Lebih jauh, sekalipun Penggugat, baik di tingkatpusat maupun cabang di Nusa Tenggara Timur (NTI), tidak adakaitannya sama sekali dengan TKI sektor informal ilegal yangtertangkap di Selangor, Malaysia namun Penggugat harus menutupusahanya dan memenuhi tuntutan pesangon dari seluruh karyawanyang telah pernah bekerja di perusahaan Penggugat, berikut cabangcabangnya di beberapa kota di Indonesia;Bahwa dalam konsideran objek sengketa Tergugat dimaksuddinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran

No. 584 K/Pdt.Sus/2009Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan Tergugat atas suratpenawaran Berunding (bipartit) tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2007,Penggugat mengajukan penawaran Berunding keIl (bipartit) kepada Tergugatdisertai isi tuntutan pesangon Penggugat sekaligus jawaban atas PenawaranKompensasi oleh Tergugat sebagaimana uraian posita nomor 4 (empat) di atas(Bukti P5) ;Bahwa sejak perselisihan perkara tersebut Penggugat tetap beritikadbaik untuk hadir ke perusahaan: Tergugat dengan

Bahwa tuntutan pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sadr.Mantar Sianipar sebagaimana dalam isi Surat Anjuran perkara PengadilanHubungan Industri No. 02/Pdt.SusPHI/2017/PN. Pbr tanggal 20 April 2017adalah tidak mendasar, karena akibat permasalahan yang dilakukanPenggugat dalam lingkungan Perusahaan Tergugat telah mengalamikerugian atas pencemaran nama baik bagi Tergugat.;.

Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan dirikarena berdasarkan Pasal 6 ayat 3 KEPMENAKERTRANS RI Nomor:KEP.232/MEN/2003 bahwa Pekerja/ buruh yang dianggap mengundurkan diriadalah Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan apalagi tenggang waktuantara pemanggilan I dan II hanya 2 hari yang seharusnya 7 hari sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 6 ayat 2 KEPMENAKERTRANS RI Nomor:KEP.232/MEN/2003 karenanya sangat beralasan Judex Juris untuk membatalkanputusan Judex Facti dan mengabulkan tuntutan

Pesangon, Uang PenghargaanMasa Kerja dan Penggantian Hak yang dimohonkan Para Penggugat/TergugatRekonvensi/Pemohon Kasasi.Bahwa Judex Facti menolak Tuntutan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi agar Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kasasimembayar Upah Proses dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah menerbitkansurat keterangan pencabutan upah (T.21).

Tidak ada tuntutan pesangon dan penggantian hak;1.1. Bahwa tuntutan pokok Termohon Peninjauan Kembali dalamgugatannya adalah tentang kekurangan gaji bulan Juli 2013, gajibulan Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2013 dan THR 2013dengan total selurunnya sebesar Rp22.176.000,00 (dua puluh duajuta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);1.2.

Penggugat sudah dialinkan langsungke Bank, sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja denganalasan efesiensi karena jabatan kasir sudah tidak dibutuhkan lagiMenimbang, bahwa kompensasi yang ditawarkan sesuai dengan peraturanperusahaan ditolak Penggugat dengan alasan peraturan perusahaan tentangkompensasi PHK akibat efesiensi bertentangan dengan Undangundang No.13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka penggugat mengajukan permintaanmelakukan perundingan dengan pihak perusahaan dengan tuntutan

pesangon danhakhak lain Penggugat diberikan sesuai ketentuan UndangUndang No. 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan pasal 164 ayat (3) yaitu Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efesiensi denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuanpasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa

., yanghanya memberikan kesimpulan bahwa ...yang menjadi tuntutanPenggugat adalah sangat jelas yaitu Perselisihnan Hubungan Industrialmengenai PHK, yaitu mengenai tuntutan pesangon terhadap pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat,... pertimbangan hukumdemikian adalah dinilai tidak didasarkan pada alasan hukum yang sahatau setidaktidaknya tidak memiliki landasan atau dasar hukum.

Tentang Tuntutan Pesangon Para Terlawana. Terlawan Sdr. Husin SipahutarBahwa tuntuan Sdr.

Selanjutnya Pengadilan memutuskan PHK (Pemutusan HubunganKerja) terjadi terhitung sejak dijatuhnkannya putusan oleh PengadilanHubungan Industrial ;Bahwa selain tuntutan pesangon, PARA PENGGUGAT juga telahmengajukan tuntutan lain berupa :a. Kekurangan upah yang tidak dibayarkan sebesar 60% (enam puluhpersen) pada saat dirumahkan ;Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.SusPHI/2021/PN.Badg.b.

PARAPENGGUGAT haruslah ditolak ;Bahwa dengan berdasarkan ketentuan normatif di atas, serta didasarkanpada faktafakta terkait permasalahan antara PARA PENGGUGAT denganTERGUGAT, maka TERGUGAT menyetujui tuntutan PARA PENGGUGATuntuk dilakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dengan catatan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) terhitung sejak putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap, namun TERGUGAT menolak tuntutantuntutanlainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku ;Bahwa selanjutnya, tuntutan

pesangon dan hak PARA PENGGUGAT yangsesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku adalahsebagai berikut : PESANGOMASANO NAMA NKERJA(Rp)1 SANUDIN 17 88,713,3002 SRIROHNAWATI 9 55,301,2003 LATIFAH FATIMAH 5 82,378,910 Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka beralasan secara hukumagar Gugatan PARA PENGGUGAT untuk dikabulkan sebagian terkaitPermohonan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan beralasan secarahukum agar atas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tersebut ditetapkanhakhak PARA PENGGUGAT

Sumber Cipta Multiniaga yang berlaku, Makatuntutan Upah Proses apalagi tuntutan Pesangon Tergugat Rekonvensiharus ditolak dan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan sah secara hukumtelah mengundurkan diri berdasarkan surat Pengunduran Diri TergugatRekonvensi (bukti T3) atau setidaknya patut dikualifikasikan telahmengundurkan diri karena telah mangkir kerja selama 20 bulan (sejaktanggal 15 Juni 2013) lebih sejak pengunduran diri Tergugat Rekonvensitersebut;Bahwa karena faktanya Tergugat Rekonvensi tidak

No. 1013 K/Pdt.Sus/2010(PKWT) terhadap Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT);Menyatakan sebagai hukum bahwa tuntutan pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan Tunjangan HariRaya (THR) serta uang gaji yang belum diterima oleh Penggugat sejakbulan Juli 2008 sampai dengan adanya penetapan dari Lembaga PPHI;Menghukum dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk membayarpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;Menghukum dan selanjutnya

Nomor 735 K/Pdt.SusPHI/20141)Penggugat Mengajukan Tuntutan Pesangon, Tetapi Dalam RinciannyaTentang Pesangon Tersebut Ternyata Penggugat Memasukkan TuntutanUpah Selama Proses, Penghargaan Masa Kerja, Dan Uang PenggantianHak Sebagai Komponen Pesangon;1.Bahwa dalam bagian Primair dari Petitum gugatan a quo pada butir 3huruf A strip ke4, Penggugat menuntut sebagai berikut: "MenghukumTergugat (PT Global Dispomedika) untuk membayar secara tunai UangPesangon sebesar Rp534.910.000,00 (lima ratus tiga puluh

Bahwa demikian pun, gugatan Penggugat tersebut semakinmembingungkan manakala dalam butir 3 Petitum gugatannyaPenggugat menuntut uang pesangon sebesar Rp534.910.000,00 akantetapi dalam rincian atas tuntutan pesangon tersebut Penggugat merinciuang pesangon tersebut terdiri dari : uang pesangon sebesarRp268.200.000,00 uang penghargaan kerja sebesar Rp59.800.000,00uang penggantian hak sebesar Rp58.110.000,00 upah selama prosessebesar Rp89.400.000,00 dan kekurangan tunjangan sebesarRp535.590.000,00 yang

Togar Purba selama melaksanakan Jasa Pengurusan IMBuntuk Pelawan telah mengunakan fasilitas perusahaan berupa 1 (satu) unitkomputer Laptop Merek LENOVO No.seri : C875PVISPCV5XP, yang secaraotomatis harus dikembalikan apabila tidak menjalankan pekerjaan sebagai mitrakerja Pelawan lagi ;2 Tentang Tuntutan Pesangon Para Terlawan.a Terlawan Sdr. Husin SipahutarBahwa tuntuan Sdr.

Kesalahan ini tidakmungkin terjadi apabila Judex Facti meneliti secara saksama buktibuktiyang ada khususnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor14/HRD/SSG/VH/2012, tanggal 7 Juli 2012 dan lebih khusus lagiketentuan Pasal dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor14/HRD/SSG/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012;) Bahwa selanjutnya tentang tuntutan pesangon dari Termohon Kasasi/Penggugat adalah sangat tidak mendasar, dengan alasan bahwa PerjanjianKerja Waktu Tertentu. yang diberikan kepada Termohon

SABAR CIPTA MANDIRI, sebab tidaklogis dan tidak ada dasar hukumnya;Hal 12 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMGUNTUK DINAS15.16.17.18.Bahwa didalam kasus ini, Penggugat sudah pernah mengajukannyamelalui Disnaker Semarang bersama tuntutan pesangon sebagai KaryawanHotel Siliwangi Semarang; bahwa didalam Mediasi dibawah MediatorKepala Disnaker telah disepakati pemberian uang sejumlah Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian KeputusanMediator tersebut telah disahkan ke Pengadilan

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ;Menyatakan sebagai hukum bahwa Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) terhadap Penggugat menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;Menyatakan sebagai hukum bahwa tuntutan

pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan TunjanganHari Raya (THR) serta uang gaji yang belum diterima olehPenggugat sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan adanyapenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) ;Menghukum dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untukmembayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak ;Menghukum dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untukmembayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) ;Menghukum dan selanjutnya

Memberitahukan bahwa Tergugat Il pada tangal 13 Mei 2010 belumpernah bertemu dengan Sertikat Buruh Korwil FSBSI 1992 PropinsiLampung mengenai tuntutan pesangon Penggugat ;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik tanggal28 Mei 2014 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 02 Juni 2014;Replik dan Duplik tersebut termuat dalam berita acara persidangan yang untukmenyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan terulang kembali danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.Menimbang

Pada intinya108 buruh termasuk Para Penggugat menyatakan bersedia diputuskan hubungankerjanya dengan ketentuan perusahaan bersedia memenuhi tuntutan pesangon,penghargaan masa kerja, penggantian hak, tunjangan hari raya dan uang tunggusebesar Rp. 2.782.900.649, (dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua jutasembilan ratus ribu enam ratus empat puluh sembilan) untuk 108 buruh ;Bahwa pada tanggal 29 September 2009 terjadi pertemuan antara Kuasa HukumTergugat yang diwakili oleh Wuryanto, SH dan Okky Wicaksana

menuntut upah pesangon, Penghargaan masakerja dan yang lainnya.Bahwa akibat hukum pemutusan hubungan kerja secara sepihak danmelanggar ketentun pasal 151 ayat (2), (3) dan pasal 155 ayat 1,pasal 59 ayat 1, 3, 4, 5, 7 Undang Undang No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan adalah PHKnya batal demi hukum,berhubung PHKnya batal demi hukum akibat hukumnya adalahhubungan kerja tetap berlanjut / tidak ada PHK, sehingga tidak adapembayaran pesangon, akan tetapi dalam petitumnya angka 4 (empat)muncul rincian tuntutan

pesangon, semestinya petitum harusbersesuaian / tidak boleh bertentangan atau kontroversi diantaranya,oleh karena telah terjadi saling bertentangan, maka menurut M.

menuntut upah pesangon, Penghargaan masakerja dan yang lainnya.Bahwa akibat hukum pemutusan hubungan kerja secara sepihak danmelanggar ketentun Pasal 151 ayat (2), (3) dan Pasal 155 ayat 1,Pasal 59 ayat 1, 3, 4, 5, 7 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan adalah PHKnya batal demi hukum,berhubung PHKnya batal demi hukum akibat hukumnya adalahhubungan kerja tetap berlanjut / tidak ada PHK, sehingga tidak adapembayaran pesangon, akan tetapi dalam petitumnya angka 4 (empat)muncul rincian tuntutan

Dan apabila benar sebagai karyawan apakah tuntutan pesangon dan hakhak lain bisa dikabulkan ?Menimbang karena di dalam gugatan Penggugat dan Jawab menjawabdisebutsebut PT. Indopro Mitra Sejahtera PT. Indopro Berlima dan PT. TransSamudera Usaha Sejahtera maka sebelum mempertimbangkan mengenaipermasalahan tersebut di depan majelis akan menyampaikan faktafakta yang didapat dipersidangan yaitu dari buktibukti surat dan saksi : bahwa PT. Indopro Mitra Sejahtera didirikan oleh PT.

terhadapnya juga tidak bisa mendapatkan THR dan majelis hanyamengabulkan untuk THR tahun 2015 sebesar satu kali upah Rp 5.000.000,Menimbang berkaitan dengan tuntutan biaya tempat bekerja danperalatannya dikarenakan tidak didukung dengan bukti dan perincian yang jelasmaka mengenai tuntutan tersebut haruslah ditolak;Menimbang selanjutnya berkaitan dengan tuntutan cuti tahunandikarenakan tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka terhadap tuntutantersebut tidak dapat dikabulkan;Menimbang mengenai tuntutan

pesangon sebagaimana disebut dalampetitum angka 3.11 karena tidak terbukti adanya kesalahan maka majelismenetapkan dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003;Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di depanmaka perincian kompensasi yang harus diberikan Tergugat kepada Pengugatadalah sebagai berikut : A Uang Pesangon : 2 x 2 x Rp.5.000.000, Rp. 20.000.000,B Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 00.000, Rp. 0C Uang Penggantian hak (15%) xRp. 20.000.000.