• untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara, Penggugat telah menjelaskanbahwa surat izin perceraiannya masih dalam proses pengurusan danPenggugat telah menunjukkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Provinsi Kalimantan Barat kepada Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 800/257/Dikbud

  BerhubungTergugat sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, makaproses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintahPeraturan Mahkamah Agung RI tersebut;Menimbang, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara, Penggugat telahmenjelaskan bahwa surat izin perceraiannya masih dalam proses pengurusandan Penggugat telah menunjukkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Provinsi Kalimantan Barat kepada Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 800/257/Dikbud

  Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Mpw.Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan;Atas dasar itu, Majelis Hakim mencukupkan keterangan Penggugat dansurat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Baratkepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor800/257/Dikbud/12.01 tanggal 3 Februari 2017 tentang permohonan untukmendapatkan surat izin perceraian atas nama Penggugat., sebagai buktikeseriusan Penggugat dalam mengurus surat

• Kediri yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan antara :PEMOHON umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPensiunan Dikbud, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri,Sekarang memilih domisili hukum di, Kab.

• PENETAPANNomor 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.ZzaWENESSEA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:Ernika binti Tandindi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Honorer Dikbud Kab.

  I bin Bula, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2,Pekerjaan PNS pada Dikbud Konsel, tempat kediaman di DesaWatumerembe Dusun RW 2, Kecamatan Palangga,Kabupaten Konawe Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukum Tajudin Sido, S.H.,M.H, Gaos Hadiman, S.H, Rahiulan,S.H, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di KantorPengacara Bersama Tajudin Sido, S.H.

• Lahmudin tertanggal 30 Mei 1994 (Asli);

Dimusnahkan;

• 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 771 / 422 / DIKBUD / SMAN.2 / 2017, tanggal 9 November 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Luwuk Drs. Wahit Maliha;
• 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 2 Luwuk dengan nomor induk 2407 yang ditanda tangani oleh kepala sekolah Drs.

  Lahmudin diLuwuk 30 Mei 1994 (Asli).Dirampas untuk dimusnahkan.1 (Satu) lembar surat Keterangan No. 771 / 422 / DIKBUD / SMAN.2 / 2017,tanggal 9 November 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SMANegeri 2 Luwuk Drs. WAHIT MALIHA ;1 (Satu) buah ijazah surat tanda tamat belajar SMA Negeri 2 Luwuk dengannomor induk 2407 yang di tanda tangani oleh kepala sekolah Drs.

  Lamala dan menyampaikanhal tersebut;Bahwa ijazah nomor 24 OB oe 0731650 atas nama Abdul Muis Ladani dengannomor induk 2407 adalah benar ijazah yang Saksi fotocopy dari panitia;Bahwa Surat Keterangan Nomor 771/422/DIKBUD/SMAN.2/2017 tanggal 9November 2017 adalah benar Surat Keterangan yang dikeluarkan KepalaSekolah SMA Negeri 2 Luwuk;Bahwa Saksi datang di SMA Negeri 2 Luwuk bersama isteri Saksi;Bahwa yang Saksi dengar, Terdakwa pernah terdaftar di SMA Negen 2 Luwuk;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa

  Lamala sebelum pemilinankepala desa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangansaksi benar;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang buktiberupa :1 (satu) lembar surat Keterangan No. 771 / 422 / DIKBUD / SMAN.2 / 2017,tanggal 9 November 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SMANegeri 2 Luwuk Drs.

  Lahmudin tertanggal30 Mei 1994 (Asli);Oleh karena ijazah tersebut palsu maka ditetapkan untuk dimusnahkan 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 771 / 422 / DIKBUD / SMAN.2 / 2017,tanggal 9 November 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SMANegeri 2 Luwuk Drs. Wahit Maliha; 1 (Satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri2 Luwuk dengan nomor induk 2407 yang ditanda tangani oleh kepala sekolahDrs.

  Lahmudintertanggal 30 Mei 1994 (Asli);Dimusnahkan;1 (Satu) lembar surat Keterangan No. 771 / 422 / DIKBUD / SMAN.2 / 2017,tanggal 9 November 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SMANegeri 2 Luwuk Drs. Wahit Maliha;1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Tanda Tamat Belajar SMANegeri 2 Luwuk dengan nomor induk 2407 yang ditanda tangani oleh kepalasekolah Drs.

• Inpres ),dan ternyatalokasi sekolah tersebut telah dikuasai oleh Dikbud/Diknas Kabupaten Sumbawa denganberoperasinya SD Kebayan Sumbawa sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang, makagugatan yang ditujukan kepada Pemerintah R.I. CQ. Depdiknas sampai kepada Pejabatyang terendah adalah sudah tepat;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah R.I.

  terendah yaitu Kepala Sekolah SD InpresKebayan sudah tepat, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikandiatas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan halhal sebagai berikut :1 Bahwa para Penggugat memiliki tanah seluas 15.648 M2 dengan Sertifikat Hak MilikNo:1219, Surat Ukur No: 579/Br.Biji, kemudian tahun 1983 Pemerintah Kabupaten Tk.IISumbawa i.c.Dinas Dikbud

  Dikbud sekarang Diknas membangunsekolah dasar Inpres yang disebut SD Negeri Kebayan Sumbawa, maka oleh karena dalil tersebutdibenarkan Tergugat maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalahdalam pembangunan SD Inpres Kebayan Sumbawa diatas tanah milik para Penggugat/M.

• Taufiqurrahman,(lakiaki umur 52 tahun) 2)Azhar,( Lakilaki umur 30 tahun ) 3) Qadni ( lakilaki umur 26 tahun ) 4) AhmadUsnan ( Lakilaki umur 23 tahun ) 5) Muhammad Rizal Wizaya ( Lakilakiumur 20 tahun anak yang bungsu ini berada dalam asuhan dan pemeliharaanPenggugat,Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperclehizin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan PemberianPemintaan Izin Perceraian Nomor : 422/217/Dikbud/2015 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Pendidikan

  Pengeugat telah memperoleh izin dart atasan untuk melakukanperceraian Nomor : 422/217/Dikbud/2015 . tanggal 31 Desember 2015 yangdikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener MeriahMenimbang, bahwa Majelis Ilakim telah berusaha dan menganjurkan kepadaPenggugat agar dapat berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat Ictapingin bercerai dengan Tergugat dan sekaligus mohon putusan; .Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RlNomor tahun 2008

• Mamuju seharusnyaStempel yang digunakan adalah stempel Kakandep Dikbud Kab. Mamuju karenamasih tahun 1999 dan Stempel Dinas Pendidikan Kab.

  Mamuju seharusnya Stempel yang digunakan adalahstempel Kakandep Dikbud Kab. Mamuju karena masih tahun 1999 dan StempelDinas Pendidikan Kab.

  Mamuju, Agama:Islam, Pekerjaan: Wakil Bupati Mamuju Tengah, dibawah sumpah dipenyidikanyang keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Benar saya pernah menjabat selaku kepala Dinas Pendidikan Kab MamujuBahwa pada tanggal 01 September 1999 Sampai Maret 2001 saksi sebagaiKakandep Dikbud Kab Mamuju, kemudian April 2001 sampai 13 September2006 sebagai Kadis Dinas Pendidikan Nasional Kab Mamuju setelah adaperubahan dari Instansi pertikal Kandep Dikbud Menjadi

  Stempel yang digunakan dalam ljazah Program paket B Nomor Seri :25 PB 004299 tanggal 3 Desember 1999 atas nama RESMI NASO itumenggunakan Stempel Dinas Pendidikan Kab Mamuju sementaratahun 1999 belum bernama Dinas pendidikan masih instasi Partikalyakni Kandep Dikbud Kab Mamuju sehingga seharusnya stempelyang digunakan adalah Stempel Kakandep Dikbud Kab Mamujubukan Stempel Dinas Pendidikan Kab Mamuju nanti setelah tahun2001 baru berubah nama menjadi Dinas Pendidikan Kab Mamuju Adanya bekas Tip X pada

• out Rekening koran atas nama pemilik rekening SDN 2 Bayan yaitu nomor rekening 008.22.18620.010 periode 26 -09-2018 sampai dengan 30-08-2019;

• 1 ( satu ) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota Nomor : 421 / 059 / 02 / Dikpora / 2017, tanggal 19 Januari 2017;
• 1 ( satu ) bendel Addendum 1 Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota Nomor : 415.4 / 883.PTP / DIKBUD

  , Nomor : 421 / 354 / 02 / Dikpora / 2017, tanggal 11 April 2017;

• 1 ( satu ) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS antar Gubernur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota Nomor : 415.4 / 3570X.PTP / DIKBUD, Nomor : 421 / 768 / 02 / DIKPORA / 2017, tanggal 31 Juli 2017;
• 1 ( satu ) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS antar Gubernur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota Nomor : 415.4 / 5270.E.PTP / DIKBUD, Nomor : 421 / 1070 / 02 / DIKPORA / 2017, tanggal

  2 Oktober 2017;

• 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubenur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota Nomor : 415.4/327.E.PTP/DIKBUD, Nomor : 421/105/02/DIKPORA/2018;
• 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubenur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota Nomor : 415.4/1527.E.PTP/DIKBUD, Nomor : 421/515/02/DIKPORA/2018;
• 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubenur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar

  Kabupaten / Kota Nomor : 415.4/2092.PTP/DIKBUD, Nomor : 421/662/02/DIKPORA/2018;

• 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubenur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota Nomor : 415.4/3542.PTP/DIKBUD, Nomor : 421/1273/02/DIKPORA/2018;
• 1 (satu) buku kas pribadi warna merah;
• 1 (satu) buku tulis warna biru yang bertuliskan buku harian BOS;
• 1 (satu) buku tulis warna biru kuning yang bertuliskan buku pembantu BOS;

• Asli 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Nomor : 04/SK/DIKBUD/2017, Tentang Pembentukan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2017.

• Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Nomor : 02 / SK / DIKBUD / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2017.
• Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 813/368/KPTS/BKD/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pagar Alam, a.n.

• Asli 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Nomor : 01/SK/DIKBUD/2017, Tertanggal 24 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2017.

• Asli 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Nomor : 935/SK/DIKBUD/2017, Tertanggal 18 Agustus 2017, Tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2017.
• Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 36 Kota Pagar Alam.

  : 935/SK/DIKBUD/2017,Tertanggal 18 Agustus 2017, Tentang Revisi Penunjukan PejabatHalaman 8 dari 183 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN.

  Kota Pagar Alam Tahun2017 dan terjadi perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Pagar Alam Nomor : 935 /SK/DIKBUD/2017 tanggal 18Agustus 2017 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan KebudayaanKota Pagar Alam Tahun 2017, bersamasama dengan saksi Drs.

  Pig.Alam Nomor : 04/SK/DIKBUD/2017 Tanggal ..

  : 935/SK/DIKBUD/2017, Tertanggal18 Agustus 2017, Tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2017.Halaman 138 dari 183 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN.

  sebagaimana Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Nomor935/SK/DIKBUD/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Revisi PenunjukanPejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DinasPendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 ;Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa Drs.

• ;Bahwa anggaran penerbitan ijazah termasuk honor petugas penulisanijazah telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi Nomor421/4027.1/DIKBUD/12.01 dan Nomor 420/321a/DIKBUD/.B dan uangtersebut telah didistribusikan ke masing masing Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten/Kota di selurun Provinsi Kalimantan Barat,khusus untuk sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sertasekolah

• Denni H Rompas sebagai Kadis DikporaKabupaten Minahasa;Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 456 Tahun 2011 tanggal 15Desember 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluarandalam Kegiatan Rehablitasi Fisik Gedung Sekolah SD SMP DAK2012;DokumenDokumen Pencairan Anggaran Tahap ;Permen Dikbud Nomor 5/7 Tahun 2011 tentang Juknis PenggunaanDAK 2012 untuk SMP;Catatancatatan dari Kepsek atas penerimaan dan penyaluran DanaDAK dan penyerahan komitmen 15 persen yang diserahkan ke UPTD;Surat pernyataan dan

  No. 374 K/PID.SUS/2018 Permen Dikbud Nomor 5/7 Tahun 2011 tentang Juknis PenggunaanDAK 2012 untuk SMP; Catatancatatan dari Kepsek atas penerimaan dan penyaluran DanaDAK dan penyerahan komitmen 15 persen yang diserahkan ke UPTD; Surat pernyataan dan catatancatatan dari UPTD atas penerimaandan penyaluran dana DAK dan penyerahan komitmen 15 persen yangdiserahkan kepada KADIS; 18 (delapan belas) Buku Tabungan Bank Sulut dari 18 Sekolah DasarSD Kabupaten Minahasa ;Agar tetap dilampirkan di berkas perkara

• ujian dan tim tidak boleh masuksampai mata pelajaran pertama, kedua dan terkahir tidak adapermasalahan yang prinSip; Bahwa bila ada laporan dari pengawas terkait naskah soalyang tidak ada jawaban, maka sebagai ketua Saksi akanmemberikan penjelasan biasanya Saksi memberikan penjelasan kerjakan soal apa adanya bila soal tidak ada jawabannya danbila soal salah Saksi menjelaskan tidak perlu dijawab danmerupakan bonus bagi peserta; Bahwa setelah ujian selesai LJK (Lembar JawabanKomputer) dikirim ke Dikbud

  Kabupaten Boyolali untuk dikoreksipada tanggal 8 Nopember 2017 dimulai jam 08.00 wib;Hal. 46 dari 80 Putusan Nomor :89/G/2017/PTUN.Smg Bahwa setelah dikoreksi oleh tim dari Dikbud KabupatenBoyolali hasil ujian diberikan kepada masing Tim PengujiKecamatan yaitu berupa flasdisk; Bahwa format hasil ujian dari tim Dikbud KabupatenBoyolali masih berupa nomor ujian, nama, nilai dan keteranganbelum berupa kolomkolom; Bahwa selanjutnya oleh Tim Penguji Kecamatan dibuatlahformat kolomkolom sebagimana terlihat

  saat penyerahan hasil kepada Camat Simodisaksikan oleh Sekretaris Kecamatan dan anggota Satpol PPKecamatan dan telah dibuat pula Berita Acara Penyerahan HasilUjian Nomor : 141.1/05/Tahun 2017, hari Rabu tanggal 08Nopember 2017; Bahwa Penggugat telah mengikuti ujian tertulis denganmengisi lembar jawaban komputer (LJK), sedangkan Penggugat IIjuga telah mengikuti ujian tertulis dengan mengisi lembar jawabankomputer (LJK); nnn one n nnn nce n cen on cnc nncnc ncn Bahwa naskah soal diambil dari Dinas Dikbud

  Menjaga mutu dan kerahasiaan; Bahwa soal berbentuk uraian dan lembar jawab berbentuk LJK(Lembar Jawab Komputer), oleh karena untuk mengoreksi denganscan ada keterbatasan dari masingmasing UPT, maka Tim PengujiKecamatan Simo bersama tim lain membuat MoU (Memorandum ofUnderstanding) dengan Dinas Dikbud Kabupaten Boyolali untukmeminjam peralatan, tempat dan pelaksanaan koreksi oleh ahli dariDinas Dikbud Kabupaten Boyolali (vide bukti T32 dan keterangansaksi Ali Mahmud); 7220202 02 2222 enn nee Bahwa

  pada tanggal 5 Nopember 2017 Tim Penguji KecamatanSimo mengambil soal di Dinas Dikbud Kabupaten Boyolali dibawa keKecamatan Simo untuk disimpan dalam almari dan sudah dipilahpilah sesuai formasi (vide keterangan saksi Ali Mahmud); Bahwa selanjutnya telah dilakukan seleksi terhadap calonperangkat desa melalui ujian tertulis yang dilaksanakan oleh TimPenguji pada tanggal 67 November 2017, ujian tertulis untukHal. 58 dari 80 Putusan Nomor :89/G/2017/PTUN.Smgformasi Sekretaris Desa maupun untuk formasi

• Kepala TK ABA Ill Perangian KecamatanBaraka pada Dinas DIKBUD Kabupaten Enrekang dengan berdasarkanPeraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

  Kepala TK ABA Ill PerangianKecamatan pada Dinas DIKBUD Kabupaten Enrekang dengan berdasarkanHal 5 dari 11 hal Putusan No 117/Pdt.G/2018/PA.Ek.Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

• Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.SUBSIDER:Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat izin perceraian Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil nomor 000/00/2017 tanggal 10 April 2017 yangdibuat dan ditandatangani oleh kepala UPTD Dikdas DIKBUD Kecamatan XXXX,Kabupaten Halmahera Utara;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat damTergugat hadir sendiri dipersiangan, Majelis

  ", sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa secara administratif terhadap Penggugat diwajibkanmelampirkan surat izin atasannya;Menimbang bahwa berdasarkan surat izin perceraian Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil nomor 000/10/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat danditandatangani oleh kepala UPTD Dikdas DIKBUD Kecamatan XxXxXxX,Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim berpendapat permeriksaan perkaraini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa terlebin dahulu harus dinyatakan bahwa gugatanPenggugat

• Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor DinasDIKBUD Kabupaten Rejang Lebong telah mendapat izin dari Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukanperceraian dengan Tergugat sebagaimana surat keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor000/002/Set.1/Dikbud/2021 tertanggal 11 Januari 2021;.

  No.64/Pdt.G/2021/PA.CrpBahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan mendapat izinuntuk melakukan perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Rejang Lebong sebagai atasannya dengan surat Nomor000/002/Set.1/Dikbud/2021 tanggal 11 Januari 2021;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:A.

• persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mendapatkanSurat izin dari atasan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugatuntuk mengurus Surat izin dari atasan, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor11/420.MP/K/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Dikbud

  No.872/Pdt.G/2017/PA.BmMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 11/420.MP/K/2018tanggal 24 Januari 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan izinperceraian, tetapi pihak UPTD Dikbud Kecamatan Mpunda Kota Bima kesulitanuntuk menghadirkan Tergugat, sehingga proses tidak dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah membuat surat pernyataan tanggal13 Februari 2018, bahwa Penggugat sebagai PNS sanggup menerima resikokarena melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat;Menimbang,

• dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 09 Agustus 1982, agamaIslam, pekerjaan lbu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih KomplekDikbud Blok B Rt.003 Rw. 009 No. 107 Kelurahan Panancangan,Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Serang, 21 November 1973, agama Islam,pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata , tempat kediaman diJalan Garuda Komplek Dikbud

  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumahtangga terakhir tinggal di Jalan Garuda Komplek Dikbud RT.003 RW. 009No. 107 Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, KotaSerang (rumah suami 17 tahun);3: Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat denganTergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dandikaruniai 2 orang anak bernama Feisal Darmasantika (L) tanggal lahir 26Mei 2003 dan MuhamadAkbar Alfarizky (L) tanggal lahir 09 Juli 2009;4.

• dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruhorang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipunberdasarkan relaas panggilan melalui radiogram Nomor:289/Pdt.G/2017/PA Ek. tanggal 02 Nopember 2017 bahwa Termohontelah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kelas BMaros dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohontersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Pemohon sebagai Guru Bimbingan Konseling SMPN 7Penja Enrekang pada Dinas DIKBUD

  permohonannya untuk bercerai dengan Termohonserta mohon putusan;Halaman 4 dari12 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA Ek.Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Guru Bimbingan KonselingSMPN 7 Penja pada Dinas DIKBUD

• ., yang dikeluarkan dan ditandatangani olehBendaharawan Gaji Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Batudaa Pantai, bulanJuni 2015, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaidan bermeterai cukup (bukti TR.2).3 Fotokopi daftar perincian gaji PNS berupa tunjangan sertifikasi atas nama DiroPuluhulawa, S.Pd., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BendaharawanGaji Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Batudaa Pantai, bulan Juni 2015, alatbukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

  mengajukan bukti surat sebagai berikut;1 Fotokopi daftar perincian gaji PNS atas nama Diro Puluhulawa, S.Pd., yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Bendaharawan Gaji Cabang DinasDikbud Kecamatan Batudaa Pantai, bulan Juni 2015, alat bukti tersebut telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti TR.1).2 Fotokopi daftar perincian gaji PNS berupa tambahan penghasilan atas namaDiro Puluhulawa, S.Pd., yang dikeluarkan dan ditandatangani olehBendaharawan Gaji Cabang Dinas Dikbud

  Kecamatan Batudaa Pantai, bulanJuni 2015, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaidan bermeterai cukup (bukti TR.2).3 Fotokopi daftar perincian gaji PNS berupa tunjangan sertifikasi atas nama DiroPuluhulawa, S.Pd., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BendaharawanGaji Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Batudaa Pantai, bulan Juni 2015, alat19bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeteraicukup (bukti TR.3).4 Fotokopi jadwal pembayaran tagihan

• ,MH Advokat/PenasehatHukum dari kantor hukum KhairulHesron & Partners beralamatdi JI.Pejaten Raya Komplek Dikbud Blok A 2 No.3 Pasar MingguJakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTangerang tanggal 18 Maret 2019 Nomor Reg131/Kuasa/III/2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanHj.Munah binti H.Senan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal terakhir di Selapajang Jaya, RT.005RW.004 Kelurahan