Apabila dalam tempo waktu yang telah ditentukan ternyata Pihak Kesatuatau Pihak Kedua/Pihak Ketiga tidak melaksanakan isi, maksud dan tujuanperjanjian perdamaian ini, maka perjanjian perdamaian ini dianggap bataldan seluruh pengeluaran biayabiaya yang timbul menjadi tanggungjawabyang harus dibayar oleh pihak yang tidak melaksanakan isi, maksud dantujuan dalam perjanjian perdamaian ini.Pasal 61.

KawasanIndustri Wijayakusuma (Persero) Semarang tersebut di atas dinyatakan bataldan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa pembatalan tersebut wajar mengingat bahwa putusan yangdiambil oleh Tergugat tersebut jelasjelas bertentangan dengan perundangundangan yaitu ;Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.163 K/TUN/2005a. Tidak sesuai dengan ketentuan yang bersifat formal/prosedural untukterbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baik. Hakekathukum Surat Keputusan Direksi PT.

surat keputusan obyek sengketa bersifat diskriminatif dantidak adil ;10.Bahwa jika ditinjau dari aspek matrial substansi, surat keputusanObyek Sengketa mengandung cacad yuridis baik karena telah11bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,khususnya Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012, maupun karenatelah melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik yaituAzas Pengharapan Yang Wajar, Azas Kecermatan, Azas Keadilan danAzas Kepastian Hukum, dan oleh karenanya patut dinyatakan bataldan

hukum pidana dari UNAIR Surabaya padasaat diambil keterangannya dalam penyidikan, pada keterangannyamemberikan pendapat bahwa perkara yang sedang ditangani penyidikberkaitan dengan pengertian kadaluwarsa dijelaskan secara jelas padajawaban ahli nomer 7 pada BAP nya, yaitu dihitung dari dipergunakannyaSurat yang diduga palsu tersebut untuk mengurus sertifikat, jadi jikalauPemohon mengatakan Termohon menghentikan penyidikan tanpa dasar danmemohon kepada Hakim agar dinyatakan penghentian penyidikannya bataldan

SHOLICHAH alias MARIFAH dkk Nomor : B/92/SP2HP6/LPK.589/IV/2011/Satreskrim dengan alasan telah Kadaluwarsa, dan rujukannya SuratKetetapan Nomor :STAP/184/IV/2011/Sat.Reskrim, tanggal 12 April 2011;serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPSidik/184/IV/2011/Satreskrim tangal 12 April 2011 yang diterbikan oleh Termohon adalah bataldan tidak sah ;5.

Menyatakan menurut hukum seluruh Aktaakta maupun Suratsurat yangterbit sebagai dasar pengalihan hak atas tanah objek sengketa kepadaTergugat ataupun pihakpihak lain kini dan kemudian hari, adalah bataldan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan karenanyatidak mengikat tanah objek sengketa;Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2237 K/Pdt/20206.

diingkari maka menjadi batal pemberiantanah atau izin, maka tidak ada alasan untuk menyatakan yang harusdituntut adalah mengenai haknya atas 12 (Setengah) ekor kerbau;7) Bahwa kekhilafan Hakim yang nyata tersebut adalah karena Hakimberpandangan janji pemberian 2 (setengah) ekor kerbau dipersamakandengan jual beli, pada hal dalam perkara ini tidak demikian karena yangberbicara adalah adat istiadat, maka dengan tidak dipenuhinya janjiberakibat kepada tanah yang diberikan harus juga dengan sendirinya bataldan

penguasaan obyek sengketa yang sebelumnya dikuasai olehPemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan dialinkan kepadaTergugat sehingga saat ini sejak tahun 1978 atau setidaktidaknyakurang lebih 38 tahun lamanya, dengan demikian Penggugat tidakberhak lagi mengajukan gugatan atas obyek yang dimaksud;e Vide : Pasal 835 BW, MA 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972:Suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun;e Vide : MA 4 Februari 1970 No. 499 K/ Sip/1970;Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/ bataldan

Bahwa oleh karena sejak tahun 1978 atau setidaktidaknya kurang lebih38 tahun lamanya obyek sengketa dikuasai oleh Pemerintah DaerahKabupaten Gorontalo yang penguasaannya terakhir dialihnkan kepadaTergugat, dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi mengajukangugatan atas obyek dimaksud;Vide : Pasal 835 BW, MA 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972:Suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun;Vide : MA 4 Februari 1970 No. 499 K/ Sip/1970;Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/ bataldan

oleh Pembanding, adalah salah, seharusnyapemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai faktamaupun penerapan hukum Oleh karenanya pengadilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Kendarimempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali keseluruhan materi PerlawananPembanding/Pelawan serta seluruh buktibukti yang tidak sempat diperiksa di PengadilanTingkat Pertama serta penerapan hukumnya ;Bahwa terhadap putusan judex factie/Pengadilan Tingkat Petama harusnya dinyatakan bataldan

KENCANA RAYA MAJU JAYA(Penggugat) dengan SANJEEV SITALDAS PUNJABI (Tergugat) bataldan tidak berkekuatan hukum;4.

Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 yangdibuat antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensidengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi bataldan tidak mempunyai kekuatan mengikat;5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor255/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 29 Agustus 2006, PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 299/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel.

Memutuskan bahwa Akta Jual Beli Nomor 040/2018 Tertanggal 30Agustus 2018 dan Akta Jual Beli 046/2018 Tertanggal 1 Nopember2018 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT Ill dinyatakandibatalkan dan tidak berlaku karena kesepakatan tukar menukar objektanah dan bangunan serta Kuasa Menjual No.97 antara Penggugatdengan Tergugat yang menjadi dasar dari Akta Jual Beli tersebut bataldan tidak berlaku juga disertai adanya itikad tidak baik dalam jual belliobjek sengketa tersebut;6.

BANK UOB BUANA, Tbk.) adalah merupakan perbuatan melawan hukum denganmendasarkan pernyataan palsu yang berakibat menghilangkan hak subyektif sertasecara langsung telah merugikan Penggugat; Bahwa, oleh karenanya Risalah Lelang Nomor : 535/2013 tanggal 31 Juli 2013 yangHal.3 dari 38 Putusan Sela No.212/Pdt.G/2015/PN.Sby10.11.12.diterbitkan oleh Tergugat Il yang mencantumkan Surat Pernyataan No. 13/SAM0262tanggal 14 Juni 2013 adalah mengandung cacat yuridis dan haruslah dinyatakan bataldan tidak sah

Penetapan No.332/Padt.P/2019/PA.BIkmenguatkan dalildalil permohonan para Pemohon dan bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan bukan oleh bapak kandung Pemohon II ataupihak dari sisi bapak kandung sehingga pernikahan tersebut dinyatakan bataldan permohonan Pemohon dan Pemohon II dinyatakan ditolak;Menimbang, ketentuan Pasal 283 Rbg.

;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara yang timbul:Dalam Rekonvensi:1.Menyatakan Termohon Kasasi telah wanprestasi atas Perjanjian KerjasamaNomor 347/HK/TEK/1997 tentang Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanahtanggal 29 Desember 1997;Menyatakan surat Termohon Kasasi Nomor KA.320/XI/9/KA.2017 tanggal16 November 2017 perihal Perjanjian atas Pemanfaatan Lahan diEmplasemen Kampung Bandan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta bataldan

Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 264/IST/1995 tanggal 21Pebruari 1995 atas nama SUMARTIN lahir pada tanggal 12 Pebruari 199412anak ke2 (kedua) dari pasangan suami isteri MISDI dan MARAH adalah bataldan atau tidak sah demi hukum ;3.

Secara inmateriil:Bahwa Penggugat telah memilki calonpembeli atas kedua lahantanah tersebut tetapi bataldan hal itu sudahdiketahui oleh Tergugat, sebelumnya Tergugat berjanji untuk menepati janjinyamenyerahkan kedua lahan tanah tersebut justru memberikan hakkepada Tergugat Il tanoa dasar hukum yangsah, sehingga Penggugat merasa hak kehormatan dan nama baiksebagai Dosen / pendidik menjadi kurang baik, maka Tergugat dan Tergugat Ilsecara tanggung renteng menganti kerugian senilaisebesar Rp.200.000.000

No. 1722/Pdt.G/2018/PA.Grt.Garut in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan mejatuhkan PUTUSAN yang amarnyaberbunyi sebagai berikut1.ZsMengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ahli warisBapak Kakek ;Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan SURAT BERITA ACARA MUSYAWARAH tanggal 14Februari 2018 antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan tanah

bersama kerja Sama penambangan batu andesit;Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat tidakmelaksanakan isi nota kesepakatan bersama kerja samapenambangan batu andesit knususnya pasal 1 point 1, point 2, point3, dan point 4 dan untuk menjaga kepentingan hukum PenggugatHalaman 5 Putusan Nomor 865/PDT/2021/PT SBY18.19.maka dengan ini Penggugat untuk memohon agar Ketua PengadilanNegeri Ngawi menyatakan nota kesepakatan bersama kerja samapenambangan batu andesit antara Penggugat dan Tergugat bataldan

(1)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dankedua surat bukti tersebut juga telah dinyatakan batal demi hukumberdasarkan Pasal 33 ayat (1) juncto ayat (2) Undang Undang Nomor 25Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta tidak sesuai dengan Pasal7 Anggaran Dasar PT Pasific Royale Airways; Bahwa pengalihan saham milik Penggugat kepada Tergugat IV tersebuttidah sah/cacat hukum, karena dilakukan dengan paksaan/ancamanmaupun intimidasi, sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut bataldan

Bunga sebesar Rp. 132.000.000,Penalty sebesar Rp. 31.212.129dan biaya lainlainnya danmenyatakan danmenghukum Penggugat untuk membayar angsuran hutang kepadaTergugat sebesar sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta rupiah)per bulannyasampai lunas.Bahwa Penggugat khawatir perbuatan Tergugat mengalihkan hak,memindahkan hak atas objek perkara kepada Pihak Ke 3 (Tiga) atauPihak lainnya, karena itu semua Akte Peralihan Hak, Pemindahan Hak dansuratSurat lain yang berkaitan dengan objek perkara patut dinyatakan bataldan

memindahkan Hakatas tanah berikut bangunan yang terletak di di jalan Jermal Ill KelurahanDenai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dengan Sertifikat Hak MilikNomor 471 a/n SUHERI ALFIAN kepada Pihak ke 3 (tiga) atau Pihak Lainlainnya.10.Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan hak,memindahkan hak atas objek perkara kepada Pihak ke 3 (tiga) atau Pihaklainnya, Karena itu semua Akte peralihan Hak, Pemindahan Hak dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan objek perkara patut dinyatakan bataldan

mempunyai kekuatan hukum dan objek perkara wajib diserahkanHalaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2020/PT MDN11.12.13.14.15.kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dariPenguasaan Pihak ke 3 (tiga) atau Pihak lainnya.Menghukum Perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan hak,memindahkan hak atas objek perkara kepada Pihak ke 3 (tiga) atau Pihaklainnya, Karena itu semua Akte peralihan Hak, Pemindahan Hak dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan objek perkara patut dinyatakan bataldan