DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CIPTA MORTAR UTAMA

PUTUSANNomor 1787/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1;Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;.

Jumlah Penghasilan Neto11) Penghasilan Kena Pajak12 PPh Terutang13 Kredit Pajak :a. Penghasilan dari luar usahab.

(3.951.235.790,00)15.Jumlah PPh yang masih harus Dibayar (3.951.235.790,00) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53023/PP/M.XIVA/15/2014, tanggal 09 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP938/WPJ.04/2010 tanggal 22Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00014/

Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebutUU Pengadilan Pajak), dinyatakan:Halaman 22 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 1787/B/PK/PJK/2016(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor00014/206/08/062/10 tanggal 15 Juni 2010 atas nama Pemohon Banding,NPWP : 01.760.365.5062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi lebih dibayar sebesar Rp.3.940.472.290,00 adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan :a.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN d/h PT INTI GERAK MAJU

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.27891/PP/M.V/15/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang amarnyamemutuskan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Terbanding Nomor KEP1757/WPJ.06/BD.06/2008tanggal 18 November 2008 mengenai Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004Nomor 00015/506/04/076/07 tanggal 21 November 2007, atas nama: PT.Tapian Nadenggan d/h PT.

Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2012Pasal 1Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Manajemen InformasiObjek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melaluikegiatan:a. Pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;b. Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;c.

Penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan,Pasal 2 ayat (1)Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengancara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 besertaPenjelasannya UndangUndang Pengadilan Pajak, menyatakan:Pasal 69 ayat (1)Alat bukti dapat berupa:a. surat atau tulisan;keterangan ahli;keterangan para saksi;pengakuan para pihak; dan/atauo 29 5pengetahuan Hakim

Sehingga dapat dibuktikan bahwa pada Tahun Pajak 2004atas aktiva tersebut belum dilakukan penghapusan;16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2)UndangUndang PBB, Saat yang menentukan pajak yang terhutangadalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 JanuariSehingga untuk tahun pajak 2004, kondisi yang diakui secara formaladalah kondisi per 1 Januari 2004;17.

terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP1757/WPJ.06/BD.06/2008tanggal 18 November 2008 mengenai Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor00015/506/04/076/07 tanggal 21 November 2007, atas nama: PT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNAS BARU LAMPUNG;

PUTUSANNomor 2646/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU163/PJ/2019, tanggal 11 Januari 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001360.99/2018/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00191/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT TunasBaru Lampung Tbk, NPWP 01.139.219.8054.000, beralamat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00191/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT Tunas Baru Lampung Tbk, NPWP01.139.219.8054.000, beraiamat di Wisma Budi Lantai 89, JalanH.R.

yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak

Putusan Nomor 2646/B/PK/Pjk/2019UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundangundangan yangterkait:MENGADILI:1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

AMIR DJOEWITO, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

danBanding, keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat DirektoratJenderal Pajak, JI.

Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanOrang Pribadi tanggal 11 Oktober 2004 Nomor : 00036/205/02/611/04Tahun pajak 2002 atas nama Amir Djoewito, alamat Jalan TembaanTengah Blok A1 Surabaya NPWP : 07.079.496.1611.000.Dengan perincian sebagai berikut Uraian Penghasilan PPh Terutang/ Kredit Pajak Sanksi Jumlah PajakKena Pajak Pokok Pajak (Rp) Administrasi yang kurang(Rp) (Rp) (Rp) (Lebih) bayar(Rp)Semula 797.120.000 245.242.000 225.622.640 470.846.640Ditambah(Dikurangi)Menjadi

atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2002 Nomor :00036/205/02 /611/04.Bahwa keputusan Terbanding yang menetapkan menolak keberatan WajibPajak dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Orang Pribadi tanggal 11 Oktober 2004 Nomor00036/205/02/611/04 Tahun Pajak 2002 tidak sesuai dengan pernyataancukup alasan untuk mempertimbangkan keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun

Pajak Surabaya Sukomanunggaldengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN31/WPJ.11KP.0104/2004, sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng melakukanpemeriksaan sesudahnya yaitu dengan Surat Perintah pemeriksaan PajakNomor : Prin.15/WPJ.11/KP.0904/2004.Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding sesuai dengan kewenangan,tanggal surat perintah dan tidak adanya pembatalan Surat PerintahPemeriksaan Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak SurabayaSukomanunggal maka yang legitimate dalam memeriksa

Alasan FormalBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.

GUNUNGSAWIT BINALESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.583.506(b.6c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)0Kelebinan Pajak yang sudah: 0a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena 0pembetulan)Cc. Jumlah (a + b) 1.583.506PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 760.083Sanksi Administrasi : 0a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 760.083f.

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor:00026/207/09/058/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama: PT GunungsawitBinalestari, NPWP 01.627.935.8058.000, beralamat di Gd.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85698/PP/M.IIB/16/2017 yang diucapkan tanggal 31 Agustus 2017 terkaitkoreksi atas pengkreditan PPN Masukan sehubungan dengan produksiTBS sebesar Rp151.514.251,00;2. Mengadili sendiri dan membatalkan Keputusan Keberatan NomorKEP2179/WPJ.07/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00026/207/09/058/13t a n g g a 29 Mei 2013;3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Masa Pajak Februari2009 sebesar Rp151.514.251,00 yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali karena Pajak Masukan tersebut merupakan PajakMasukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa KenaPajak (JKP) yang nyatanyata digunakan untuk menghasilkan barangpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 268.793.619b.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2.275.811.379b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 2.544.604.998c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 2.544.604.998e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 1.583.5063 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA, Tbk;

Di bawah ini adalah latar belakang, alasanalasandan penjelasanpenjelasan sebagai dasar penyampaian permohonan PemohonBanding;UmumBahwa pada tanggal 26 Maret 2010, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak BesarSatu telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2008 Nomor : 00063/203/08/091/10yang di dalamnya menyatakan sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp. 227.226.207.906,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp. 20.380.494.045,00Kredit

Kompensasi kelebihan dan Masa Pajak Rp.e. Lainlain Rp.f. Kompensasi kelebihnan ke Masa Pajak Rp.g.

Kompensasi kelebihan dan Masa Pajak Rp.e. Lainlain Rp.f. Kompensasi kelebinan ke Masa Pajak Rp.g.

disebutdengan UU KUP), menyatakan :Pasal 2 ayat (1)Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan wajibmendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dankepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;Pasal 2 ayat (4):Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ataumengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan

Hal ini dimaksudkanuntuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupunPemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkandiri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atauHalaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 520/B/PK/PJK/2017dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajakditerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 danternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifsesuai dengan ketentuan peraturan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT JGC CORPORATION (NIKKI KABUSHIKI KAISHA)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUN MICROSYSTEMS INDONESIA;

Sun Microsystems Indonesia, NPWP 02.005.475.5056.000,beralamat di Wisma Metropolitan Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 2931, Karet, Jakarta Selatan12920, sehingga perhitungan jumlah PajakPenghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: MenurutUraian Pemohon Banding(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 32.047.007.000,00PPh Terutang 2.128.497.529,00Kredit Pajak 2.128.497.529,00Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya 0,00PPh Kurang / (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi 0,00PPh yang

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011 Nomor: 00054/203/11/056/13 tanggal 27 Juni2013, atas nama: PT.

yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2576/WPJ.07/2014 Tanggal 25September 2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampaiHalaman 4 dari 8 halaman.

Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2UndangUndang Pajak Penghasilan;b.

Pemohon Banding(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 32.047.007.000,00PPh Terutang 2.128.497.529,00Kredit Pajak 2.128.497.529,00Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya 0,00PPh Kurang / (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi 0,00PPh yang masih harus / (lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp11.327.127.840,002 PPh Pasal 26 yang Terutang Rp 84.472.967,003 Kredit Pajak Rp 84.472.967,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86239/PP/M.1IIB/13/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00526/KEB/WPJ.19/2016tanggal 15 Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakMaret 2012 Nomor 00003/204/12/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atasnama PT Pindo Deli Pulp and Papermills, NPWP 01.001.855.4092.000,beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00526/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 15 Agustus 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/204/12/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atas nama PTPindo Deli Pulp And Papermills, NPWP 01.00.855.4092.000,beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H.Thamrin Kav. 22, Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

26 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/204/12/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atas nama PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1625/B/PK/Pjk/2019Banding, NPWP 01.001.855.4092.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2012 sebesarRp52.652.028,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs. PT. INTI EVERSPRING INDONESIA,

Dirjen Pajak Nomor KEP2225/WPJ.07/2011 yang diterbitkantanggal 07 September 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 01019/207/08/052/10tanggal 08 Juli 2010 (Bukti P1 terlampir) ini masin dalam tenggangwaktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat(3) UndangUndang KUP juncto pasal 35 ayat (2) UndangUndangNomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Halaman 2 dari

Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SGKPKB PPN) Masa Pajak Januari 2008Nomor 01019/2017/08/052/10 tanggal 08 Juli 2010, atas nama : PT.

dan dokumen lain yangberhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatanusaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yangterutang pajak;UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000:Pasal 4:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanyang dilakukan oleh Pengusaha;b. impor Barang Kena Pajak;c. penyerahan Jasa

Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;d. pemantfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luarDaerah Pabean di dalam Daerah Pabean;e. pemantfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean; atauf. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak";Pasal 11:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, ataudalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainyapemanfaatan Barang Kena Pajak tidak

tersebut memberikan manfaat bagiWajib Pajak.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SINARINDO GERBANGMAS

Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidaklangsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajaklain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan palingrendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih,demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yangdisebut terakhir; ataub.

perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeriyang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentukusaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayarbagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yangbersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeriselain bentuk usaha tetap.Ayat (1)Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badanpemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara

akan dikenakan pajak di Belanda;8.

Pajak BergandaIndonesia Belanda.

yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan.b.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SMITH TOOL INDONESIA

Pajak berikutnya (yaitu Masa Pajak Januari 2008);bahwa pada kenyataannya, Pemohon Banding tidak mengkompensasikankelebihan pajak akibat dari Pembetulan ke 1 SPT Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2007 ke SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMasa Januari 2008.

Pemohon Banding telah mengkompensasikan kelebihanpajak sehubungan dengan Pembetulan ke1 SPT Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2007 tersebut langsung ke SPT Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Pebruari 2008.

Dengan demikian seharusnya tidak adakoreksi negatif atas SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008karena kompensasi kelebihan pajak dari Pembetulan ke1 SPT PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 telah dikompensasikan diSPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari 2008;b.

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari 2008 Nomor:00158/407/08/055/09 tanggal 20 Oktober 2009, atas nama : PT.

Kelebihan pembayaran PPN pada Masa Pajak akhirTahun Pajak yang tidak dimintakan pengembalian (restitusi) dapatdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.B.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ISTANA KENTEN INDAH

PUTUSANNomor 1338/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2.

Putusan Nomor 1338/B/PK/PJK/2016Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP929/WPJ.03/201 1tanggal 27 September 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2008 Nomor : 00207/207/08/308/10 tanggal 04 Agustus 2010,atas nama : PT.

Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan) 0c. Jumlah (a +b) 04. PPN yg kurang dibayar 10.161.2495. Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.877.4006.

dalam Faktur Pajak;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa besarnyaDPP PPN atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak adalahHarga Jual termasuk semua biaya yang diminta atauseharusnya diminta oleh Penjual, tidak termasuk PPN danpotongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak;Pasal 4 huruf a :Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan BarangKena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha;Bahwa dalam menetapkan besarnya DPP PPN berbeda denganpenetapan besarnya Peredaran

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor:00207/207/08/308/10 tanggal 04 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.669.190.9308.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp15.038.649,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. EKAJAYA MULTI PERKASA

MITRA SAHABAT SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. CV. MENTARI SATRIA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. AMAN JAYA PERDANA

Latar Belakang/Kronologis Permohonan Banding;Bahwa Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun PajakFebuari 2007 Nomor 00042/207/07/322/10 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp2.620.088.822,00 sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak Febuari2007 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah Kurang Bayar sebesar Rp461.701.468,00;Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar

yang diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilaimerupakan produk akhir dari rangkaian proses pemeriksaan.

dapatdiperlakuan sama kepada Wajib Pajak lainnya.

yang belum dilaporkan PKPPenjual tersebut, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkansebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan Penjelasannya,maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.41999/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 6Desember 2012 tersebut harusdibatalkan;V.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT VICTOR JAYA RAYA

Putusan Nomor 1236/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding mohon Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut di atas dapat dikurangkan menjadi:Semula Ditambah / (Dikurangi) MenjURAIAN(Rp) (Rp) (Rpa. Dasar Pengenaan Pajak b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 264.153.562,00 (65.271.060,00) 198.882.c. Kredit Pajak 197.774.360,00 197.774.d. Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya e. PPh kurang / (Lebih) Bayar 66.379.202,00 (65.271.060,00) 1.108.f.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.84892/PP/M.XIIB/10/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1699/WPJ.01/2015 tanggal 17September 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 4.552.501.844,002. PPh Pasal 21 yang terutang 198.882.501,00 3. Kredit Pajak:a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa dan tahunan 197.774.360,00c. Surat Tagihan Pajak (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya e. Lainlain Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1236/B/PK/Pjk/2018 f. Kompensasi kelebinan ke masa ... g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 197.774.360,004. Pajak yang tidak/kurang bayar 1.108.141,005.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1699/WPJ.01/2015, tanggal 17 September 2015,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2012,

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak4.552.501.844,00 2. PPh Pasal 21 yang terutang198.882.501,00 3. Kredit Pajak: a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa dan tahunan197.774.360,00 c. Surat Tagihan Pajak (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya e. Lainlain f. Kompensasi kelebinan ke masa ... g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan197.774.360,00 4. Pajak yang tidak/kurang bayar 1.108.141,005. Sanksi Administrasi: 398.931,006.