Ditemukan 384984 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-07-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/Pdt.Sus-KIP/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA, DK
321225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA, DK
    INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Graha Perusahaan PerdaganganIndonesia (PPI), Lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 8,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada AgusWijayanto Nugroho, S.H., M.H., dan kawankawan, ParaAdvokat dan pegawai pada Komisi Informasi PusatRepublik Indonesia, beralamat di Graha PerusahaanPerdagangan Indonesia (PPI), Lantai 5, Jalan Abdul MuisNomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Februari 2017;2.
    Membatalkan putusan Komisi Informasi Nomor 011/III/KIPPSA/2016,tanggal 19 Desember 2016;2.
    Komisi Informasi telah memutus sengketa informasi Penggugat;2. Objek gugatan Penggugat tidak lepas dari Sengketa Informasi Publik;3. Upaya hukum yang ditempuh oleh satu atau para pihak dalam hal tidakmenerima putusan ajudikasi Komisi Informasi disebut Keberatan;4. Gugatan error in persona;Dalam Eksepsi Tergugat II:1. Gugatan Penggugat salah alamat;2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);3. Kapasitas dan kedudukan Para Pihak;Halaman 2 dari 6 hal. Put.
    Bagi pihakyang berkeberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat melawanHalaman 4 dari 6 hal. Put.
    Nomor 533 K/Pdt.SuskKIP/2018putusan Komisi Informasi tanpa harus menjadikan Komisi Informasi sebagaipihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK,tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon
Register : 19-05-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pdt.Sus-KIP/2022/PN Bna
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
Safaruddin
Tergugat:
PT. PUPUK ISKANDAR MUDA
25347
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
10132
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa SANUSI Bin TARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja tidak memberikan Informasi Publik berupa Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
    2. Menyatakan terdakwa SANUSI Bin TARMAN terbukti bersalah melakukantindak pidana tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan informasi public berupa informasi publik secara berkala,informasi public yang wajib diumumkan secara sertamerta, informasi publicyang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi public yang harusdiberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini danmengakibatkan kerugian bagi orang lain melanggar pasal 52 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang
      Publik secara berkala, Informasi Publik yangwajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersediasetiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan UndangUndang ini dan mengakibatkankerugian bagi orang Iain.
      publik bagipemohon informasi yaitu bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan dan jugabadan usaha yang memerlukan informasi mengenai informasi yang adadi wilayah Kabupaten Pasuruan;Bahwa PPID bukan merupakan badan publik, tetapi hanya bagian daripelayanan publik yang diberikan oleh pihak pemerintah Kabupatenkepada masyarakat yang membutuhkan dan PPID tidak mendapatkananggaran khusus dari pemerintah daerah;Bahwa untuk struktur organisasi PPID hanya di tingkat Kabupaten yaitudi Dinas Komunikasi dan Informasi
      Dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atautidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publiksecara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secarasertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat,dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan UndangUndang dan mengakibatkankerugian bagi orang lain;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsurunsur hukumdalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu
      memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, InformasiPublik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajibtersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan UndangUndang, maka dapat diartikan bahwa sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tidak menyediakan, tidakmemberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa InformasiPublik secara berkala, Informasi Publik
Register : 11-04-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 6/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Lgs
Tanggal 20 Juli 2023 — Penggugat:
PT Perkebunan Nusantara I
Tergugat:
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
11552
  • Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo.

    Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    Dalam Eksepsi

    • Menolak eksepsi Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan
    permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) untuk sebagian;
  • Menyatakan Termohon Keberatan bukanlah Pemohon Informasi yang beriktikad baik;
  • Menyatakan Termohon Keberatan selaku Badan Hukum yang memohon Informasi Publik dengan hanya diwakili dan ditandatangani oleh Ketua tanpa adanya Pengurus lainnya adalah melanggar Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
    Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Akte Pendirian Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan Nomor:04, tanggal 4 November 2010;
  • Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 008/III/KIA-PS-A/2022, tanggal 14 Maret 2023;
  • Menghukum Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);
  • Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi)
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Ktb
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUNG NUGROHO SANTOSO,SH
2.ERLIA HENDRASTA,SH
Terdakwa:
DWI SUSANDI Alias DWI Bin KASRA AAM
8628
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Dwi Susandi als Dwi bin Kasra Aam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa permusuhan;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar
    Menyatakan Terdakwa DWI SUSANDI Alias DWI Bin KASRA AAM,,terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukanuntuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat2 Jo.
    Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukanuntuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompokmasyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan(SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);Ad. 1.
    Mengetahui berartipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telan menyadari bahwaperbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yangdiharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalahmelawan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian dari Menyebarkan informasi tidak dijelaskandalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 2/PUUVII/2009, kalimat Menyebarkan informasi merupakan mendistribusikandan/atau mentransmisikan
    dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronikdan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama, ras, dan antar golongan (SARA), sehingga dapat diketahui maksud dan tujuannyamempunyai kesamaan arti;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RINomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITEyang dimaksud deng an Informasi
    sistem elektronik,yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses orang lain;Menimbang, bahwa pengertian Media Sosial sendiri adalah sebuah media online,dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakanisi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
Register : 21-11-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 279/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Pbr
Tanggal 12 Desember 2023 — Penggugat:
EDWAR PASARIBU Spd SH
Tergugat:
Atasan PPID PT. Bank Riau Kepri Syariah
1020
Register : 07-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 95/Pdt.Sus-KIP/2021/PN Smr
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
8017
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
    2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

    MENGADILI SENDIRI:

    1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu
    Pemohon Informasi Publik;
  • Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Register : 01-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Pbr
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
ADIANSYAH
320288
Register : 29-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 18-02-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1140/Pid.Sus/2018/PN Ptk
Tanggal 11 Februari 2019 — Penuntut Umum:
GERSON A. SAUDILA, SH
Terdakwa:
1.ERIC SUSANTO Alias ERIC anak dari NGO FO LIN
2.KIM TUNG Alias ATUNG Anak dari CU TET CHOI alm
3.MONANG SAMOSIR Anak dari KIMAN PETRUS SAMOSIR Alm
4.WENDY Als BONENG Anak ATUNG
301410
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa ERIC SUSANTO Anak NGO FO LIN, terdakwa KIM TUNG Alias ATUNG Anak dari CHU TET CHOI (Alm), terdakwa MONANG SAMOSIR Alias UCOK Anak dari KIMAN PETRUS SAMOSIR dan terdakwa WENDY Alias BONENG Anak dari ATUNG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendristibusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki
Register : 24-10-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 529/Pid.Sus/2018/PN Smn
Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TIN YUSTINI,SH
Terdakwa:
M ARIFUDDIN HIDAYATULLAH
318249
Register : 01-03-2022 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN SITUBONDO Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Sit
Tanggal 13 April 2022 — Penuntut Umum:
Fitra Teguh Nugroho, S.H.
Terdakwa:
Dedy Prayitno alias Dedek bin Sugianto
259248
    1. Menyatakan terdakwa Dedy Prayitno alias Dedek bin Sugianto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakseksnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjuadian" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun
Register : 01-10-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PN MALANG Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
SYAIFUL IMAM
365325
Register : 24-10-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN BLITAR Nomor 391/Pid.Sus/2019/PN Blt
Tanggal 15 Januari 2020 — Penuntut Umum:
Grisnita Devi, S.H.
Terdakwa:
HERMAN TAUFIK Bin ABU NAIM
350317
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa HERMAN TAUFIK Bin ABU NAIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
Register : 15-11-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 298/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 3 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : YADI M, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDE SUKMAJAYA Bin AHMAD SUDANA
315306
  • selanjutnya Sdr Irvan Irvandi menghubungi SdrFidma Ketua Organisasi Kemasyakatan Gibas sektor Cipedes yang selanjutnyaSdr Fidma menghubungi Sdr Agus Ridwan Ketua Organisasi KemasyakatanGibas Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya Sdr Agus Ridwan melaporkanperbuatan terdakwa Ke Polres Tasikmalaya Kota dengan laporan Polisi Nomor :LP/B/54/II /2018/JBR/RES TSM Kota tanggal 8 Februari 2018.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 45A ayat (2) jo.pasal 28 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
    SUKMAJAYA Bin AHMAD SUDANA, pada hariKamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaktidaknyapada bulan Januari 2018 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2018, bertempat diSekretariat GMBI Kota Tasikmaya di Jl Raya Cibeuti RT.02/02 KelurahanCibeuti, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya atau setidaktidaknya terjadi disuatu. tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTasikmalaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
    dirubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 pasal angka 8;Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umumtanggal 25 September 2018 No.Reg.Perkara : PDMIII57/Tasik/O7.18, yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalayayang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Dede Sukmajaya Bin Ahmad Sudana terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidanaDengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi
    Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baiksebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimanadirubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 pasal angka 8, dalam suratdakwaan alternatif Kedua;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dede Sukmajaya Bin Ahmad Sudanadengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwadalam tahanan rumah dengan perintah tetap ditahan, dan membayar
    berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 Oktober 2018, No.254/Pid.Sus/2018/PN.Tsm, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP,kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan;Memperhatikan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undangundang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Register : 22-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 06-07-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 2627/Pid.Sus/2017/PN Mdn
Tanggal 12 Desember 2017 — Penuntut Umum:
MANGATUR HUTAURUK.SH
Terdakwa:
SAMRAH HASIBUAN Alias SAMRAH Alias ARYA SAPUTRA
670
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa SAMRAH HASIBUAN ALIAS SAMRAH ALIAS ARYA SAPUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Register : 17-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SAMPANG Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Spg
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.BUDI DARMAWAN, S.H.
2.ANTON ZULKARNAEN, SH
Terdakwa:
TURMUDI als .LORA MASTUR
315270
  • LORA MASTUR telah terbuti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian;
  • Menjatuhka pidana kepada Terdakwa TURMUDI als.
    Informasi kejadian (kecelakaan, barang hilang, kriminal, dll);c.
    Informasi ElektronikBerdasarkan UU.RI tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi ElektronikPasal 1 ayat 1 menyebutkan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulandata elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta,rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronicmail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, KodeAkses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapatdipahami oleh orang
    Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Spg7.Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selainmendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yangmenyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapatdiketahui pihak lain atau public;8.
    TranSaksi Elektronik JoUU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi TranSaksi Elektronik, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.
    dan tanpa hakmenyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhanindividu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,dan antargolongan (SARA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal45A ayat (2) UU.RI.Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi TranSaksi ElektronikJo UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi TranSaksi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 September 2016 — MAOLINA
295358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang tidak dapatditentukan secara pasti antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014,atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Hadramaut Rt.001/024, KelurahanAmpenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMataram, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
    dan Transaksi Elektronik;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMataram tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MAOLINA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana " telah dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagai tersebutdalam
    Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maolina dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah memori Card Micro SD 2 GB (VGen) dikembalikan kepadaTerdakwa Maolina:Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca
    yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas namaMaolina seharusnya memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatelah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi
    Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Maolina tidak menerapkannyaatau tidak menerapkan suatu peraturan hukum Pasal 183 KUHAP sebagaimanamestinya dalam perkara Terdakwa;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanana mestinyayakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukantindak pidana yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1)UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
Register : 22-01-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Yyk
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
BUDI HARNANI, SH.
Terdakwa:
JUNIT alias MOHAMAD JUNAIDI alias JONET bin TAAT WAHYUDI
446353
Register : 22-08-2022 — Putus : 24-10-2022 — Upload : 24-10-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
SAPARINA SYAPRIYANTI., SH., MH
Terdakwa:
1.BENNI SETIAWAN alias BENI anak dari ANTON alm
2.MELISSA VINCENTIA JONATHAN
220174
Register : 19-08-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 14-10-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Tanggal 5 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH
Terdakwa:
MUH. FEBRIYAN PURNAMA ALS RIAN BIN MUH. MAINI Alm
2290