mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir Kuasanya yaitu Zainal Abidin, S.H. sedangkan Tergugat padasidang pertama dan sidang kedua tidak hadir namun pada sidang selanjutnyahadir datang menghadap Kuasa yaitu Deddy Andronicus Silaban;Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap di persidangan,Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo akanmempertimbangkan terlebin dahulu tentang kedudukan (/egal

SdnMenimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor :16 Tahun2001 Tentang Yayasan jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasanpasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiriatas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial;Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan

Apakah materi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Ad. 1. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesiadisingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di KantorPusat Jin.

Sdnperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syaratyang dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat1 (Satu) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;Ad. 2.Apakah materi gugatanyang diajukanPenggugattersebuttermasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing)

kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilanuntuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifatdeklaratif, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uangpaksa (dwangsom) maka gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen NusantaraIndonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak termasuk materi hak gugatanorganisasi (/egal

berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohontidak hadir selama proses persidangan, maka perkara ini adalah perkara yangdikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;Legal standingMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal

Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Putusan Nomor XxXHal. 6 dari 9 hal.Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,Pemohon memiliki /egal

Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukanperkara a quo;2. Dalil permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, sehingga menjawabpetitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohonpatut dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) secaraverstek;Pertimbangan penutupMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Amar putusanMENGADILI1.

dasar hukum (Rechtelijkke Grond) yangmemuat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan denganmateri atau objek sengketa;Menimbang, bahwa untuk melakukan sebuah perceraian, maka harusterlebin dahulu diperjelas mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugatatau mengenai status pernikahannya, dan dalam perkara ini karena pernikahanPenggugat dan Tergugat tidak sah, maka hubungan hukum Penggugat danTergugat berkaitan dengan materi sengketa sudah tidak ada lagi danPenggugat tidak mempunyai /egal

standing untuk mengajukan gugatan ini, Hal. 5 dari 7 halamanPutusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.TSesehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat sudah tidak mempunyai dasarhukum dan Penggugat tidak memiliki egal standing untuk mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah tidak mempunyaidasar hukum yang jelas lagi dan Penggugat tidak memiliki egal standing untukmengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa

Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suamiPemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami tstri dengan dikaruniai 8 orang anak masingmasing bernama:5.1.Sardi bin Sikabe, Umur 53 tahun.5 2.Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun5.3.Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 425.4.Egal bin Siakbe Umur 38 tahun5.5.Neka binti Sikabe, Umur 35 tahun5.6.Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.5.7.Mani binti sikabe, Umur 28 tahun5.8.Sry Utami binti Sikabe, Umur 25 tahun.Dan tidak pernah bercerai

Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun3.3.Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 423.4.Egal bin Siakbe Umur 38 tahun3. 5.Neka binti Sikabe, Umur 35 tahunHal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PA. Bip3.6.Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.3.7.Mani binti sikabe, Umur 28 tahun4.

Perjaka.Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidakada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukanPernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhumsuami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridengan di karuniai 8 orang anak masingmasing bernama:1.Sardi bin Sikabe, Umur 53 tahun.2.Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun3.Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 424.Egal

BipBahwa, setelahen Permikahan tersesuami Pemohon hidup rukun gsdengan di karuniai 8 or1.Sardi bin Sikabe, Ubut, Pemohon dengan almarhum2bagaimana layaknya suami istriang anak Masingmasing bernama:Mur 53 tahun.2.Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun3.Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 424.Egal bin Siakbe Umur 38 tahun5.Neka binti Sikabe, Umur 35 tahun6.Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.7.Mani binti sikabe, Umur 28 tahun8.Sry Utami binti Sikabe, Umur 25 tahun.Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami

Kartu Tanda Karyawan PT Southern Tristar dengan ID Nomor15.10.0467 atas nama Ali Imran Mokodompit, S.H. dengan posisi /egal;2. Passport Republik Singapore atas nama Lim Thian Seng Thomas;3.

Lim Thian Seng Thomas selaku Presiden Direktur dari TermohonKasasi dahulu Tergugat dimana Majelis Hakim juga meminta Ali ImranMokodompit untuk melengkapi keabsahan dari /egal standing untuk agendasidang tanggal 4 Oktober 2015. Seharusnya Majelis Hakim segera membuatputusan sela sehubungan dengan alasan ketidakhadiran dari TermohonKasasi dahulu Tergugat atau kuasanya yang sah;.

Sehingga Majelis Hakim seharusnya menolak Ali Imran Mokodompitsebagai karyawan /egal yang diberikan kuasa oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;5. Dengan tidak dipertimbangkannya bukti T23 Akta Notaris Nomor 7 Tahun2014 oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis Surat Kuasa dari Mr. LimThian Seng Thomas adalah tidak sah karena dibuat tanpa sepengetahuandari Mr. JeanChristophe Marti yang mewakili Navis Capital sebagaiHalaman 13 dari 27 hal. Put.

,MH, ketua Majelis Hakim telah menolak untuk menerima bukti tambahandari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dimana bukti tersebut memastikanbahwa Ali Imran Mokodompit 100% bukanlah karyawan /egal dari Tergugat(PT Southern Tristar) meskipun saudara Agung Sulistiyo, ST sebagai Hakimanggota sudah menyatakan telah menerima bukti tambahan melalui emailyang dikirimkan oleh pelapor.

Video Terence 13;15.Pernyataan dari Muhammad Rudi, Production Manager di PT SouthernTristar dalam wawancara tanggal 3 Februari 2016 dengan jelasmenyebutkan bahwa tidak mengenal Ali Imran Mokodompit sebagaikaryawan /egal. Video Rudi 13;16.Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Batam Kota, Batam;Il.

Dengan demikianPenggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan (/egal standing) untukmengajukan gugatan harta bersama dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa hukum yang telahmemenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Surat Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.O4/III/2011 perihal PenjelasanSurat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/V1/2010angka 2 dan 3, yaitu telah diambil sumpah sebagai advokat pada PengadilanTinggi sebagaimana

Oleh karenanya kuasa hukum Penggugatmemiliki egal standing untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugatagar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut dengan carakekeluargaan;Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugatsecara lisan menyatakan mencabut gugatan harta bersama aquo denganalasan Penggugat dan Tergugat akan menjual

TingkatBanding berpendapat Terbanding/Penggugat tidak lagi memenuhi syarat menjadianggota DPRD Provinsi Sulsel karena telah diberhentikan oleh Partai Gerindrasebagai Partai Politik yang mengajukannya dan digantikan oleh AdamMuhammad;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat (Misriani Ilyas) telahdiganti oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi (Adam Muhamad), sehingga tidaklagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel, makaTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (/egal

/ standing) untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Pembanding/Tergugatmengenai Penggugat tidak mempunyai /egal standing beralasan hukum untukditerima dan terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/Tergugat mengenaiPenggugat tidak mempunyai /egal standing diterima, maka terhadap pokokHalaman 11 dari 13 hal.

Put 182/B/2020/PTTUN Mkssengketanya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatanTerbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Pembanding/ Tergugatmengenai Penggugat tidak mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatansehingga gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 137/G/2019/PTUN.Mks,tanggal 16 Juli 2020, haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena

Bahwa Penggugat IV selaku anak kandung Penggugat menurut hukumjuga memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau tidak memberipersetujuan dalam hal Penggugat benarbenar bermaksud melakukanperobuatan hukum hibah, oleh karena Penggugat IV tidak dimintaipersetujuaan dalam perbuatan hibah tersebut, maka Penggugat IVmempunyai kepentingan dan /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dalam perkara ini;19.

Bahwa ketentuan Pasal 213 KHI bukanlah suatu ketentuan yangmengatur tentang /egal standing seseorang untuk mengajukan gugatanpembatalan hibah ke Pengadilan, namun oleh Pengadilan TinggiAgama Semarang ketentuan Pasal 213 KHI tersebut dijadikanpedoman dan dasar pertimbangannya untuk menyatakan bahwaPenggugat Il, Ill dan Penggugat NV tidak mempunyai /egal standingmenggugat perkara pembatalan hibah a quo.

Dengan penerapan Pasal213 KHI oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menentukantidak adanya /egal standing Penggugat Il, Ill dan IV dalam perkaraa quo dalam hal ini telah terjadi pergeseran makna /egal standing yangsesungguhnya, dimana oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang /egalstanding telah dipersempit dan dipersamakan artinya dengan hak untukmenyetujui atau tidak menyetujui suatu perbuatan hukumhibah,padahal makna /egal standing yang sesungguhnya adalah adaptasi daripersonae standi in judicio

Yunus) dan PenggugatlV (Suparman bin Sabar) selaku anak anak sah/ahli waris dari Sulasihbinti Saman (Penggugat ) yang dirugikan dengan rekayasa hibahtersebut menurut hukum memiliki /egal standing untuk memulihkanhaknya dengan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo,sehingga dengan demikian pertimbanganpertimbangan dan PutusanPengadilan Tinggi Agama Semarang tidak dapat dipertahankan danharuslah dibatalkan;.

Nomor 990 K/Sip/1974tersebut, mereka (Penggugat Il, Ill dan NM) memiliki hak untukmemulihnkan kerugiannya serta mempertahankan haknya selaku abhiwaris dengan jalan bertindak sebagai Penggugat dalam perkaragugatan pembatalan hibah perkara a quo, dengan demikian lagilagiPenggugat Il, Ill dan IV menurut hukum memiliki /egal standing untukmengajukan perkara gugatan pembatalan hibah;2.

/Inkrah, final, mengikat pada 20 Oktober 2019/2014.il) TERGUGAT , tidak mempunyai /egal standing bertindak selakupemohon LELANG Hutang telah lunas (huruf b). Inkrah 19 Oktober2020.iil) TERGUGAT Il, tidak mempunyai /egal standing menetapkan/melakukan tindakan lelang a quo berdasarkan romawi 1) dan i1).b.

Tergugat I, tidak mempunyai /egal standing selaku pemohoneksekusi. Yaitu :(t) Lelang tanggal 4 September 2019, TIDAK SAH.(ii) Balik NAMA SHM a quo, TIDAK SAHHal 1 dari 5 halaman Penetapan perkara Nomor 501/Pdt/G/2020/PN Dps(iil) Bersamasama TERGUGAT Ill dan IV (huruf b) melakukanPerbuatan Melawan Hukum yaitu melaksanakan LELANGsecara TIDAK SAH.

TERGUGAT IV tidak mempunyai /egal standing melakukanLELANG atas dasar Kredit a quo TELAH LUNAS (demihukum). /n casu, SHM No: 1611 Sangeh AbiansemalBadung, telah bebas hak tanggungan.(ii) TERGUGAT Ill, sejak 20 Oktober 2014 tidak mempunyai /egalstanding melaksanakan LELANG (menerbitkan risalah lelang)sebelum SI MPR RI.

Menerangkan /egal standingPemohonlyang berdomisili di ALAMAT, Kota Bandung. (Bukti P.1) dinazegelen;2. Fotokopidari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas namaDrs. ANDRESATRIA KUSUMAH, dengan NIK:3216062209600005. Menerangkanlegalstanding Pemohonll yang berdomisili di PuriHutama ALAMAT, KabupatenBekasi. (Bukti P.2) dinazegelen;3. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas namaDra. JOKEJOHANA dengan NIK:3174104211630005.

Menerangkan /egal standingPemohon IV yang berdomisili di Jalan Foker No. 8 RT.003 RW 023Kelurahan Melong,KecamatanCimahi Selatan, Kota Cimahi. (Bukti P.4)dinazegelen;5. Fotokopidari Asli, Kartu Tanda PendudukatasnamaRICKI AHADIANdenganNIK:3276032003940003. Menerangkanlegal standingPemohon VHim. 5 dari 15 hlm Put.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA Badg.yang berdomisili di KompBappenas A94 RT.003 RW.006 KelurahanKedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. (Bukti P.5) dinazegelen;6. Fotokopidari Asli, Kartu.

Menerangkan /egal standingTermohon yang berdomisili di Jalan TerusanBabakanJeruk No.126 RT.003RW.001 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. (BuktiP.6) dinazegelen;7. Fotokopidari Asli, SuratPengantarlsbat Nikah dengan Nomor:404/Kua.10.19.15/PW.01/08/2020 =tertanggal24 Agutus 2020 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanAstanaanyar,Kota Bandung.

Menerangkan J/egal standing Hubungan NasabPemohon (ALMA LUCYATI) dengan orangtuanya DJAMILUS DJOHANdanSARIATI alias SARIATI PRAWOSO.(Bukti P.9) dinazegelen;10. Fotokopidari Asli, Kutipan Akta Kelahiran ADRE SATRIA KUSUMAHdengan Nomor: 2572/1988 yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL KotaBandung. Menerangkan legal standing Hubungan Nasab PemohonII(ADRESATRIA KUSUMAH) dengan orangtuanya DJAMILUS DJOHANdanSARIATI alias SARIATI PRAWOSO. (Bukti P.10) dinazegelen;11.

Menerangkan J/egal standingHubungan Nasab PemohonlV(SAGITA INDRIATI) dengan orangtuanyaINDRA TJAHAJA dan TATY LIS ARYATI (Bukti P.12) dinazegelen;13. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RICKIAHADIAN dengan Nomor: 7677/U/JS/1994, yang diterbitkan olehDISDUKCAPIL Kota Jakarta Selatan. Menerangkanlegal standing HubunganNasab PemohonV(RICKI AHADIAN)dengan orangtuanya INDRA TJAHAJAdan TATY LIS ARYATI (Bukti P.13) dinazegelen;14.

2017/PA.Sgt hal. 2 dari 5 hal.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapanahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 PengadilanAgama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia adalah satusatunya anakkandung pewaris yang telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai anakkandung dari Pewaris mempunyail kedudukan hukum (/egal

39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untukdiperiksa lebih lanjut;Legal standingMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal

Penggugat telahmembantah kebenaran tanda tangannya yang terdapat di dalam akta tersebut,adapun Penggugat juga tidak dapat menerangkan identitas Tergugat serta anakPenggugat dengan Tergugat secara bersesuaian dengan gugatan Penggugat,maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa surat kuasa khusus dalam perkara a quo tidak sah, sehingga gugatanyang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat cacat formil, dikarenakan diajukanoleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum (/egal

Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan perkara a quo;2. Dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)dengan verstek;Pertimbangan penutupMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Amar putusanMENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2.

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan J/egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernamaDicky Fratama bin Ahmad F yang akan dinikahkan dengan calon isterinyabernama Muliani binti Asmadi; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah

, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalahkeinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yangmemiliki kKewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing)dalam permohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan anakbernama Dicky Fratama; Bahwa bukti P.5 dan P.6. merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak danjazanh Pemohon yang bernama Dicky Fratama.

Setelah pembacaan permohonan, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakimmemeriksa /egal standing Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri sekaliguswali dari saudara kandungnya yang bernama HERRY ADITYA REZEQI binDAHLIANSYAH;Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan ia menjadi wali dari saudarakandungnya dikarenakan selama ini Ssaudara kandungnya tersebut tinggalbersama Pemohon I.

Pasal 7 angka (2)Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon ,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari HERRY ADITYA REZEQIbin DAHLIANSYAH;Bahwa Pemohon menjadi wali dari Saudara kandungnya tersebutdidasarkan pada fakta bahwa kedua orang tua kandung mereka telahmeninggal dunia dan selama ini saudara kandung dimaksud tinggalbersama dengan

yang berada di bawah perwaliannya; Bahwa dalam konteks perkara a quo, Pemohon bukan salah seorangorang tua kandung dan ternyata pula tidak pernah mendapat wasiat melaluisurat wasiat atau akta autentik, sehingga seharusnya jika Pemohon inginbertindak untuk diri sendiri sekaligus wali dari saudara kandungnya harusmengajukan permohonan dan ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali yangsah; Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilanberpendapat Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal

oleh karena pemeriksaan tingkat bandingmerupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukumsebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972,maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkatbanding akan memeriksa ulang perkara a quo ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi AgamaBanjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antaraPembanding dengan Terbanding serta /egal

berdomisili diwilayah kota Banjarmasin adalah pasangan suamiisterisah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Desember2015, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukumantara keduanya, yakni hubungan suami isteri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumsebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasinsepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan AgamaBanjarmasin bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masingmasing mempunyai /egal

Penggugat dalam gugatannya tidak berkwalitas;Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan kedua belahpihak di persidangan insidentil;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugattelah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai,harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 KompilasiHukum Islam, Penggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatan hartabersama tersebut;Bahwa dari jawaban Penggugat tidak

Gugatan Penggugat kontradiksi petitum; Penggugat dalam gugatannya tidak berkwalitas;Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersamasama dengan jawabanpertama maka berdasarkan Pasal 133 HIR dapat di benarkan, oleh karenanya dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugattelah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai,harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 KompilasiHukum Islam, Penggugat mempunyai /egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat,

Rumusan tujuan perkawinan inimerupakan kandungan dari alQuran surah arRum ayat (21), yaitu:Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 892/Padt.G/2021/PA.Bla5331 pSuiil G8 psd ls yl Laitl 008,O sa>75 8358 eSisi Dass tall li Ld5935 apy) egal iv U3 99Artinya: Dan di antara tandatanda kekuasaan Nya talah Dia menciptakanuntukmu istriistri dari jenismu sendin, supaya kamu cenderung danmerasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasakasih dan sayang.

mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir Kuasanya yaitu Zainal Abidin, S.H. sedangkan Tergugat padasidang pertama dan sidang kedua tidak hadir namun pada sidang selanjutnyahadir datang menghadap Kuasa yaitu Deddy Andronicus Silaban;Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap di persidangan,Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo akanmempertimbangkan terlebin dahulu tentang kedudukan (/egal

SdnMenimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor :16 Tahun2001 Tentang Yayasan jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasanpasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiriatas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial;Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan

Apakah materi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Ad. 1. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesiadisingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di KantorPusat Jin.

Sdnperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syaratyang dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat1 (Satu) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;Ad. 2.Apakah materi gugatanyang diajukanPenggugattersebuttermasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing)

kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilanuntuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifatdeklaratif, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uangpaksa (dwangsom) maka gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen NusantaraIndonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak termasuk materi hak gugatanorganisasi (/egal

Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan MahkamahAgung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padangakan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif kompetensi Pengadian Agama Solok, proses pemanggilan,usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan /egal

standing para pihakberperkara kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaanperkara ini patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yang benar dan telahmemenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa sebelum mempelajari dan meneliti berkas perkarayang terdiri dari Surat gugatan, berita acara sidang, suratsurat bukti,keterangan saksisaksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan