, SH. mengakusampai saat ini masih aktif sebagai PNS di BAPERMAS PP PA KBKABUPATEN CILACAP dan masih menjalankan profesinya sebagai PNS sertamasih terima gaji sebagai PNS; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Kuasa HukumPenggugat untuk bersikap Profesional, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1)huruf 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untukdapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pernyaratan yang salahsatunya tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat

Negara,namun Kuasa Hukum tetap bermohon untuk dapat diterima beracara danmelanjutkan perkara; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yanguntuk seperlunya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan atas putusan ini;wane nae non nnn nen nae nn TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;Putusan Nomor: 2591/Pdt.G

formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangPutusan Nomor: 2591/Pdt.G/2012/PA.Clp.Halaman 4 dari 6 halamanNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gu gatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yangmenjelaskan bahwa : Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang telah melakukanperjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimanadimaksud Pasal 18 kepada Pejabat Pembuat Kopmitmen ;10.Pasal 20 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER34/PB/2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yangmenjelaskan bahwa : Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pertanggungjawaban Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas PejabatHal. 29 dari 115 hal.

2009 sebanyak 385 (tiga ratusdelapan puluh lima) orang Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau PegawaiTidak Tetap pada Direktoret Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI)Kementerian Perdaganan Republik Indonesia ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.05/2007tentang Peralanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Namor Pm34/PB/2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPerjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PegawaiNegen, dan Pegawai Tidak Tetap, tidak dapat diterapkan terhadapTerdakwa dan terhadap 22 orang pegawai, 182 orang pegawai dan 98orang pegawai sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanJaksa/Penuntut

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;2.

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian SektorKapuas karena menyelenggarakan permainan judi jenis kolokkolok; Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November2020 sekitar Pukul. 19.30 WIB di perumahan Afd. 3 PTPN XIII RimbaBelian

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN SagMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakanterbukti bersalah

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapperbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan jenis kolokkolok ditempatterbuka dan saat itu sedang ada acara pesta pernikahan warga dengan carapemain A menaruh sejumlah uang untuk menebak mana gambar yang benardan jika benar akan mendapatkan uang yang lebih besar dari uang yang ditaruholeh pemain A tetapi jika tebakan tersebut salah maka pemain A akankehilangan uangnya termasuk kedalam bentuk memberi

kesempatan kepadakhalayak umum untuk permainan judi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwatidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenanguntuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur tanpamendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainanjudi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap maksuddan tujuan Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolokkolok

Bahwa secara utuh objek uji materiil berbunyi:Tata tempat untuk Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sertaTokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan AcaraResmi sebagaimana dimaksud Pasal 2, sesuai urutansebagaimana dimaksud UndangUndang Keprotokolan;.

Bahwa ketidakjelasan frasa sesuai urutan sebagaimanadimaksud UndangUndang Keprotokolan dalam objek uji materiiltelah dan akan mengakibatkan ketidakjelasan tata letak PimpinanDPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sehingga telahdan akan mencederai kehormatan dan keluhuran martabat DPRdan karenanya bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 9 Tahun 2010 yang berbunyi:Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: a. memberikanpenghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan

pejabat negara sebagaimana dimaksudPasal 3 ayat (1) dan juga prinsip kolektif dan kolegial.

Tata Penghormatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Kepala OrganisasiInternasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam AcaraKenegaraan dan Acara Resmi mendapat penghormatan;Halaman 28 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020h. Kunjungan Tamu Negara dalam rangka KunjunganKenegaraan, Kunjungan Resmi, Kunjungan Kerja danKunjungan Pribadi;i. Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri; danj.

Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, PejabatPemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasiinternasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau TamuNegara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan,dan masyarakat;b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agarberjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuanHalaman 32 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupuninternasional:c.

perundangundanganyang mengatur secara khusus mengenai hibah yang dilakukan orangtuakepada anaknya sewaktu hidup dan belum adanya pembagian waris olehpemberi hibah ke anakanaknya diatur didalam Impres RI No 1 tahun191991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam kekuasaan kewenanganPengadilan Agama Kudus bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kudus;Bahwa Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkaraperdata No 10/PdtG/2015/PNKds antara Para Penggugat , II dan Illdengan Tergugat IV karena Tergugat IV adalah Pejabat

Negara sesuaisurat keputusan Bupati Kudus No 141.1/544/2013 tentang Pengangkatansebagai Kepala Desa Tenggeles karena urusan yang berkenaan dengansurat yang dikeluarkan pejabat negara pembatalannya lewat PengadilanTata Usaha Negara Semarang, bukan lewat Pengadilan Negeri Kudus;B.

perundangundanganyang mengatur secara khusus mengenai hibah yang dilakukan orangtuakepada anaknya sewaktu hidup dan belum adanya pembagian waris olehpemberi hibah ke anakanaknya diatur didalam Impres RI No 1 tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam kekuasaan kewenanganPengadilan Agama Kudus bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kudus;Bahwa Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkaraperdata No 10/PdtG/2015/PNKds antara Para Penggugat , II dan Illdengan Tergugat IV karena Tergugat IV adalah Pejabat

Negara sesuai2Dsurat keputusan Bupati Kudus No 141.1/544/2013 tentang Pengangkatansebagai Kepala Desa Tenggeles karena urusan yang berkenaan dengansurat yang dikeluarkan pejabat negara pembatalannya lewat PengadilanTata Usaha Negara Semarang, bukan lewat Pengadilan Negeri Kudus;Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat IV , Penggugat dalamrepliknya telah mengemukakan halhal sebagai berikut :Dalam Eksepsi :261Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan para Penggugattertanggal 12 februari 2015

Bahwa eksepsi dari Tergugat IV yang mengatakan pada intinyabahwa Tergugat IV adalah pejabat negara yang berkenaan dengansurat yang dikeluarkan pejabat negara pembatalannya lewatPengadilan Tata Usaha Negara, bukan lewat Pengadilan negeriKudus, adalah tidak benar, oleh karena :e Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat jelaskan padahuruf a tersebut diatas, bahwa masalah dalam perkara ini tidakhanya pembatalan hibah saja, akan tetapi ada masalah lain yangmenyertainya, sehingga kewenangannya ada di

negara adalah pejabat yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuasaan negaralainnya yang ditetapkan atau ditentukan oleh peraturan perundanghlm 15 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.undangan sebagai pejabat negara berdasarkan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabatnegara mencakup jabatan sebagai berikut :a.

Pejabat negara lainnya yang ditontukan oleh UndangUndang.Pejabat negara lain sebagaimana dimaksud pada huruf n salah satunyamerujuk pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Hal mana, jenis pejabat negara yang dimaksuddalam norma tersebut juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal11 UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas.Bahwa yang dimaksud dengan pejabat Daerah adalah pejabat yangmenjalankan fungsi pemerintahan daerah yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan sebagai pejabat daerah.

Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut magjelismempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatursipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahmerupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifatalternatif, sehingga majelis akan mempertibangkan sesuai dengan konteksperkara ini dihubungkan dengan faktafakta hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/KomisiYudisial/Badan Pemeriksa Keuangan;kendaraan dinas operasional dengan tanda nomorkendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI:kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing sertalembaga internasional yang menjadi tamu negara;kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaanlalu lintas:kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank,pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan daripetugas POLRI; dan. kendaraan untuk kepentingan tertentu

Negara Asing serta LembagaInternasional yang menjadi tamu negara;f. kendaraan Pejabat Negara;g. kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;h. kKendaraan yang membawa penyandang disabilitas;kendaraan angkutan umum (plat kuning);j. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin;k. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbanganpetugas kepolisian, seperti kendaraan pengangkut uang (BankIndonesia, antar bank, pengisian ATM) dengan pengawasan darikepolisian; dan.

Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing sertalembaga internasional yang menjadi tamu negara;k. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaanlalu lintas:. kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank,pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan daripetugas POLRI; danm. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalandan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI:(2) Terhadap kendaraan bertanda khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, harus diajukan permohonan

Putusan Nomor 59 P/HUM/2020b. kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans;c. kendaraan berisi tenaga medis yang melaksanakan tugas;d. kendaraan yang memberikan pertolongan dalam kecelakaan lalulintas;e. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta LembagaInternasional yang menjadi tamu negara;f. kendaraan Pejabat Negara;g. kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;h. kKendaraan yang membawa penyandang disabilitas;kendaraan angkutan umum (plat kuning);j. kendaraan angkutan barang

Negara Asing sertaLembaga Internasional yang menjadi tamu negara;f. kendaraan Pejabat Negara;g. kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian danTNI;h. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas;i. kendaraan angkutan umum (plat kuning);j..

Bakur Sudiana,BSEbin Soma Duloh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKarawang tanggal 11 Nopember 1969, adalah akta otentik yang dikeluarkanHalaman 9 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwoleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman dan YudiaStyagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa Bakur Sudiana aliasH.Bakur Sudiana., BSE bin Soma Duloh telah menikah dengan Hj. ElasSulastri binti J.

Elas Sulastri yang dikeluarkan oleh LurahKarawang Kulon, tanggal 07 Juni 2017, adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman dan YudiaStyagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa HJ. Elas Sulastri telahmeninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1999, karenanya Majelis Hakimberpendapat telah terbukti bahwa HJ.

Elas Sulastri telah meninggal duniapada tanggal 15 Juni 1999;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Buku Kutipan AktaNikah Nomor :911/74/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, tanggal 22072001, adalah akta otentikyang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan denganHalaman 10 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwketerangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman danYudia Styagati Binti Marsudi yang

Bakur Sudiana,BSE yangHalaman 11 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwdikeluarkan oleh Lurah Karawang Kulon, tanggal 02 Juni 2017, adalah aktaotentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkandengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Farida bintiSukarman dan Yudia Styagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa BakurSudiana alias H.

Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangUndang, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah;2 Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsurunsurtersebut sebagai berikut

Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap Pejabat Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil33Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah (secara alternatif) sebagai subjekhukum yang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas

(2) dan ayat(3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, ternyata Penuntut Umummemfokuskan dakwaannya khusus terhadap ayat (1), yaitu Pejabat negara, pejabataparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa Kampanye;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah

negara, pejabataparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa Kampanye, maka dengan sengaja dalam hal ini dihubungkan dengankapasitas Terdakwa yaitu apakah sebagai Pejabat negara, pejabat aparatur sipilnegara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang melanggar larangan yang telahditentukan, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu

negara ataupejabat aparatur sipil negara), tentunya memiliki dampak yang berbeda.

Sementara, sesuai dengan asaspraduga tidak bersalah, pemberhentian tetap pejabat negara seharusnyadikeluarkan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap.28.Hal tersebut di atas tercermin di dalam peraturan perundangundanganyang mengatur tentang pemberhentian pejabat negara dari komisi/ badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkara pidana,sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

perkara tindak pidana apabilatelah terbukti kesalahannya berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU30/2002 menunjukkan adanya diskriminasi perlakuan antara Pimpinan KPKselaku pejabat negara dengan pejabat negara lainnya, sehingga dengandemikian kami sependapat bahwa berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU30/2002 adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat(1) UUD 1945..

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar hakkonstitusional para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukumdan pemerintahan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karenamembedakan perlakuan dalam pemberhentian pejabat negara darikomisi/badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkarapidana;c.

Pengecualian tidak bisa dimunculkanbegitu saja tanpa dikaitkan dengan kondisi tertentu yang menyebabkankekhususannya atau pengecualiannya.Asas praduga bersalah yang dianut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c UU30/2002 sesungguhnya mengandung sebuah keniscayaan menujukeadaan diskriminatif dan kesewenangwenangan dimana orangorangdari kategori yang sama yakni para pejabat negara memperoleh perisaiperlindungan asas praduga tidak bersalah sementara orangorang lain.

/lembaga lainnya yangtersangkut perkara tindak pidana apabila telah terbukti kesalahannyaberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, denganberlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 menunjukkan adanyadiskriminasi perlakuan antara Pimpinan KPK selaku pejabat negara danpejabat negara lainnya.

Pardasuka, Kab.Pringsewu atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, pejabat Negara, pejabatdaerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/ POLRI, dan KepalaDesa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Drs. SUYADI, M.M.

Suyadi perbuatan yang dilakukannyaPutusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 20 dari 32 halamantersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 71ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, Pejabat Negara, Pejabat

Yanti Riswara, M.Hum;Bahwa Ahli dimintai pendapat dalam dugaan perkara tindak pidanaPemilihan berupa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat AparaturSipil Negara, Anggota PNS/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonsebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah;2. Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;Ad.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: setiap Pejabat Negara,pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, yangberarti menunjuk pada seseorang dengan jabatanjabatan terseb ut yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum pidana;Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 25 dari 32 halamanMenimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanTerdakwa Drs.

Penggugat sampai saat ini mengakumasih aktif sebagai PNS di BAPERMAS PP PA KB KABUPATEN CILACAPdan masih menjalankan profesinya sebagai PNS serta masih terima gajisebagai PNS; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Kuasa HukumPenggugat untuk bersikap Profesional, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1)huruf 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untukdapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pernyaratan yang salahsatunya tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat

Negara,namun Kuasa Hukum tetap bermohon untuk dapat diterima beracara dan melanjutkan perkara;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yanguntuk seperlunya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan atas putusan ini;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 4 dari 7 halamanwan anna anne TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana

formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 5 dari 7 halamanMenimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat

Subjek hukum yang dilarang (pejabat negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil negara, anggota TNWPoli dan kepala desa atau sebutanlain/Lurah;a.Bahwa adapun subjek hukum yang dilarang melakukan pelanggaransebagaiman dimaksud Pasal 71 ayat (1) UndangUndang pemilihanadalah pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNVPolri dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah;Bahwa Pasal 71 ayat (1) UndangUndang pemilinan dimaksud bagaisetiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNVPolrn dan kepala desa atau sebutan lain/urah.

Ataudengan kata lain masingmasing subjek hukum bertanggungjawab atasperbuatan hukum yang dilakukan;Bahwa adapun yang dimasukd dengan pejabat negara, pejabat daerahdan pejabat apartur sipil negara adalah pejabat publik yang memegangjabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurtperaturan perundangundangan. Jadi, setiap orang yang mendapatkantugas dan tanggungjawab jabatan merupakan merupakan pejabat baik itupejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggotaTNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.2.

bersifat alternatif dimana apabilasalah satu yangdiatur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telahterpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimasukd dengan pejabat negara, pejabat daerahdan pejabat apartur sipil negara dalam undangundang aquo adalah pejabat publikyang memegang jabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurutperaturan perundangundangan. sehingga, setiap orang yang mendapatkan tugas dantanggungjawab jabatan merupakan pejabat baik itu pejabat negara, pejabat

dan Tergugat IV secarabersamasama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baikkerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, jika Majelis Hakimmelihat para pihak di dalam gugatan agquo, yang menjadi Tergugat IV adalahBupati Kabupaten Kuantan Singingi, dimana menurut Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaKepala Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikategorikansebagai pejabat

negara, sehingga dalam hal ini Tergugat IV jika mengacukepada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramerupakan Pejabat Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof.

(Bagir Manan, Teor dan Politik Konstitusi, Yogyakarta, FHUII Press, 2004):Menimbang, bahwa dengan demikian jika mengacu kepada kategorisasitersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud pejabat negara adalahHalaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tikpejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yangmerupakan alat kelengkapan negara dan menjalankan fungsinya untuk dan atasnama negara;Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mengacu kepada uraian diatas,maka

Majelis Hakim berpendapat, Tergugat IV yaitu Bupati KabupatenKuantan Singingi selain merupakan Pejabat Negara sebagaimana diatur didalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,juga merupakan pejabat yang memiliki fungsi administrative sebagaimanapenjelasan Prof.

Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2018 terdakwa didakwasebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa DJEFRIE MUMU, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.15 Wita atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lapangan MogotDesa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai pejabat

Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonperbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 75/PID/2018/PT MND Bahwa terdakwa DJEFRIE MUMU diangkat sebagai Hukum Tua atausebutan lain Kepala Desa Sumarayar Kecamatan Langowan TimurKabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor : 359

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 13 Juli 2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : MenyatakanTerdakwa DJEFRIE MUMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatur SipilNegara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dengan sengajamembuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) UndangUndang

23.00 WIT atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di lokasipenyelenggaraan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil GubernurMaluku Utara nomor urut 1 (Satu) yaitu AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMARdi depan rumah saudara IKMAN yang terletak di Desa Kenari Kecamatan MorotaiUtara, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, setiap pejabat

negara, pejabat daerah,pejabat apartur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atausebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:O Bermula ketika Terdakwa RUSTAM MANDEA Alias UTAM menerimaundangan dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur MalukuUtara Nomor Urut 1 (satu) periode 2018 2023 untuk menghadiri acarakampanye yang akan

Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar Pukul 23.00 Witterdakwa sebagai Kepala Desa Kenari menghadiri undangan dari Tim salah satuKandidat untuk melihat Kampanye di Desa Kenari Kec.

rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Keputusan Bupati8Pulau Morotai, Nomor 141/246/PM/2013, tentang Pemberhentian, Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Kenari Kecamatan Morotai UtaraKabupaten Pulau Morotai tahun 2013, telah dilantik sebagai Kepala Desa KenariKecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terhadap unsursetiap Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atausebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau) merugikan salah satu calon selama masakampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/luran dan perangkat desa atau sebutan

Tidak6berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara yang dalampenjelasannya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara ,adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor : 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian : Dalam pasal 2 ayat ( 1 ) ditentukan bahwa PegawaiNegeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil ; b.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri; 92 22902 222 2222 nnn ono4. Gubernur; 22+ 22222 ono nan nn enn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; "7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

disimpan disaku belakang sebelahkanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) handphone merkSamsung warna putin dengan simcard nomor 081252785901 dipegang di tangan kanan terdakwa;Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN MIg Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada seseorang yangbernama Bagus (DPO) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa HANDY TIO YOHANESBin HANDRIYANTO (Alm) tersebut tidak sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyaijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatandan membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggupmemberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik POLRI, Kejaksaan danpengadilan menggunakan haknya

;Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari pejabat Negara yang berwenang.Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN MIigMenimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidanganTerdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Barang Bukti :1 plastik klip sedang berisi

Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabayadengan nomor Lab : 05583/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09770/2019/NNFberupa kristal warna putin tersebut diatas adalah benarkristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari pejabat Negara

Mengadakan revisi UU SJSN dimana Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara dikelola secara terpisah.B. Mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkanpengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJSKetenagakerjaan. Tujuan dari upaya advokasi sangat luas dankompleks karena terkait dengan perubahan peraturanperundangan yang melibatkan berbagai penentu kebijakan dijajaran eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu maka upayaHalaman 14 dari 48 halaman.

Anggota Tim Advokasi terdiri dari Pimpinan Divisi RenbangPT TASPEN (Persero) dengan partner dari berbagaiinstitusi yang berpengaruh terhadap Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara antara lain Perwakilan dari KemenKeu,KemenPANRB, Kemendagri, KemenKumHam, PWARI,Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016d.KORPRI dan instansi terkait lainnya.

Secara lebihspesifik tugas pokok kelompok kerja advokasi mencakupantara lain:a.Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif hukum, Perundangundangan dan PPtentang legalitas penyelenggaraan program Pensiun, THT,JHT, JKK dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPKberdasarkan UU ASN;Menyusun ringkasan analisa historis, legalistic, teknis danoperasional pengelolaan program Pensiun, THT, JHT, JKKHalaman 16 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 32 P/HUM/2016dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK yang tidakdapat dialinkan ke BPJS Ketenagakerjaan;c. Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif identifikasi kelompok pengambil keputusan,kelompok yang mempengaruhi pengambil keputusan sertaaspekaspek lain berkenaan dengan kelompok pengambilkeputusan;d. Menyusun rencana kerja spesifik langkahlangkan yangakan dilaksanakan dalam upaya advokasi ke pengambilkeputusanMenyusun rencana kerja advokasi.

negara sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang HakKeuangan/ Administrasi Pimpinan dan Anggota LembagaHalaman 31 dari 48 halaman.