Ditemukan 164903 data
113 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAHULUNYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GUNTUNG IDAMANNUSA;
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), dahuluKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempatkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;ll. PT GUNTUNG IDAMANNUSA, tempat kedudukan diSpring Tower 0222, Jalan KL Yos Sudarso, KelurahanTanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,dan beralamat di Tanjung Simpang, Pelangiran, IndragiriHilir, Riau, yang diwakili oleh Ir.
Surat Kuasa Khusus Nomor5864/SK/RB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria TataRuang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional
(dahulu KepalaBadan Pertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama PT Guntung Idaman Nusa,seluas 12.547 (dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha,terletak di Kecamatan Pelangiran, Mandah, dan Gaung, KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26 September 2003;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat KeputusanMenteri Agraria Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional(dahulu
Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama PT Guntung Idaman Nusa,seluas 12.547 (dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha,terletak di Kecamatan Pelangiran, Mandah, dan Gaung, KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26 September 2003;Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan
Putusan Nomor 441 K/TUN/2021Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2020/PTUN.JKTtanggal 15 Desember 2020;dan mengadili sendiri:1Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasiseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria TataRuang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu Kepala BadanPertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian HakGuna Usaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, ProvinsiRiau, atas nama PT Guntung Idaman
485 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
PUTUSANNomor 423 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONEISA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2
tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salahdalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa data informasi publik yang diminta memenuhi ketentuan untukditolak berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) huruf c dan Pasal17 huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik dan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan InformasiPublik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,dengan demikian informasi publik yang diminta termasuk informasi yangdikecualikan yaitu salinan warkah yang menjadi dasar penerbitan SertipikatHak Milik Nomor 279/Pondok Jaya, seluas 2.080 M2 atas nama Ir.
198 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
213 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
77 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI VS I KETUT DARMA, DKK;;
112 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL (INSA) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
LENNY JOHNY LIMBUNAN VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;;
277 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIARTO KARIM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Studi HukumIndonesia (LSHI), beralamat di Jakarta Selatan 12140,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor168/SKLSHI/III/2019, tanggal 4 Maret 2019;Pemohon Kasasi:LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 RT2/RW 1, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 4405/50/XIl, tanggal 7 Desember 2017perihal Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan TolMedanBinjai;3.
174 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
GARUDA NASIONAL diwakili oleh HADIJAH VS POKJA SDA 2 TAHUN 2021 KOTA BIMA
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
I KETUT DARMA, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI;;
160 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
BRAHMANTYA SAKTI, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA;
174 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
78 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG;
130 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUBIYANTO, SE vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., SATINAH, DKK;;
447 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. CEMERLANG ABADI;
PUTUSANNomor 410 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kabayoran Baru, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SkuHK.03.02/V1I/2019
Putusan Nomor 410 K/TUN/2020Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketayang dimohonkan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketaberupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPN/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019, selama pemeriksaan sengketa sedangberjalan,
sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapatau ada putusan pengadilan yang mencabuinya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPNI/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019;Mewajibkan kepada
Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPN/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019;Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan HakGuna Usaha Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat tanggal11 Juli 2016 dengan menerbitkan Keputusan Pemberian Hak GunaUsaha kepada Penggugat
Putusan Nomor 410 K/TUN/2020 Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima; Menyatakan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 29 Maret 2019, Nomor 25/HGU/KEMATR/BPNI/III/2019, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usahaatas nama PT Cemerlang Abadi
262 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH VS KETUA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT JAKARTA;
118 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
KENCANA HIJAU BINALESTARI vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;;
177 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG VS KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PIMPINAN BERSIH;
PUTUSANNomor 312 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KOMITE NASIONAL JARING POLITIS! DAN PEMIMPINBERSIH, tempat kedudukan di Jalan Jahri Saleh RT.9Nomor 50 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yangdiwakili oleh Drs.
., jabatan KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi Dan PemimpinBersih;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: MasrianNoor, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan KetuaUmum Koordinator Wilayah Kalimantan Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 01 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTABALONG, berkedudukan
Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0021/XI/KlIKalselPS/2018tanggal 21 November 2018, antara Komite Nasional
Memerintahkan Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan untukmenolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PemohonInformasi sekarang Termohon Keberatan Komite Nasional Jaring Politisidan Pemimpin Bersih;. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dari perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohontersebut, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:Halaman 2 dari 6 halaman.
Jaring Politisi & Pemimpin Bersih, karenatidak berkedudukan sebagai Pengurus Perkumpulan Komite NasionalJaring Politisi & Pemimpin Bersih dan/atau dapat menunjukkan buktiadanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan perkumpulan; Bahwa selain itu perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih tidak memliki legal standing pengajuan permohonan informasi,sebab tidak ada bukti yang menunjukkan mengenai kesinambungankegiatan nyata dalam masyarakat, yang berkaitan dengan tujuanpendirian
90 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERMATA LESTARI JAYA vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT;;
134 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;