Ditemukan 30139 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-05-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Prg
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat:
Asry
Tergugat:
1.Bank Rakyat Indonesia cabang Parigi
2.Kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Palu
3.Fitria Sukardi
4.Kementrian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten parigi moutong
5.Notaris/PPAT Putu Agus Kristianto, SH
Turut Tergugat:
Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi tengah
560301
  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

    2. Menetapkan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat, yaitu tanah dan bangunan seluas 480 m2, SHM Nomor 135 atas nama SUARTINI TOMBAAN, yang terletak di Jalan Uwe Maisi, RT/RW 006/003, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut:

    - Sebelah utara : jalan

    tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

    4. Menyatakan penguasaan Tergugat III atas tanah objek sengketa a quo saat ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

    5. Memerintahkan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah objek sengketa ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses pelelangan

    hak tanggungan kepada Tergugat I, untuk kemudian dilakukan pelelangan ulang yang difasilitasi oleh Tergugat II dengan harga limit yang ditetapkan secara wajar oleh Penilai yang ditunjuk khusus untuk itu;

    6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tidak menggunakan harga limit yang ditetapkan secara wajar oleh Penilai yang ditunjuk khusus untuk itu, sebagai perbuatan melawan

    hukum;

    7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kembali hasil pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada pemenang lelang yakni Tergugat III sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

    8. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan sisa hasil pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

    9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian material

Register : 06-03-2024 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Mkd
Tanggal 29 April 2024 — Penggugat:
BRI KC Muntilan
Tergugat:
1.Haryanti
2.Sutarno
1510
  • Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.149.741.283,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
  • Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek agunan kepada Penggugat, apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat maka obyek agunan milik Para Tergugat akan dilakukan dijual/pelelangan
  • oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya tersebut dan kelebihan hasil pelelangan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat;
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai diucapkan sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
Register : 03-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 8 Mei 2018 — Sarana Kaltim Ventura
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, C.Q Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
647
  • Sarana Kaltim Ventura
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, C.Q Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
Register : 10-05-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN STABAT Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN STB
Tanggal 18 Desember 2017 — Penggugat:
Jamarik
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit XXII
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan
3.Ernita Citra Dewi Sagala
21284
  • DALAM EKSEPSI :

    Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan permohonan Pelawan;
    2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik (good opposant);
    3. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
    4. Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan
    Umum (Pengadilan Negeri):4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (DalamPerkaraA guo Pengadilan NegeriStabat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya (BukanPelaku Usahayang meminta kepada Kantor PelayananKekayaanNegara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan
    Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan Il ataspermintaan Terlawan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum;4.
    Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II ataspermintaan Terlawan adalah perbuatan melawan hukum (OnRechtmatigEdaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskanikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia
    Bahwa dalil Pelawan pada Posita angka 3 halaman 5 yang menyatakanmenurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3210.5/PDT/1984tanggal 30 Januari 1986, menyatakan "Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan!
    Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan Il ataspermintaan Terlawan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;4. Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan Il atas permintaanTerlawan adalah perbuatan melawan hukum5. Menghukum Terlawan III untuk mematuhi putusan ini ;6.
Register : 23-03-2011 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 24/B/2011/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. ARIA MULTI GRAPHIA vs KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI
9438
  • Perihal Pelelangan Ulang ;4.
    Ulang yang ditujukankepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang manapada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan labeledar mikol sebagai pelelangan gagal dan harus~ diulangberdasarkan alasan : karena terdapat sanggahan banding dariPT.
    Percetakan Bali)berhasil mendownload Berita Acara Hasil Pelelangan PengadaanSKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010, lengkap dengan hasilevaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang ULPPemerintah Propinsi Bali Bahwa dalam Dokumen Pelelangan aquo terdapat ketentuanyang menyatakanbahwa : Proses dan hasil evaluasi penawaran, keteranganketerangan lain yang terkait dan usulan penetapanpemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam BeritaAcara Hasil Pelelangan oleh Pokja Pengadaan Barang bersifatrahasia
    Tanggal 4Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang, Tergugat terbitkanberawal dari pelelangan pengadaan barang/jasa telahdilakukan proses pelelangan dengan Pengumuman PelelanganUmum Nomor : 027/327/PB/ULP.Aset. tanggal 29 Maret 2010,terhadap peserta sudah disampaikan atau diintruksikanberupa Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) berikuturaian uraian dari Bab sampai Bab IV secara terincipenjadwalannya.
    PercetaanBali pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 wita melalui LPSEyang semestinya baru boleh = diumumkan tanggal29 April 2010 karena bersifat rahasia Bahwa terlepas dari itu) semua yang jelas pelelangan tanggal29 Maret 2010 sesuai Pengumuman Pelelangan Umum Nomor027/327/PB/ULP.Aset. tanggal 29 Maret 2010, telah tidaksesuai atau menyimpang dari ketentuan Keppres No. 80 tahun2003 beserta lampirannya, sehingga adalah pantas dan wajarTergugat melakukan Pelelangan Ulang terhadap PekerjaanPengadaan Blanko
Putus : 12-05-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 53/B/2009/PTTUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2009 —
229
  • PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN LLAJ. BALI, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI; TERGUGAT I dan TERGUGAT II /TERBANDING
    PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUANKERJA PENGEMBANGAN LLAJ. BALI, DINASPERHUBUNGAN PROVINSIBAL je as sees seenseaasenaseeeseneneSamasama ..............Samasama berkedudukan di Jalan Kapten CokAgung Tresna No.1 Renon Denpasar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Nopember 2008 memberikan kuasa kepada3.
    suratlain yang bertalian , antara pihak yang bersengketasebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperolehkronologis kejadian sebagai berikutMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitumgugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar memberikan putusansebagaiDGTIICU Ie Shei Grins amie oe eee OMe Mee eee ne Bem OE weDALAM PENUNDAANe Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan dalam perkara ini yaitu) penunclaan tentangPelaksanaan Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan
    Tergugat II No.602.1.52/PPLLAJB/V1I11/2008, tertanggal 6 Agustus 2008yaitu. tentang Pengumuman Penetapan Pernenang Pelelanganatas pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan sepanjang 80.000M'. pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas AngkutanJalan Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali ;3.Memerintahkan kepada tergugat dan/atau Tergugat (Iluntuk mencabut Keputusan aquo no.602.1/52/PPLLAJB/VI1I1/2008., tertanggal 6 Agustus 2008yang diikeluarkan oleh Tergugat yaitu) tentang PengumumanPenetapanPemenang Pelelangan
    Pradhana teknik atas'Pekerjaan Pengadaan dan pernasangan Marka Jalan sepanjang80.000 M' pada Satuan kerja Pengernbangan Lalu LintasAngkutan Jalan Bali ;4.Memerintahkan kepada tergugat dan/atau Tergugat Iluntuk menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara baru untukmengadakan "Pelelangan Ulang" atas Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Marka jalan sepanjang 80.000 M padaSatker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali,Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun Anggaran2008 ; ee ee eee eee eeee5.
    umum/publik ; berisi11tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku yakni berupapenetapan pemenang ; yang ini mengandung nilaikehendak/Wilsverklaring dari pejabat tun dan dasardikeluarkannya Penetapan Pemenang Lelang ini adalahKepres No,.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah ; selanjutnya obyek sengketa konkret ;individual karena jelas ditujukan kepada Tergugat IlIntervensi dan final karena dengan penetapan pemenanglelang ini maka proses pelelangan
Register : 07-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 21/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT MULTI KARYA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh FRANKY HOTLAN ALEXANDER S
Tergugat:
1.KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABHAN LAUT BAGANSIAPIAPI
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
1572229
  • 2018 Tentang Penetapan Penundaan dan/atau Penangguhan Pelaksanaan Kedua Obyek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan

dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;

3.

Mewajibkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II Untuk Mencabut Surat Keputusan Yang Diterbitkan Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran oleh Tergugat

I ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen oleh Tergugat II;

4. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selebihnya;

5.

Surat Kementerian Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam Paket PekerjaanLanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TahunAnggaran 2018, yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;2.
Surat Kementerian Perhubungan ~~ Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018, Perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh PejabatPembuatKOmMiItMeN)j 7222 n enna nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cnn ncn nnn.
Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kementrian PerhubunganDirektorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOPBAA.18, Perihal Pembatalan Hasil Pelelangan Dalam PaketPekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautBagan Siapiapi TA. 2018 Tanggal, 27 Maret 2018 yangHalaman 5 dari 64 Halaman dari Putusan No.21/G/2018/PTUN.PBRditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran KantorKesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi
Register : 07-06-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 26-09-2011
Putusan PN WATES Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Wt.
Tanggal 22 Agustus 2011 — TUKIJO als KELEP
14526
  • gedung pelelangan cabai kuranglebih selama 2 (dua) jam dari jam 16.00 WIBsampai dengan 18.00 WIB;Bahwa sepeda motor saksi diparkir di luar dankuncinya dibawa seorang perempuan dalamkerumunan itu.
    Terdakwa sedang meneleponmenggunakan HP dan tidak lama kemudian banyakorang yang datang ke gedung pelelangan cabai;Bahwa saksi dan rekanrekan saksi yang lainberada di dalam gedung pelelangan cabai kuranglebih selama 2 (dua) jam dari jam 16.00 WIBsampai dengan 18.00 WIB;Bahwa saksi dan rekanrekan saksi yang lainHal 33 dari 101 halaman, No. 83/Pid.
    tertekan dankeinginan saksi saat itu hanyalah ingin segerapulang dengan selamat;Bahwa akhirnya saksi bisa pulang setelah aparatkepolisian datang ke gedung pelelangan cabai;Bahwa saksi merasa tidak nyaman diberhentikan,ditahan di gedung pelelangan cabai dan dipaksamembuat surat pernyataan dan saksi juga merasatakut terhadap terdakwa dan rekan rekannyaketika diancam akan dibunuh di tempat mereka ditahan oleh terdakwa di gedung pelelangan cabai;Bahwa saksi dan rekanrekan saksi yang lainberada di dalam
    gedung pelelangan cabai kuranglebih selama 2 (dua) jam dari jam 16.00 WIBsampai dengan 18.00 WIB;Bahwa saksi mengenali barang bukti yangdiperlihatkan di persidangan;Hal 41 dari 101 halaman, No. 83/Pid.
    saksi menanyakan ada apa,dan dijawab oleh orang yang tIlewat tersebutbahwa ada orang ditahan; Bahwa kerumunan warga semua berdirimengililingi gedung pelelangan cabe; Bahwa sesampai di gedung pelelangan cabai,ditempat tersebut sudah banyak orang;Hal 58 dari 101 halaman, No. 83/Pid.B/2011/PN.Wt.
Register : 25-04-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 14-G-2016-PTUN-BL
Tanggal 10 Nopember 2016 — P. Koperasi KM3 ( Mitra Mikro Mina )
19754
  • Menyatakan batal obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Surat Perintah Membongkar Bangunan Kantor dan Tempat Pelelangan Ikan Milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3); 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar Nomor : 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang surat perintah membongkar bangunan kantor dan tempat pelelangan ikan milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3) ; 4.
Register : 15-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN PALU Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Pal
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Titi Dg Ngai
2.Aco Osman Ecca
3.Noni
4.Agus Osman Ecca
5.Muhajirin Osman Ecca
Tergugat:
1.Bobe Osman Ecca
2.Julianer Aditia Warman
3.PT Bank Rakyat Indonesia BRI PERSERO Tbk
4.Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Palu KPKNL
3215
  • Penggugat:
    1.Titi Dg Ngai
    2.Aco Osman Ecca
    3.Noni
    4.Agus Osman Ecca
    5.Muhajirin Osman Ecca
    Tergugat:
    1.Bobe Osman Ecca
    2.Julianer Aditia Warman
    3.PT Bank Rakyat Indonesia BRI PERSERO Tbk
    4.Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Palu KPKNL
    PIHAK KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG PALU (KPKNL)., bertempat di Jl. Prof.
    tidak memenuhisyarat dan prosedur sesuai Peraturan tersebut diatas, maka TurutTergugat Il sebagai pelaksana lelang tidak akan melaksanakanlelang tersebut sampai dengan terjual kepada Tergugat Il, sepertifakta yang terjadi saat ini.Selain itu dalam gugatan halaman 5 angka 11 yang menyatakanpada intinya bahwa harga dari tanah dan bangunan yang diuraikanpada poin 4 halaman 34 adalah Rp. 600.000.000 merupakanpernyataan yang mengadaada dan tidak dipikirkan dengan akalyang sehat, karena sebelum melakukan pelelangan
    berdasarkan rasa kepastian hukum sekaliguskeadilan bagi pembeli lelang.Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012tentang Rumusan Hukum hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah AgungSebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil RapatKamar Perdata angka romawi IX dinyatakan bahwa Perlindungan harusdiberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahuibahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)..Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan
Putus : 08-02-2007 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G.TUN/2006/PTUN-Pbr
Tanggal 8 Februari 2007 — CV. ASRI KONSTRUKSI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR SUMBER DANA, DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA PENDAMPING APBD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2006
13876
  • Maka sesuai Lampiran I Bab II huruf Aangka 1 huruf mi : Pelelangan gagal danPelelangan ulang, Angka 2 : Pelelangan ulanghuruf b) : pelelangan gagal karena tersebut padabutir 1 huruf oc dilakukan Pelelangan ulangdengan cara mengundang ulang semua pesertalelang yang tercantum dalam daftar peserta untukmengajukan penawaran ulang secara lengkap(Administrasi, Teknis dan MHarga) ;Berdasarkan dari apa yang Tergugat uraikandiatas jelas jelas perbuatan Tergugat telahsesuai dengan prosedur dan aturan aturan
    ulangtersebut ; Bahwa setahu Saksi, dalam pelelangan gagal/ulang tidakada dikenal media sanggah ; Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan kepada PejabatPembuat Komitmen setelah Panitia Pelelangan mengumumkanPemenang Lelang pada pelelangan ulang ;2.
    Hidayah Utama ; Bahwa tidak tahu alasan dari Panitia menggugurkanPenggugat dalam pelelangan pertama ; Bahwa Jangka Waktu Penawaran CV.
    Aangka I huruf M pelelangan gagal dan pelelangan ulang angka 2pelelangan ulang huruf b pelelangan gagal karena tersebut pada butir1 (c) dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang ulang semuapeserta lelang yang tercantum dalam daftar peserta lelang untukmengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis danharga) ;Menimbang ..............Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantaholeh Tergugat, maka kebenaran akan dalil dalil gugatan Penggugatharus dibuktikan dalam
    Si. yang padapokoknya menerangkan : Bahwa ada 45 CV yang mengikuti tender ini,dan dari keseluruhan peserta tidak satupun yang memenuhipersyaratan, oleh karenanya Panitia Pelelangan mebuat usulan kePejabat Pembuat Komitmen agar dilakukan pelelangan ulang danmengundang kembali semua rekanan untuk mengikuti pelelangan ulang ;Menimbang, bahwa Penggugat digugurkan karena jangka waktupenawaran yang diajukan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalamdokumen pelelangan ;Menimbang ...............Menimbang
Register : 19-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 8/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 27 September 2017 —
10638
  • ulang, apabila:(1) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;Halaman 12 dari 54 Halaman1.10. (2) dst.Bahwa dalam kenyataannya Tergugat A quo memilihmelakukan penyampaian ulang dokumen penawaran sebagaitindak lanjut dari pelelangan yang telah dinyatakan gagal,sehingga proses pelelangan tersebut bertentangan denganaturan yang berlaku.
    PELELANGAN SESUAI PROSEDUR; Bahwa dalam melaksanakan proses pelelangan Pokja telahmelakukan pelalangan yang dimulai pada tanggal 6 Pebruari 2017dengan tahapan pengumuman, Download Dokumen Pengadaan,Halaman 28 dari 54 HalamanPemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, PembukaanDokumen Penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, PembuktianKualifikasi, Upload Berita Acara Hasil Pelelangan, PenetapanPemenangan, Masa Sanggah Hasil Lelang, Surat PenunjukanPenyedia Barang/jasa, Penandatangan Kontrak; Bahwa
    Pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang; ataud. Penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung;Bahwa dari empat opsi atau pilihan tindak lanjut pelelangan gagal,Pokja memutuskan mengambil langkah kedua yaitu penyampaianulang Dokumen Penawaran.
    Dulfagor pernah mengikuti pelelangan Pembangunan Rumah SakitdiKabupaten Bungo; Bahwa Direktur PT.Dulfagor bernama H.
    pelaksanaan diwajibkan;SAKSI DEDIISKANDAR, S.T.; Bahwa saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo sudah 8(delapan) tahun; Bahwa saksi bekerja di pokja pelelangan Kabupaten Bungo sudah 3 (tiga) tahun; Bahwa di dalam pelelangan tim pokja menggunakan portal LPSE; Bahwa Kepala ULP memerintahkan Pokja untuk melaksanakan proses lelang; Bahwa panduan dasar dalam pelelangan yaitu perperes Nomor 4 Tahun 2015; Bahwa tidak ada tatap muka antara pokja dan peserta lelang karena informasikepada peserta
Register : 27-11-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/TUN/2013
Tanggal 29 Januari 2014 — DIREKTUR CV. FELINDA VS KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KAB. BOLAANG MARGONDOW UTARA;
7328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bolaang Mongondouw Utarawww.lpse.bolmutkab.go.id. beserta berita acara hasil pelelangan ;Bahwa berdasarkan jadwal pelelangan yang di umumkan melalui portal resmiLayanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Bolaang Mongondouw Utarawww.lpse.bolmutkab.go.id.Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBuJ)harus di terbitkan pada tanggal 7 Nopember 2012 ;Bahwa berdasarkan jadwal pelelangan yang di umumkan melalui portal resmiLayanan Pengadaan Secara Elektronik Kab.
    PA/KPAmenyatakan Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung gagal apabila :a.
    PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatanganiSPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidaksesuai dengan Peraturan Presiden ini;Halaman 5dari 16 halaman.
    Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilinan Langsung tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;g. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkandiri; atau ;h.
    Kelompok Kerja ULP,PA/KPAmemutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULPbersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkanSPPBu.Bahwa Berita Acara Pelelangan Gagal kami terima setelah Jadwal pelelangandi LPSE yang menyatakan Pelelangan sudah selesai (Tgl 10 Nopember 2012Pelelangan sudah dinyatakan selesai dan Berita Acara Pelelanganditandatangani/diterima pada tanggal 13 Nopember 2012);Bahwa Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab.
Register : 13-11-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 239/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22069
  • Perubahannya, si dan Jasa Konsultansi, berbunyi:,.Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal,maka Kelompok Kerja ULP segera melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;C. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau;d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/PemilihanLangsung;...Hal. 18 dari 146 Hal.
    Putusan Nomor: 239/G/2017/PTUNJKT14.diterima dan dinyatakan benar terlebih dahulu oleh Tergugat, dan barukemudian Tergugat menyatakan pelelangan gagal, dan kemudianTergugat memberitahukan kepada Penggugat dan kepada pesertalelang lainnya perihal adanya pelelangan gagal tersebut dengan disertalalasanalasannya dan barulah kemudian Tergugat meneliti dan/ataumenganalisis apa yang menjadi penyebab terjadinya pelelangan gagaltersebut, dan selanjutnya menentukan langkah apakah pelelangan iniakan dilakukan
    Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau;d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/PemilihanLangsung;...Keempat,Bab VII Pelelangan Gagal Dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal HurufA, Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi, Lampiran Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan PekerjaanKonstruksi dan Jasa Konsultansi, yang berbuny!
    :Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta. Setelah pemberitahuanadanya pelelangan gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP Pengganti(apabila ada penggantian) meneliti menganalisis penyebab terjadinyapelelangan gagal untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitumelakukan:I. evaluasi ulang;j. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;k. pelelangan ulang; atau;I. penghentian proses pelelangan;...Hal. 27 dari 146 Hal.
    Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, Pokja ULPatau Pokja ULP pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisispenyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkahselanjutnya, yaitu melakukan:e. evaluasi ulang;f. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;g. pelelangan ulang; atau;h. penghentian proses pelelangan,;..Ketujuh,Hal. 28 dari 146 Hal. Putusan Nomor: 239/G/2017/PTUNJKTPasal 5 huruf c dan f Jo.
Register : 04-03-2010 — Putus : 11-08-2010 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 05/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 11 Agustus 2010 — - PT. JASUKA BANGUN PRATAMA vs - PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SAMARINDA
14838
  • 2009tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat Individual, yaitu satudiantaranya PTJasuka Bangun Pratama (Penggugat) calon penyedia jasaPekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Ranting IPA Cendana IIKapasitas 260 liter/ detik menjadi 900liter/detik; e Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat finas karean merupakanakhir dari pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up RantingIPA Cendana II Kapasitas 260 liter/ detik menjadi
    900 liter/detik;Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentangPengumuman Hasil Pelelangan, menimbulkan akibat hukum bagi PT.JasukaBangun Pratama (Penggugat);Adapun duduk perkaranva sebagai berikut:1.
    sistim evaluasi (scoring) yang dilaksanakan pada pelelangan tersebut;Penggugat juga mempertanyaakan apa yang menyebabkan Penggugat dianggap tidak memeanuhi syarat pada pelelangan tersebut;Untuk itu Penggugat mengharapkan transparansi dari pihak panitia lelang untukmenjelaskan sistim evaluasi (scoring) serta halhal yang membuat Penggugattidak memenuhi syarat pada pelealangan tersebut;6.
    P.8 Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PDAM KotaSamarinda Nomor : 224/PANLANG/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009,Perihal : Jawaban Terhadap Sanggahan Pengumuman Atas PengumumanHasail Pelelangan, (foto copy);279.
    Prosedur pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / Jasa lainnya denganmenggunakan metode pelelangan umum meliputi; b. dengan pasca kualifikasi:1). Pengumuman pelelangan umum; 2). Pendaftaraan untuk mengikuti pelelangan; 3). Pengambilan dokumen lelang umum; 4). Penjelasan; 5). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;6). Pemasukan Penawaran; 7). Pembukaan Penawaran; re8). Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi; 9). Penetapan Pemenang;10.)
Register : 08-02-2023 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 15-03-2023
Putusan PN Melonguane Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Mgn
Tanggal 8 Maret 2023 — Bank BRI Manado di Manado, Cq PT.Bank BRI Tahuna Di Tahuna
3.Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang
400
  • Bank BRI Manado di Manado, Cq PT.Bank BRI Tahuna Di Tahuna
    3.Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
3411
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Perlawanan Eksekusi Pelawan untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan proses Pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III cacat hukum, karena tidak sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    3. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III melakukan proses pelelangan kembali atas barang hak milik Pelawan;
    4. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan III terhadap
    di umum di mediamassa lokal minimal dua kali.Bahwa Terlawan dan Terlawan Il juga harus melibatkan Tim Appraisalsebelum melakukan pelelangan, karena nilai obyek pelelangan adalah diatas Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagai mana ketentuanundangundang dan nilai pelelangan tersebut harus sesuai dan wajar sertatidak menrugikan Pelawan, namun nilai pelelangan yang dilakukan olehTerlawan , Terlawan II dan Terlawan III sangat tidak sesuai dan tidak wajarserta tidak memenuhi rasa keadilan bagi
    dan menghadirisendiri pelelangan tersebut sesuai pada Posita angka 10Pelawan.15.
    Pelelangan ini juga telahdiberitahukan kepada debitor/Pelawan oleh Terlawan dengan surat nomor B9684KCXVIII/ADK/11/2016 tanggal 7 November 2016.
    Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 Terlawan II pernah mengundang Pelawanuntuk mengikuti pelelangan di kantor Terlawan Il, atas undangan tersebutPelawan hadir di kantor Terlawan II selama 3 (tiga) kali yaitu tahun 2014,2015 dan 2016 namun tidak ada pertemuan untuk pelelangan dimaksud.
    Terlawan dan Terlawan Il juga harus melibatkan Tim Appraisal sebelummelakukan pelelangan, karena nilai obyek pelelangan adalah di atas Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagai mana ketentuan undangundang dan nilai pelelangan tersebut harus sesuai dan wajar serta tidakmenrugikan Pelawan, namun nilai pelelangan yang dilakukan oleh TerlawanHalaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN Son, Terlawan II dan Terlawan Ill sangat tidak sesuai dan tidak wajar serta tidakmemenuhi
Register : 24-08-2009 — Putus : 03-02-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 23/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 3 Februari 2010 — PT. PUTRA SIKKA MANDIRI vs KEPALA BANDAR UDARA GEWAYANTANA LARANTUKA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
11535
  • KP.309/19 BM/07/GWT2009, Tanggal 4 Juli 2009, Tentang PenetapanHasil Pelelangan Pekerjaan Pemotongan Tanah danPematangan Persiapan Perpanjangan lLandasan PacuTahap I (Target 208.800 M MP) 138.227 M, LokasiBandar Udara Gewayantana Larantuka TahunAnggaran 2009, Jelas merugikan kepentinganPenggugat, yaitu : Bahwa berdasarkan Pengumuman Pelelangan UmumNomor : 23/PAN/GWT2009, tanggal 22 April 2009oleh Panitia Pelelangan Barang dan Jasa BandarUdara Gewayantana Larantuka, makaselanjutnya Penggugat telah
    CitraSarana Raya dengan penawaran tertinggi yakniRp. 5.346.000.000 dan 2 (dua) penawarandinyatakan Gugur ;Bahwa berdasarlan hasil evaluasi dari penawaranyang masuk ke Panitia Pelelangan, maka padatanggal 9 Juni 2009, Panitia Pelelanganmengumumkan bahwa Pelelangan dinyatakan Gagalkarena semua penawaran yang masuk tidakmemenuhi seluruh persyaratan yang dimintadalam dokumen lelang dan karenanya dilakukanpelelangan ulang ;Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2009, telahdilakukan pelelangan ulang yang diikuti
    ' oleh 8(delapan) perusahaan, dan penawaran~ dinyatakanlengkap oleh panitia pelelangan, dan dalampembukaan dokumen penawaran, penawaran terendah /berada pada peringkat I (satu) adalah Penggugat(PT.
    80 Tahun 2003 beserta perubahannyatentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, danDokumen Pelelangan serta Adendumnya, dengan kronologissebagai berikut : Bahwa pada tanggal 22 April 2009, Tergugat mengadakanpengumuman pelelangan melalui' media massa harianumum Media Indonesia dan Pos Kupang serta papanpengumuman Bandar Udara Gewayantana Larantuka ;Bahwa pada tanggal 23 April 2009 13 Mei 2009,dilakukan proses pendaftaran dan pengambilandokumen pelelangan.
    Komitmen (PPK) BandarUdara Gewayantana Nomor : KP.309/20.1 BM/07/GWT2009tanggal 14 Juli 2009 perihal : Jawaban sanggahan, yangpada pokoknya menyatakan Panitia pelelangan telahmenyelenggarakan pelelangan dengan melakukan~ evaluasipenawaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalamdokumen pelelangan dan addendumnya (vide Bukti 1.12) ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukansanggahan banding yaitu Surat Direktur utama PT.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Lbp
Tanggal 20 Juli 2017 — 1. Nama lengkap : Muhammad Taufik Alias Taufik 2. Tempat lahir : Tanjung Beringin 3. Umur/Tanggal lahir : 40/2 April 1977 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Dsn. I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec.Tanjung Beringin, Kab.Serdang Bedagai 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Nelayan
378
  • Serdang Bedagai dan melihat terdakwahendak menuju keHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2017/PN Lbpareal Tempat Pelelangan Ikan.
    Serdang Bedagai dan melihat terdakwahendakmenuju ke areal Tempat Pelelangan Ikan.
    Selanjutnya terdakwa mengatakankepada saksi JULIANA DALIMUNTEmata kau, aku bunuh kau nanti dansaksiJULIANA DALIMUNTE menjawab kenapa kau, aku pain kau kemudianterdakwa kembali mengatatakan aku bunuh kau nanti selanjutnya langsungmemukul pundak saksi korban JULIANA DALIMUNTE menggunakantangannya kemudian langsung pergi menuju ke Tempat Pelelangan Ikan.Bahwa selanjutnya saksi dan saksiJULIANA DALIMUNTEmengejar terdakwake Tempat Pelelangan Ikan untuk menanyakan maksud terdakwa memukulsaksidan mengatakan
    IRWAN ALIAS IWANdibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa pada harikamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul. 17.15Wibbertempat di lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) termasuk Dsn. , DesaTebing Tinggi, Kec.
    Serdang Bedagai dan melihatterdakwahendak menuju ke areal Tempat Pelelangan Ikan. Selanjutnyaterdakwa mengatakan kepada saksi JULIANA DALIMUNTE mata kau, akubunuh kau nanti dan saksiJULIANA DALIMUNTE menjawab kenapa kau,aku pain kau kemudian terdakwa kembali mengatatakan aku bunuh kaunanti selanjutnya langsung memukul pundak saksi korban JULIANADALIMUNTE menggunakan tangannya kemudian langsung pergi menuju keTempat Pelelangan Ikan.
Register : 12-08-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 59/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 17 Nopember 2014 — CV. Akawy Mandiri diwakili Direktur Hajjah Munirah Selanjutnya disebut sebagai Penggugat M E L A W A N : 1. Kelompok Kerja 2 (POKJA 2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru Selanjutnya disebut sebagai Tergugat - I 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Barru Selanjutnya disebut sebagai Tergugat – II
11641
  • Akawy Mandiri Nomor: 48 tanggal 10 MeiBahwa Penggugat sebagai Perseroan Komanditer adalahbergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, sehinggadengan usaha ini Penggugat telah banyak berkontribusi dalampembangunan konstruksi di Kabupaten Barru;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, Tergugat I telahmengeluarkan Pengumuman Pascakualifikasi atas PaketPekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga TahunAnggaran 2014 ;Bahwa oleh karena pelelangan tersebut adalah denganmenggunakan metode pelelangan eLelang
    Rp.587.256000.00, (Lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratuslima puluh enam ribu koma nol), sehingga ada selisih anggaransebesar Rp. 163.841.000,00 (Seratus enam puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh satu ribu koma nol);Bahwa oleh karena pelaksanaan pelelangan ini menggunakanmetode eLelang Pemilihan Langsung/Pelelangan UmumDengan Pascakualifikasi dengan menggunakan StandarDokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana yangditentukan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 01/P.16KONSTRUKSI/POKJA
    ; 234Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Objek Sengketa : BeritaAcara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang LelangPaket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No.08/P.16KONSTRUKSI/POKJA TULP/BR/VI/2014 tanggal 12 JuniMemerintahkan kepada Tergugat I KELOMPOK KERJA 2 (POKJA2) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BARRUmencabut Keputusan Objek Sengketa : Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket PekerjaanRehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No
    dan telah dilakukanPengumuman Pelelangan pada tanggal 16 Mei 2014;Bahwa semua prosedur pelelangan yang dilakukan olehTergugat 1 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan : Pemillhandengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk PenyediaPekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagaipemasukan
    Akawy Mandiri Nomor: 48 tanggal 10 Mei2 Bahwa benar Penggugat sebagai perseroan komanditer yang bergerakdibidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang telah berkontribusidalam pembangunan konstruksi diBartu ;3 Bahwa benar Penggugat mengikuti pelelangan elelang PemilihanLangsung/ pelelangan umum nomor 01/P.16KONSTRUKSI/POKJAIIlULP/BRN/2014 tertanggal 16 Mei 2014 pada paket PekerjaanRehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga TA. 2014 sampai denganterbitnya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket PekerjaanRehabilitast