Ditemukan 704 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 8/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Mining Maju
Termohon:
Bupati Morowali
364173
  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi
    Berdasarkan Surat KeputusanNomor.540.3/SK.009/DESDM/V/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT.
    Agustus 2012 (fotokopi sesuaidengan fotokopi);wenn nn nn nanan anne nee n nea Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.049/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.
    MINING MAJU merupakan pemegangPersetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkanKeputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.049/DESDM/IV/2010 tanggal 27 April 2010;Kedua :bahwa PT.
    Notaris di Jakarta dengan Direktur Utamaatas nama BEGIN BUSTAM TITING;Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.2/SK006/DESDM/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008,telan menetapkan Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi Kepada PT. MINING MAJU;Ketiga : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.2/SK.049/DESDM/IV/2010 tanggal 27 April 2010, telahmenerbitkan Persetujuan Penyesuaian KuasaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.
    Keputusan Nomor:540.2/SK.049/DESDM/IV/2010 tanggal 27 April 2010, telah menerbitkanPersetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.
Register : 13-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PT. ARTHA BUMI MINING VS I. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH., II. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA;
222111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DALAM PENUNDAAN1.Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan)pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/407/DISESDMGST/2016 tentang Penciutan Atas Izin UsahaPertambangan PT Artha Bumi Mining Berdasarkan KeputusanBupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PTArtha Bumi Mining tertanggal 11 Mei 2016;Menyatakan menunda (menangguhkan) Keputusan GubernurSulawesi
    Tengah Nomor 540/407/DISESDMGST/2016 tentangPenciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi MiningBerdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Miningtertanggal 11 Mei 2016;Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/407/DSESDMGST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentangPenciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi MiningBerdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT Artha Bumi Mining (KTUN objek sengketa);Halaman 4 dari 8 halaman.
    Artha Bumi MiningBerdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin. Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Bumi Mining(KTUN objek sengketa), tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;4.
    ArthaBumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin. Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining(KTUN objek sengketa);5. Menghukum Termohon Kasasi (d.h. Tergugat/Terbanding) danTermohon Kasasi II Intervensi (d.h.
Register : 25-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 44/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
PT SONNY SUN JAYA dalam hal ini diwakili oleh ARLEK SETIANTO
Tergugat:
KEPALA BIDANG ENERGI DAN ENERGI TERBARUKAN SELAKU KPA
252112
  • MENGADILI:

    DALAM PENUNDAAN:

    Menolak permohonan penundaan Penggugat;

    DALAM EKSEPSI:

    Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal:
    • Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020
    Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan;
  • Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan;
  • Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan
    Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir;
  • Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Paket Pekerjaan.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

    • Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan;
    • Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan;
    • Surat Kepala Bidang Energi dan
    Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir;
  • Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Paket
    Sudirman, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru,Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/DESDM.01/1095 tertanggal 8 DesemberPengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;1sSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru: Nomor : 44/PENDIS/2020/PTUN.PBR Tanggal 25 November2020 Tentang Lolos Dismissal ;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru: 44/PENMH/2020/PTUN.PBR Tanggal 25 November 2020Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Hal. 3 dari 93 hal.
Register : 19-10-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2457/Pdt.G/2020/PA.Mks
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3736
  • Nomor : 873. 4/281/DESDM. Tertangal, 29 Januari2020;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kiranyaBapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Ketua/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusansebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;2.
    Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 8, terkait dengan suratizin perceraian Nomor: 873,4/281/DESDM, tertanggal 29 Danuari 2020.Telah diklarifikasi oleh atasan/pimpinan Pemohon berdasarkan suratPenyampaian Nomor: 873.4/2215/DESDM, tertanggal 11 November2020. Oleh karenanya Termohon memohon kehadapan Majalis Hakimyang Mulia untuk menangguhkan permohonan cerai talak Pemohon,hingga mediasi dilakukan oleh atasan/pimpinan Pemohon;Dalam Rekonvensi1.
    Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor:873.4/281/DESDM, tanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi SulawesiSelatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup(bukti PK/TR.3);4. Fotokopi Perjanjian Kredit Angsuran, Nomor: 2114/KUL/0130/X/2017,tanggal 20 Oktober 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup (bukti PK/TR.4);5.
    Fotokopi Surat Penyampaian, Nomor 873.4/2215/DESDM, tanggal, 11November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan denganaslinya dan bermeterai cukup (bukti TR/PR.1);2. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal, 14Juli 2020 yang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteralcukup (bukti TR/PR.II);3.
    Syarman No. 993/104/DESDM/2020 tertanggal 8 Juni 2020, yang telah dicocokkan denganaslinya dan bermeterai cukup (bukti TK/PR.IX.A);10.Fotokopi Daftar Gaji DSB Bulan Desember 2020 a.n. Syarmantertanggal 13 November 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup (bukti TK/PR.IX.B);11.Fotokopi Laporan Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS danCPNS a.n.
Register : 28-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 45/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 26 Januari 2021 — Pemohon:
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
17083
  • WARSITAKARYA Tanggal 31 Juli 2008 dan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALINOMOR: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 Tanggal 24 November 2009;3. Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2013Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di ProvinsiSulawesi Tengah maka areal Izin Usaha Pertambangan EksplorasiCVv.WARSITA KARYA saat ini berada diwilayah Pemerintan DaerahKabupaten Morowali Utara;4.
    Artinya Permohonan Pemohon diajukan setelah4 (empat) tahun Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.019/DESDM/X/2009 berakhir masa berlakunya, makaPemohon tidak memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonanoleh karena Keputusan sebagaimana dimaksud tidak memilikikekuatan hukum (tidak memiliki sifat mengikat);2.
    Bahwa selain Keputusan tersebut diatas Pemohon jgamendalilkan telah mendapatkan legalitas melalui Keputusan BupatiMorowalli Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV.Warsita Karya tanggal 24 November 2009;Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL3. Bahwa Keputusan Bupati Morowali:540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan IUP Eksplorasi CV.
    Warsita Karya tanggal 24November 2009 yang apabila dihitung secara sistematis yaitu sejakditerbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SK,PW.35/DISTAMBEN/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, makaPutusan Bupati Nomor: 540.2/SK.09/ DESDM/XI/2009 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi CV.
    WarsitaKarya tanggal 31 Juli 2008;: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada CV.
Register : 17-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 43/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
PT. ARNINS CORPORATION
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
15466
  • Arnins Corporation (Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 29 Oktober2012);2.
    ArninsCorporation (Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.
    Bahwa seharusnya Pemohon melakukan upaya hukummemintah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menyerahkanKeputusan Bupati Nomor ; 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MenjadiIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    ,M.Kn, Notaris di Jakarta;: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    ARNINS CORPORATIONS (Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Register : 12-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 8/P/FP/2019/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2020 — Pemohon:
PT. TAMBANG NIKEL MATUARI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
248145
  • Bahwa Pemohon adalah pemegang: Keputusan Bupati Morowali No. 540.1/SK.A.011/DESDM/2008Tertanggal 19 Mei 2008 Tentang Pencadangan WilayahPertambangan Nikel DMP kepada PT. Matuari Mineral Resources. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang diterbitkan olehBupati Morowali No. 540.1/SK.018/DESDM/X/2008 Tertanggal 30Oktober 2008 Tentang Pemberian Kuasa PertambanganPenyelidikan Umum Kepada PT. Tambang Nikel Matuari.
    Tambang Nikel Matuari, awalnya telah memperolehKeputusan Bupati Morowali No.540.1/SK.A.011/DESDM/2008 tanggal19 Mei 2008 Tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan NikelDMP kepada PT. Matuari Mineral Resources.Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor: 8/P/FP/2019/PTUN.PL2. Bahwa PT.Tambang Nikel Matuari juga mendapatkan KuasaPertambangan Penyelidikan Umum yang diterbitkan oleh BupatiMorowali No.540.1/SK.018/DESDM/X/2008 tertanggal 30 Oktober2008.3. Bahwa PT.
    Bahwa pada tahun 2011 Bupati Morowali (SebelumMorowali Utara menjadi Daerah Otonomi Baru) telahmengeluarkan SK Pencabutan Nomor:541/SK.008/DESDM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011.Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor: 8/P/FP/2019/PTUN.PLb.
    Bukti P6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.1/SK.A.011/DESDM/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang PencadanganWilayah Pertambangan Nikel DMP kepada PT. MatuariMineral Resources;7. Bukti P7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.1/SK.018/ DESDM/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Pemberian KuasaPertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. TambangNikel Matuari;8.
    Tambang Nikel Matuari, KPPU 540.1/SK.018/ DESDM/X/2008;: luran Tetap PT.
Register : 11-03-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 19 Mei 2020 — Pemohon:
PT. MEMBRAMO PERSADA
Termohon:
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA
235118
  • Bahwa melalui surat Nomor 02/ESDMPapua/MP/EM/VIII/2019 tanggal07 Agustus 2019, memohon untuk dapat diterbitkan Surat Pengantardari Termohon dan dijawab melalui suratnya Nomor : 540/685/DESDM tanggal 23 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut :1. Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Papua sudahmerekomendasikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT.Membramo Persada Nomor surat 540/981/DESDM tanggal 29Desember 2016 perihal rekomendasi IUP Clean and Clean;2.
    Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Papua Nomor: 540/685/DESDM, tanggal 23 Agustus2019 Perihal: Tanggapan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Direktur PT. Membramo Persada Nomor: 031/MP/IX/2019,tanggal 16 September 2019, Perihal Permohonan SuratPengantar, (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Papua Nomor: 540/786/DESDM, tanggal 30 September2019 Perihal: Penyampaian Dokumen a.n. PT.
    Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Papua Nomor: 540/786/DESDM, tanggal 30September 2019Perihal: Penyampaian Dokumen a.n. PT. Membramo Persada,(fotokopi dari fotokopi);Bukti T2 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, DirektoratJenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1938/30/DBM.PU/2019,tangal 4 November 2019, Hal: IUP PT Membramo Persada,(fotokopi dari fotokopi);Bukti T3 : Surat Plt.
    Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernahdiajukan gugatan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan diketahui bahwa terbitnya Surat Kepala Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Provinsi Papua Nomor 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020Perihal Tanggapan kepada Pimpinan PT.
    MembramoPersada tersebut kepada Pemohon melalui Surat Nomor 540/62/DESDM tanggal21 Januari 2020 Perihal Tanggapan kepada Pimpinan PT. Membramo Persada incasu Pemohon (vide bukti P30=T3) yang isinya pada pokoknya bahwa PT.Membramo Persada tidak terdaftar di Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi DataIUP Provinsi Papua tanggal 1011 April 2019 sehingga tidak terdaftar di DaftarIUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sehingga IUP PT.
Register : 19-08-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 17 September 2020 — Pemohon:
PT. GRIYA MARTUA TOMORINDAH (GMT)
Termohon:
1.BUPATI MOROWALI
2.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
670385
  • Bahwa yang kami akui sebagai IUP resmi yang dikelurakan olehPemerintah Kabupaten Morowali adalah IUP dengan Nomor:540.2/SK.057/DESDM//II/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT. Griya Martua Tomorinda, yangluasnya 199 hektar. tanggal 25 Februari 2010;5. Bahwa terdapat kesesuaian antara IUP Eksplorasi Nomor:540.2/SK.057/DESDM//II/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT.
    Kepala Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Kabupaten Morowali Nomor:540/171/DESDM/IX/2013 Tanggal 7 Oktober 2013,Perihal: Surat Kelengkapan SK PW/IUP, besertalampirannya (Fotokopi sesuai Print Out): Surat a.n. Dinas Energi Dan Sumber Daya MineralKabupaten Morowali Nomor: 540/179/DESDM/IX/2013,Tanggal 7 September 2013, Perihal: Penyampaian IUPHalaman 28 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PLOP PT. Griya Martua Tomorindah (Fotokopi sesuaiFotokopi);13.
    BuktiT.I2 : Surat Keputusan Bupati Morowall No540.3/SK.004/DESDM/XII/2012 Tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada PT. Griya Martua Tomorindah, Tanggal 19Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);3. BuktiT.I3 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor188.4.45/KEP.0263/DESDM/2014 Tanggal 4 Desember2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT.
    GMT yang diajukan ke DESDM antaranya, Surat yangmenanyakan status PT. GMT oleh Direkturnya Sdr. Hamdan, suratpermohonan pengesahan RKAB dan KTT yang dimohonkan olehDirekturnya Ibu Safemia;Bahwa isi surat balasan pada pokoknya IUP OP PT.
    Vale; Bahwa saksi tidak mengetahui suratsurat yang masuk di DESDM Tahun2010, karena masuk dalam DESDM Provinsi tahun 2017, sebelumnya diDESDM Kabupaten Luwuk; Bahwa lembaga yang berwenang mengesahkan RKAB ataupun KTT,adalah Kepala Dinas ESDM; Bahwa kewenangan Dinas ESDM bersifat Delegasi; Bahwa IUP yang dicabut tidak diserahkan ke Provinsi;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi halhal yang diajukanoleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohonuntuk diberi Putusan;Menimbang
Putus : 03-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 K/TUN/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. BINTANGDELAPAN WAHANA vs I. GUBERNUR SULAWESI TENGAH., II. PT. DAYA INTI MINERAL;
232135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan)pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/405/DISESDMG.ST/2016, Tertanggal 11 Mei 2016 tentangPenciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Daya Inti MineralBerdasarkan Keputusan Bupati Morowall Nomor540.3/SK.001/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT Daya Inti Mineral:Menyatakan menunda (menangguhkan) Keputusan GubernurSulawesi
    Tengah Nomor 540/405/DISESDMG.ST/2016,Tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin UsahaPertambangan PT Daya Inti Mineral Berdasarkan Keputusan BupatiMorowalli Nomor 540.3/SK.001/DESDM/VIII/2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PTDaya Inti Mineral;B.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SulawesiTengah Nomor 540/405/DISESDMG.ST/2016, Tertanggal 11 Mei2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT DayaInti Mineral Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.001/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 K/TUN/2018Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Daya Inti Mineral(objek sengketa);3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor 540/405/DISESDMG.ST/2016,Tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin UsahaPertambangan PT Daya Inti Mineral Berdasarkan Keputusan BupatiMorowall Nomor 540.3/SK.001/DESDM/VIII/2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PTDaya Inti Mineral (objek sengketa);4.
Register : 02-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 27/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Maret 2021 — - CV. Warsita Karya VS - Gubernur Sulawesi Tengah
322190
  • Bahwa disebutkan pula dalam Lampiran Ill Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tanggal 24November 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada CV.
    Bahwa dalam Lampiran Ill Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan izinUsaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV.
    Bahwa Keputusan Bupati Morowali : 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi CV.Warsita Karya tanggal 24 Nofember 2009 yang apabila dihitung secarasistematis yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor :540/SK,PW.35/DISTAMBEN/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, makaPutusan Bupati Nomor : 540.2/SK.09/DESDM/XI/2009 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi CV.
    Bahwa akan tetapi kemudian Pemohon mengajukan PermohonanPeningkatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor540.2/SK.09/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan IUP Eksplorasi CV. Warsita Karya tanggal 24 Nofember2009 pada tanggal 8 Juni 2017 melalui Surat Nomor05/WK/LPPI.WK/V1I/2017.
    (fotokopi sesuai fotokopi) ;Surat Nomor : 540/7611Minerba/DESDM, PerihalPerpanjangan IUP Eksplorasi CV. Warsita Karya, Tanggal 25April 2019.
Register : 19-07-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 138/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 2 Agustus 2017 — PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 2. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI, 3. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA, 4. PT. DAYA INTI MINERAL, 5. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA, 6. PT. ARTHA BUMI MINING
1012201
  • Berdasarkan Keputusan B upati Morowali No.540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintangdelapan Wahana;4.
    BintangdelapanWahana Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bintangdelapan Wahana;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraterhadap izin usaha pertambangan operasi produksi PT. BintangdelapanWahana berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Putusan Nomor 138/B/2017/PTTUN Mks.Bahwa Bupati Morowali pada tanggal 7 Januari 2014 melakukanpenyesuaian Izin Usaha Pertambangan PT Bintangdelapan Wahanamelalui Surat Keputusan Nomor 540.3/SK.001/ DESDM/ 1/2014 dankemudian melakukan revisi lIzin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT.
    2 desember 2015, menjadi dasarGubernur melakukan pencabutan Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan PT.
    BintangdelapanWahana Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.
Register : 03-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 29/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 22 Desember 2020 — Pemohon:
CV. PUTRI TUNGGAL MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
17583
  • Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.009/DESDM/IX/2009 tanggal 28 September 2009, tentangHalaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor: 29/P/FP/2020/PTUN.PLPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV.
    Bahwa disebutkan pula dalam Lampiran Ill Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/IX/2009 tanggal 28September 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada CV.
    Bahwa dalam Lampiran IIl Surat Keputusan Bupati MorowalliNomor: 540.2/SK.009/DESDM/IX/2009 tentang Persetujuan izinUsaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV.
    Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana dalamPermohonannya yang pada intinya menyatakan telah memperolehKeputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/IX/2009tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi KepadaCV.PUTRI TUNGGAL MANDIRI debgan luas=193 Ha tanggal 28September 2009;2.
    Bukti T1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/IX/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada CV. Putri TunggalMandiri tanggal 28 September 2009;2.
Register : 17-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 141/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 28 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : CV.BUMI NIKEL BUNGKU
Terbanding/Tergugat : BUPATI KABUPATEN MOROWALI
Terbanding/ Intervensi I : II. PT. VALE INDONESIA Tbk
1631846
  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI :

    DALAM PENUNDAAN

    Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/

    2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/ DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;

    DALAM EKSEPSI

    Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

    DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;
    2. Menyatakan batal Keputusan
    Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/ DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 Tentang Izin Usaha
    Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks.mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatsebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati MorowaliNomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 (videbukti T1);Menimbang, bahwa dari aspek
    Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat telahmemiliki izin persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasapertambangan melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW.001/DESDM/V/2008, tanggal 13 Mei 2008 dan kemudian ditindaklanjutidengan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkanSurat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 (vide bukti P3 dan P4);3.
    Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks.Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati MorowallNomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CVBumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;DALAM EKSEPSIMenyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;DALAM POKOK SENGKETA1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;2.
    Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDMI/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi NikelBungku tertanggal 31 Agustus 2010;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati MorowalliNomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 Tentang Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;4.
Register : 21-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 44/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 21 Januari 2021 — Pemohon:
PT. AULIA PRIMA PERKASA
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
407183
  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Mewajibkan Termohon untuk Menyerahkan Surat Keputusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDM/XI/2008 tanggal 29 November 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT.
    AULIA PRIMA PERKASA, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK/047/DESDM/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. AULIA PRIMA PERKASA, dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK/002/DESDM/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Bahwa Pemohon mulai menjalankan usaha dan kegiatannyaberdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.017/DESDM/XI/2008 tanggal 29 November 2008 TentangPEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI;A.
    Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/040/SK.002/DESDM/IX/2013 Tanggal 23 September 2013 TentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi 1IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDM/X1/2008tanggal 29 November 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah UntukLokasi Kuasa Pertambangan PT. AULIA PRIMA PERKASA;2 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK/047/DESDM/II/2010tanggal 25 Februari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT. AULIA PRIMA PERKASA;3.
    Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK/002/DESDM/IX/2013tanggal 23 September 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada PT.
    AULIA PRIMA PERKASA, danKeputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK/002/DESDM/X/2013 tanggal 23September 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. AuliaPrima Perkasa;3.
Register : 03-05-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 81/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 24 Juli 2017 — -PT. DAYA INTI MINERAL vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH 2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
222124
  • Nomor 19/G/2016/PTUN Pl. tanggal 21 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;DAN MENGADILI SENDIRI;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat II Intervensi; Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan Pembanding I dahulu Penggugat;- Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/405/DISESDM-G.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Daya Inti Mineral Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM
    / VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Daya Inti Mineral;- Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/405/DISESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Daya Inti Mineral Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
    Tergugat) Nomor540/723/DESESDMGST/2015 tertanggal 2 Desember 2015 tentangPencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor188.445/KEP.0243/DESDM/2014 tertanggal 18 November 2014 (videBukti Terbanding (dh, Tergugati T 22), dikarenakan adanya teguran dariKementerian Dalam Negeri RI yang menyatakan bahwa tindakan BupatiMorowali menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor1884.45/KEP.0243/DESDM/2014 tertanggal 18 November 2014 (videBukti Terbanding Il Intervensi (dh.
    Bintang delapan Wahana melaluisurat keputusan Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/V2014 dan kemudian melakukanrevisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahanapada tanggal 16 Juli 2014 melalui Surat Keputusan Nomor:540.3/SK.001/DESDM/VUNDANGUNDANG/2014 (vide bukti surat T11 dan TIl Inter33, T Il Inter34); Bahwa penyesuaian Izin Usaha Pertambangan pada tanggal 7 Januari2014 serta revisi izin usaha pertambangan operasi produksi PT.
    Putusan Nomor 81/B/2017/PTTUN Mks.Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/VIIV2012 tentang Persetujuan peningkatanusaha Pertambangan Koperasi Produksi PT.
    29 November 2008 dan IUP Eksplorasi 540.2/SK.003/DESDM/VII/2009tanggal 19 Agustus 2009 sebagai dasar terbitnya IUP OP Nomor540.3/SK.001/DESDM/VIIV2012 tanggal 1 Agustus 2012 dikarenakan BupatiMorowali baru mempunyai kewenangan wilayah sejak diterbitkannya PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah ProvinsiSulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipertegas denganSurat Menteri Dalam Negeri Nomor 590/1255/BAK tertanggal 3 Januari 2015dan Kementerian Dalam
    /X/2010 tanggal 30 Oktober 2010tentang persetujuan lIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan selanjutnyaberdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3 / SK.001 / DESDM / VII /2012 tentang persetujuan peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP operasiproduksi, seluas 6.050 Ha.
Register : 13-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — I. PT. DAYA INTI MINERAL., II. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA., III. PT. ARTHA BUMI MINING., IV. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA., V. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI VS I. GUBERNUR SULAWESI TENGAH., II. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA;
388254 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) pelaksanaanSurat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/402/DISESDMG.ST/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang PenciutanAtas lIzin Usaha Pertambangan PT Bintangdelapan WahanaBerdasarkan Keputusan Bupati Morowali, Nomor540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintangdelapan Wahana;dan2.
    Menyatakan menunda (menangguhkan) Surat Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor 540/402/DISESDMG.ST/2016 tanggal 11 Mei2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PTBintangdelapan Wahana Berdasarkan Keputusan Bupati MorowalliNomor 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT BintangdelapanWahana sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde).Dalam Pokok Perkara1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SulawesiTengah Nomor 540/402/DISESDMG.ST/2016 tanggal 11 Mei 2016tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT BintangdelapanWahana Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/VI1I/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Bintangdelapan Wahana;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor 540/402/DISESDMG.ST/2016 tanggal 11 Mei2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PTBintangdelapan Wahana Berdasarkan Keputusan Bupati MorowalliNomor 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT BintangdelapanWahana;Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/20184.
    Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TUN terhadapIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PTBintangdelapan Wahana berdasarkan Keputusan Bupati MorowalliNomor 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT BintangdelapanWahana dengan luas 20.360 Ha; dan5.
Register : 24-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 4/P/FP/2019/PTUN.PL
Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon:
PT. VIO RESOURCES
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
2781389
  • VioHalaman 7 dari 63 Perkara Nomor. 4/P/FP/2019/PTUN.PLReosurces (terlampir foto lapangan sebelum dan sesudah Gempa Bumitanggal 28 September 2018;13) Surat DESDM Provinsi Sulteng Nomor: 540/5811MIERBA/DESDM,Perihal: Permintaan Dokumen Pendukung kepada PT. Vio Resources,tanggal 16 April 2009;14) Surat Balasan PT. Vio Resources Nomor: 17/VioPJMD/VIII/2019,Perihal: Klarifikasi Penyampaian Dokumen PT. Vio Resources;15) Laporan Prosentasi Akhir PT.
    Welson Bupati Donggala Nomor:1884.45/0600/DESDM/2012 tanggal 12 November 2012; Surat DESDM Dongala Nomor: 540/950/DEDM/X/2012, Perihal:Jaminan Kesungguhan PT.
    Welson Bupati Donggala Nomor:1884.45/0600/DESDM/2012, tanggal 12 November 2012;Berita Acara Penyelesaian Izin Usaha di Provinsi Sulteng;Surat DESDM Donggala Nomor: 540/950/DESDM/X/2012,Perihal: Jaminan Kesungguhan PT. Vio Resources sebesar RP.53.000.000, tanggal 12 Oktober 2012;Bukti Setoran Pajak luran Tetap tahun 20092012, sebesar Rp6.460.314,;Bukti Setoran Pajak luran Tetap dan Denda Tahun 20122013,sebesar Rp 16.218.000.
    Vio Resource, tanggal 13 April 2010, danlampirannya (Sesual dengan asli);Bukti T3 =: Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0303/DESDM/2013tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada PT.
    Vio Resource melalui surat nomor : 540/8835Minerba/DESDM kepada Pemohon dan meminta agar segera melaporkansecara periodik terkait dengan pengurusan izin lingkungan serta kewajibankeuangan dengan melakukan pembayaran (PNBP) iuran tetap (vide bukti T12)dan surat Termohon nomor : 540/036/DIS DESDM tanggal 15 Februari 2019(vide T26) yang oleh menurut Majelis Hakim kedua hal tersebut merupakanasal muasal yang saling berkaitan yang secara hukum berdampak terhadapketidak pastian izin usaha pertambangan
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/TUN/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN VS PT. TUBINDO ENERGI;
291122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati BanyuasinNomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi, sampai putusan dalamperkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);B.
    Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT. Tubindo Energi;.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.
Register : 04-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 23 Desember 2020 — Pemohon:
PT. SARANA MAJU CEMERLANG
Termohon:
Bupati Morowali
305474
  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Mewajibkan Termohon untuk Menyerahkan Surat Keputusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/ IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi produksi Kepada PT. Sarana MajuCemerlang tanggal 30 April 2012 dengan Luas 538 Hektar. Yangterletak didesa Bahidopi dan Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab.Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.3.
    Bukti P1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Penambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SaranaMaju Cemerlang tanggal 30 April 2012 (Sesuai denganfotokopi);2.
    Adapun Dokumen Perizinan yang dimaksud adalah:Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    SARANA MAJUCEMERLANG berdasarkan Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April2012;Ketiga :bahwa PT. SARANA MAJU CEMERLANG telahmengajukan Surat Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 tanggal 28Oktober 2020 Perihal Permohonan Penyerahan Izin UsahaPertambangan (IUP) PT.
    SARANA MAJU CEMERLANG;Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 telahmenerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaHalaman 31 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PLPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.