Surat Perjanjian Angkutan Laut tanggal 4 Desember 2014 nomor178REV/SPAL/BKSIM/X/2014, Tertanda P 5.b:Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juniu 2000Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, Ad Informandum1:;Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 284 Tahun 2010 tanggal 02September 2010 tentang zin Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar,tertanda P 6.a: Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten BengkuluUtaranomor 540.5/47/REG.BBM/DPE/2014 tanggal 19

perintah nasabah yangtelah distandadisir/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan danauntuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutanPutusan Nomor 217/Pid.B/2015/PN.Skb halaman 37 dari 42 halamankepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atauberlainan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 jo Pasal 5Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBV2006 tanggal 20 Desember2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet GiroKosong jo SE BI No. 9/13/DASP

tanggal 19 Juni 2007, sebagaimana Pasal209 KUHD pelaksanaan perintah pembatalan atas biliyet giro hanya dapatdilakukan setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan yaitu 70(tujuh puluh hari) sejak tangal penarikan biliyet giro atau cek;Menimbang, bahwa angka Il SE BI No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni2007, pemblokiran sepihak oleh nasabah penarik biliyet giro hanya dapatdilakukan atas alasan kehilangan yang dibuktikan dengan surat laporankehilangan dari kepolisian;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai

Surat Edaran BankIndonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 jo. Surat Edaran BankIndonesia No. SE 12/8/UPPB maka Tergugat demi hukum wajib untukmelaksanakan perintah Transaksi giro tersebut.

aid=9277 & coid=3& caid=31 &gid=2 ;Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1956 ;Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 1980 tentangpasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan Prejudicieel Geschief angka IIbutir 3 dan 4 (sema nomor 4 Tahun 1980 ) ;surat edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007perihal : Daftar hitam Nasional Penarik cek dan /atau Bilyet girokosong (sebi No. 9/13/DASP ) ;Doktrin hukum dari Prof Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudulPerbuatan melawan hukum Yurisprudesi

satu. miliar tujuh ratus juta rupiah);) atas nama Terdakwa WILLIAMPUKARTA yang saldonya tidak mencukupi/cek kosong yang dilakukanTerdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan Judex Facti, padahal substansipembayaran dengan menggunakan cek kosong adalah masuk dalam ranahpidana bukan perdata;Bahwa cek adalah Surat Perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bankpenyimpan untuk membayar suatu jumlah tertentu (diatur dalam pasal 178sampai dengan 229 KUHDagang dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor2/10/DASP

Fakta Fakta Hukum19.Bahwa, dalam hal ini dijelaskan, definisi Cek, Bilyet Giro dan Cek/ Giro kosongdapat ditemui dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2 / 10/Dasp Tahun 2000Tentang Tata Usaha Penarikan Cek / Bilyet Giro Kosong ( SEBI 2/10/2000 yangmenyatakan sebagai berikut : Cek adalah surat Perintah membayar sebagaimana diatur didalam KitabUndangundang Hukum Dagang ( KUHD), sedangkan di jelaskan dalam situsHalaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2018/PN MdnBank Indonesia Bahwa

Bahwa menurut Pasal 1 butir 13 Surat Edaran Bank IndonesiaNo. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha PenarikanCek/Bilyet Giro Kosong, yang dimaksud dengan Bilyet Giro Kosongadalah:Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan danditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaandana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutupSedangkan menurut Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan BankIndonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang PerubahanAtas

PASAL 1 BUTIR 13 SURAT EDARAN BANKINDONESIA NO. 2/10/DASP TANGGAL 8 JUNI 2000TENTANG TATA USAHA PENARIKAN CEK/BILYET GIROKOSONGb.2.

PASAL 1 BUTIR 13 SURAT EDARAN BANKINDONESIA NO. 2/10/DASP TANGGAL 8 JUNI 2000TENTANG TATA USAHA PENARIKAN CEK/BILYET GIROKOSONGc.2.

melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAINmelanggar pasal 338 KUHP ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGITO BIN JOMO dengan pidanapenjara 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah sak warna putih ada berkas darah.e 1 (satu) training warna pink ada bekas darah.e 1 (satu) buah sabit panjang 46 cm, ada gambar bintang tulisan bajaring daSP

Karena sesuai Surat EdaranBank Indonesia No.2/ 24/ DASP., tertanggal 17 Nopember 2000 tentang RTGS secara jelas dan tegas menyatakan bahwa yang bertanggungjawab dalam hal penerimaan transfer melalui RTGS adalah PimpinanBI, yaitu Sdr. Wahyu Hartanto. Jadi bukan dan tidak mungkin karenaada intervensi dari Terdakwa.

Pemilik rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaancek dan atau dicantumkan identitasnya dalam dafatar hitam nasional(DHN) jika melakukan penarikan cek kosong yang memenuhi kriteriaDHN sebagaimana dimaksud pada angka IV. atau karena identitasnyatelah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.Bahwa sesuai Surat Edaran Bank Indonesia NO. 9/13/DASP tanggal 19 Juni2007 bahwa data dalam DHN bersifat rahasia dan hanya dapat diakses sertadipergunakan untuk kepentingan Bank.

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang laintelah terpenuhi;Ad.2 Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukumadalah sebelum melakukan perbuatan memaksa orang lain untuk memberikanbarang, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai,atau memiliki bertentangan dengan hukum/nilainilai (asasasas hukum)masyarakat;Menimbang bahwa menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17IDASP Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor11/10/DASP

Ill tidakmempunyai dana yang cukup untuk dicairkan sejumlah nilai cek atausaldo giro kosong oleh karena itu Penggugat memperoleh SuratKeterangan Penolakan dengan alas an saldo Tergugat Ill kosong.Bahwa dapat kami jelaskan tidak benar pernyataan Penggugat padadalil gugatan poin 13 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat Il tidakmemberikan sanksi secara administratif kepada Tergugat Ill.Bantahan dan penolakan Turut Tergugat Il tersebut dengan dasar:Bahwa berdasar Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP

Maka dapat dijelaskan bahwa Turut Tergugat Il tidakbertanggung jawab atas penyalahgunaan cek yang sudah dilakukanoleh Tergugat , Il dan Ill.Bahwa dapat dijelaskan sanksi yang dapat diberikan kepada TergugatI, ll dan Ill oleh Turut Tergugat Il adalah sanksi administratif yaituberdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tanggal 8Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong padapoin penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Tata Usaha PenarikanCek/Bilyet Giro Kosong no.3 yaitu pemberian

Bahwa TERGUGAT telah dengan tertidb menjalankan Surat EdaranBank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 sebagaimanadiubah dengan PBI No.14/2/PBI/2012 tentang PenyelenggaraanKegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMk) yangmensyaratkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatanAPMK wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah, prinsipkehatihatian dan peningkatan keamanan yang dalam salah satuklausulnya menyebutkan Hak dan kewajiban Pemegang Kartu, palingkurang meliput

Giro/Cek adalah surat perintah dari nasabahn kepada bankpenyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana nasabah kepada bankpenyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yangbersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya;Namun dalam prakteknya belum dapat dilepaskan dari permasalahan resikogagal bayar akibat adanya bilyet giro/cek yang tidak disediakan dananyasecara cukup oleh penarik atau dikenal dengan nama bilyet giro/cekkosong;Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP

Halaman 3 Huruf B angka 2 Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 tentang Daftar HitamNasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, mengatur :Pemilik Rekening wajidb menyediakan Dana yang cukup padarekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilainominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar;Bahwa berdasar seluruh ketentuan hukum tersebut di atas, makaTergugat tidak menemukan dimana letak perbuatan melawan hukumyang Tergugat lakukan kepada Penggugat.

Surat Bank Indonesia Nomor 8/99/DASP/KI/Sb/Rahasia tanggal31Agustus 2006 perihal Daftar Hitam No. 8/8;e. Notulen pertemuan dengan Pelawan tanggal 26 September 2006;f. Call Memo (hash! pertemuan dengan Pelawan) tanggal 15 Nopember2006;g. Surat Terlawan II kepada Pelawan Nomor 044/1773/KRD/kKrt tanggal5Desember 2006, perihal pemberitahuan kredit jatub tempo;h. Call Memo (hash pertemuan dengan Pelawan) tanggal 20 April 2007;i.

PPI ;Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet GiroKosong, adalah: Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yangdiunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajibanpenyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telahditutupMenimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka terdakwadengan menggunakan cek kosong memperoleh keuntungan dengan caramemperoleh semen tanpa memenuhi

Bahwa TERGUGAT telah dengan tertib menjalankan Surat EdaranBank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 sebagaimanadiubah dengan PBI No.14/2/PBI/2012 tentang PenyelenggaraanKegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yangmensyaratkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatanAPMK wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehatihatian dan peningkatan keamanan yang dalam salah satu klausulnyamenyebutkan Hak dan kewajiban Pemegang Kartu, paling kurangmeliput

bahwa berdasarkan fakta hukum menyatakan saat dilakukan pencairandana cek kepada Bank BPR Trigunung Selatan, kemudian Bank BPR Trigunung Selatanmelakukan kliring cek tersebut melalui Bank Ekonomi di daerah Dempo Palembang, dankemudian dicoba lagi untuk diuangkan pada Bank Mandiri melalui kliring dari BankSumsel ke Mandiri, ternyata cek tersebut kosong / tidak ada dananya;Menimbang, bahwadefinisi Cek, Bilyet Giro, dan Cek / Bilyet giro kosong dapatditemui dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/Dasp

Menurut suratedaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata usahapenarikan Cek/bilyet giro kosong bahwa cek kosong adalah cek yang diunjukan dalamtolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarikkarena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup;Menimbang, bahwa seseorang perbuatan penarik cek ini dikategorikansenagai kejahatan penipuan dengan berdasar pada juripridensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 133.K/Kr/1973, tanggal 15 Nopember

Cokelat Surabayatertanggal : 22 Februari 2007 dengan dilampiri Surat Keterangan dariKepolisian ;e Bahwa saksi pernah mengkorfirmasi kepada Bank Panin Nusa Dua Balibahwa ada seseorang mencairkan Cek Bank Panin senilai Rp. 575.000.000,pada bulan Februari 2007, tanggalnya lupa ;e Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Edaran No.9/13/DASP dari GubernurBI; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;Ahli.