Pemohon:
JUFRI SAMBARA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN

Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (dahulu Gubernur KDTK. I Prop. Sulawesi Selatan), DKK

;GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN ( dahulu GubernurKDTK. I Prop.

Sulawesi Selatan) tempatkedudukan di Jalan Uripsumoharjo, Km 4MakasSar; 22 cect errr eeeSebagai...... 2... eeeTurut TERLAWAN ;Dalam hal ini memberikan kuasa Khususdengan Hak Substitusi nomor 180/973/SETtanggal 18 Pebruari 2010 kepada SimonS.Lopang,SH.MH, M.Abdi Taufan Husni,SH,Mawar Mansyur SH,MH, Ratna lIdrus,SH danIbrahim Bando,SH;BUPATI PINRANG, Tempat kedudukan di Jalan Bintang No.1Kabupaten Pinrang, Propinsi SulawesiSelatan; Sebagai ... eeeTurut TERLAWAN II;Dalam hal ini memberikan kuasa Khususnomor

dan tunjangan anaknya dihentikan oleh BupatiKepala Tk.II Pinrang, walaupun dalam keadaan sakitberobat di rumah sakit umum Ujung Pandang(Makassar),dalam hal ini belum terima petikan surat keputusanMenteri Dalam Negeri nomor 853.88582 tanggal 16Maret 1992 pada saat dihentikan pembayaran gaji atasnama pegawai negeri sipil Amiruddin AnwarNip.580005950 mulai mengajukan keberatan gugatansecara lisan secara tertulis melalui upayaAdministratip kepada Bupati BKDH Tingkat II PinrangKepala Daerah Tingkat Sulawesi

Selatan, ternyatatidak membuahkan hasil, terpaksa mengajukankeberatan kepada Menteri Dalam Negeri, PemerintahPusat, ini memberi petunjuk bahwa gugatan diajukanoleh pegawai negeri sipil Amiruddin Anwar sebagaiPenggugat i prinsipal selanjutnya disebut sebagaiPelawan, gugatan diajukan sebelum waktunya karenaUndang Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru disahkan diJakarta pada tanggal 29 Desember 1986, kemudian padahari sabtu) tanggal 5 Desember 1992, pukul

Selatan dan pemerintahan pusatserta mendapat tanggapan tertulis sudah 39 (tigapuluh sembilan) pucuk surat yang terakhir dengansurat Bapak Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaIndonesia dengan nomor 160K/PMT/I/2010 tanggal 12Januari 2010 pada pokoknya menyarankan pegawainegeri sipil Amiruddin Anwar dapat menempuh jalurhukum sesuai dengan ketentuan UndangUndang yang adadengan didampingi oleh Kuasa.

RUSTAN AR, M.M VS GUBERNUR SULAWESI SELATAN;;

Penggugat :- HERMAN SURYANTOTergugat :- DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Penggugat:
Nanu Rewa
Tergugat:
1.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2.Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (Perseroda Sulsel)

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 2424/VII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atas nama Drs.H.Andi Muttamar Mattotorang yang dikeluarkan oleh Tergugat (Guber-nur Sulawesi Selatan), yang digantikan oleh Sdr.Andi Hamzah Pangki, SPi;--------3.

Mewajibkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 2424/VII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang digantikan oleh Sdr.Andi Hamzah Pangki, SPi;-------4.

Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat, martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba; ----------------------------------------------------------5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);-----------------------------------

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG VS GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor 88 KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2011, yangselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, MELAWAN:1 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Urip SumoharjoNo. 269 Kota Makassar, dalam hal ini diwakil oleh Kuasa Hukumnya bernama : 1 SIMON S.LOPANG, SH.MH., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Sulawesi Selatan ;2 M.

Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Sulawesi Selatan ;5 AMIRULLAH TAHIR,SH.MM.

Konsultan Hukum Tetap Gubernur/ PemerintahDaerah Provinsi Sulawesi Selatan;6 IBRAHIM BANDO, S.H., Advokat Mintra Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Kesemuanya berkedudukan diJalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor : 180/5578/ Huk&HAM, tanggal 21 September 2011, yang selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;2 ANDI HAMZAH PANGKI, S.Pi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/JabaranKetua DPRD Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin

Selatan Nomor : 2433/VIII/Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Nomor : 3218/1X/2009tanggal 30 September 2009, serta Keputusan Gubernur Sulawesi SelatanNomor : 972/II/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang PencabutanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1737/VIH/2010 tentangPeresmian Pemberhentian Tidak dengan hormat Anggota dan KetuaDPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs.H.A.Muttamar Mattotorang(Penggugat), berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 45/G.TUN/ 2010/PTUN.Mks

menolak seluruh dalildalil Penggugat, kecualiterhadap hal hal yang secara tegas diakui dalam jawabanini ;2 Bahwa memang benar Tergugat/Gubernur Sulawesi Selatan telahmenerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2424/Vil/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang PeresmianPemberbentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBulukumba ;3 Dalam Surat Gugatan Penggugat mengandung kekaburan, karenaidentitas Penggugat yang mencantumkan jabatannya

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULAWESI SELATAN tersebut ;

PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULAWESI SELATAN VS HAMRUL KASUAK

PUTUSANNomor 65 K/Pdt.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Selatan, Makassar, yang diwakilioleh Tommy S Sikado, Kepala Perum Bulog Divisi Regional SulawesiSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.

Surat KuasaKhusus tanggal 5 Januari 2012, sebagai Termohon Kasasi dahuluPenggugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah pekerja di Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi

Selatan(terakhir Sub Divisi Regional Wil.

B. 257/1/08/2009 tanggal 19 Agustus 2009.Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak ada upaya untuk menyelesaikankerugian Negara yang dilakukannya, maka Divre Sulsel melimpahkan kasus ini keKejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang akhirnya kemudian diproses secara hukumdan telah disidang serta telah di putus dan juga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 41/Pid.Sus/2010/PN.Plpjo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 439/PID/2010/PT.Mks jo PutusanKasasi

SELATAN tersebut ;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Makassar Nomor 09/PHI.G/2012/PN.MKS Tanggal 11 Oktober 2012 sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hakhak berupa:a Bantuan tanggungan untuk 2 orang keluarga pekerja:35 % x Rp. 6.451.791 x 6 bulan = Rp. 13.548.756,b Uang Penggantian hak :e (Cuti yang belum diambil) :12/25 x Rp. 6.451.791 = Rp. 3.096.859

Penggugat:
hasnah
Tergugat:
gubernur sulawesi selatan

- DPD PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SULAWESI SELATAN, PENGGUGAT ; -------------------- M E L A W A N :- KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI SELATAN, TERGUGAT ; --------------------

KAPOLDA SULAWESI SELATAN, Dkk vs BAHARUDDIN bin BASO, Dkk

SYAM ARIF SUNARDIMelawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

RW.09, Kelurahan Bukaka,Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone,yang selanjutnya disebutsebagalPENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya1 ALIMUDDIN T, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat/Nrp.Kombes Pol/57020639, Jabatan Kabid Binkum, Kesatuan PoldaSulawesi Selatan ; 2 IRIANTO SAFRUDIN, BE,SH, Kewarganegaraan Indonesia,Pangkat/Nrp.

AKBP/60010522, Jabatan Kasubbid Banhatkum BidBinkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan 3;Drs.H.BASRI,MU we ws sss ccsa see aesaswenes3 Drs.H.BASRI, M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat/Nrp.Kompol/64050350, Jabatan Pok Advokat Bid Binkum, KesatuanPolda Sulawesi Selatan ; 4 MUH.EID AMRULLAH, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,Pangkat/Nrp.

Penata Tk.I/030230148, Jabatan Pok Advokat BidBinkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan 'won n 2222 = 22 === $22 yang kesemuanya berkantordi Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2009, yang selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut ;Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah RegisterNomor : 22/G.TUN/ 2009/P.TUN.Mks, tanggal 13 MaretTelah membaca

, karena Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Selatan telah rnengeluarkan Surat Keputusan NomorPol.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentangPernberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulaitanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkatBrigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan PolresBahwa tindakan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yangmengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan tersebut atasalasan Penggugat melakukan Pelanggaran Kode

:Skep/60/II/ 2009, tanggal 03 Februari 2009 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia atas nama Syam Arif Sunardi Nrp 75100278 JabatanBintara Taud Polres Bone Polda Sulawesi Selatan yang ditandatanganioleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tertanggal 3 Februari2009113 Bahwa benar surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari DinasKepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani olehKepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah berdasarkanketentuan

HADY RACHMAD VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

., woe eee eee ee Keduanya KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat diJalan Gunung Lompobattang Nomor 248,Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 September 2011, yang selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;MELA WAN:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN berkedudukan diJalan Perintis Kemerdekaan Km.16Makassar. ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnyabernama : Hal. 1 dariyyeQ hal.

SPP TPO, CT UNG 207 1/ PTUN MES at /Nrp .KombesPol/65020509, Jabatan Kabidkum, KesatuanPolda Sulawesi Selatan ; 2. IRIANTO SAFRUDDIN, BE.,S.H.,Pangkat/Nrp.AKBP/ 60010522, Jabatan KasubbidBanhatkum Bidkum, Kesatuan Polda SulawesiSelatan j5 eee ee re eee3. BACHTIAR, S.H., Pangkat/Nrp.AKBP/57120965,Jabatan Analis Kebijakan Bidkum, KesatuanPolda Sulawesi Selatan ; 4. DR.SUNARNO, S.H.,M.H., Jabatan AnalisisKebijakan Bidkum Kesatuan Polda SulawesiSelatan ;5. SYAHIRUDDIN, S.H., Pangkat/Nrp.

Penata Tk.I/196302101996031001, Jabatan Pok AdvokatBidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan :Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 21 Oktober 2011, yang selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT $Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tanggal 12 Oktober 2011, Nomor57/PEN.K/G.TUN/2011/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;Telah membaca

Hady Rachmad, Jabatan BaSat Samapta Polres Bone yang ditujukan~ kepadaKepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diMakassar (sesuai dengan aslinya) :3. Bukti P3 : Foto copy Berkas Sidang Komisi KodeEtik Profesi POLRI, atas nama M.Hady Rachmad,tanggal 13 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;4. Bukti P4 : Foto copy Berkas Perkara PelanggaranKode Etik Profesi POLRI Nomor : BP/23/III/2010/P3D,tanggal 04 Maret 2010, atas nama M. Hady Rachmad(sesuai dengan aslinya) ;5.

Selatan melalui suratRahasia bernomor : R/118/V/2010 (vide Bukti T7) ;8.

Pembanding/Penggugat : HERNEST L,SH
Terbanding/Tergugat I : Gubernur Sulawesi Selatan
Terbanding/Tergugat II : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar

DARWIS
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2.KEPALA KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selatan.

Darwis, yangdisaksikan oleh Kasubbag TU Umum, Pimpinan, Kepegawaian & Ketertiban DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ; : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari H. M.

Darwis NIP.19601231 198103 1 121 pegawai pada Dinas Sosial, yangditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Up.Kepala Badan Kepegawaian Daerah ; Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 70/G/2018/PTU.Mks5. Bukti T.156. Bukti T.167. Bukti T.1 7: Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor: 050/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 30April 2018, tentang Memperkuat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Mengenai Hukuman Disiplin atas nama H. M.

Darwis,NIP. 19601231 198103 1 121 ; : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat dariGubernur Sulawesi Selatan Nomor Surat: 888/04/2017/BKD,yang diterima dan ditandatagani oleh H. M.

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/04/2017/BKD, tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil kepada Saudara H. M. Darwis NIP. 19601231 198103 1121, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,tanggal 17 November 2017 (vide Bukti P1 = Bukti T.I2, selanjutnya disebutobjek sengketa 1); 0nn nn none ne ne nnn nn nn nnncnc nnn nnene2.

Pembanding/Tergugat : GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pembanding/Tergugat II : KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SULAWESI SELATAN Diwakili Oleh : MAPPINAWANG, SH. DKK
Terbanding/Penggugat : YAYASAN OLAHRAGA SULAWESI SELATAN(YOSS) Diwakili Oleh : Nico Simen, SH

GUBERNUR SULAWESI SELATAN;Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor269, Makassar;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/9039/B.HukK&HAM, tanggal 21November 2019, memberikan Kuasa kepada :1. Nama : Dr.FIRDAUS DEWILMAR,S.H.,M.Hum,;Jabatan :Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;2. Nama : AAMUHAMMAD REZA, S.H.;Jabatan :Kepala Hukum dan HAM Setda PtrovinsiSulawesi Selatan;3. Nama : MARWAN MANSYUR, S.H.,M.H.

;Jabatan :Kepala Bagian Bantuan Hukum,Penyuluhandan Tindak Lanjut pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sulawesi Selatan;4. Nama = : NAOMI TONAPA,S.H.;Jabatan : Kepala SUB Bagian Sengketa Hukum danPerlindungan HAM Pada Biro Hulum dan HAMSetda Provinsi Sulawesi Selatan5. Nama =: LABELLE NAKANAYA, S.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengamanan Aset padaBiro Pengelolaan Barang dan Aset DaerahSetda Provinsi Sulawesi Selatan;6. Nama : MAULIA YADI RAUF,S.H.

;Pekerjaan : Advokatsemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai ASN pada KantorKejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Setda Provinsi Sulawesi Selatan,Beralamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar;DANBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK3646/P.4/Gtun/12/2019tanggal 17 Desember 2019, memberikan Kuasa kepada :1. Nama : TITO PRASETYO, S.H., M.Hum.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;2. Nama : MURDIATI AMRI, S.H.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :Surat kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor503/6058/B.Aset, tanggal 26 Agustus 2019, Hal : Pencabutan IzinPengelolaan Stadion Mattoanging yang ditanda tangani oleh SekretarisDaerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.

Memerintah Kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara Berupa:Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor503/60058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal : Pencabutan IzinPengelolaan Stadion Mattoanging yang ditandatangani oleh SekretarisDaerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.;Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor:1630/VIII2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal : Pencabutan SuratKeputusan KONI yang ditandatangani Sekretaris Daerah Dr.

Penggugat:
AGUS BUSTAM
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
3.KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA UPTD GOR SUDIANG

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN cq UNIT I SUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

SULAWESI SELATAN;

., pekerjaan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;2.Misna M. Hattas, SP, pekerjaan Anggota Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan ;3. Asrar Marlang, S.H., M. Si., pekerjaan Kabag Hukum Tehnisdan Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Selatan ;4. Ismail Masse, SE., pekerjaan Kasubag Hukum SekretariatKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;Halaman 1 dari 15 halaman.

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, adalah anggota PartaiDemokrat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor kartu anggota No.13731110680202300001, yang telah diusulkan sebagai calon anggotaDPRD Propinsi Sulawesi Selatan Pada Daerah Pemilihan Sulsel 5 yangmeliputi wilayah Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, oleh Partai DemokratPropinsi Sulawesi Selatan ;2.

ANDIMUTTAMAR MATTOTORANG tidak tercantum dalam surat keputusan KPUtersebut ;Bahwa perbuatan KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang tidakmencantumkan nama Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG dalamSurat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPUProv025/VIIV2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRDPropinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, jelas merupakan suatu perbuatanyang melanggar hukum dan hak politik Drs. H.

Pemilihan umum Tahun 2014Propinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel 5 (Bulukumba dan Sinjai).b.

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG untuk menjadi anggotaDPRD Propinsi Sulawesi Selatan dari Dapil Sulsel 5.

Sumarlin Bin Abdul Jalil Melawan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Selatan, berkedudukan di Jalan Perintis KemerdekaanKm.16 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1.

Setiyono, S.H., Pangkat/Nrp.Kombes Pol/65020509, Jabatan Kepala BidangHukum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;2. Iskandar, S.H., Pangkat/Nrp.AKBP/60050386, Jabatan Kasubbid BanhatkumBidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;3. H. Rusli, S.H.,M.H., Pangkat/Nrp.Kompol/56121098, Jabatan Kaur SunkumBidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;4. S. Syamsuddin, S.Ag.,M.H., Pangkat/Nrp.AKP/71070395, Jabatan Paur SunkumBidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ; 5. Ridwan Saenong, S.H.

., Pangkat/Nrp.AKP/71010387, Jabatan Paur RapkumBidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ; 6. ELISABETH M.B., Pangkat/Nrp.

Selatan No.

Pemohon:
Zainuddin
Termohon:
DITREKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN