Bahwa sejak awal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Termohon Kasasidan Pemohon Kasasi, Ela memang tidak dikonstruksikan sebagai suatuperjanjiian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual(Merek).

Apabila Ela sejak awal dikonstruksikan sebagai perjanjian waralabaataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek), maka tidakmungkin Para Termohon Kasasi mau memberikan Pernyataan dan Jaminan(representations and werranties) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 23.2(d) dari Ela yang berbunyi sebagai berikut:23 Representations And Warranties;23.2 The Licensee and the Guarantor each represents and warrants to theLicensor (in each capacity in which this Agreement is entered into) that:...d

Hal itu dapat terlinat dalamgugatan Para Termohon Kasasi yang menguraikan secara rinci syaratsyaratdan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian waralabaataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek) menurut hukumIndonesia. Andaikata Para Termohon Kasasi memang. sejak awalmengkonstruksikan bahwa Ela adalah perjanjian waralaba ataupun pemberianHal. 47 dari 56 hal. Put.

No. 278 K/Pdt/201312.13.ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek), maka sudah pasti Para TermohonKasasi tidak akan memberikan Pernyataan dan Jaminan yang menyebutkanbahwa dengan menandatangani Ela, Para Termohon Kasasi dan PemohonKasasi tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan danJaminan dari Para Termohon Kasasi tersebut memang diperlukan olehPemohon Kasasi.

atas kekayaan intelektual(Merek) berdasarkan hukum Indonesia.

Dalam hal iniMajelis Komisioner sama sekali tidak mempertimbangkankerugian yang mungkin timbul akibat tidak dihormatinyaperlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, sehinggaterjadi ketidakadilan dalam penyelesaian masalah ini oleh MajelisKomisioner.

Untuk tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari terhadappihakpihak yang membuat perjanjian karena didalam perjanjian tersebutmengandung hak atas kekayaan intelektual yang harus dilindungi dan dihormati;Adanya kekhawatiran Penyalahgunaan Dokumen Kontrak, karena jatuh kepadapihak yang tidak bertanggung jawab; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang menjadi pokokpermasalahan dalam sengketa informasi ini sehingga diajukan keberatan ke PengadilanTata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai

huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2008, berbunyi: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publiksetiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 17 huruf b UndangUndang Nomor 14Tahun 2008, berbunyi: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap PemohonInformasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yangapabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggukepentingan perlindungan hak

atas kekayaan intelektual dan perlindungan daripersaingan usaha tidak sehat; Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 391/KPTS/M/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi diLingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, pada halaman 7 mengenai D.

Untuk tidak meimbulkan kerugian dikemudian hariterhadap pihakpihak yang membuat perjanjian karena didalam perjanjian tersebutmengandung hak atas kekayaan intelektual yang harus dilindungi dan dihormati olehKementerian Pekerjaan Umum (Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan)sesuai pasal 2 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwahak cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan, dan pasal 35 ayat (4) jo.penjelasan pasal 5 ayat (2) UU tersebut; Menimbang, bahwa alasan

PUTUSANNo. 128 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, suatu perseroan menurut undangundang negara Jerman, berkedudukan di 51368 Leverkusen,Germany, dalam hal ini diwakili FRANK MAIXNER, kepala merekdagang peusahaan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atasnama Bayer Aktiengesellschaft 51368

No. 128 K/Pdt.Sus/2011Bahwa merek dagang Mesurol Penggugat terdaftar di Indonesia padaDirektorat Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Hakl),Kementerian Kehakiman RI antara lain di bawah No. 344.364 tanggal 19November 1995, dan diperbaharui di bawah No.

;Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yangdikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentinganperlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan daripersaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang, serta kondisikeuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang .;5. Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasaiTermohon sehingga tidak wajib diberikan.;6.

nnnnnnneSetiap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah, mempunyai paguanggaran yang berbedabeda, demikian juga harga penawaran sendiri, olehkarena itu setiap penyedia barang/jasa (pemenang lelang) di dalam dokumenpenawaran yang memuat rincian harga penawaran sendiri dalam kegiatanusahanya, tidak ada yang sama dan rincian harga penawaran sendiri setelahselesai lelang, tidak mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu dokumenpenawaran yang berisi rincian harga penawaran sendiri, tidak ada kaitannyadengan Hak

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Suplement (Beverage of LohankoZhenzhu & Chrysantheum) di pasaran.Bahwa Penggugat pada tahun 1998 produk Food Suplement (Beverage ofLohanko Zhenzhu & Chrysantheum) tersebut diklasifikasikan sebagaiproduk Import Traditional (IT) dari produk Makanan Luar (ML) olehTGP CUCL aa errnoBahwa Penggugat pada tanggal 10 Juli 2000 Desain label produk FoodSuplement (Beverage of Lohanko Zhenzhu & Chrysantheum) didaftarkanoleh Penggugat di Departemen Hukum dan PerundangUndangan RepublikIndonesia Direktorat Jendral Hak

Atas Kekayaan Intelektual, dengan nomorpendaftaran 450088 kelas barang/jasa 30 berdasarkan Surat Kuasatertanggal 11 Agustus 2008 (Bukti P3);Bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 Penggugat melakukan perpanjanganpendaftaran desain produk Food Suplement (Beverage of LohankoZhenzhu & Chrysantheum) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 Penggugat mengajukanPermohonan Registrasi produk Food Suplement (Beverage of LohankoZhenzhu & Chrysantheum) di Badan Pengawas Obat dan

AQUO13.14.15.Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatanyamenyebutkan perbuatanTERGUGAT menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor0400/Reg/U/TV2012 Tentang Persetujuan Pendaftaran produk obattradisonal LOHANKUO ZHENZHU JUHUA Nomor POM TI 074224391atas nama Firma Salim Trading Co., tanggal 29 Juni 2012, telah melawanhukum karena PENGGUGAT sebelumnya telah mendaftarkan produkyang sama sejak tahun 1997 dan telah mendaftarkan merek produktersebut di Departemen Hukum dan Perundangundangan RI DirektoratJenderal Hak

atas Kekayaan Intelektual pada tahun 1998.Bahwa yang terdaftar izin edarnya di Direktorat Jenderal PengawasanObat dan Makanan tahun 1997 sebagaimana yang dimaksudPENGGUGAT adalah produk pangan (Food Suplement) Beverage OfLOU HAN KUO ZHENZHU & CHRYSANTHEMUM yang izin edarnyadimiliki oleh PT Insan Fajar Senatama.Bahwa sertifikat merek disebutkan oleh PENGGUGAT pada halaman 4surat gugatanya dimiliki oleh LIE TJIE KIAT.hal 6 dari 18 hal Putusan No. 97/PDT/2017/PT.DKI16.17.18.19.Bahwa hal tersebut menunjukan

www.hukumonline.comPUTUSANNOMOR 04 K/N/HAKI/2002 TAHUN 2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkara (Hak atas Kekayaan Intelektual) (HaKl) dari:BERGERSEIDLE GMBH, berkedudukan di Maybach strabe 2, P.O. Box 1110 67269Grunstadt/Weinstr Jerman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ADOLF M.PANGGABEAN, SH., dan ERNA L.

DirektoratJenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq.

PUTUSANNo. 607 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut:WEN KEN DRUG Co., (PTE), Ltd., berkedudukan di AlexanderRoads #0208, Delta House Building, Singapore, dalam hal inimemberi kuasa kepada Iqbal Baharudin, SH. dan kawankawanpara Advokat pada Kantor Hukum DR. Amir Syamsuddin,SH.

mendistribusikan siaransiaranskynindo milik PENGGUGAT selaku pemegang hak siar serta dalildalilmengenai itikad tidak baik dan melawan hukum TERGUGAT yangmengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dengan dalil daligugatan yang tidak menguraikan mengenai pelanggaran hak cipta yangtelah dilanggar oleh TERGUGAT yang masuk dalam ranah Hukum Perdatabiasa akan tetapi secara nyata gugatan diajukan ke Pengadilan Niagapada pegadilan Negeri Jakarta Pusat yang masuk ruang lingkup HukumPerdata Khiusus yang terkait Hak

Atas Kekayaan Intelektual, seharusnyadengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana yang telah didalilkan olehPENGGUGAT , PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan MelawanHukum kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggalTERGUGAT bukan pada Pengadilan Niaga pada pengadila Negeri JakartaPusat sebagaimana dalam kemyataan perkara a quo .Selanjutnya TERGUGAT akan mengutip isi Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal142 ayat 1 RBG yang kami kutip sebagai

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pstgugatan yang tidak menguraikan mengenai pelanggaran hak cipta yangtelah dilanggar oleh TERGUGAT yang masuk dalam ranah Hukum Perdatabiasa akan tetapi secara nyata gugatan diajukan ke Pengadilan Niagapada pegadilan Negeri Jakarta Pusat yang masuk ruang lingkup HukumPerdata Khiusus yang terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, seharusnyadengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diaturdalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana yang telah didalilkan

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pstpada pegadilan Negeri Jakarta Pusat yang masuk ruang lingkup HukumPerdata Khiusus yang terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, seharusnyadengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalamPasal 1365 KUH Perdata sebagaimana yang telah didalilkan olehPENGGUGAT, PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan MelawanHukum kepada Pengadilan Negeri di wilayan hukum tempat. tinggalTERGUGAT bukan pada Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri JakartaPusat

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN/TIDAK JELASMenimbang, bahwa didalam daili eksepsinya Tergugat menyatakanbahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan TERGUGAT mempunyaiitikad tidak baik dan melawan hukum yang mengakibatkan PENGGUGATmengalami kerugian dan oleh karenanya PENGGUGAT menuntut gantikerugian dalam gugatannya akan tetapi secara nyata dalam gugatannyaPENGGUGAT mencampur adukan antara itikat tidak baik dan melawan hukumTERGUGAT dengan ranah hukum Hak atas Kekayaan Intelektual yakni hakcipta yang

Putusan Nomor 291 K/TUN/KI/2017penawaran yang berisi rincian harga penawaran sendiri, tidak adakaitannya dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang Tidak Ada KaitannyaDengan Rahasia Dagang Pasal 2 UndangUndang Nomor 30 Tahun2000 Tentang Rahasia Dagang;(1)Bahwa tidak relevan pertimbangan hukum Majelis KomisionerKomisi Informasi Jawa Barat, yang mengecualikan permohonaninformasi dalam sengketa a quo, khususnya permohonandokumen penawaran yang dikaitkan dengan

Bahwa Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat yang memeriksadan mengadili sengketa informasi ini, telah salah menerapkan hukum,karena telah mengkwalifisir informasi yang dimohon PemohonKeberatan/Pemohon Informasi, kepada Termohon Keberatan/TermohonInformasi, sebagaimana tercatat dalam amar putusan halaman 25 poin6.4, merupakan Informasi yang terbuka, namun mengandung informasiyang dikecualikan, yaitu berupa informasi yang dapat mengganggukepentingan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan

Surat Perintah Pencairan dana berikut lampirannya;Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yangdikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat menggangu kepentinganperlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persainganusaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang serta kondisi keuangan, assetpendapatan dan rekening bank seseorang; Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasaiTermohon sehingga tidak wajib diberikan; Memerintahkan Termohon

barang dan jasa yang terdiri dari :1) Berita acara Pemeriksaan Admnistrasi berikut lampirannya Suratperjanjian Kontrak (Pemborongan);2) Gambar model mobil yang dibuat Konsultan Perencana dan disetujuipengguna anggaran;3) Surat perjanjian mulai kerja;4) Berita acara pembayaran berikut lampirannya;5) Surat perintah pencairan dana dan berikut lampirannya;Merupakan informasi yang terobuka namun mengandung informasi yangdikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentinganperlindungan hak

atas kekayaan intelektual dan perlindungan daripersaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang, serta kondisikeuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi,berita acara pemeriksaan admnistrasi berikut lampirannya surat perjanjianHalaman 23 dari 30 halaman.

bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeriuntuk memutusnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 UndangUndang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Yo UndangUndang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yangmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana danperkara perdata di tingkat pertama; Perlindungan Hukum atas desain/gambar ini disebut /ntellectualProperty Rights atau Hak

Atas Kekayaan Intelektual yaitu :1.

diatur dalam UndangUndang No. 15 Tahun 2001;Maka berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa desain/gambar yangdimaksud oleh Penggugat yang dalam proses penciptaannyaberkenaan dengan kegiatan intelektual termasuk ke dalam salah satuHak Atas Kekayaan Intelektual, meskipun rupanya Penggugat tidakmampu mengklasifikasikan obyek tuntutannya ke dalam KekayaanIntelektual tersebut;"Bahwa, Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara/sengketa yang timbul daridicederainya Hak

Atas Kekayaan Intelektual (kecuali PerlindunganVarietas Tanaman dan Rahasia Dagang) beserta gugatan gantikerugian yang menyertainya adalah kewenangan PengadilanNiaga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 56 UndangUndangNo. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 46 UndangUndang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 38 UndangUndang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 117UndangUndang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Pasal 76UndangUndang No. 15 Tahun 2001

Atas Kekayaan Intelektual bukanlahkompetensi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga sudahsepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK.BAHWA DALAM GUGATAN PENGGUGAT TERDAPATKEKELIRUAN PIHAK YANG MENIMBULKAN GUGATAN ERROR INPERSONA.Bahwa ketentuan Pasal 8 RV menerangkan tentang pokokpokok suatugugatan haruslah disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu(een duidelijk en bepaalde conclusive) yang memuat dasar fakta(feteliike grond) dan dasar hukum (rechtsgrond);Menunjuk pada halaman 1 dalam

PU US AWNNo. 03 PK/N/HaKI/2003DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikutdalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (merek)antaraBERGER INTERNATIONAL LIMITED, berkedu@ukan di 22 Benoi Sector, Singapura6298954, dalam hal ini diwakili olehkuasanya: Hendrawati Santosa, SH.,Rully Dijohari, SH., Dwi Susanti, SH.

PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telan salah menerapkan hukumdengan pertinbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek RTD danLukisan milik Tergugat Nomor IDM 00475216 kelas 11 yang mempunyaipersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek RTD danLukisan milik Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek danIndikasiGeografis, sedangkan Tergugat mendaftarkan mereknya pada DirektoratJenderal Hak

atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) pada tanggal 1September 2015 yang pada saat itu masih berlaku rezim Undang UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga gugatan Penggugat tidakberalasan hukum karena Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentangMerek dan Indikasi Geografis yang diundangkan dan berlaku sejak 25Halaman 5 dari 8 hal.

PUTUSANNomor 118 PK/Pdt.SusHKI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara antara:ABDUL ALEK SOELYSTIO, bertempat tinggal di Pantai MutiaraBlok SA No. 3, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr. J. Djohansjah, S.H.,M.H., dan kawankawan, para Advokat,beralamat di Wisma Slipi, Lt. 4 Ruang 408, JI. Letjend S.

Pengadilan Niaga.(4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luarwilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepadaPengadilan Niaga di Jakarta.Pasal 5 UU Merek mengatur:Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salahsatu unsur di bawah ini:ab. ...3c. telah menjadi milik umum; ataud. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasayang dimohonkan pendaftarannya2.Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merekkepada Direktorat Jenderal Hak

atas Kekayaan Intelektual DirektoratMerek (selanjutnya disebut Direktorat Merek) atas merek LAUSKOPITIAM pada tanggal 16 September 2013 dengan nomorpendaftaran J002013043616 pada kelas 43 dan dengan uraian jasarestoran dan caf.

Hal ini dapat dilihat daripertimbangan Intellectual Property Office of Singapore(Kantor Hak atas Kekayaan Intelektual Singapura)(selanjutnya disebut /P Office Singapore) dalamkeputusannya pada perkara antara Pacific Rim IndustriesInc. melawan Valention Globe B.V. (2008) SGIPOS 6(selanjutnya disebut KOPITIAM Case), sebagaimana dapatdiperoleh dari situs resmi /P Office Singapore (http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/HMG/GDs/2008%20SGIPOS%208.pdf) yang menyatakan bahwa:Poin 36 KOPITIAM Case:The Singapore

atas kekayaan intelektual yang efektif dansepadan, serta untuk memastikan bahwa usaha dan prosedur dalampenegakan hak atas kekayaan intelektual tidak menjadi hambatan bagiperdagangan internasional.60.Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam perdagangan61internasional terkait hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya terdapat asas National Treatment dalam Pasal 3Paris Convention maupun Pasal 3 ayat (1) TRIPs, yang diartikansebagai asaS yang mengaruskan negara anggota

www.hukumonline.comPUTUSANNomor 01 K/N/HakI/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual dari:UTAYA YOSOSUDARMO, bertempat tinggal di Jalan Gading Timur V Blok B/27 KelapaGading Kirana Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAT ARSAN YUNUS,SH. Pengacara, beralamat di Komplek Wijaya Graha Puri, Blok G18 Lt. 4.

Bahwa lagulagu anakanak tersebut telah didaftarkan oleh Penggugatmelalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut:a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor: EC00201824222 tertanggal 15Agustus 2018 untuk judul lagu Ayo Sholat Seri Bernyanyi BersamaDiva dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan:b.

Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018untuk judul lagu Bersyahadat Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Divadengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No: EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh DirektoratJenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka pemegang hak cipta atas laguAyo Solat dan Bersyahadat adalah Humam Ahwazi Eastrawan.Kemudian, berdasar ketentuan Pasal 66

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menerangkan,Halaman 15 Putusan Nomor 7/Pdt.SusHki/Hak Cipta/PN Niaga Sbypemegang hak cipta atas lagu Ayo Solat dan Bersyahadat adalah HumamAhwazi Eastrawan, bukanlah Penggugat.Oleh karena Penggugat bukanlah Pemegang Hak cipta atas lagu Ayo Solatdan Bersyahadat, maka dalil angka 4 secara keseluruhan haruslah ditolakdan dikesampingkan saja.c.

Nomorpencatatan ciptaan atau produk hak terkait.Berdasarkan dokumen resmi Sertifikat Nomor : EC00201824222 tanggal 15Agustus 2018 dan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sertaketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo.

ketentuan UndangUndang No. 14 Tahun 2008, diatur :Pasal 6 ayat (3) huruf b : informasi publik yang tidak dapat diberikanoleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentinganperlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ; Pasal 17 huruf b : setiap Badan Publik wajidb membuka akses bagisetiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publikkecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentinganperlindungan hak

atas kekayaan intelektual dan perlindungan daripersaingan usaha tidak sehat ; 2) Berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, diatur :Pasal 23 : Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untukmendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yangdiklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Penjelasan Pasal 23 Pada dasarnya informasi digolongkan menjadi 2yaitu

ayat (8) huruf b : informasi publik yang tidak dapat diberikanoleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengankepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.halaman 13 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUNJKTPasal 17 huruf b : setiap Badan Publik wajib membuka akses bagisetiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publikkecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentinganperlindungan hak

atas kekayaan intelektual dan perlindungandari persaingan usaha tidak sehat ;2) Berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, diatur :Pasal 23 : Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lainuntuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yangdiklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Penjelasan Pasal 23, pada dasarnya informasi digolongkan menjadi 2yaitu

atas kekayaan intelektual dan perlindungan daripersaingan usaha tidak sehat ; 2) Berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, diatur :Pasal 23 : Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untukmendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang iklasifikasikansebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat.Penjelasan Pasal 23 Pada dasarnya informasi digolongkan menjadi 2yaitu

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (merek)dari :PT.

PUTUSANNomor 55 PK/Pdt.SusHakKl/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNG Qmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (m 32 D, Jakarta Barat, berdasaMaret 2012;Pemohon PeninjauaxKembali dahulu Termohon Kasasi/exmohon Kasasi/Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga padaengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:.

PUTUS ANNomor 108 PK/Pdt.SusHKI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek)pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalamperkara antara:PT SARANA PRIMA BUDAYA RAGA, yang diwakili olehDirektur Utama Jemmy Wantono, berkedudukan di KomplekRukan P.

PUTUSANNo.478 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (merek)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT.

,SH., dan kawan, berkantor diMerpati Building, Lt.4, Jalan Angkasa Blok B 15 Kav 23Kemayoran, Jakarta Pusat 10720,Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;dan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMENKEHAKIMAN DAN HAK AZAZI MANUSIA CQ DIREKTORATJENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ,KANTOR MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24,Tangerang,Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata