Rosalia Tri Handayani tanggal 1 Novembertahun 2006 ;Copy 1 (satu) bundel Laporan Khusus Pengelolaan Gedung PIC (Januarisampai dengan November 2006) ;Copy 1 (satu) bundel DIPDA tahun 2004 ;Copy 1 (satu) bundel DIPDA tahun 2003 ;Copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Buapti Rejang Lebong Nomor 82Tahun 2005 tentang Penempatan Petugas Keamanan dan Cleaning Servispada Gedung Place Information Centre Kabupaten Rejan Lebong diJakarta tanggal bulan kosong tahun 2005 di Curup ;Copy 1 (satu) eksemplar Buku Tabungan

anngaran tersebut sebesar Rp 2.700.000.000, ( dua millyard tujuh ratus jutarupiah );Bahwa yang menjadi Bendahara Pos Bantuan tersebut adalah Rabunawati dan bertangung jawabkepada Sekda;Bahwa dana tersebut dapat diajukan SPPnya untuk mengisi Kasn Pos Bantuan setelah adanya SKO(surat keterangan otorisasi );Bahwa peruntukan anngaran tersebut adalah bantuan kepada sekolah sekolah dan organisasikemasyakyatan, termasuk untuk menunjang roda pemerintahan baik yang didalam maupun diluarDaerah;Bahwa sebagai Buapti

PN.Srisupaya mengeluarkantelebih dahulu uang dariKas Daerah denganketetuan administasipencairan dana akandilakukan kemudian;Bahwa Sekretaris Daerahsetelah mendapatpermintan dana dariterdakwa denganmembuat Diposisi kepadaBendahara Pos Bantuanuntuk melakukanpembayaran kepadaTerdakwa;Bahwa atas permintaanterdakwa dilakukanpembayaran tanpadidahului verivakasitagihan yang dilakukanterdakwa; BahwaTerdakwa DRS PHILIPWONA tahun = 2004sebagai Bupati padaKabupaten YapenWaropen;Bahwa dengankedudukan Terdakwasebagai Buapti

Yapen Waropen pada tahun2004 dan kewenangan tersebut ada pada terdakwa karena kedudukannya sebagai Buapti Kab.

Mengenai pelantikan yang sah menurut hukum untukh dilantik adalah TERGUGAT , sebab jelas atas pilinan rakyat terbanyakdengan perolehan 584 suara dan sangat beralasan menurut hukumTERGUGAT I yang harus dilantik olen Buapti Donggala sebagai Kepala DesaSaloya Terpilin Tahun 2019 .

Mengenai pelantikan yang sah menurut hukum untukh dilantik adalah TERGUGAT , sebab jelas atas pilihan rakyat terbanyakdengan perolehan 584 suara dan sangat beralasan menurut hukumTERGUGAT I yang harus dilantik olen Buapti Donggala sebagai Kepala DesaSaloya Terpilin Tahun 2019 .

Abdulfatah Zulkarnaen sebagaipasangan calon Buapti dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung yangmenjadi obyek sengketa incasu.7 Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf q, UU Nomor Tahun 2015 jo UU No. 8Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (UUPilkada), ditegaskan: warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan CalonWakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratansebagai berikut: tidak berstatus

tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 huruf aPeraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, makaberpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :503/428/Eko.TUP/X1I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa SawitPT.Perkebunan Sentawar Membangun pada angka 7 yang berbunyi : Izin dapatdicabut apabila : Melanggar Peraturan Perundangundang yang berlaku,maka menurut Mayoritas Majelis Hakim Tergugat Buapti

Loli Waikabubak;> Bahwa mekanisme dan tahap Penyaluran dana desa diatur berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/ PMK.07/ 2016tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauandan Evaluasi Dana Desa, tanggal 29 Maret Tahun 2016 pada Bagian Kelimatentang Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD:Pasal 18;(1) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksankan oleh Bupati/Walikota;(2) Penyaluran dana desa tahap dilakukan setelah buapti/ walikotamenerima:a.

Loli Waikabubak;Bahwa mekanisme dan tahap Penyaluran dana desa diatur berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/ PMK.07/ 2016tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauandan Evaluasi Dana Desa, tanggal 29 Maret Tahun 2016 pada Bagian Kelimatentang Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD:Pasal 18(1) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksankan oleh Bupati/Walikota;(2) Penyaluran dana desa tahap dilakukan setelah buapti/ walikotamenerima:c.

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di DinasKesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Pemohon telahmendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan suratkeputusan Buapti Ogan Komering Ulu tentang Izin Perceraian PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Uluyang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Nomor800/504/KPTS/XXXII/II.2/2016, tertanggal 28 September 2016;3.

Aceh Tamiang.Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 670 tahun 2009, tanggal 09Desember 2009, tentang perubahan ke dua atas keputusan Buapti AcehTamiang No : 163 tahun 2009, tentang pembentukan Panitia PembangunanMesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. AcehTamiang, No. Rekening : 041.01.99.5901770, Bank BPD Aceh Cab. KualaSimpang.KTP an. H. Awaluddin, SH SpN. MH selaku ketua Panitia pembangunanMesjid Agung Kec.

AcehTamiang.Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 670 tahun 2009, tanggal 09 Desember2009, tentang perubahan ke dua atas keputusan Buapti Aceh Tamiang No : 163 tahun2009 tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baruKab. Aceh Tamiang.rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang,No. Rekening : 041.01.99.5901770, Bank BPD Aceh Cab. Kuala Simpang.KTP an. H. Awaluddin, SH SpN. MH selaku ketua Panitia pembangunan Mesjid AgungKec.

Garut. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Garut No:841/Kep.20BKD/2004 tentangpengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Buapti Garut No;821/Kep.05BKD/2004 tentangpengangkatan/pemindahan dalam jabatan struktural Eselon IV.A di lingkunganPemerintah Kab. Garut. 1 (satu) bundel Bon. 1 (satu) bundel Faktur Penjualan. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV. Merlin.Dipergunakan dalam perkara lain.9.

Garut. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Garut No:841/Kep.20BKD/2004 tentangpengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah KabupatenGarut. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Buapti Garut No;821/Kep.05BKD/2004 tentangpengangkatan/pemindahan dalam jabatan struktural Eselon IV.A di lingkunganPemerintah Kab. Garut. 1 (satu) bundel Bon. 1 (satu) bundel Faktur Penjualan. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV. Merlin.Dipergunakan dalam perkara lain.10.

suruttersebut berlaku surut kira kira duabulan; Bahwa sepengetahuan Saksi SK pemberhentian Penggugatmulai berlaku tanggal 30 Sptember 2006 tetapi SKtersebut ditandatangani oleh Bupati tanggal 26 Desember2006 dan diberikan ke Penggugat' pada tanggal 28Desember 2006; Bahwa sepengetahuan Saksi pertimbangan Bupatimengeluarkan SK berlaku surut~ atas diri penggugattersebut adalah karena adanya aturan hukum = yangmengatur tentang penerbitan SK berlaku surut, sertaBupati merasa kasihan kepada Penggugat dan Buapti

Nickel Resources dan Surat Keputusan Buapti KonaweNomor 738 Tahun 2012 Tentang berlaku kembali Keputusan Buapti KonaweUtara No. 448 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan ljin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi PT. ST. Nickel Resources.

kesulitan transportasikeluar daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menganggarkandana subsidi penerbangan dalam APBD tahun 2009 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan APBD Perubahan tahun 2009sebesar Rp. 623.000.000, (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) sehinggadana subsidi penerbangan menjadi sebesar Rp.1.123.000.000, (Satu milyarseratus dua puluh tiga juta rupiah); Bahwa dalam pelaksanaan belanja subsidi TA. 2009, BupatiKabupaten Kepulauan Talaud telah menerbitkan Peraturan Buapti

keperluan lokasi GOR Kuda seluas + 50 Ha).Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan SetkabKutai Kartanegara sebesar Rp.3.664.825.554, yang telah direalisasikan untukpembayaran tahap I sebesar Rp.3.664.675.000, sehingga per 31 Desember2005 terdapat sisa kas sebesar Rp.150.554, yang telah disetorkan kembali keKas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatanpembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti

Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatanpembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti Kutai45Kartanegara nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 03 Maret 2005, perihalpembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu:1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan.3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan4.

Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatanpembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti KutaiKartanegara nomor 100/13.A/PEM/TII/2005 tanggal 03 Maret 2005, perihalpembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu:1. M. Indra, SE, MM/NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan2. Surya Admaja, SE/NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan3. Lamri/NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan4.

.50.000,Rp.40.000,Rp.30.000,Rp.30.000,Rp.25.000,Rp.40,000,Rp.30.000,Rp.15.000,Rp.10.000,Rp.15.000,Rp.25.000,Rp.40,.000, KusmayadiHalim hanyamemerintahkan kepada panitia penyaluran dana bansos berdasarkan SK BupatiMamuju Utara Nomor : 735 tahun 2011 tentang besaran/jumlah yang harus diterimaoleh para pegawai syara tanpa disertai dengan biaya transportasi dari tempattinggal para penerima ke Kantor Bupati mamuju Utara yang besarannya bervariasitergantung jarak dari tempat tinggal penerima ke Kantor Buapti

Kusmayadi Halim hanyamemerintahkan kepada panitia penyaluran dana bansos berdasarkan SK BupatiMamuju Utara Nomor : 735 tahun 2011 tentang besaran/jumlah yang harus diterimaoleh para pegawai syara tanpa disertai dengan biaya transportasi dari tempattinggal para penerima ke Kantor Bupati mamuju Utara yang besarannya bervariasitergantung jarak dari tempat tinggal penerima ke Kantor Buapti Mamuju Utaraberikut rincian biaya transportasi yang tidak dibayarkan oleh terdakwa, berikutrincian yang tidak menerima

Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19Daerah, Gubernur dan Buapti/ Walikota mengambil langkahlangkahsebagai berikut :Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUNMDNa. Antisipasi dan penanganan Covid19 di Daerah dilakukan denganmempertimbangkan arahan Ketua Gugus Tugas PercepatanPenanganan COVID19.b.

Sukoharjo;

Sukoharjo;Formulir Il Rencana Usaha Bersama ( RUB ) PUAP;Keputusan Bupati Sukoharjo No: 520/380.A/2008 Tentang Perubahanlampiran keputusan Buapti Sukoharjo No 520/325.A/2008 Tentangpengukuhan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN)Penerima danaPengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kab.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;Bahwa badan yang mengeluarkan Keputusan dalam sengketa a quoadalah Buapti Nias Barat;b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;Bahwa adapun maksud Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor:141/40/ Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala DesaHalaman 7 dari 52. PutusanTaraha Kecamatan Mandrehe Utara Kabup@tear hiassBasaipiangga@n29Mei 2020 yaitu Pemberhentian sementara Penggugat sebagai KepalaDesa Taraha;c.

TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA untukdiserahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Temanggung tersebut, atasperintah Buapti Temanggung drs.

Boalemo, jadi faktafakta dan sarat hokum yang menjadi dasarkeputusan telah berubah,dalam hal ini unsur pasal 52 ayat (1) c, telahdilanggar oleh Tergugat (Buapti Boalemo).Dan menurut pasal 52 ayat (2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangandan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,Jika SK Tergugat (Bupati Boalemo) sedemikian adanya pun berdasarkanpasal 10 maksud AUPB tentunya telah melanggar AUPB meliputi :a.

Aceh Tamiang.Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 670 tahun 2009, tanggal 09Desember 2009, tentang perubahan ke dua atas keputusan Buapti AcehTamiang No : 163 tahun 2009, tentang pembentukan Panitia PembangunanMesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. AcehTamiang, No. Rekening : 041.01.99.5901770, Bank BPD Aceh Cab. KualaSimpang.KTP an. H. Awaluddin, SH SpN. MH selaku ketua Panitia pembangunanMesjid Agung Kec.

AcehTamiang.Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 670 tahun 2009, tanggal 09 Desember2009, tentang perubahan ke dua atas keputusan Buapti Aceh Tamiang No : 163 tahun2009, tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baruKab. Aceh Tamiang.rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang,No. Rekening : 041.01.99.5901770, Bank BPD Aceh Cab. Kuala Simpang.KTP an. H. Awaluddin, SH SpN. MH selaku ketua Panitia pembangunan MesjidAgung Kec.