Ditemukan 393539 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 1999/pdt.g/2016/pa.plg Surat keputusan no. 18 tahun 1999 tanggal 16 juni 1999 Keputusan tata usaha negara nomor 141/01/405.18/1999 tanggal 4 januari 1999 Surat keputusan no. put 028/bpsp/m.viii/15/1999 tanggal 20 mei 1999 mengenai skp pph 09/25/pdt.g/1999/bth.pen.aan/2010/pn kag Tanah Surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak bursa nomor : s-433/wpj.06/kp.0408/1999 tanggal 19 juli 1999 Korupsi pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Surat keputusan tergugat i no. 01/i01/smu.01/kp/1999 tertanggal 19 juli 1999 dan surat tugas dari tergugat ii no. 1.0582/101.c3/99 tertanggal 16 juli 1999 Surat keputusan tergugat no. 340/k.mk.01/up.7/1999
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4168 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 7 September 2023 — Ir. PUPU FUAD LUTFI bin (almarhum) H. CHOLID SHALEH
171 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-05-2019 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017 K/PID.SUS/2019
Tanggal 15 Mei 2019 — Prof.Dr.THOMAS SUSADYA SUTEDJAWIDJAJA, S.E., M.M., anak dari SUTEDJAWIDJAJA
149 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2575 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 15 Agustus 2023 — ABD. KADIR JAELANI DJUMRA
89 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1126 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 3 Nopember 2023 — MUHAMMAD RUSLAN
113 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 15-07-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 563/PID.B/2012/PN-SBG
Tanggal 15 Juli 2013 — SAFATAENI WARUWU.
59 — 11
  • padatanggal 15 Juli 2013 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan :Menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan terdakwa SAFATAENI WARUWU terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan tanpa dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasilhutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu pasal 50 ayat (3)huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999
    Tapanuli Tengah yang mana penebangan dilakukan berada 300 (tiga ratus) meterdari pinggir pantai, sedang areal yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT)oleh Kepala Desa Lumut Maju masih jauh dari lokasi penebangan.oaaqn ctSo mond es &Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan
    yangdikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaanTunggal yaitu dakwaan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun1999 tentang Kehutanan ;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umumtelah melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999tentang Kehutanan ;Menimbang, bahwa dakwaan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RINo. 41 tahun 1999
    Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;Berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI No.41tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan dilengkapi bersamasama adalahbahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dantempat yang sama harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti.
    Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari dakwaan Tunggal telahterpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatantindak pidana Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksuddalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentangKehutanan, dan oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengankesalahannya tersebut ;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-12-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — RIDWAN bin LABAI
259 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bende,Kecamatan Kadia Kota Kendari;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut: Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan
    Tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 TahunHal. 1 dari 28 hal.
    Putusan Nomor 378 PK/Pid.Sus/20191999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWakatobi tanggal 5 April 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin LA BAI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak
    pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN bin LA BAI denganpidana penjara selama 9 (sembilan) tahun
    Namun hal ini tidakterungkap di persidangan;Bahwa maksud dan tujuan Pembuat UndangUndang merumuskanPasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda yaitu Pasal3 dengan subjek pegawai negeri/penyelenggara selaku pemangkujabatan negeri/negara (vide Pasal 1 ayat (2) Juncto UndangUndangNomor 28 Tahun 1999).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 16 Nopember 2022 — PURWANTO DAN KAWAN
126 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/PID.SUS/2019
Tanggal 21 Mei 2019 — JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc.
256 — 481 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Primair: Perbuatan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Juncto Pasal 18 dari UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubahHalaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
    tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidair: Perbuatan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc.sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut:Membaca Tuntutan
    Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke1e KUHPidana sebagaimana dalam dakwaanPrimair dan oleh karena itu agar membebaskan Terdakwa dariDakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 juncto Pasal 18 dari UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jJuncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
    Dengandemikian uang Terdakwa telah disita dikompensasikan dengan uangpengganti yang harus dibayarkan Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal
    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 30 September 2020 — T.M. IQBAL SKH bin T. ANWAR HASBALLAH
266 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 04-10-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — Ir. DUDI JOCOM, M.Si
238 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-04-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 14 April 2020 — CICIN SUHAETI, S.IP., binti HASIM
252 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 31-08-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2410 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 31 Agustus 2020 — KUSAENI Bin DACHLAN
463 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-11-2018 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 19 Nopember 2018 — YOSIAS PARINUSSA alias YOS
242 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun/3 Februari 1963:Lakilaki:Indonesia;Jalan Jenderal Sudirman Langgur,Kabupaten Maluku Tenggara;Kristen Protestan;:Wiraswasta;:Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PrimairSubsidair :Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
    tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang
    Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDobo Maluku (Sekarang Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Maluku) tanggal 1Agustus 2016 sebagai berikut:1.
    dalam Pasal253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa Ill dipidana, maka kepadaTerdakwa III dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999
    tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang
Pengadilan PN SUNGAI LIAT
Register : 24-04-2008 — Putus : 05-06-2008 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 149/Pid.B/2008/PN.SGT
Tanggal 5 Juni 2008 —
99 — 15
  • Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang kehutanan jo.
    4 m(tujuh sentimeter kaliempat belas sentimeter kali empat meter) atau totalkeseluruhan kayu olahan sebanyak kurang lebih 4,5 M8 (empatkoma lima meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobiltruk merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan No.Pol BN4216 AP dibawa dan diamankan ke kantor Polres Bangka Baratguna pengusutan lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa TONO ALS TONO Bin SAMSU sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999
    Pasal 50 ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ;ATAUKEDUA : Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo.
    Pasal 50 ayat (8) huruf e Undang UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang unsur unsurnyaadalah sebagai berikutUnsur barang siapa ;Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutandi dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabatyang berwenang ;Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalamhukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yangdapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab = menurut pendapat Van Scholten
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-06-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 151/Pid.B/2012/PN.SBG
Tanggal 21 Juni 2012 — NIARO HAREFA ; JENDRI WARUWU
29 — 3
  • Jendri Waruwu bersalahmelakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal50 ayat (3) huruf f UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 78ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) keKUHP, dalam Surat Dakwaan;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Niaro Harefa dan terdakwa II.
    Niaro Harefa, dkk disekitar PLTASipansihaporas Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkantitik koordinat tersebut diatas terletak di Hutan Lindung (HL); sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jopasal 78 ayat (7) UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo paal 55 ayat(1) ke KUHP;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi danmemohon agar pemeriksaan
    pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa ahli adalah staf pada saksi perijinan dan peredaran hasil hutan pada bidangKehutanan (saksi PPHH) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TapanuliTengah; Bahwa ahli mendapat Surat Penunjukan atau Surat Tugas dari Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memberikanketerangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Tugas No.094/4100/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011; Bahwa pasal 1 ayat (13) UU No. 41 tahun 1999
    Penuntut Umum kepadanya, danuntuk itu akan dipertimbangkan apakah unsurunsurnya telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaanTUNGGAL dan Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menyatakan bahwa paraterdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yangtidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dandiancam Pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (7) UU RI No.41tahun 1999
    dikehendaki dan atau diinsyafi oleh Pelaku, tetapi juga halhal yang mengarahatau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;Menimbang bahwa didalam mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakimakan mempertimbangkan perbuatan para terdakwa in casu hanya terhadap sebatasperbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan, sebagaimana yangdisebutkan pada unsur tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan sebagaimana disebutkanpada pasal 1 angka 13 Undangundang No.41 Tahun 1999
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7743 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 28 Desember 2022 — MUHAMMAD TAUFIK, S.P bin SYARIFUDDIN (Alm)
118 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5664 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 7 Nopember 2022 — NAZIRWAN, S.H.
119 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-09-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 7 September 2023 — Ir. ABD. MALIK DL, M.Sc., M.M. bin JABAL LAU
114 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7194 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — MUHAMMAD NASIR, S.Sos., M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG
117 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-04-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438K/TUN/2000
Tanggal 15 April 2008 — KEPALA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG CABANG TANJUNG PRIOK ; vs. PT. NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES
71 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap