Ditemukan 11978 data
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai
Tergugat:
PT Cipta Karya Bangun Nusa
19 — 12
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai
Tergugat:
PT Cipta Karya Bangun Nusa
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Minahasa
Tergugat:
THE WISE HOTEL TOMOHON
72 — 26
KESEPAKATAN PERDAMAIAN
Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, bertempat di Pengadilan Negeri Tondano dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tnn antara:
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MINAHASA, Alamat Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Ranowangko, Kabupaten Minahasa dalam hal ini diwakili oleh Hidayat Sahabuddin, sebagai Pegawai BPJS Ketenagakerjaan jabatan petugas
pengawas dan pemeriksa dan Gito Parlindungan Batubara, Pegawai BPJS Ketenagakerjaan jabatan pengawas dan pemeriksa dalam hal ini bertindak untuk mewakili / sebagai kuasa dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/01/022023 tanggal 1 Februari 2023 dari AGNES PUDJIHASTUSI, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Minahasa berdasarkan surat keputusan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/
dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama : Hidayat Sahabuddin
Jabatan : Petugas Pengawas dan Pemeriksa BPJS
Ketenagakerjaan
Tempat tanggal lahir : Makassar, 13 Oktober 1989
2. Nama : Gito Parlindungan Batubara
Jabatan : Petugas Pengawas dan Pemeriksa BPJS
Selanjutnya para Pihak bersepakat untuk mengikat diri pada syarat-syarat dan kesepakatan sebagai berikut:
Pasal 1
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara perdamaian atas perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tnn;
Pasal 2
Bahwa PIHAK KEDUA telah mengakui menunggak iuran BPJS Ketenagarkerjaan dan terakhir pembayaran iuran bulan November 2019;
Pasal 3
Bahwa PIHAK PERTAMA
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Minahasa
Tergugat:
THE WISE HOTEL TOMOHON
BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru
Tergugat:
PT GARDA TRIJAYA SAKTI
44 — 27
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru
Tergugat:
PT GARDA TRIJAYA SAKTI
BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim
Tergugat:
Revi Widarno Kades Desa Penanggiran
70 — 0
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim
Tergugat:
Revi Widarno Kades Desa Penanggiran
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh
Tergugat:
PT. Abdi Jaga Manunggal
25 — 18
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh
Tergugat:
PT. Abdi Jaga Manunggal
BPJS Ketenagakerjaan
Tergugat:
HOTEL TRAVELLO diwakili oleh VONNY LAWALATA pimpinan
52 — 13
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan
Tergugat:
HOTEL TRAVELLO diwakili oleh VONNY LAWALATA pimpinan
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya
Tergugat:
PT. DELTA UTAMA ELEKTRIKAL
41 — 25
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya
Tergugat:
PT. DELTA UTAMA ELEKTRIKAL
BPJS Ketenagakerjaan Cab. Ungaran
Tergugat:
RSU SEJAHTERA BHAKTI SALATIGA
18 — 5
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cab. Ungaran
Tergugat:
RSU SEJAHTERA BHAKTI SALATIGA
BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo
Tergugat:
PT. WIJOYO DIAN SASTRO
33 — 11
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo
Tergugat:
PT. WIJOYO DIAN SASTRO
BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
Tergugat:
PT ARJUNA RIAU GRAFINDO
88 — 14
Penggugat:
BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
Tergugat:
PT ARJUNA RIAU GRAFINDO
Terbanding/Tergugat : Direktur BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL atau BPJS
74 — 58
Pembanding/Penggugat : YAZID WAKID
Terbanding/Tergugat : Direktur BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL atau BPJSAdvokat/Pengacara, beralamatdi Jalan Ari Lasut VI Lingkungan III KelurahanWawonasa Kecamatan Singkil Manado. berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriManado dengan Reg.No.382/SK/2017,tanggal 15Mei 2017, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula Penggugat;Lawan :DIREKTUR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)KETENAGAKERJAAN Kantor Pusat Jakarta.
CQ.Kantor Wilayah BPJS KetenagakerjaanManado, berkedudukan di Jalan 17 AgustusHalaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT MNDKelurahan Beringin Kecamatan Wenang Manado ,dalam hal ini AGUS SUSANTO selaku Direkturutama memberikan kuasa kepada IWAN SETIAWAN,WIBNISONO PRAYITNO ,SH.,WAHYU RIFANTO,SH.
Bahwa setelah Penggugat resmi pensiun, pada tanggal 26Desember 2016,Penggugat menanyakan kepada Tergugat (BPJSKetenagakerjaan) cabang Kotabaru Kalimantan Selatan yangditerima staf Pelayanan saudara Fauzi, tentang pencairan dana JHTmilik Penggugat,Pihak Tergugat (Fauzi) meminta agar Pencairandana JHT milik Penggugat di tunda sampai pada awal Januari2017,dengan alasan akan mendapatkan dana Pengembangan daripihak Tergugat (BPJS)..
Bahwa atas penjelasan Tergugat, Penggugat merasakeberatan,karena saat pengambilan 10 % JHT pada bulan Juli 2015pihak Tergugat (BPJS Ketenagakerjaan) tidak menjelasakan danmemberitahukan secara Rinci tentang pengenaan pajak Progresifyang begitu besar dan memberatkan Penggugat,ketika Penggugatmau menikmati hasil Pensiun. Seandainya saat pengambilan 10 %di jelaskan, Penggugat tidak akan mengambilnya.10.
Bahwaketidakprofesional Terbanding/Tergugat juga saatpenggugat datang ke kantor Terbanding/Tergugat pada tanggal28 Nopember 2016 oleh Terbanding/Tergugat diberikanFormulir,namun tidak dijelaskan tentang pemotongan pajak.Kemudian Pembaning/Penggugat mengajukan formulirmengambil/Claim tanggal 26 Desember 2016 (Vide.P.6),namunhanya Formulir klaim yang diterima sementara berkasberkasPembanding(penggugat) belum diterima,dan olehTerbaning/Tergugat atau Petugas BPJS saudara Fauzi menyuruhuntuk mengambil
BPJS KESEHATAN CABANG MAGELANG
Tergugat:
RUMAH SAKIT UMUM PADMA LALITA
0 — 0
Penggugat:
BPJS KESEHATAN CABANG MAGELANG
Tergugat:
RUMAH SAKIT UMUM PADMA LALITA
BPJS Ketenagakerjaan Cab. Ungaran
Tergugat:
RSU SEJAHTERA BHAKTI SALATIGA
7 — 2
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cab. Ungaran
Tergugat:
RSU SEJAHTERA BHAKTI SALATIGA
4.KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) Cq. KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN BANDAR LAMPUNG
49 — 21
SUTIOSO BERSAUDARA BANDAR LAMPUNG
4.KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) Cq. KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN BANDAR LAMPUNG
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar
Tergugat:
PT. Jangkau Ekspres Transporindo
6 — 2
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar
Tergugat:
PT. Jangkau Ekspres Transporindo
2.KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) Cq. KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN BANDAR LAMPUNG
45 — 21
SUTIOSO BERSAUDARA BANDAR LAMPUNG
2.KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) Cq. KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN BANDAR LAMPUNG
Terbanding/Penggugat : TRESNA BUDIMAN
Turut Terbanding/Tergugat I : WIJI SANTOSO
Turut Terbanding/Tergugat II : SIGIT PURNOMO
101 — 71
Pembanding/Tergugat III : BPJS KESEHATAN KARAWANG Diwakili Oleh : BPJS KESEHATAN KARAWANG
Terbanding/Penggugat : TRESNA BUDIMAN
Turut Terbanding/Tergugat I : WIJI SANTOSO
Turut Terbanding/Tergugat II : SIGIT PURNOMOKesehatan Penggugat tidak aktif dengan StatusKepesertaan BPJS Kesehatan Penggugat yaitu Keluar Kemauan Sendiri,sehingga Penggugat diberikan printout data Kepesertaan BPJS Kesehatanoleh Pihak Klinik Puri Asih;Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 31 Mei 2020Penggugat melakukan pengecekan via aplikasi JKN Mobile status kepesertaanBPJS Kesehatan Penggugat tidak aktif dengan Keterangan di Edabu SystemJKN BPJS Kesehatan yaituKeluar Kemauan Sendiri, aktualnya Penggugat tidak pernah
Bahwa apabila seorang pekerja tidak lagi bekerja di suatu perusahaan, makaperusahaan tersebut tidak lagi berkewajiban mengikutsertakan pekerjatersebut ke dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;halaman 9 dari 39 putusan Nomor 84/PDT/2021/PT.BDG10.
Tergugat Ill sebagai BPJS adalah BadanHukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan ProgramJaminan Sosial.Kemudian Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU No. 24/2011 dinyatakanbahwa BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan yang mana masing BPJS tersebut mempunyairuang lingkup yang berbeda (vide Pasal 6 UU No. 24/2011)yakni :a) BPJS Kesehatan dengan ruang lingkup menyelenggarakanprogram jaminan kesehatan.b) BPJS Ketenagakerjaan dengan ruang lingkupmenyelenggarakan program :a.
,Pedoman Nomor 05 Tahun 2017 tentang tata laksanaadministrasi kepesertaan BPJS.8) Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU 24/2011 mengaturbahwa:Pasal 15(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinyadan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuaidengan program Jaminan Sosial yang diikuti.(2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya danPekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkapdan benar kepada BPJS.9) Dengan
BPJS merupakan badan hukum publik sebagaimana telah dinyatakandi dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial.b.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe
Tergugat:
PT. ABAD JAYA ABADI SENTOSA
13 — 8
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe
Tergugat:
PT. ABAD JAYA ABADI SENTOSA
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri
Tergugat:
PT. BUDIONO CURING SAKTI
14 — 0
Penggugat:
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri
Tergugat:
PT. BUDIONO CURING SAKTI
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya
Tergugat:
PT. DELTA UTAMA ELEKTRIKAL
39 — 19
Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya
Tergugat:
PT. DELTA UTAMA ELEKTRIKAL