BPDJatim dalam rangka KUPS No.PKP02/KUPS/DSMI/2009 itgl 31 Desember2009;> KUPS hanya dapat digunakan untuk pembiayaan usaha pembibitan sapioleh pelaku usaha yang melakukan pola kemitraan dengan peternak (psl 3ayat 2);> Dalam hal Bank Jatim melakukan pelanggaran, maka Depkeu dapatmemberikan sanksi penundaan/penghentian subsidi bunga. (psl 14 butir 2b dan 2c);.

Depkeu DitjenPerbendaharaan sewaktu waktu baik sendiri maupun dengan Bank dapatmengirimkan pejabatnya untuk melakukan pemeriksaan atas realisasiKUPS (butir 13.3.a);Bahwa ternyata saksi Ir Masykur Afandi, secara nyata hanya membeli sapiimpor dari Australia sebanyak 749 ekor dengan harga sebesar USD.400,000.00, melalui bagian Luar Negeri Bank Jatim Cabang Utama Surabayayakni ke rekening Eksportir International Livestock Export Pty Ltd di UtamaAustralia lewat LC (Letter of Credit) melalui National Australia

BPDJatim dalam rangka KUPS No.PKP02/KUPS/DSMV/2009 tgl 31 Desember2009;> KUPS hanya dapat digunakan untuk pembiayaan usaha pembibitansapi oleh pelaku usaha yang melakukan pola kemitraan denganpeternak (psl 3 ayat 2);> Dalam hal Bank Jatim melakukan pelanggaran, maka Depkeu dapatmemberikan sanksi penundaan/penghentian subsidi bunga. (ps!l 14 butir2b dan2c);3.

Depkeu DitjenPerbendaharaan sewaktu waktu baik sendiri maupun dengan Bankdapat mengirimkan pejabatnya untuk melakukan pemeriksaan atasrealisasi KUPS (butir 13.3.a);Bahwa ternyata saksi Ir Masykur Afandi, secara nyata hanya membeli sapiimpor dari Australia sebanyak 749 ekor dengan harga sebesar USD.400,000.00, melalui bagian Luar Negeri Bank Jatim Cabang Utama Surabayake rekening lEksportir International Livestock Export Pty Ltd di UtamaAustralia lewat LC (Letter of Credit) melalui National Australia

DEPKEU R.I DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL I DJKNBANDA ACEH, c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG LHOKSEUMAWE, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. IndraSurya, SH.,LLM, dan kawan selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan HukumSekretariat Keuangan, dalam hal ini memilin domisili di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasakhusus No. SKU189/MKI/2011 tanggal 18 Juli 2011;3: PEMERINTAH R.I KEPALA BPN, c.q.

Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa meninggalkandinas, kesatuan atau Terdakwa tidak sedang melaksanakan operasipenugasan dan Negara RI dalam keadaan damai.Atas keterangan Saksi2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkanseluruhnya.SAKSI3 :Nama lengkap : Erik Andika WatiPekerjaan : PNS Depkeu Pusat JakartaTempat/tanggal lahir : Salatiga, 12 Januari 1984Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama > IslamTempat tinggal : Jl. Kasongan No. 68 Dusun Beton RT. 05Kel. Tirtonirmolo Kec.

;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCUPecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baruantara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesarRp663.426.995. ;Hal. 10 dari 91 hal. Put.

;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCUPecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baruantara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesarRp663.426.995. ;Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCUJakarta Pusat, KLN Hilton, antara Koperasi Swadharma dengan KantorKanwil 10 PT.

;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentangKontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Baranguntuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot,KLN Pasar Baru. antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil10 PT. BNI sebesar Rp663.426.995,;Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentangKontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Baranguntuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antara Koperasi Swadhamadengan Kantor Kanwil 10 PT.

No. 95 Tahun 2006 Tentang Organsasidan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan DEPKEU danPERMENKEU No.100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja DEPKEU Jo PERMENKEU No. 149/PMK.01/2008 TentangPerubahan Atas PERMENKEU No.100/PMK.01/2008 TentangOrganisasi dan PERMENKEU No. 170/PMK.01/2008 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DIRJEN KekayaanNegara.

Tahun 1960Tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertanggung jawab kepadaMenteri Keuangan, dan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 89 Tahun 2006Tentang Panitia Urusan Piutang Negara disebutkan bahwa PelaksanaanPUPN dilingkungan DEPKEU serta Pasal 6 disebutkan keanggotaan PUPNdiangkat dan diberhentikan ditetapkan oleh MENKEU ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah mengenaikedudukan KPKNL dan PUPN dalam perkara a quo, Majelis Hakimberpendapat bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan KantorPelayanan

Melaksanakan tugastugas Komisi sepertidengar pendapat, rapat kerja dan lain laindengan mitra kerja Komisi IX antara lainPerbankan, Depkeu dan lain lain.b. Melaksanakan tugastugas yang dijabarkansebagai anggota Sub Komisi Keuangan.c. Melaksanakan tugastugas yang ditetapkanoleh Komisi dan fraksi lainnya antara lainmenerima pelaporan warga masyarakat/aspirasimasyarakat.5.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI KomisiIX Fraksi TNIPolri mempunyai tanggung jawab,melaksanakan tugastugas Komisi sepertidengar pendapat, rapat kerja dan lain laindengan mitra kerja Komisi IX antara lainPerbankan, Depkeu dan elain lain ,melaksanakantugastugas yang dijabarkan sebagai anggota SubKomisi Keuangan,melaksanakan tugastugas yangditetapkan oleh Komisi dan fraksi lainnya antaralain menerima pelaporan wargamasyarakat/aspirasi masyarakat.8.

2017,Pemberitahuan Lelang II Nomor B. 5719/KCVIII/ADK/12/2017, tanggal 08 Desember 2017.Seluruh proses dan prosedur lelang objek sengketa tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNo. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,sehingga sah dan berkekuatan hukum mengikat.Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5 danangka 6 yang pada intinya menyatakan lelang eksekusi objeksengketa yang dilakukan Tergugat tidak seusai PMK No.27/PMK.06/2016 dan SE Depkeu

tanggal 10 Mei 2004, asli fotokopi tersebuttelah diperlihatkan di persidangan, telah diberi meterai dan dicap pos, serta telahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelismemberi kode (Bukti P.2);Bahwa, selain alatalat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohonjuga telah menghadirkan alat bukti saksisaksi di muka persidangan yang telahdiperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:Saksi I:e Saksi 1, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Depkeu

tersebut dilakukan tanpaseijin dan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT selaku pemilik hak, kalausecara nyatanya TERGUGAT dinyatakan wanprestasi TERGUGAT terutamaterlebih dahulu harus mementingkan keselamatan kredit PENGGUGAT yaitudengan melakukan restruktur atau setidaknya memberikan kesempatan untukmengangsur sebatas dengan kemampuannya sampai ekonomi membaikhingga angsuran tersebut bisa dinormalkan kembali sebagaimana perjanjianyang telah disepekati, dengan demikian TERGUGAT telah menjalankanaturan Depkeu

Oleh karenanya dengan tidak melakukanaturan Depkeu No.23/BPPP/1991 TERGUGAT telah melakukanpenyimpangan dari aturan tersebut.9. Bahwa berdasarkan uraian hukum posita angka 7 di atas TERGUGAT telahmelanggar pasal 2 dalam perjanjian kredit nomor: 100014621/SP/VII/2017terkait jangka waktu yang ditentukan oleh TERGUGAT dan juga baikPENGGUGAT maupun TERGUGAT telah bersepakat bahwa masa akhirkontrak kredit berakhir pada tanggal 18 Juli 2022.

07/2018tanggal 05 Juli 2018.Seluruh proses dan prosedur lelang objek sengketa tersebutdi atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, sehingga sah dan berkekuatan hukummengikat.12 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5 danHalaman 9 Putusan Nomor 113/Pdt/2019/PT SMGangka 6 yang pada intinya menyatakan lelang eksekusi objeksengketa yang dilakukan Tergugat tidak seusai PMK No.27/PMK.06/2016 dan SE Depkeu RI Urusan

BNI sebesarRp335.027.495,;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture untuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLNDepag, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhamadengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp663.426.995.,;10) Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak1112Pembelian Furniture untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antaraKoperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT.

BNI sebesarRp335.027.495,;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture untuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLNDepag, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhamadengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp663.426.995.,;10) Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antaraKoperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT.

BNI sebesarRp335.027.495,;16.Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentangKontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Baranguntuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot,KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil10 PT.

BNI sebesarRp335.027.495,;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentangKontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Baranguntuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot,KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil10 PT.

.> QO00000 0000000000 000000 0000000000 0000000000 0000 0000000000000 000 0000000000000 000000Dalam hal Bank Jatim melakukan pelanggaran, maka Depkeu dapatmemberikan sanksi penundaan/penghentian subsidi bunga. (ps! 14butir 2 b dan 2 c).

Depkeu DitjenPerbendaharaan sewaktu waktu baik sendiri maupun dengan Bankdapat mengirimkan pejabatnya untuk melakukan pemeriksaan atasrealisasi KUPS (butir 13.3.a);ahwa Terdakwa Ir HM MASKUR AFFANDI, secara nyata hanya membeli sapiimpor dari Australia sebanyak 749 ekor dengan harga sebesar USD.400,000.00, melalui bagian Luar Negeri Bank Jatim Cabang Utama Surabayayakni ke rekening Eksportir International Livestock Export Pty Ltd di UtamaAustralia lewat LC (Letter of Credit) melalui National Australia

oleh pelaku usaha yang melakukan pola kemitraan denganpeternak (psl 3 ayat 2);> QO00000 0000000000 000000 0000000000 0000000000 0000 0000000000000 000 0000000000000 000000Dalam hal Bank Jatim melakukan pelanggaran, maka Depkeu dapatmemberikan sanksi penundaan/penghentian subsidi bunga.

Depkeu DitjenPerbendaharaan sewaktu waktu baik sendiri maupun dengan Bankdapat mengirimkan pejabatnya untuk melakukan pemeriksaan atasrealisasi KUPS (butir 13.3.a);ahwa Terdakwa Ir. H.M.

., ;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak PembelianFurniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadharma dengan KantorKanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 663.426.995, ;Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak PembelianFurniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT.

BNI sebesar Rp335.027.495., ;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak PembelianFurniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadharma dengan KantorKanwil 10 PT.

Nomor 95 Tahun 2006Tentang Organsasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di LingkunganDepkeu dan Permenkeu Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasidan Tata kerja Depkeu Jo Permenkeu Nomor 149/PMK.01/2008 TentangPerubahan atas Permenkeu) Nomor 100/PMK.01/2008 TentangOrganisasi dan Permenkeu Nomor 170/PMK.01/2008 Tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Dirjen Kekayaan Negara.

Lelang Depkeu. R.I., Cq. Kantor Pelayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Jakarta V, dimana Kantor Pelayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Jakarta V tersebut berperan principal dalampelaksanaan lelang tersebut sebagai lembaga yang menetapkandan mensahkan pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telahmemenuhi syarat lelang sebagaimana diatur dalam ketentuanhukum yang berlaku, khususnya ketentuan lelang eksekusi HakTanggungan.

lampirannya sebanyak 4 lembar ;Notulen rapst tanggal 09 Maret 2004 agenda rapat: konfermasi jadwalkedatangan material S/P,GTG&VSM ;Bill of lading dari GE Energy BasidonLondon ;Penjelasan mengenai perbedaan serial No & draw No rotor KDM yangada di PO 2278J04BJZAC dan di rotor yang datang ;Identification part no & serial norotor gas turbin type MS6001 B ;Surat pengumuman/pemberitauan dari Bill Ray tanggal 16 Agustus2006;Kartu penerus disposisi ;Surat dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai DEPKEU

No. 2149 K/Pid.Sus/201170.71.72.73.74.75.76.7.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.Bill of lading dari GE Energy BasidonLondon ;Penjelasan mengenai perbedaan serial No & draw No rotor KDM yangada di PO 2278J04BJZAC dan di rotor yang datang ;Identification part no & serial norotor gas turbin type MS6001 B ;Surat pengumuman/pemberitauan dari Bill Ray tanggal 16 Agustus2006;Kartu penerus disposisi ;Surat dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai DEPKEU RItanggal 21 Februari 2007 prihal konfirmasi

Sebab akan mempengaruhi pertumbuhan Fisik dan Mental, karenadirawat oleh orang lain yang jelas bukan orang tuanya.Bahwa Tergugat sejak lahir, tinggal di rumah sendiri, di (ex komplek DEPKEU) XXXXXXXXXX. Dirawat dalam lingkungan keluarga yang AlhamDulillah, orang tua kami masih lengkap, walaupun pensiunan ITJEN DEPKEU tapi ada penghasilan yang tetap, ditambah dari perusahaan keluarga,yaitu CV.

tersebut dilakukan tanpaseijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemilik hak, kalausecara nyatanya Tergugat dinyatakan wanprestasi Tergugat terutamaterlebih dahulu harus mementingkan keselamatan kredit Penggugat yaitudengan melakukan restruktur atau setidaknya memberikan kesempatanuntuk mengangsur sebatas dengan kemampuannya sampai ekonomimembaik hingga angsuran tersebut bisa dinormalkan kembali sebagaimanaperjanjian yang telah disepekati, dengan demikian Tergugat telahmenjalankan aturan Depkeu

Oleh karenanya dengantidak melakukan aturan Depkeu No.23/BPPP/1991 Tergugat ! telahmelakukan penyimpangan dari aturan tersebut sebagaimana posita angka10 dibawah ini.

Depkeu) ke Rekening KasUmum Daerah (Kabupaten/Kota). Untuk itu Bupati/Walikota membuka RekeningKasda DAK untuk masingmasing bidang yang digunakan khusus untukmenampung dana DAK masingmasing bidang (satu rekening untuk satu DIPAdan satu bidang) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan DirjenPerbendaharaan No. PER01/PB/2007. Penyaluran dana diberikan secarapenuh/utuh tanpa potongan pajak, baik dari Kas Umum Negara ke Kas UmumDaerah maupun dari Kas Umum Daerah ke Rekening Sekolah.

Depkeu) ke Rekening KasUmum Daerah (Kabupaten/Kota). Untuk itu Bupati/Walikota membuka RekeningKasda DAK untuk masingmasing bidang yang digunakan khusus untukmenampung dana DAK masingmasing bidang (satu rekening untuk satu DIPA30dan satu bidang) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan DirjenPerbendaharaan No. PER01/PB/2007. Penyaluran dana diberikan secarapenuh/utuh tanpa potongan pajak, baik dari Kas Umum Negara ke Kas UmumDaerah maupun dari Kas Umum Daerah ke Rekening Sekolah.

Kasi Banding dan Gugatan Il ;(tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan padaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telahmengimplementasikan Organisasi Modern MenteriKeuangan Republik Indonesia ;14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007,tanggal O5 Juli 2007 Perihal Mutasi Para Pejabat EselonIll di Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu

Kasi Banding dan Gugatan Il ;3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal20 Februari 2006 tentang Penelaah Keberatan padaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yangtelah mengimplementasikan Organisasi ModernMenteri Keuangan Republik Indonesia ;14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007 +PerihalMutasi Para Pejabat selon III di Lingkungan DitjenPajak Depkeu

Il,Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan danKeberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28 Desember 2006,Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon II di LingkunganDitjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Ors.BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A.

Banding dan Gugatan Il ;3 (tiga) lembar foto copy Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 99/KMK.01/2006tanggal 20 Februari 2006 tentang PenelaahKeberatan pada Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak yang telah mengimplementasikan OrganisasiModern Menteri Keuangan Republik Indonesia ;14 (empat) lembar foto copy berlegalisir KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor495/KM.1/UP.11/2007, tanggal O05 Juli 2007 Perihal26.27.28.Mutasi Para Pejabat Eselon Ill di LingkunganDitjen Pajak Depkeu

I, Jabatan Kepala SubdirektoratPengurangan dan Keberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28 Desember 2006,Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon II diLingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atasnama Drs. BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A.