Mdris Sutrisno masingmasing sebesarRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;14.Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah Bank Jatim No.Tabungan 0262099811 a.n Pemerintah Desa Sidokerto, KecamatanBuduran, Kabupaten Sidoarjo ;15.Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/43.Ds/404. 1.1.1/2003,tanggal 27 Juni 2003 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa danKepala Desa serta Pengesahan Kepala Desa di Wilayah KabupatenSidoarjo a.n Sdr. H.

Mdris Sutrisno masingmasing sebesarRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;14.Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah Bank Jatim No.Tabungan 0262099811 a.n Pemerintah Desa Sidokerto, KecamatanBuduran, Kabupaten Sidoarjo ;15.Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/43.Ds/404. 1.1.1/2003,tanggal 27 Juni 2003 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa danKepala Desa serta Pengesahan Kepala Desa di Wilayah KabupatenSidoarjo a.n Sdr. H. Idris Sutrisno ;Hal. 20 dari 29 hal. Put.

KepalaDesa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SuratKeputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/40.Ds/404.1.1.1/2006 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala DesaBuduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Juli 2006, danpengesahan sebagai Kepala Desa Buduran Kecamatan Buduran KabupatenSidoarjo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati SidoarjoNomor : 141/255.Ds/404.1.1.1/2007 tentang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa dan Pengesahan Kepala Desa

Menetapkan barang bukti berupa :1) Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SYAIKHULBAR Bin ZAMALUDIN AZIZ;2) Photo Copy Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 433 Tahun 2008, tanggal 04 Juli 2008 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;Dikembalikan kepada SYAIKHULBAR Bin ZAMALUDIN AZIZ;1. 2 (dua) lembar Hasil Opname Fisik Barang Inventaris Desa Tenam;2. 1 (satu) lembar berita acara rapat Desa Tenam tanggal 14 Januari

tersebut dilakukan atas sepengetahuanKades;Putusan Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBIe Terdakwa tidak menikmati uang hasil penjualan TKD untuk kepentingan pribad1;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanBarang Bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yaitu berupa:1 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SYAIKHULBAR binJAMALUDIN;2 Photo Copy Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 433 Tahun 2008, tanggal 04 Juli2008 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan

Kepala Desa TenamKecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;2 (dua) lembar Hasil Opname Fisik Barang Inventaris Desa Tenam;1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Desa Tenam, tanggal 14 Januari 2009;2 (dua) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Tenam, tanggal 14 Januari 2009;Nn nr FR WwW1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perintisan tanah bandes yang akan di jual didesa Malapari sebesar Rp. 300.000, tanggal 5 Oktober 2010 diterima saudaraASMADI;7 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya pengurusan tanda

Selaku Kepala Desa Malapari Periode 20122018 dan periode ke II 20182024 berdasarkan Surat KeputusanBupati Batanghari tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALADESA DAN PENGESAHAN KEPALA DESA MALAPARI KECAMATANMUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI Nomor : 317 TAHUN2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrahman Sayulti,S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Abdurrahman Sayuti DanRekan Yang Beralamatkan Di Perumahan Kenali Permai Blok N2 No. 01Kel. Mayang Mangurai Kec.

Menteri Dalam Negeri melalui SuratNomor 180/3615/SJ tanggal 1 September 2012 Memerintahkan BupatiPelalawan agar melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dengan membatalkan/mencabutSurat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts/141/PEM/2009/423tanggal 01 September 2009 tentang pengesahan Kepala Desa DefinitifBagan Limau(Bukti P7).

Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor180/3615/SJ tanggal 1 September 2012 Memerintahkan Bupati Pelalawanagar melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dengan membatalkan/mencabut Surat KeputusanBupati Pelalawan Nomor Kpts/141/PEM/2009/423 tanggal 01 September2009 tentang pengesahan Kepala Desa Definitif Bagan Limau(Bukti P7).Bupati Pelalawan tidak melaksanakan Putusan TUN Kasasi, Bandingkemudian Bupati Mengajukan Permohona Peninjauan Kembali keMahkamah Agung

Dengandemikian maka Gugatan Penggugat ini seharusnya dapat diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, karena diajukan masihdalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;Bahwa benar penggugat adalah Kepala Desa Sanleko berdasarkan suratkeputusan Bupati Buru Nomor 141313 Tahun 2012 tentang PemberhentianKepala Desa Sanleko dan Pengesahan Kepala Desa Terpilin Desa SanlekoKecamatan Namlea yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2012;Bahwa benar Tergugat pada tanggal 6 November 2013 menerbitkan

telahmelakukan tindakan sewenangwenang yang bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Bahwa posita 9 halaman 3 bahwa penerbitan obyek sengketayang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengn PP No.72tahun 2005 tentang Desa pasal 52 yang berbunyi masa jabatankepada 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapatdipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan berikutnya,sedangkan masa jabatan Penggugat sesuai Surat KeputusanTergugat No.141131 tahun 2012 tentang PemberhentianKepala Desa Sanleku dan Pengesahan

Kepala Desa TerpilihDesa Sanleku Kecamatan Namlea Kab.Buru periode 20122018ditetapkan pada 6 Nopember 2012, maka jabatan Penggugatharusnya berakhir 6 Nopember 2018 dengan demikian obyeksengketa Tergugat cacat hukum dan harus dibatalkan;Bahwa posita 10 halaman 3 penerbitan obyek sengketa tanggal06 Nopember 2013 Tergugat didasarkan atas surat No.144/12/BPDDS/IV/2013 tanggal 05 April 2013 yang ditujukan kepadaBupati Buru yang tembusan surat tersebut di sampaikankepada Ketua DPRD Kab.Buru perihal Segera

menemukanbuktibukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak, sehinggadapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan buktibukti tersebutMajelis Hakim menemukan faktafakta hukum yang disusun secara kronologissebagai berikut;e Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Sanleko KecamatanNamlea menggantikan Kepala Desa yang lama atas nama Ramli Butonberdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 141313 Tahun 2012Tanggal 06 November 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Sanlekodan Pengesahan

Kepala Desa Terpilin Desa Sanleko Kecamatan Namlea(vide Bukti P1 = Bukti T1);e Bahwa Penggugat telah dilantik olen Bupati Buru sebagai Kepala DesaSanleko Kecamatan Namlea tanggal 08 Desember 2012 berdasarkanBerita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 08 Desember 2012 (vide BuktiT2);e Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanleko KecamatanNamlea mengirimkan Surat kepada Bupati Buru Perihal Mosi Tidak Percayadan Pernyataan Sikap Atas Kepemimpinan La Husni Buton S.Pd.l, M.M.Sebagai Kepala Desa Sanleko

: 141/17.Ds/404.1.1.1/2001 tanggal 7 September 2001 tentang Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Kraton, Kecamatan Krian,Kabupaten Sidoarjo.Lampiran Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/17.Ds/404.1.1.1/2001 tanggal 7 September 2001 tentang Pemberhentian KepalaDesa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kraton, KecamatanKrian, Kabupaten Sidoarjo.Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/10.Ds/404.1.1.1/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desadan Pengesahan

Kepala Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.Lampiran Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/10.Ds/404.1.1.1/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahaan Penjabat Kepala Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/04.PD/404.03/1999 tanggal24 April 1999 tentang Pengangkatan Jabatan Sekretaris Desa.Lampiran Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/04.PD/404.03/1999 tanggal 24 April 1999 tentang Pengangkatan

TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28Nopember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri SidoarjoKelas I A Khusus pada register Nomor : 230/Pdt.G/2016/PN.Sda yang padapokoknya adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat Kepala Desa Popoh hasil Pemilihan Kepala Desa( Pilkades ) tahun 2007 untuk kemudian ditetapkan berdasarkan KeputusanBupati Sidoarjo Nomor : 141/142.Ds/4044.1.1.1/2007 tentang PemberhentianPejabat Kepala Desa Dan Pengesahan

Kepala Desa Popoh KecamatanWonoayu Kabupaten Sidoarjo priode tahun 2007 s/d priode 2013 tanggal 16Juli 2007 pada waktu itu Penggugat menggantikan Tergugat I ( Dra RetnoDumilah ) Kepala Desa Popoh priode tahun 1997 s/d tahun 2007 sebagaipenerus pemerintahan desa Popoh Tergugat II ;2 Bahwa pada saat Penggugat selaku pemerintah Desa Popoh menyelenggarakanurusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan adatistiadat desa Popoh sebagaimana diatur Undang Undang Nomor. 5 Tahun1979 jo Peraturan

menghentikan dan atau menunda Penerbitan Surat21Keputusan Pengangkatan dan Pengesahan TURUT TERGUGAT I sampai denganadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat yang berkaitan dengan kompetensiabsolut yang diajukan oleh turut tergugat II dan turut tergugat II adalah pada pokoknyasebagai berikut :Dalam provisie Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT IIIagar menghentikan dan atau menunda Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatandan Pengesahan

Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Terpilih .Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan turut tergugat II dan tergugat IIImengenai ... dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1 / Kep.8 Pem / 2014 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cibeberpada tanggal 6 Januari 2014 sedangkan gugatan baru diajukan kepada Pengadilan NegeriCianjur pada tanggal 6 Februari 2013 (yang berarti Keputusan a quo telah terbit sebelumgugatan ini diajukan) maka jelas gugatan

berdasarkan ketentuan pasal angka 4 dan angka 5 tersebutdiatas, setelah majelis hakim mempelajari materi gugatan perdata yang diajukan olehpenggugat ke pengadilan negeri Cianjur menurut majelis hakim dalildalil gugatanpenggugat tersebut terutama mengenai adanya pelanggaran ataupun kecurangan padapilkades desa Sukamanah kecamatan Cibeber pada 18 Desember 2013 dapat digunakanoleh penggugat sebagai dalil untuk menunda atau menghentikan ataupun bahkan untukmembatalkan Penerbitan Surat keputusan dan pengesahan

kepala desa Sukamanahkecamatan Cibeber terpilih, yang mana surat keputusan tersebut (vide KeputusanKeputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1 / Kep.8 Pem / 2014) yang telah mengakibatkankerugian bagi penggugat dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segipenerapan hukumnya dalam hal ini apakah keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1 / Kep.8 Pem/ 2014 tersebut dibuat sesuai dengan hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakanmenurut Peraturan Daerah kabupaten Cianjur nomor 5 tahun 2006 tentang

Foto Copy Surat Keputusan Camat Jambe Nomor : 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban, Dan Tipar Raya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang ; ------------------------------------------------------2. Surat Kepala Desa Jambe Nomor : 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 Perihal Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat melalui Prona Kab. Tangerang ; ---------------------------------------------------------------3.

Rekening : 3027006786;hal 33 dari 39 hal Put No.39/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg2101 (satu) buah buku warna ungu bertuliskan NARITO SHIPPUDEN yangberisi Catatan Pengelolaan Dana Vokasi PNF Desa Sidakangen UntukKelompok Kewirausahaan Batik;2 (dua) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati PurbalinggaNomor: 141/51 tahun 2007, tanggal 12 Maret 2007 tentang Pengangkatandan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga PeriodeTahun 2007 Tahun 2013; 1 (satu) bendel foto copy Draf Desain Panduan

Rekening : 3 027 1 (satu) buah Buku Warna Ungu bertuliskan NARITO SHIPPUDEN yangberisi Catatan Pengelolaan Dana Vokasi PNF Desa Sidakangen UntukKelompok Kewirausahaan Batik;2 (dua) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati PurbalinggaNomor: 141/51 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pengangkatandan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga PeriodeTahun 2007 Tahun 2013; 1 (satu) bendel foto copy Draf Desain Panduan Desa Vokasi PNF DinasPendidikan Propinsi Jateng; 3 (tiga) lembar

Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/380/438.1.1.3/2018, tanggal 04 Mei 2018 tentang Pengesahan kepala desa terpilih Desa Klantingsari Keacamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atas nama WAWAN SETYO BUDI UTOMO, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 09 Agustus 1976 pendidikan SMA, sebagai kepala Desa Klantingsari Kecamatan tarik Kabupaten Sidoarjo dengan masa jabatan selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Temanggung ;oa &Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi Jawa Tengah ;Namun semua surat protes tersebut tidak ada tanggapan dan tidak ditindaklanjuti sama sekalii ;Bahwa upayaupaya tersebut diatas sudah dilakukan oleh paraPenggugat tetapi tidak ditanggapi dan tidak membawa hasil, maka paraPenggugat tidak ada pilihan lagi dengan menggunakan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Temanggung ini untuk mencari keadilan dankebenaran ;Bahwa akibat pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa Banarantersebut

kepala desa terpilihpaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusanBPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih, sehingga jelas dalam menerbitkan obyek sengketa Bupati Sleman tidak melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Daerahkabupaten Sleman nomor 3 Tahun 2007;7.

Kepala Desa kepada Bupati melaluie Bahwa BPD telah menyampaikan surat jawaban kepada Hendratanggal 27 Oktober 2013 yang pada pokoknya BPD tidakmempunyai wewenang menanggapi surat keberatanPenggugat.10.

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa terpilihpaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan BPDtentang penetapan calon Kepala Desaterpilih ;Pasal 30 yangberbunyi :(1). Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentangPengesahan Kepala Desaterpilih ;(2).

YKberwenang menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa dan olehkarena lokasi Obyek Sengketa a quo berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan NgaglikKabupaten Sleman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyaiwewenang untuk menerbitkan Surat Obyek Sengketa a quo ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti suratsurat bukti para pihak,mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan,memperhatikan substansi surat keputusan yang menjadi obyek sengketa

Kepala Desa terpilihpaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusanBPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih ;e PasalApabila terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih,proses pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Sukoharjo KecamatanNgaglik ditemukan surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu)

Telah diterbitkan danHalaman 57 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDOditandatangani oleh Bupati Gorontalo Utara sebagai pengesahan Kepala Desa Terpilin dengan masa jabatan 6 (Enam) Tahun.

;Menimbang, bahwa telah sehubungan dengan adanya aduan dari calonKepala Desa atas nama Syafii Abdul Karim sesuai ketentuan peraturan tersebutMajelis Hakim berpendapat sudah tepat dan benar terhadap perselisihandiselesaikan terlebih melalui Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) KabupatenGorontalo Utara sebelum Pengesahan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Bupati Gorontalo Utara;Menimbang, bahwa adanya masalah perselisihan hasil pemilihan KepalaDesa di Kabupaten Gorontalo

Terdapat beberapa faktahukum yang mendasari terbitnya objek sengketa yaitu terhadap adanyaperselisihan hasil Suara, Tergugat tidak serta merta menerbitkan suratkeputusan Pengesahan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang KabupatenGorontalo Utara, akan tetapi Tergugat menyerahkan mekanisme penyelesaianHalaman 66 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDOperselisinan hasil Pemilihan Kepala Desa Posso kepada Panitia PemilihanKabupaten (PPK), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat

Teguh kepada Kepala Desa Wlahar tanggal 23 September 2010 tentang Permohonan Pembayaran yang belum ditandatangani;- Asli : Dokumen SPJ ADD Desa Wlahar Tahun 2007 Tahap I;- Asli : Dokumen SPJ ADD Desa Wlahar Tahun 2008 Tahap I;- Asli : Dokumen SPJ ADD Desa Wlahar Tahun 2009 Tahap I;- Asli : Dokumen SPJ ADD Desa Wlahar Tahun 2009 Tahap II;- Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/134 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga Periode

Kepala Desa Terpilin KabupatenPurbalingga Periode 2002 sampai dengan 2012, tanggal 21 September2002, beserta Lampiran Keputusan, pada hari dan tanggal tidak dapatditentukan lagi antara Tahun 2007 s/d Tahun 2012 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 bertempatdi Desa Wlahar Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan UndangUndang

Kepala Desa Terpilin KabupatenPurbalingga Periode 2002 sampai dengan 2012, tanggal 21 September2002;Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wlahar,Desa Wlahar menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2007sampai dengan tahun 2012, berdasarkan Pedoman Umum dan PetunjukPelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purbalingga yangdikceluarkan melalui Peraturan Bupati tentang ADD setiap tahun, diaturtentang prosedur pencairan dan penggunaan dana ADD, diantaranyaadalah melakukan

Kepala Desa Terpilin Kabupaten Purbalingga Periode 2002sampai dengan 2012;Menimbang, bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala DesaWlahar, Desa Wlahar menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2007sampai dengan tahun 2012 dengan perincian:e Tahun 2007 dana ADD yang diterima sejumlah Rp.84.466.000, (delapanpuluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) digunakan :A.

Kepala Desa Terpilin KabupatenPurbalingga Periode 2002 sampai dengan 2012, tanggal 21 September2002; Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wlahar,Desa Wlahar menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2007sampai dengan tahun 2012, berdasarkan Pedoman Umum danPetunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) KabupatenPurbalingga .../122122Purbalingga yang dikceluarkan melalui Peraturan Bupati tentang ADDsetiap tahun, diatur tentang prosedur pencairan dan penggunaan danaADD, di antaranya

/KPTS/141/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan 2013 2019;

Foto Copy Surat Keputusan Camat Jambe Nomor : 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban, Dan Tipar Raya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;----------------------------------------------------2. Surat Kepala Desa Jambe Nomor : 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 Perihal Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat Melalui Prona Kab. Tangerang;------------------------------------------------------------3.

Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban,Raya Kecamatan Jambe KabupatenTangerang; Hal. 3 dari 61 hal.

Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban danTipar Raya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;Bahwa Terdakwa tidak ingat (lupa lagi) mengenai tugas Terdakwa sebagaiKepala Desa, yang juga kemudian dibacakan oleh Ketua Majelis, yaituberdasarkan Peraturan Daerah kab.

Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban, danTipar Raya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang tertanggal 11 Juli 2007, TerdakwaAhmad Rifai bin H.

Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban,Dan Tipar Raya Kecamatan Jambe KabupatenTangerang; Surat Kepala Desa Jambe Nomor : 594.3/35/DsJmb/2008 tanggal 29 Januari 2008Perihal Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat Melalui Prona Kab.Tangerang; Foto Copy Surat Kepala Desa Jambe Nomor : 594.3/35/DsJmb/2008 tanggal 31Januari 2008 Perihal Permohonan Alokasi Prona Tahun2008/2009; Surat Kepala Desa Jambe Nomor : 77/Ds,Jmb,2008 tanggal 25 Maret 2008 PerihalUndangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008

Kepala Desa diHalaman 3 dari 243 Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2018/PN.

(Dilegalisir).44) Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 207 Tahun 2010,tentang Pemberhentian dan pengesahan Kepala Desa di WilayahKecamatan Dusun Timur masa Bhakti 20102016 dan lampiranya.(Dilegalisir).45) Surat Keputusan Kepala Desa Sumur Nomor : 08 Tahun 2015,tentang Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD) DesaSumur tahun 2015 dan lampiranya.

(Dilegalisir).Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 207 Tahun 2010, tentangPemberhentian dan pengesahan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan DusunTimur masa Bhakti 20102016 dan lampiranya. (Dilegalisir).Surat Keputusan Kepala Desa Sumur Nomor : 08 Tahun 2015, tentangPelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD) Desa Sumurtahun 2015 dan lampiranya.

Kepala Desa di WilayahKecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Masa Bhakti 20102016Halaman 191 dari 243 Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2018/PN.

Terdakwa yang terpilih dalam pemilihanKepala Desa Morombo Pantai Kecamatan Langgikima Kabupaten KonaweUtara periode 20172023 pada tahun 2017 tersebut; Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah dilantik dan sudah melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Morombo Pantai Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara untuk masa jabatan 20172023 sejak terpilin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 123 tahun2017 tertanggal 13 April 2017 tentang Pemberhentian Pejabat PelaksanaKepala Desa dan Pengesahan

Kepala Desa Terpilin Hasil PemilinanSerentak; Bahwa sebelumnya pernah juga diselenggarakan pemilinan Kepala Desadi wilayah dimana Saksi bertugas yaitu pada tahun 2015 di Desa TobimeitaKecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan Terdakwa ikut jugadalam pencalonan kepala desa tersebut; Bahwa Saksi sebagai petugas pengelolaan dan penataan administrasidesa dan kelurahan di Kabupaten Konawe Utara menyimpan berkas usulan Terdakwa sebagai calon Kepala Desa Tobimeita saat itu namun setelahSaksi mencarinya

Panitia/Tim 9; Bahwa Terdakwa yang terpilih dalam pemilinan Kepala Desa MoromboPantai Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara periode 20172023 pada tahun 2017 tersebut; Bahwa Terdakwa sudah dilantik dan sudah melaksanakan tugas sebagaiKepala Desa Morombo Pantai Kecamatan Langgikima Kabupaten KonaweUtara untuk masa jabatan 20172023 sejak terpilin berdasarkan SuratKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor 123 tahun 2017 tertanggal 13 April2017 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Kepala Desa dan Pengesahan

Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Serentak; Bahwa Terdakwa memperoleh gaji atau penghasilan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Morombo Pantai Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara yang berasal dari 2 (dua) Sumber;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal

Kepala Desa terpilih hasil pemilihan serentak;Menimbang, bahwa ternyata berkas 1 (satu) buah fotokopi yang telah dilegalisir Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1Pulau Haruku Nomor 17 OA 0a 0020701 Tanggal 21 Mei 1992 atas nama Jamul Nomor Induk 473 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MenengahAtas (SMA) Negeri 1 Pulau Haruku Drs.