.;2 Bahwa Judex Facti terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum terhadapdalil Pemohon PK tentang keabsahan surat kuasa Termohon PK II. Karenanyaterbukti pertimbangan hukum Judex Juris telah bertentangan dengan Pasal 178ayat (2) HIR, dimana putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa danmengadili setiap dalil permohonan yang diajukan dan cara mengadili tersebutjuga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 K/Sip/1960,tertanggal 20 September 1960.

II dan Termohon PK III, dan Pemohon PK telahmenyampaikan eksepsi berkaitan dengan hal tersebut.

Dan nyatanyaTermohon PK I meminta kepada Termohon PK II dan Termohon PK IIIuntuk memperbaiki Surat Kuasanya dengan Surat Kuasa yang barusebagaimana Perbaikan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2010;Hal. 21 dari 30 hal. Put.

;Bahwa Kontrak tersebut telah dibuat secara sah oleh Pemohon PK, TermohonPK II dan Termohon PK II sehingga berlaku sebagai undangundang bagipara pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata);Bahwa dalam proses pemeriksaan arbitrase, Termohon PK I wajib mengikutiseluruh kesepakatan yang telah diadakan antara pihakpihak yang bersengketayang merupakan bagian dari klausula arbitrase, sebagaimana ketentuan dalamPasal Peraturan Prosedur BANI menyatakan:Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau

pengangkatan Majelis Arbitrase tanpamemperhatikan ketentuan dalam Pasal 12.4 Kontrak yang telah disepakatipara pihak;Bahwa berdasarkan Pasal 12.4 Kontrak tersebut, maka pengangkatan arbiterketiga menurut Peraturan Prosedur BANI baru dapat diberlakukan apabilaPara Pihak, yaitu Pemohon PK, Termohon PK II dan Termohon PK II, gagalmenyepakati tentang pemilihan arbiter ketiga dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penunjukan arbiter terakhir dari dua arbiter yang telah dipilihpara pihak;Bahwa arbiter

Jaminan, tanggal 16 Mei2014, selanjutnya diberi tanda bukti PK II 9 ;31.Foto copy Bukti Memorandum Penggantian Jaminan, Tanggal 13 Mei 2014,selanjutnya diberi tanda bukti PK II 10 ;32.33.34.35.36.37.38.39.40.Foto copy bukti Surat Persetujuan Penggantian Jaminan No. 3802/PK.SMG/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PK II11;Foto copy Bukti Akta Addendum Perjanjian Kredit dengan Nomor : 49,tanggal 16 Mei 2014, yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH,selanjutnya diberi

tanda bukti PK II 12 ;Foto copy Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor: 50, tanggal 16 Mei 2014,yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH, selanjutnya diberi tandabukti PK Il 13 ;Foto copy bukti Sertifikat Jaminan Fidusia No.

W13.00218541.AH.0501Tahun 2014 tanggal 17032014, selanjutnya diberi tanda bukti PK II 14;Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Tunggakan No.620/SMG/X1/2014, dariPenggugat kepada Tergugat tanggal 22 November 2014, selanjutnya diberitanda bukti PK II 15;Foto copy Bukti Surat Peringatan ke 1 No.503/SMG/III/2014 dari Penggugatkepada Tergugat tanggal 17 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PKI16;Foto copy Bukti Surat Peringatan ke 2 No. 578/SMG/1/2015 dari Penggugatkepada Tergugat tanggal 9 Januari

Rekening : 1000003802, selanjutnya diberitanda bukti PK II 20;Foto copy Bukti Daftar Rekening Koran, dari Tanggal 09/09/2013 s/d09/11/2015 atas nama ANAS ABDILAH, dengan nomor rekening1000003802, selanjutnya diberi tanda bukti PK II 21;Foto copy Bukti Penyerahan Secara Sukarela Dan Kuasa Untuk Menjual,tanggal 16 Mei 2014, atas nama ANAS ABDILAH, selanjutnya diberi tandabukti PK II 22;Foto copy Jaminan Yang Telah Rusak Parah Dan Berbeda saat Objekdijadikan Jaminan dan saat penarikan Objek Jaminan

tersebut, selanjutnyadiberi tanda bukti PK II23;Foto copy Kuitansi JualBeli Objek Jaminan yang ke 1, selanjutnya diberitanda bukti PK IIl 24;Foto copy Kuitansi JualBeli Objek Jaminan yang ke 2, selanjutnya diberitanda bukti PK II 25;Foto copy Tanda Terima Bon BPKB Ojek Jaminan 1 & 2, selanjutnya diberitanda bukti PK II 26;Foto copy Surat Pemberitahuan Penjualan Objek Jaminan, selanjutnya diberitanda bukti PK II 27;Buktibukti Surat yang berupa Foto copy dan diberi tanda Bukti PK II1 s/dPK Il27 telah

Tujuan Termohon Peninjauan Kembali membuat seperti iniadalah dikarenakan Abeng adalah seorang yang buta huruf tidak dapatmembaca dan menulis hanya pandai tanda tangan dan kemudian denganprinsip ketidak jujuran dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembalisetelah Abeng meninggal dunia;Bahwa dengan demikian judex factie dan judex jurist keliru membebankannilai nominal yang tertuang didalam 13 lembar bilyet giro tersebut kepadaPemohon PK dan Pemohon PK II.

Sebab 13 lembar bilyet giro tersebutbukan merupakan pinjam meminjam maupun hutang piutang tentu menuruthukum tidak dapat dibenarkan Pemohon PK dan Pemohon PK II untuk satukewajiban hukum;2. KEBERATAN KEDUA : UNSUR WANPRESTASI TIDAK TERPENUHI.Bahwa judex factie dan judex jurist keliru mempermasalahkan Pemohon PK dan Pemohon PK Il telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Sebabwanprestasi yang dibebankan kepada Pemohon PK dan Pemohon PK Iladalah pertimbangan yang keliru;Bahwa tidak ada satu fakta hukum yang terlihat dalam persidanganPemohon PK dan Pemohon PK II membuat perjanjian terhadap TermohonPK. Oleh karena itu menurut hukum jika tidak suatu perjanjian yangHal. 15 dari 20 hal. Put.

Hal ini dikuatkandengan pandangan hukum yang menjelaskan wanprestasi dapat dinyatakanterhadap perkara aquo jika ada perjanjian dengan memakai limit waktuantara Termohon PK dengan almarhum Abeng;Bahwa dengan demikian judex factie dan judex jurist telah keliru keberadaanbilyet giro yang 13 lembar ditangan Termohon PK dinyatakan sebagaiperbuatan wanprestasi yang diminta tanggung jawab renteng terhadapPemohon PK dan Pemohon PK II;4.

No. 786 PK/Pdt/2012Dengan demikian keliru judex factie dan judex jurist jika keberadaan bilyetgiro tersebut berada di tangan Termohon PK dibebankan kepada PemohonPK dan Pemohon PK II untuk membayar uang sesuai dengan nilai nominalyang tertulis dalam bilyet giro tersebut. Sebab dalam hukum perbankansetiap orang yang menerima bilyet giro harus diltuliskan nama lengkapnyadan nomor rekening serta nama banknya;5.

MeiyaneHalimatussyadiah, S.H., menjelaskan dan meyakinkan Pemohon PKbahwa Akta Hibah Nomor 04/2006 yang dibuatnya tersebut sah danPemohon PK dapat melakukan transaksi jualbeli Objek Sengketadengan Termohon PK II dan Termohon PK III;.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon PK membeliObjek Sengketa dari Termohon PK II dan Termohon PK Ill Karenamembutuhkan tempat tinggal baru selama rumah Pemohon PK dankeluarga sedang direnovasi total.

II telah tidak harmonis.

Mengacu kepada ketentuan Pasal49 huruf (d) UU Peradilan Agama, maka kewenangan untukmemeriksa dan mengadili permasalahan hibah antara Termohon PK dengan Termohon PK II merupakan kewenangan absolut PengadilanAgama, bukan Pengadilan Negeri;5.

Bahwa Akta Jual Beli merupakan perjanjian jual beli yang dibuatsecara sah oleh para pihak, yakni: Termohon PK II dan Termohon PKIll sebagai Penjual dengan Pemohon PK sebagai Pembeli.

/II/2007, Nomor : 06/SAB/PK/IIV2007, tentang BudidayaTanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21Maret 2007 ;Bahwa Surat Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/IIV2007, Nomor:06/SAB/PK/II/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling DiKabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 dibuat dan ditandantanganioleh H.M Siswadi, SH., MKn., selaku Direktur pada PT.

010/RBSJ/PK/II/2007, Nomor : O6/SAB/PK/IIV2007 tentangBudidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembangtertanggal 21 Maret 2007 ;Bahwa jangka waktu perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/IIV2007, Nomor :06/SAB/PK/II/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling DiKabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 sebagaimana tersebutdalam Pasal 3 yakni :a.

Smg adalah bukanmilik tergugat Il melainkan milik tergugat , yang dalam hal ini terkaitdengan perjanjian kerjasama antara tergugat I, yang dalam hal ini terkaitdengan perjanjian kerjasama antara tergugat dengan penggugatsebagaimana tersebut dalam perjanjian Nomor No.010/RBSJ/PK/II/2007,No.06/SAB/PK/II/2007 tgl. 21 Maret 2007 tentang Budidaya tanam bibittebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang, yang mana uangpembeliannya berasal dari modal yang diberikan oleh penggugat kepadatergugat I, maka apabila

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 010/RBSJ/PK/II/2007,Nomor : 06/SAB/PK/II/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan TebuGiling di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 beserta perubahanperubahannya adalah sah menurut hukum;4.

Menyatakan perjanjian kerja sama No. 010/RBJS/PK/lIIV2007, No.06/SAB/PK/II/2007 tentang budi daya tanam bibit tebu dan tebugiling di Kabupaten Rembang, bertanggal 21 Maret 2007 besertaperubahanperubahannya adalah sah dan menurut hukum;4.

Menimbangberdasarkan tanah sengketa sub 1 adalah milik Tergugat III ;Dan lebih jauh lagi, kalau seandainya benar (quadnon) tanah sub 1 tersebutoleh Pemohon PK dipakai untuk membayar utang Termohon PK kepadaTermohon PK II/Imas Masdudah dan suaminya (Jaja) sebagaimana dalampertimbangannya pada halaman 23 (dua puluh tiga) tersebut, makaperbuatan hukum tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1459KUHPerdata/BW karena Pemohon PK tidak pernah menyerahkan atas tanahsub 1 baik kepada Termohon PK 1 maupun

PK II dan lagi pula Pemohon PK tidak pernah menjual atas tanahterperkara sub 1 baik kepada Termohon PK maupun kepada Termohon PK15Il, kecuali Pemohon PK memberikan ijin kepada Termohon PK I untukmenggarap tanah sib 1 tersebut ;Bahwa lebih jauh lagi Pemohon PK memperoleh/mendapat tanah sub 1tersebut diperoleh hasil pewarisan dari orang tua Pemohon PK yaitu yangbernama Endjah Nyi Hanapi ;2.

II danlebih jauh lagi tidak ada satu bukti pun yang membuktikan Pemohon PKtelah menjamin atau membuat perjanjian pertanggungan atas utangTermohon PK kepada Termohon PK II sebagaimana dimaksud Pasal1820 KUHPerdata/BW ;e Bahwa kalau seandainya benar (quadnon) tanah sub 3 sampai dengansub 5 tersebut dipakai membayar utang Termohon PK kepadaTermohon PK IlI/Imas Masdudah dan suaminya (Jaja), maka perbuatantersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1831 KUHPerdata/BW,karena Pasal 1831 KUHPerdata/BW dengan

tegas menentukan : Sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selainjika si berutang lalai, sedangkan bendabenda si berpiutang ini haruslebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya ;e Jadi dapat ditegaskan disini bahwa kalau seandainya benar (quadnon)Pemohon PK sebagai penjamin atas utang Termohon PK kepadaTermohon PK Il maka yang terlebin dahulu untuk membayar utangTermohon PK kepada Termohon PK II adalah harta milik Termohon PK bukan harta milik Pemohon PK Incasu

;e Bahwa selanjutnya perbuatan Termohon PK II dan Termohon PK Illtersebut yang telah menguasai dengan tanpa alas hak yang sah atasobyek sengketa sub 1, yang mana objek sengketa sub 1 tersebut terbuktiadalah harta milik orang lain incasu Pemohon PK, maka hal tersebut,apakah dapat dibenarkan oleh hukum ? ;4.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 004-05321/MAM/PK/III/16 tanggal 28 Maret 2016 yang sudah dilakukan perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya sebagaimana tertuang dalam :

1. Perubahan Perjanjian Kredit pertama Nomor :004-05544/MAM/PK/II/17 tanggal 25 Februari 2017;
2. Perubahan Perjanjian Kredit kedua

Oktober 2018;

Kemudian terdakwa dan sdr.ELISA TUKANE melarikandiri meninggalkan korban dan menuju ke arah Jalan utama DesaNuruwe.Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN DrhBahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban MARTENMAKSURELA mengalami lecet pada dahi, siku dan lutut serta bengkak padasiku sebelah kanan, dan luka robek pada betis kanan berdasarkan Visum EtRepertum Nomor: 15/VR/PK/II/2020, tanggal 17 Pebruari 2020 yang dibuatdan ditanda tangani oleh dr. Jenae P.

Kemudian terdakwa dan sdr.ELISA TUKANE melarikandiri meninggalkan korban dan menuju ke arah Jalan utama DesaNuruwe.Bahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban MARTENMAKSURELA mengalami lecet pada dahi, siku dan lutut sertabengkak pada siku sebelah kanan, dan luka robek pada betis kananberdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 15/VR/PK/II/2020, tanggal 17Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN DrhPebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Surat No. 15/VR/PK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Visum etRepertum yang pada intinya yang menerangkan bahwa setelah dilakukanpemeriksaan medis terhadap Marthen Maksurel didapati hasil pemeriksansebagai berikut:Tampak luka lecet pada adhi kanan dengan ukuran panjang 2.5 cm,lebar 2 cm;Tampak luka lecet disertai memar pada dahi Kanan dengan ukuranpertama panjang 1.5 cm, lebar 0,6 cm dan kedua panjang 4 cm, lebar 1cm;Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 10cm, lebar

/II/2020tanggal 17 Februari 2020 perihal Visum et Repertum membutikanbahwa sub unsur dengan menggunakan kekerasan telah terbukti;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta temantemanTerdakwa ditujukan kepada Saksi Saksi Marthen Maksurela AliasAteng membuktikan sub unsur terhadap orang atau barang telahtebukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PNDrhA.d3 Unsur dengan sengaja menghancurkan

barang atau jika kekerasanyang digunakan mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satunya terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa perbuatan berupa pemukulan dantendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman Terdakwatelah menimbulkan lukaluka sebagaimana termuat dalam surat No.15/VR/PK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Visum et Repertumsehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut

Lina) dan kepada Termohon PK II (Hendrawan) yangmana keterangan yang ada di dalam sertipikat hak milik tersebut ditulistangan, jadi berbeda dengan sertipikat hak milik antara Jamilah ke Lina,yang keterangannya diketik. Mengapa bisa terjadi demikian? karenaTermohon PK Il (Hendrawan) memiliki sertipikat hak milik atas namaJamilan pula. Bahwa seharusnya Termohon PK II meneruskan transaksidengan menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 4255 yang dipegang olehTermohon PK (Ny.

Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 37/15/BHT/JB/1991 (Bukti PPK 1),yang menerangkan bahwa telah terjadi perbuatan hukum jual beli antaraNyonya Lina (Termohon PK I) kepada Tuan Hendrawan (Termohon PK II)pada tanggal 26 Oktober 1991, padahal kenyataannya adalah transaksijual beli tersebut cacat hukum, terbukti dengan adanya tanda tanganNyonya Lina yang telah dipalsukan oleh Termohon PK II (Hendrawan);Mohon Majelis Hakim memeriksa tanda tangan Termohon PK yangHalaman. 39 dari 49 hal. Put.

II (Hendrawan), dimana didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4255 gambar situasi Nomor 7296Tahun 1987 atas nama Ny.

II);Bahwa oleh karena Sertipikat Nomor 476/Sekejati tahun 1992 (Bukti P16B)timbul dari Akta Jual Beli Nomor 37/15/BHT/JB/1991 yang cacat hukummaka Sertipikat Nomor 476/Sekejati tahun 1992 atas nama Termohon PK IImenjadi batal demi hukum;Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Sekejati (Bukti P16B)atas nama Hendrawan (Termohon PK II) cacat hukum maka transaksi jualbeli antara Termohon PK II dengan Wanita Mulyati cs (Termohon PK III s/dV) harus batal demi hukum demikian pula Sertipikat Hak

II (Hendrawan) telahmemalsukan tanda tangan Termohon PK (Ny.

Surat Perjanjian Kredit Aksep No. 0159 /PK/II/14tanggal 26 Februari 2014 , dibuat antara debitur Tergugat Satudan diketahui Tergugat Dua dengan Dirut PT Bank Pasar Bhakti. Dra Hj Rr. SUCI HARTATI DI Kantit PT Bank Pasar Bhakti JlMajapahit Nomor 80 Sidoarjo .2). Surat Pernyataan Tergugat Satu Tanggal 26 Februari2014 di PT Bank Pasar Bhakti JI.

APA YANG DIPERJANJIKAN DIDALAM PERJANJIAN TERSEBUTBahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah sebagaiberikut :a) Bahwa telah dibuat Surat Perjanjian Kredit Aksep No.0159 /PK/II/14 tanggal 26 Februari 2014 , ditandatanganni antara PT.Bank Pasar Bhakti Sidoarjo sah diwakili Direktur Utama Dra. Hj.Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Sda.Rr.

No. 0159 /PK/II/14 tanggal 26Februari 20142).Surat Pernyataan Tergugat Satu ELY SETIWATI Tanggal 26Februari 2014 di PT. Bank Pasar Bhakti Jl.

No. 0159 /PK/II/14 tanggal 26Februari 20142). Pernyataan Tergugat Satu ELY SETIAWATI Tanggal 26 Februari2014 di PT. Bank Pasar Bhakti JI. Mojopahit No. 80 Sidoarjo, yangisinya apabila Tergugat lalai membayar angsuran pokok danbungannya dari pinjamannya tersebut, maka Tergugat Satubersedia menyerahkan Jaminan berupa tanah dan bangunan diSidoarjo.3). Surat Kuasa Mutlak Untuk Menjual BarangBarang Agunan yangdibuat dan ditanda tangani di Kantor PT.

Dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat tidakbisa/tidak berhak menjual sendiri objek jaminan milik para Tergugat dengansurat kuasa mutlak untuk menjual dari debitur bila para Tergugat wanprestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tentang Perjanjian KreditAKSEP No. 0159/PK/II/14 tanggal 26 Februari 2014, bukti P2 tentang suratpernyataan a.n. ELY SETIAWATI (Tergugat I) tanggal 26 Februari 2014, bukti P3 tentang Surat Kuasa Mutlak untuk Menjual BarangBarang Agunan a.n.

Kunti AN. 1 RT.04 /RW.12, Kelurahan/Desa Telukan Kecamatan Grogol, KabupatenSukoharjo, Akta Pendirian (Notaris) Nomor: 06 dibuat dihadapan NotarisPPAT AMALIA ZURIA SH yang berkedudukan di Sukoharjo, Nomor TDP113534600729, Nomor SIUP 81/11.35/PK/II/2013, Atas Nama (NamaPemilik/Penanggung Jawab) Ir. SUKOCO.5.

Kunti AN. 1 RT.04 /RW.12, Kelurahan/Desa Telukan Kecamatan Grogol, KabupatenSukoharjo, Akta Pendirian (Notaris) Nomor: 06 dibuat dihadapan Notaris PPAT AMALIA ZURIA, SH yang berkedudukan di Sukoharjo, NomorTDP 113534600729, Nomor SIUP 81/11.35/PK/II/2013, Atas Nama(Nama Pemilik/Penanggung Jawab) Ir. SUKOCO.4.

/II/2013 telah bermeterai cukup, telah dicap Pos dan telahcocok dengan aslinya (P.21);24.Foto Copy Akta Notaris PPAT Amalia Zuria, SH.

Kunti AN. 1 RT.04 / RW.12, DesaTelukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Akta Pendirian (Notaris)Nomor: 06 dibuat dihadapan Notaris PPAT AMALIA ZURIA, SH yangberkedudukan di Sukoharjo, Nomor TDP 113534600729, Nomor SIUP81/11.35/PK/II/2013, Atas Nama (Nama Pemilik/Penanggung Jawab) Ir.SUKOCO.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang

Kunti AN. 1 RT.04 / RW.12,Kelurahan/Desa Telukan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, AktaPendirian (Notaris) Nomor: 06 dibuat dihadapan Notaris PPAT AMALIAZURIA, SH yang berkedudukan di Sukoharjo, Nomor TDP113534600729, Nomor SIUP 81/11.35/PK/II/2013, Atas Nama (NamaPemilik/Penanggung Jawab) Ir. SUKOCOAdalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;4.

Bahwa Pemohon PK adalah ahli waris Almarhum Muslimin bin MustofaKamil, pemilik sebagian tanah bangunan/rumah yang terletak di Jalan YosSudarso No. 35 A RT 17/RW 08 Kelurahan 3 Ilir Palembang luas + 66,60 m2telah diganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah seluas + 23 m2 sehinggasisanya + 43,60 m2, sedangkan Pemohon PK II s/d IX adalah ahli waris dariAlmarhum Mustofa Kamil bin Yus, pemilik sebagian tanah bangunan/rumahyang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 35 A RT 17/RW 08 Kelurahan 3 llirPalembang

Bahwa Pemohon PK I s/d IX mengajukan bukti baru yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara ini diperiksa belum pernah diajukansebagai alat bukti berupa PK I.1, PK I. 2, PK 1.3, PK 1.4, PK 1.5,PK 1.6 dan PKIl s/d IX. 1, PK II s/d IX.2, PK II s/d IX.3, PK Il s/d IX. 4 semuanya ditemukanpada tanggal 10 Mei 2003 dan seorang saksi bernama Mamah Ichromik ;. Bahwa telah terjadi kekhilafan hakim atau telah terjadi suatu kekeliruan yangnyata dalam menerapkan hukum.

Bila kita linat darialat bukti Pemohon s/d IX bukti PK I.1 dan bukti PK Il 1 dan 2 masingmasing ditanda tangani oleh Abu Usman sebagai saksi dalam pengakuanhak milik ahli waris Muslimin bin Mustofa Kamil dan Mustofa Kamil bin Yus.Dengan adanya tanda tangan tersebut dalam alat bukti Pemohon PK s/d IXberupa Surat Pengakuan Hak berarti Termohon PK telah mengakui bahwatanah/rumah sengketa adalah sah milik ahli waris Muslimin bin Mustofa Kamil(Pemohon PK ) dan ahli waris Mustofa Kamil bin Yus (Pemohon PK

II s/dIX);.

II (melalui Sdr.

Dalamperkara a quo, Pemohon PK telah mengajukan bantahan atas ditolaknyasebagian dari tagihantagihannya oleh Termohon PK II (Tim Kurator).

diakui oleh Termohon PK dan Termohon PK II) denganalasan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar.

M E N G A D I L I :DALAM KONVENSI;DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Para Tergugat I dan II Konvensi / Penggugat I dan II Rekonvensi untuk seluruhnya ;--------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;---------------- Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang berupa kredit uang antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No 0044/PK/II/2011 tertanggal

PerjanjianKredit No.0044/PK/II/2011, tertanggal 25 Februari 2011),akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat tidak dapat melunasinya.2. Bahwa dalam pemberian pinjaman / kredit yang tersebutsebagai barang jaminannya adalah berupa : sebuah kendaraanroda empat (mobil), Merek : Daihatsu, Tahun : 1995, warna :Ungu Metalik, No. Polisi : AB 8046 EB, No.BPKB : No.A.3264631 I,No.Rangaka : S91002534, No. Mesin : 9139054, atas nama SriSugiyanti Suradi. .

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No.0044/PK//II/2011,tertanggal 25 Februari 2011, pinjaman uang yang diberikanoleh Penggugat kepada Tergugat jangka waktunya selama 6(enam) bulan, yakni terhitung sejak tanggal 25 Februari2011 Sampai dengan tanggal 25 Agustus2011. .

Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang berupa kredituang antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat sebagai debitur sebagaimana tertuang dalam PerjanjianKredit No.0044/PK/II/2011, tertanggal 25 Februari4. Menyatakan Tergugat I, telah melakukan wanprestasi / ingkarjanji dalam melaksanakan kewajibannya.5.

., (disebut Judex Facti) mengabulkan gugatanTermohon PK dan Termohon PK II/Penggugat dengan pertimbangan hukumpada intinya: bahwa H. Abas Ubadi (pewaris Penggugat) telah menempatiobjek sengketa (tanah dan rumah) di Jalan Hayam Wuruk Nomor 99 KotaPekalongan sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2006 dan didukung buktiSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)atas nama H.

Artinya, gugatan Termohon PK dan Termohon PK II/Penggugat tersebut dilandasi oleh itikad buruk, dengan muslibat ataukebohongan seolaholah H. Abas Ubadi adalah pemilik objek sengketa tersebut;. Adanya kekeliruan penerapan hukum;1.

Jika perintah Judex Facti tentang "proses ulang pensertifikatanatas objek sengketa" tersebut dimaksudkan untuk keuntungan TermohonPK dan Termohon PK II/Penggugat, maka hal itu juga tidak mungkindilakukan sebab bukti hak atas objek sengketa tersebut tercatat sebagaimilik Pemohon PK (Tergugat), di mana buktinya jelas bahwa pewaris dariTermohon PK dan Termohon PK II (Penggugat), yakni H. Abas Ubadi(alm) hanyalah seorang penyewa atas obyek sengketa tersebut;.

Bahwa selain didasarkan pada kedua alat bukti surat yakni PPK1 danPPK2 sebagai novum tersebut, sebenarnya alat bukti surat TT7, alatbukti surat TT8, alat bukti surat TT17, alat bukti surat TT19 yangdiajukan oleh Turut Tergugat/Turut Termohon PK, (yang dinyatakan sesuaiaslinya) cukup dijadikan dasar menilai bahwa Pemohon PK benarbenarpemilik objek sengketa yang memperoleh dengan cara yang sah.Sedangkan alat bukti SPPT PBB yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK dan Termohon PK II tidak boleh dianggap

II/Tergugat;Halaman 18 dari 52 Hal.

(Bukti P2), terbukti tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor68 Tahun 1978 beserta bangunan di atasnya tidak pernahdijaminkan oleh Termohon PK II/Tergugat kepada Termohon PKHalaman 26 dari 52 Hal. Put.

Nomor 335 PK/Pdt/20174.B.3.jaminan utang, Karena justru keberadaannya dengan tujuanTermohon PK II/Tergugat membantu Termohon PK /Penggugatuntuk memperoleh utang kepada Bank Swasta atau BankPemerintah, sehingga kedudukan Termohon PK Il/Tergugatadalah Penjamin utang Termohon PK I/Penggugat ;(Mohon diperiksa dengan teliti maksud dan tujuan Akta KuasaUntuk Menjaminkan, Nomor 13 tanggal 2 Juni 1982 dibuat dihadapan A. Kohar, S.H.

Nomor 335 PK/Pdt/20174.B.4. sumpah;Bahwa perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antaraTermohon PK I/ Penggugat dan Termohon PK II/Tergugat yangdidalilkan dalam gugatan terjadi sekitar tahun 1982 sebesarRp450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah), yangseharusnya menjadi alas hak dan dasar hukum serta bukti yangpaling utama dalam perkara ini, ternyata tidak pernah diajukansebagai bukti di persidangan karena perjanjian utang piutangantara Termohon PK I/Penggugat dan Termohon PK II/

II/Tergugat,maka tidak mungkin dapat dikatakan bahwa Termohon PKI/Penggugat telah dapat membuktikan melalui pembuktian yangmenyatakan Termohon PK II/ Tergugat telah melakukan ingkarjanji/wanprestasi karena telah mengingkari perjanjian yang telahdisepakati kedua belah pihak;Tidak mungkin terjadi ingkar janji/wanprestasi apabila tidakdidahului dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak.Halaman 29 dari 52 Hal.

(Lampiran :ll.a). tersebut, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (PK) II uraikansebagai berikut:e Bahwa Persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian awalnya diaturdalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor325/Kpts/Um/5/1982 dan Surat Keputusan Menteri PertanianNomor 853/Kpts/KB.510/10/1984;Halaman 46 dari 70 halaman.

Il 5) tersebut;Bahwa dalam kaitan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutantersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) II telah memenuhiseluruh Persyaratan yang diwajibkan, termasuk Persyaratan IzinUsaha Perkebunan (IUP) sebagaimana Petikan Keputusan BupatiAsahan Nomor 503/IUP/BPP/0269/XI/2007, tanggal 12 November2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (Bukti P. PK. II 2);Bahwa BuktiBukti Novum yang ditampilkan Pemohon PeninjauanKembali (PK) dalam perkara ini berupa:1.

PK. II 6;7. Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor 503/IUP/BPPPM/0438/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 tentang Izin Usaha BudidayaPerkebunan Bupati Asahan. Bukti Tambahan Novum ini telahdinazegel dan dilegalisir disesuaikan dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda : Bukti P. PK. Il 7;8.

PK. II 5);Bahwa setelah keluarnya Surat Menteri Kehutanan, Nomor$.51/MenhutVII/2005, tanggal 11 Pebruari 2005, Hal : Izin UsahaPerkebunan, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia (Bukti P. PK. Il 5). Surat mana diterbitkan atasdasar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 18Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Citra Sawit Indah Lestari (BuktiT.II Int1 Identik dengan BuktiT5)., tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (PK)II telah lebih dulumenempuh prosedur dengan memenuhi segala Persyaratan yangdiatur dalam Ketentuan Hukum yang berlaku dalam Wilayah NegaraRepublik Indonesia;Bahwa sebagai Badan Hukum Indonesia/Perusahaan yang bergerakdalam bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Pemohon PeninjauanKembali (PK)II secara legal telah mendapat Izin Pelepasan KawasanHutan Produksi yang dapat dikonversi dalam Wilayah

Mdn halaman 9pada tanggal 10 Februari 2015 menanda tangani Surat Perjanjian kerjaBersama untuk jangkah waktu Tertentu, yaitu terhitung mulai tanggal 10Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 February 2016, sesuai denganSurat Perjanjian Kerja Bersama No. 48/DB/PK/II/2015 tanggal 10Februari 2015 ;Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Bersama No.48/DB/PK/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, maka PenggugatI bekerjapada perusahaan Tergugatll ;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama No. 48/DB/PK/II/2015 tanggal

10Februari 2015 untuk waktu tertentu tersebut, benar tercatat pada kantoryang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, yaitu DinasKetenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara ;Bahwa sebelum Penggugatl menanda tangani Surat Perjanjian KerjaBersama No. 48/DB/PK/II/2015 tanggal 10 februari 2015 untuk waktutertentu tersebut, Penggugat terlebin dahulu membaca dan memahamiisi surat perjanjian tersebut, oleh karenanya dalil posita Penggugat padaPoint6 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak mengetahui

Mdn halaman 10Bahwa Tergugat menilai tingkah laku dan perbuatan Penggugatltersebut tidak dapat lagi ditoleril, jika masih saja ditoleril dapat dipastikanakan merusak Moral, mental dan prilaku Karyawan lainnya, sehinggapada akhirnya disiplin kerja akan tidak terkendali, maka untukmenghindari dampak negatif yang lebih fatal dikemudian hari, akhirnyapada tanggal 15 April 2016 Tergugat malarang Penggugatl untukmasuk kerja ;Bahwa dengan bertitik tolak kepada surat PerjanjianKerja BersamaNo.48/DB/PK/II

Mdn halaman 14No.48/DB/PK/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015, dengan adanyapenanda tangan Surat Perjanjian tersebut berarti Penggugat bekerjapada Tergugatl ;Bahwa selanjutnya TergugatI ditugaskan Penggugat untuk bekerjapada perusahaan Tergugaltll ;Bahwa Tergugatll tidak pernah dilibatkan dalam proses penandatanganan surat perjanjian kerja bersama dan tidak pernah mengetahuiisi perjanjian kerja tersebut ;Bahwa selama Penggugat ditempatkan Tergugatl untuk bekerja diperusahaan Tergugatll, yang membayar

/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015, yang ditanda tanganioleh Penggugat dengan Tergugatl, maka menurut hukum, yangmempunyai hubungan hukum Industrial adalah antara Penggugatdengan Tergugatl, oleh karena itu, seandainya Penggugat menuntutuang pesangon, maka tuntutan tersebut harusmesti ditujukan kepadaTergugatl, dan selanjutnya Tergugat lah yang wajib untukmenyelesaikan hakhak Penggugat, sedangkan TergugatIl wajibdibebaskan dari semua tuntutan tersebut ;Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Penggugat

NYOMANSUKENA, S.IK., yang dalam kesimpulannya menyatakan : Dari uraian tersebutdiatas disimpulkan bahwa : Questioned Dokumen (QD)atau 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN Nomor :15/PK II /DB /V /2020 atas nama Abdur Rohman dan M.

II /DB /V /2020 atas nama Abdur Rohman dan M.

NYOMAN SUKENA, S.IK., yang pada pokoknya menyatakan bahwaSURAT KETERANGAN KESEHATAN Nomor : 15/PK II /DB /V /2020 atas namaAbdur Rohman dan M.

II /DB/V/2020 atas nama ABDUR RAHMAN; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dariPuskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor :15/PK II /DB/V/2020 atas nama M.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dariPuskesmas Il Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor :15/PK II /DB/V/2020 atas nama ABDUR RAHMAN; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dariPuskesmas Il Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor :15/PK II /DB/V/2020 atas nama M. MUSLIMAN;Dirampas untuk Dimusnahkan.Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga6.

II/ PT Gemari Bumi Pusako (Pemohon PK Dan II, d/hTergugat , Il/Terbanding , Il/Pemohon Kasasi I, Il) kKesepakatan kerjasamayang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2004.

Bahwa dalam BAP Termohon PK pada Point 14, Termohon PKmemberi keterangan bahwa uang total sejumlah Rp345.000.000,00(dalam perkara ini, berkesesuaian dengan bukti (P. sampai dengan P.9) yang diserahkan kepada Pemohon PK dan PK II adalah realisasipenyetoran kepemilikan 50 % saham PT Gemari Bumi Pusako(Pemohon PK Il) sehubungan dengan Kesepakatan Kerjasamatertanggal 19 Oktober 2004 dan bukanlah uang pinjaman/hutangdengan bunga 0.2 % per hari sebagaimana yang telah didalilkan olehTermohon PK selama ini

Karena faktanya hubungan hukum yang terjadibukanlah hhutang pihutang/ pinjam meminjam sebagaimana didalilkanTermohon PK dalam perkara ini melainkan perjanjian kerja sama danuang yang diserahkan adalah penyetoran uang pembelian/kepemilikan saham Pemohon PK II;.

Padahal kedudukan dan peran Pemohon PK II adalahpenerima uang pengoperan saham perseroan dari Termohon PK yangsepakat membeli/mengoper 50 % saham Pemohon PK II tersebut, samasekali bukan pinjammeminjam apalagi dengan perhitungan bunga 0.2 %per hari;Quad non, Pemohon PK dan Il telah melakukan perjanjian pinjammeminjam uang dengan perhitungan bunga seperti yang didalilkan olehTermohon PK, maka tidak ada kewajiban hukum dari Pemohon PK II (PTGemari Bumi Pusako) untuk ikut serta mempertangungjawabkan

II (PTGemari Bumi Pusako) yang tidak ada hubungan hukumnya denganPemohon PK Il.