmelawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad);4.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat 1):b. Armin, S.Pd, M.Pd., (Tergugat II); danC. H.M. Ridwan Tassa, M.Si. (Tergugat III).Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah, apakahmenempatkan saudara Armin, S.Pd, M.Pd., dan saudara H.M. Ridwan Tassa,M.Si., sebagai tergugat dalam perkara ini sudat tepat dan benar?

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat 1):b. Armin, S.Pd, M.Pd., (Tergugat II); danG. H.M. Ridwan Tassa, M.Si. (Tergugat III);Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakahmenempatkan saudara Armin, S.Pd, M.Pd dan saudara H.M. Ridwan Tassa,M.Si sebagai Tergugat dalam perkara ini sudat tepat dan benar?

Ridwan Tassa.M.Si selaku Ketua Komite SMA 10 NegeriSamarinda, dalam gugatan diikutkan sebagai Tergugatlll, dimana tertuangdalam Perjanjian kerjasama Nomor 1940/420/V/2014 tanggal 30 April 2014,atara Penggugat dengan Tergugat (Dinas Pendidikan Kalimantan Timur),Tergugatlll (DR. H.M.

Menyatakan batal Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal "Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru ; ----------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal "Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ; -------------------------------------------

., vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,

TRISALADI SUPRIYANTO Cs lawan KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR Cs

Bahwa suratsurat pemberitahuan dan permohonan ljin Operasional SekolahIslam yang diajukan oleh Yayasan Aliya Bogor / Penggugat Il kepadaKepala Dinas Pendidikan Kota Bogor / Tergugat tersebut berdasarkan atasfaktafakta hukum sebagai berikut :a. Bahwa Izin Operasional Nomor 421.1/12Disdik Tahun 2004 tanggal 13Pebruan 2004 Nomor 421.2/16Disdik Tahun 2004 tanggal 18 Pebruari2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor adalahdiberikan Kepada ex Yayasan Aliya;b.

Bahwa akan tetapi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor /Tergugat tidak pernah menanggapi dan tidak peduli akan apa yangmenjadi permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah IslamTerpadu Aliya;21.

tersebut;Bahwa perbuatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor / Tergugat tersebutjelasjelas bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan oleh karenanya perbuatan tersebut sebagai Perbuatan MelawanHukum.26.Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor / Tergugat selaku wakilpemerintahan dan sebagai pihak yang mempunyai wewenang dibidangpendidikan sepatutnya menjunjung tinggi peraturan perundangundangandan mentaati hukum yang berlaku ya'ni undang undang Nomor : 16 Tahun2001 Tentang Yayasan

Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor / Tergugat 1 yangditandatangani oleh Dra Hj.FETTY QONDARSYAH, M.SI. telah turut sertaMengetahui dan menandatangani Surat Keterangan tersebut.Bahwa Perbuatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor / Tergugat yangturut Mengetahui dan menandatangani surat tersebut adalah telahMelampaui batas kewenangan dan bertentangan dengan kepatutan,ketelitian, dan kehatihatian Kepala Dinasi Pendidikan Kota Bogor /Tergugat selaku lembaga Pemerintahan yang sepatutnya menjunjungtinggi

Dinas Pendidikan Kota Bogor / Tergugat yangTurut Menandatangani dan memberikan stempel Kantor Dinas PendidikanKota Bogor dalam kolom Mengetahui dalam SURAT KETERANGAN Nomor: 032 / YA/ VI / 2012 tertanggal 2 Juni 2012 yang dibuat oleh Drs.

MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

.; Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di KomplekBatan Indah Blok C. 21, Serpong, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten, Pekerjaan Guru DPK di SMP PGRI 35Serpong, selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN, Tempatkedudukan di Jalan Buana Kencana Loka Sektor XII, BumiSerpong Damai, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/312/PTK/2013 tanggal 13 Februari 2013 memberi Kuasakepada: 1.

,Jabatan: Kasi Bangrir Dinas Pendidikan Kota TangerangSelatan, 4.

DASAR HARIADJI, S.Pd, vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,

.:::0002 PENGGUGAT ;Melawan :KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 356Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/251 0/436.6.4/2014 tertanggal18 Maret 2014 dan berdasarkanPeraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011, memberi kuasa denganhak substitusi kepada :1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.,MH ( Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ) ;2. Dra.

OBYEK GUGATAN :2 702022 nnn nnn nnn nn ences cence ncn ncn cece ennaSURAT NOMOR : 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 yangditerbitkan oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA Perihal Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan KotaSurabaya Kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakanbelum menerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYA SAKTI danMenyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti ;Mengingat gugatan ini diajukan oleh

Bahwa berdasarkan definisi angka 1 (satu) diatas maka SURAT NOMOR :421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 yang diterbitkan olehKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA PerihalJawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya KepadaPenggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakan belummenerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYA SAKTI danMenyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti.

Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya NOMOR421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 perihal Jawaban Somasidari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kepada Penggugat melalui KuasaHukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan jinOperasional dari SMA JAYA SAKTI dan Menyatakan Permohonan Saudarabelum dapat kami tindak lanjuti , jelas sudah bersifat Kongkrit, Individual danFinal dengan berdasar sebagai berikut : e Konkrit : Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

Dengan demikian Surat Keputusan tersebut telahbersifat final serta menimbulkan akibat hukum bagiPENQGUGAL;=2Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Surat Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Surabaya NOMOR : 421 / 1586 / 436.6.4/2014 tertanggal25 Februari 2014 perihal Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan KotaSurabaya Kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinyamenyatakan belum menerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYASAKTI dan Menyatakan Permohonan

TARKUS RUSMIN GULTOM, DKK;KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pendidikan;LI) 2 namangq. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas danfungsi Dinas Pendidikan ; 922 oob.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 252 Tahun 2014 tentangOrganisasi dan 'Tata Kerja Dinas Pendidikan : Pasal 3 berbunyi, Dinas Pendidikan mempunyai tugasmelaksanakan urusun pendidikan ; Pasal5 berbunyi, Kepala Dinas Pendidiian mempinyai tugas : a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas danHalaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 123/G/2016/PTUNJKTfungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalamae fe eeeb. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat,Bidang, Suku Dinas, Unit

2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :Peringatan Ill (tiga) ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : 202Surat pengosongan lahan dalam waktu 7 X 24 jam Nomor : 2775/076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :Peringatan (Satu) ; ~ nnn nnn nnn nen nnn nnnSurat pengosongan lahan dalam waktu 3 X 24 jam Nomor : 2836/076.2 tanggal 8 April 2016, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Hal :Peringatan Il (dua) ; nnn nnn nen ncn ccc ccc cnn nce ccnaSurat pengosongan lahan dalam waktu 1 X 24 jam Nomor : 3314/076.2 tanggal 21 April 2016, dari Dinas Pendidikan

Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2775/076.2Tanggal 8 April 2016 Perihal : Peringatan (Satu) ; 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2836/076.2Tanggal 8 April 2016 Perihal : Peringatan Il (dua) ; 3.

., M.MPd vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATENBerkedudukan dimelawan:Jalan H. Abdul Hamid Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Tangerang, Tigaraksa Kode Pos 15720 ;dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :1Semuanya Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Setda KabupatenTangerang,Tangerang Lantai 4 Jalan H.

Surat Keputusan Pensiun Kepala Badan KepegawaianNegara Regional III Bandung Nomor 00070/e.p/IV/2005 tanggal 5 Juli 2005.Penggugat merasakan adanya perlakuan yang tidak adil ;Pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat mengajukan permohonan surat lolos butuhuntuk mutasi ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang, mengingat sejak tanggal 1Juli 2004 Penggugat mengelola SMP Terbuka Periuk (sekolah yang berstatusnegeri ) berinduk di SMP Negeri 12 Kota Tangerang, lingkungan kerja DinasPendidikan Kota Tangerang, Penggugat

Pendidikan telahmemberitahukan kepada Penggugat perihal pensiun Penggugat sebagaimanasuratnya No. 800/ 2552Dispendik/ 2010 tertanggal 9 Desember 2010.

Yangsebelumnya juga telah di awali dengan pemberitahuan langsung kepadaPenggugat yang telah menghadap Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala SeksiFormasi, dan Kepala Seksi Pengembangan ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyatakan :Halaman 9 dari 16 halaman.

pendidikan terhadap Surat tertanggal 02 Nopember 2010diterima 4 Nopember 2010 kurang lebih telah hampir 4 tahun, maka ObjekGugatan Penggugat atas sikap diam Tergugat I dan Tergugat II telah lewatwaktu (daluwarsa) ;4 Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur/ tidak jelas) ;Bahwa gugatan Penggugat mengandung obscuur Libel gugatan kabur/ tidak jelas)dikarenakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita dan Petitumnya tidak jelas dan petitumyang dimohonkan bersifat kabur/tidak jelas

Penggugat : LENNY MAULIA SARI,SETergugat :Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

ROBAR BERSAMA melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

PENGGUGAT ;acne ence eee eeeeeememenes RAL 2 qe ena ennaPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYATempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No. 354356DUPADAYE 5 ~~mn nnn nnn nmr nn nnn non nnn onnn nme nnnnenDalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., MH., Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; 2. ACHMAD ZAMRONI, ST., Kasi Sarana dan PrasaranaPendidikan Dasar ; 0 ne nen nono nnn3.

Pembanding/Tergugat : Mohammad Iqbal
Terbanding/Penggugat : Dinas Pendidikan Kabupaten bangkalan

ROBAR BERSAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA;

(Advokat Magang),Kemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan AdvokatMagang pada SHOLEH & PARTNERS, berkantor di Jalan GentengMuhammadiyah No. 2b Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Januari 2015 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;melawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTASURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No. 354356Surabaya, selanjutnya memberi kuasa kepada:1. M.T.

Lely Zulaika, SH., Staf Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan KotaSurabaya ;5. Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;6. Djoenedie Dodiek, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 302 K/TUN/20157. Muhammad, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;8.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCURLIBEL).Dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan kepada PEJABATPEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA. Namundemikian, Penggugat dalam gugatan a quo tidak menjelaskan siapakahPejabat Pembuat Komitmen dalam Paket Pekerjaan apa yang dimaksuddalam perkara a quo. Bahwa Kejelasan tentang identitas Tergugatmerupakan hal yang mutlak dan esensial terkait dengan akibat hukum dariputusan yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PejabatPembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor027/17555.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 HalPemutusan Kontrak yang ditujukan kepada CV. Robar Bersama ;4. Mewajibkan terhadap Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugatsebagaimana tertuang dalam dokumen kontak tertanggal 31 Oktober 2013 ;5.

Pendidikan Kota Surabaya Nomor027/17555.DIKNAS/436.6.4./2013 tanggal 30 Desember 2013 yangditujukan kepada CV.