Sumsel Nomor : 0225.175/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

Sumsel Nomor : 0225.162/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

Sumsel Nomor : 0225.39/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

Sumsel Nomor : 0225.166/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

Sumsel Nomor : 0225.37/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

Judi online yangterdakwa fasilitasi tersebut hanya terbuka bagi mereka yang tertarik saja yangakan ikut main. Setelah pemain mentransfer uang kedalam rekening bank milikterdakwa, kemudian terdakwa membukakan website dengan menggunakan IDdan password milik terdakwa dan dalam permainan judi online yang terdakwafasilitasi sifatnya untunguntungan.

Untuk permainan judi Tasio yang terdakwa fasilitasi melalui websiteCbo.thb855.com, caranya yaitu pemain memberitahukan akan main judiTasio online kepada terdakwa kemudian terdakwa membuka webisteCbo.thb855.com dengan ID terdakwa yaitu hlhl383336a dan passwordyopi99.

Cara permainan judi poker yang terdakwa fasilitasi melalui websiteDewapoker.com dan website Poker88.com caranya yaitu pemainmemberitahukan akan main judi poker online kepada terdakwa kemudianterdakwa membuka website Dewapoker.com dengan ID Aldo999 danpasword Stevanie sedangkan untuk website Poker88.com terdakwa bukadengan ID bedjan dan password yopi4763.

Judi online yang terdakwa fasilitasi tersebut hanya terbuka bagimereka yang tertarik saja yang akan ikut main.

Setelah pemain mentransferuang kedalam rekening bank milik terdakwa, kemudian terdakwa membukakanwebsite dengan menggunakan ID dan password milik terdakwa dan dalampermainan judi online yang terdakwa fasilitasi sifatnya untunguntungan.Menimbang, bahwa dari permainan judi bola, tasio dan poker onlineyang terdakwa fasilitasi tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut terdakwamemperoleh komisi setiap bulannya kurang lebih Rp. 500.000,dan terdakwaHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.

;Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;3. Nama >: M.LUHULIMA, S.H.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;4. Nama : TATTY H. RAHARENG, S.H.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;5. Nama : M.IRWAN SYAH, S.H.

;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;6. Nama : CANDRAAITONAM, S.H.

;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di Jalan Sultan Hairun No. 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 22Agustus 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANNama : HARMAN SAHUPALA, S.E.

BAHARUDDIN
Tergugat:
1.Direktorat Jalan Tol Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
SURIADI

Direktorat Jenderal Bina Marga Cq.Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi JalanDaerah Satuan Kerja (Satker) Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Il,Pengadaan Tanah Jalan Tol MedanBinjai) untuk terlebih dahaludilakukan penundaan (tot nader) dan sekaligus menunda (tot nader)Pelaksanaan isi Penetapan Penitipan Ganti Kerugian (Consignatie)Pengadaan Tanah Jalan Tol MedanBinjai tersebut hingga sampaidengan adanya putusan dalam perkara yang diajukan Penggugat inimemperoleh kekuatan hukum yang

;NIP :19840923 2010011011;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ;Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;3. Nama :M. LUHULIMA, S.H.;NIP 119790523 221001 2 014 ;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ;Jabatan :Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;4. Nama :TATY H. RAHARENG, S.H.

;NIP :19811107 200701 2 012 ;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ;Jabatan :Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;5. Nama :M. IRWAN SYAH, S.H.;NIP 719901115 201903 1 016 ;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ;Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/B/2020/PTTUN Mks.,Jabatan :Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.

;NIP :19950525 201903 1 012 ;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ;Jabatan :Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan HairunNomor 1, Ambon ;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT ;MELAWANNama : PAULUS SOUHUWAT, ST.,M.Si.;Kewarganegaraan:Indonesia.;Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS).;Tempat Tinggal : Jalan Kakialy, RT. 003., RW. 004.

adalah perbuatan melawanhukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku;Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan HakMilik Secara Fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani sertadisepakati bersama antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah bataldemi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitasi

kepada Konsumen denganobjek sengketa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi FE 349 truk/mobilbeban, warna kuning, tahun pembuatan 2003, Nomor RangkaMHMFE349E3R, Nomor Mesin: 4D34339112 Nomor Polisi BK 9638 YIadalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011 tentangPengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usahadalam mengambil/menarik unit kendaraan yang menjadi (barangjaminan) atas fasilitasi

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/2018internal dan debt collector yang seharusnya menggunakan tenagaKepolisian Republik Indonesia;Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentangmenjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal200 tentang Menjalankan Putusan karena Pelaku Usaha yang telahmelakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi(barang jaminan) atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikanoleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakantenaga dari internal

Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: "Setiap janji untukmelaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objekJaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demihukum;Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kKendaraan yangmenjadi (barang jaminan) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi FE 349truk/mobil beban, warna kuning, tahun pembuatan 2003, Nomor RangkaMHMFE349E3 R, Nomor Mesin 4D34339112, Nomor Polisi BK 9638 YIatas fasilitasi

danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahunanggran 2010 tanggal 3 Desember 2010 ;c.Notulen rapat pembahasan hasil pemeriksaan lapangan kegiatan fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahunanggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010 ;d.Berita acara pemeriksaan visual pekerjaann kegiatan fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010tanggal 2 Desember 2010 ;e.Lampiran berita acara pemeriksaan fisual pekerjaan

kegiatan fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahunanggaran 2010 ;f.Undangan rapat persiapan pelaksanaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO)kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakatkurang mampu tahun anggaran 2010 nomor : 1.10/PANPHO/FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;g.Surat kuasa penggunaan anggaran nomor : 602/228.10/ KEG.FSPPMKM/RLH/2010 tangaal 1 Desember 2010 perihal persetujuan provision hand over(PHO) kegiatan fasilitasi

mampu tahun anggran2010 tanggal 3 Desember 2010 ;c.Notulen rapat pembahasan hasil pemeriksaan lapangan kegiatan fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahunanggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010 ;d.Berita acara pemeriksaan visual pekerjaann kegiatan fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010tanggal 2 Desember 2010 ;e.Lampiran berita acara pemeriksaan fisual pekerjaan kegiatan fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu tahunanggaran 2010 ;f.Undangan rapat persiapan pelaksanaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO)kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurangmampu tahun anggaran 2010 nomor : 1.10/PANPHO/FSPPMKM/ RLH/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;g.Surat kuasa penggunaan anggaran nomor : 602/228.10/ KEG.FSPPMKM/RLH/2010 tangaal 1 Desember 2010 perihal persetujuan provision hand over(PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakatkurang

Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaann Kegiatan Fasilitasi danStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu TahunAnggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010 ;Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaan Kegiatan Fasilitasi danStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu TahunAnggaran 2010 ;Undangan rapat persiapan pelaksanaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan MasyarakatKurang Mampu Tahun Anggaran 2010 Nomor : 01.10/ PANPHO

Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Lima Puluh Nomor: 0004/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------21.

Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Sei Suka Nomor: 0005/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------22.

Copy Surat Keputusan tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Medang Deras Nomor: 0006/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------23.

Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Sei Balai Nomor: 0007/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------25.

Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Air Putih Nomor: 0009/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------27.

Menyatakan Terdakwa Tengku Nisfahruddi Syah Alias Sipai (Rekanan) PadaKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan MasyarakatKurang Mmpu di Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara TA. 2014 terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Menuntut Terdakwa Tengku Nisfahruddi Syah Alias Sipai (Rekanan) PadaKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan MasyarakatKurang Mmpu di Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara TA. 2014 dengan Pidanapenjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnyaselama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar uang penggantisebesar Rop17.000.000, (seratus tujun puluh satu juta dua puluh sembilan ribuseratus sembilan puluh

Hervi dan CV.HasSyifah masingmasing dengan nilai penawaran sebesar Rp.140.000.000(seratus empat puluh juta rupiah) dengan maksud agar CV tersebut menjadipenyedia barang kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu sesuai rencana kerja perangkat daerah untukbelanja barang Bahan Bangunan Rumah untuk 6 (enam) kecamatan;Bahwa saksi Drs. Iskandar Krisna Alias OK Kena telah menyiapkan Dokumendokumen penawaran atas nama CV.

HasSyifah kepada RITADESLIANA atas perintah saksi Iskandar selaku Pengguna Anggaran denganmaksud agar ke 7 CV menjadi penyedia barang kegiatan fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahan masyarakat kurang mampu sesuai rencana kerjaperangkat daerah untuk belanja barang Bahan Bangunan Rumah untuk 7(tuuh) kKecamatan) 9 222 oe non nnn nnn enn nn ene nnn ene ene nnn neBahwa selanjutnya Rita Desliana membuat surat undangan penawaran kepadaCV. Uban Mas, CV. Karya Insan Cemerlang, CV.

HasSyifah, namun selakuPejabat Pengadaan Rita Desliana tidak ada melakukan proses klarifikasi dannegosisasi, Rita Desliana hanya menandatangani Berita Acara Klarifikasi danNegosiasi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Muhammad lqbal setelahkegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurangmampu tersebut selesai dilaksanakan;Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 saksi Andi Khairuddin menetapkan penyediabarang/jasa dalam kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanmasyarakat

Menyatakan barang bukti berupa : - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah;- 1 (satu) bundel laporan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial masyarakat fasilitasi dan stimulasi pemugaran perumahan masyarakat kurang mampu (P2MKM) Desa Argosari, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;- 1 (satu) buku nota kecil catatan pengelolaan keuangan P2MKM Desa Argosari, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen

Bupati Kebumen Nomor : 19 Tahun 2009 13Pebruari 2009 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi Dan ulasiPembangunan Perumahan.

Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi Dan StimulasiPembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Desa ArgosariKecamatan.Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2009, yang membentuk Panitia PelaksanaKegiatan tersebut dengan susunan sebagai berikut : Yuliman, A.Md (Kepala Desa Argosari) selaku Penanggung Jawab; Ahmad Muslih (Ketua LKMD) selaku Ketua Pelaksana; Mukhlas.

Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui Camat;Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 19 Tahun 2009tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi DanStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten KebumenTahun Anggaran 2009 yang berbunyi : Panitia. Pelaksana.

Keluarga terpugar guns mendukung pelaksanaan kegiatanpembangunan/pemugaran rumah terpugar";Pasal 6 ayat (3) huruf c angka. 4 Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 19 Tabun 2009tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi DanStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten KebumenTabun Anggaran 2009 yang oberbunyi : Panitia. Pelaksana.

Keluarga terpugar melaksanakan peker aan pembangunan/pemugaranrumah terpugar;"Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 19 Tabun 2009tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi DanStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten KebumenTabun Anggaran 2009 yang berbunyi : Ketua Panitia. Pelaksana.

Direktorat JalanBebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitasi Daerah cq..

Direktorat Jalan Bebas Hambatan, PerkotaanDan Fasilitasi Daerah cq.. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PengadaanTanah Jalan Tol CimanggisCibitung, hal ini dapat diuraikan sebagaiberikut:a. Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2017, melaluiSurat Nomor 900/5003216/VIII/ 2017 telah diundang oleh PemohonKasasi untuk melakukan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugianbersama dengan Kementerian pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga cq.

Nomor 3451 K/Pdt/2017Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitasi Daerah cq. Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitungselaku instansi pemerintah yang memerlukan tanah;Bahwa Termohon Kasasi jelas jelas mengakui telah menerimaundangan musyawarah tersebut sebagaimana terlihat dalam buktiTermohon Kasasi (vide P5 berupa Fotocopy Surat Undangan Nomor900/5003216/VIII/ 2017, tanggal 11 Agustus 2017);b.

Direktorat Jalan Bebas Hambatan, PerkotaanDan Fasilitasi Daerah cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung adalah bentuk gantikerugiannya bukan besarnya ganti kerugiannya;Hal ini dapat dilinat dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 130.2/ BA32.16/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 (vide Tambahan bukti T2)bahwa Bentuk Ganti Kerugian yang disepakati oleh Termohon Kasasiadalah ganti rugi berupa uang;b.

kegiatan fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahunanggaran 2010 ;f.Undangan rapat persiapan pelaksanaan penyerahan pertama pekerjaan(PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 nomor : 1.10/PANPHO/FSPPMKM/RLH/XI//2010 tanggal 1 Desember 2010 ;g.Surat kuasa penggunaan anggaran nomor : 602/228.10/ KEG.FSPPMKM/RLH/2010 tangaal 1 Desember 2010 perihal persetujuan provision handover (PHO) kegiatan fasilitasi

Undangan Rapat persiapan pelaksanaan penyerahan pertama pekerjaan(PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanMasyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 Nomor : 01.10/PANPHO/FSPPMKM/ RLH/XII/ 2010 tanggal 01 Desember 2010). Surat Kuasa Pengguna Angaran Nomor : 602/228.10/KEG.FSPPMKM/RLH/2010 tanggal 01 Desember perihal Persetujuan Prevision HandOver ( PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanMasyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 lokasi Tarakan.).

mampu tahun anggran 2010 tanggal3 Desember 2010 ;c.Notulen rapat pembahasan hasil pemeriksaan lapangan kegiatan fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran2010 tanggal 2 Desember 2010 ;d.Berita acara pemeriksaan visual pekerjaann kegiatan fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010tanggal 2 Desember 2010 ;e.Lampiran berita acara pemeriksaan fisual pekerjaan kegiatan fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 ;f.Undangan rapat persiapan pelaksanaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO)kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurangmampu tahun anggaran 2010 nomor : 1.10/PANPHO/FSPPMKM/RLH/XII/2010tanggal 1 Desember 2010 ;g.Surat kuasa penggunaan anggaran nomor : 602/228.10/ KEG.FSPPMKM/RLH/2010 tangaal 1 Desember 2010 perihal persetujuan provision hand over(PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakatkurang mampu

Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaann Kegiatan Fasilitasi dan StimulasiPembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010tanggal 2 Desember 2010 ;Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaan Kegiatan Fasilitasi danStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran2010 ;Undangan rapat persiapan pelaksanaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat KurangMampu Tahun Anggaran 2010 Nomor : 01.10/PANPHO/

Fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan utkkepentingan umum, PPTK An.

MT.)7 Fasilitasi dan kordinasi penyelesaian permasalahan tanah : Anggaran pelaksana kegiatan (untuk wakil ketua tidak ada dalamSK) sejumlah Rp.1.920.000,.

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakatkurang mampu; Penyediaan sarana air bersin dan sanitasi dasar terutama bagimasyarakat miskin. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 140/ Kep.625/ 2019 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2019,ditandatangani oleh Walikota Sungai Penuh H.

Bahwa jumlah tempat yang menjadi lokasi pengadaan tanah padakegiatan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum tahun 2017 adalah 9 (Sembilan) lokasi tanah.

Kegiatan fasilitasi dan 65.766.800, 65.766.800, 6.944.000, 58.822.800,stimulasi pembangunanperumahan masyarakat kurangmampu6. Kegiatan pembangunan sarana 72.653.400, 70.753.258, 70.753.258,dan prasarana rumahsederhana sehaths Kegiatan fasilitasi program 68.600.000, 68.600.000, 68.600.000,Kotaku8. Kegiatan penetapan dan 129.685.000, 129.684.850, 129.684.850,kebijakan bidang insfrastrukturperdesaan9.

Bahwa dalam petunjuk Kegiatan Fasilitasi dan StimulanPerbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah TanggaHal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2010DeMiskin Berbasis Pemberdayaan Masyarakat tahun 2008, dariKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengahtanggal 12 Februari 2008 dalam romawi VIII tentangKetentuan Khusus huruf B telah diatur mengenai laranganlarangan yaitu1.

No. 2441K/Pid.Sus/2010Fasilitas dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan danLing kungan Rumah Tangga Miskin (RTM) berbasisPemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2008 stteilahmenetapkan bantuan Fasilitasi dan Stimulan PerbaikanKualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin(RTM) berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran2008, telah memberikan bantuan untuk panitia pembangunanJl. Betonisasi dusun Bojanegara RT 3 RWI Desa Cingebul,sejumlah Rp. 40.000.000.

No. 2441K/Pid.Sus/2010satunya yang dibahas adalah Kegiatan Fasilitasi danStimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkung RumahTangga Miskin Berbasis Pemberdayaan Masyarakat tahun 2008yang diajukan BAPERMAS Propinsi Jawa Tengah.

MenteriSupeno I7 Semarang, yang selanjutnya melalui KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor 910/484/2008 tanggal 22Desember 2008 tentang Bantuan Fasilitasi dan StimulanPerbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah TanggaMiskin (RIM) berbasis Pemberdayaan Masyarakat TahunAnggaran 2008 telah menetapkan bantuan Fasilitasi danStimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan LingkunganRumah Tangga Miskin (RTM) berbasis PemberdayaanMasyarakat Tahun Anggaran 2008, telah memberikan bantuanuntuk panitia pembangunan

Menteri Supeno 17Semarang, yang selanjutnya melalui Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor 910/484/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentangBantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan KualitasPerumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin (RIM) berbasisPemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2008 ~s telahmenetapkan bantuan Fasilitasi dan Stimulan PerbaikanKualitas Perumahan dan Lingkungan RumahHal. 16 dari 24 hal. Put.

;NIP 19840923 201001 1 011;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;Nama M. LUHULIMA, S.H.;NIP 19790523 221001 2 014;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;halaman 1 dari 12 halaman.

RAHARENG, S.H.;19811107 200701 2 012;Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;M.

.;19901115 201903 1 016;Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;CANDRO AITONAM, S.H.;19950525 201903 1 012;Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;Semuanya beralamat di Kantor Pemerintan Kota Ambon, Selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING DAHULU TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah

sejumlah Rp. 294.030.491..e Kegiatan Fasilitasi kegiatan program Kota tanpa Kumuh(KOTAKU) sejumlah Rp. 357.326.000, dengan realisasi anggaransejumlah Rp. 357.325.430,.

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Implementasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau(P2KH) Pengembangan taman Fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum Fasilitasi dan kordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan.E.

MT.)7 Fasilitasi dan kordinasi penyelesaian permasalahan tanah : Anggaran pelaksana kegiatan (untuk wakil ketua tidak ada dalamSK) sejumlah Rp.1.920.000,.

Bahwa kegiatan Fasilitasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum tahun 2017 adalah sebagai berikut:1. Pengadaan tanah TPS3R Koto Lebu seluas 567m22.

Bahwa jumlah tempat yang menjadi lokasi pengadaan tanah padakegiatan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum tahun 2017 adalah 9 (Sembilan) lokasi tanah.

Bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian SengketaHasil Pemilinan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2019adalah berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140476/X1/2019 tertanggal 11 Nopember 2019, dimana salah satu tugaspolok dari Tim Fasilitasi tersebut adalah untuk memberikan saran danpertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnyadapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten,Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilinan Kepala Desa, dankomponen lainnya di desa

Bahwa Laporan Penyelesaian Gugatan Pilkades Tahun 2019oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa diKabupaten Kampar dituangkan dalam suatu' Berita Acarasebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar selakuKetua Tim Nomor 140/DPMD/666 tanggal 26 Desember 2019;Hal. 20 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR14.

memberikesempatan kepada Zulfikri dan kawankawan untuk memberikanketerangannya dan kesaksian di kantor DPRD, Kabupaten Kampar; Bahwa saksi mengatakan yang diperiksakesaksiannya oleh Tim Fasilitasi ada 3 orang yaitu.

PenyelesaianPerselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;(4) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala Desadengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangandari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan KepalaDesa;(5) Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil PemilihanKepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalammelaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbanganyang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukankoordinasi

Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas,dapat disimpulkan bahwasannya Bupati wajib menyelesaikan perselisihanhasil pemilihnan Kepala Desa dengan membentuk Tim Fasilitasi PenyelesaianPerselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; bahwa Tim Fasilitasi tersebutakan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati, yang produkakhirnya adalah Keputusan Bupati mengenai perselisihan yang sifatnya finaldan mengikat;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti

Menetapkan tanah dan bangunannya yang beratapkan seng, lantai semen, dinding batu belum di plester, kamar 2 buah, yang di fasilitasi air PAM dan Listrik PLN, dengan luas tanah berukuran 127 M2 dan luas bangunan 8 x 5 M2, terletak di Jalan Swadaya, Lingkungan 3, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Persil Tini, yang berukuran 12,50 M.- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Persil Marpuah

Sim,tanggal 4 Januari 2011.2 Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memperolehharta bersama berupa benda tidak bergerak, sebagai berikut:1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebuah rumahberatapkan seng, lantai semen, dinding batu yang belum di plester, kamar2 buah, yang di fasilitasi air PAM dan Listrik PLN, yang di peroleh padatahun 2009, terletak di Jalan Swadaya, Lingkungan 3, Kelurahan Berohol,Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, denganluas

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapatmenentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat denganTergugat untuk diperiksa dan diadili, serta menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMAIR :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya2 Menetapkan tanah dan bangunannya, yang beratapkan seng, lantai semen,dinding batu yang belum di plester, kamar 2 buah, yang di fasilitasi airPAM dan Listrik PLN, dengan luas tanah berukuran 127 M?

Maret 2014 dan telah di nazegelen serta dapat diperlihatkan aslinyakarenanya telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan secara materilmenunjukkan bahwa adanya pinjaman uang di Bank SUMUT sebesar Rp.42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah) yang dipergunakan Penggugat danTergugat untuk membeli Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunanHal 11 dari 19 halaman Put.No.394/Pdt.G/2011/PATTD12sebuah rumah beratapkan seng, lantai semen, dinding batu yang belum di plester,kamar 2 buah, yang di fasilitasi

persidangan lapangan (Discente) terhadap objek sengketa yangdiajukan oleh Penggugat, hasil sidang ditempat tersebut selengkapnya sebagaimanatercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka telah dapat di tetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama masaperkawinan adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebuah rumahberatapkan seng, lantai semen, dinding batu yang belum di plester, kamar 2 buah,yang di fasilitasi

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat untuk membayarnya;Mengingat bunyi peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukumsyara yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1 Mengabulkan gugatan Penggugat.2 Menetapkan tanah dan bangunannya yang beratapkan seng, lantai semen, dindingbatu belum di plester, kamar 2 buah, yang di fasilitasi

Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Lima Puluh Nomor: 0004/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------21.

Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Sei Suka Nomor: 0005/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------22.

Copy Surat Keputusan tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Medang Deras Nomor: 0006/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------23.

Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Sei Balai Nomor: 0007/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------25.

Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untuk Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahan Masyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Air Putih Nomor: 0009/PPK/TAP-HPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;---------------------------------------27.

Menyatakan Terdakwa Andi Khairuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PerumahanMasyarakat Kurang Mampu di Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara TA. 2014terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 1999

Menuntut Terdakwa Andi Khairuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PerumahanMasyarakat Kurang Mampu di Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara TA. 2014dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkanselurunnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denganperintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar uangpengganti sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3(tiga) tahun 3 (tiga)

HasSyifahmasingmasing dengan nilai penawaran sebesar Rp.140.000.000 (seratusempat puluh juta rupiah) dengan maksud agar CV tersebut menjadi penyediaHalaman 16 dari 352 Putusan Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdnbarang kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pengembangan perumahan masyarakatkurang mampu sesuai rencana kerja perangkat daerah untuk belanja barangBahan Bangunan Rumah untuk 6 (enam) kKecamatan sedangkan untuk 1 (satu)kecamatan lainnya disiapkan oleh saksi Drs.

HasSyifah kepada RitaDesliana atas perintah saksi Iskandar selaku Pengguna Anggaran denganmaksud agar ke 7 (tujuh) CV menjadi penyedia barang kegiatan fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu sesuai rencanakerja perangkat daerah untuk belanja barang Bahan Bangunan Rumah untuk 7RELIUOIET)! BRS CT ig mma nnnBahwa selanjutnya Rita Desliana membuat surat undangan penawaran kepadaCV. Uban Mas, CV. Karya Insan Cemerlang, CV. Berkah Abadi, CV. DuaBersaudara, CV.

HasSyifah , namun selakuPejabat Pengadaan Rita Desliana tidak ada melakukan proses klarifikasi dannegosisasi, Rita Desliana hanya menandatangani Berita Acara Klarifikasi danNegosiasi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Muhammad lqbal setelahkegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pengembangan perumahan masyarakat kurangmampu tersebut selesai dilaksanakan;Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Terdakwa Andi Khairuddin menetapkanpenyedia barang/ jasa dalam kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunanperumahan

;NIP 19840923 201001 1 011;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;Nama M. LUHULIMA, S.H.;NIP 19790523 221001 2 014;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;halaman 1 dari 12 halaman.

RAHARENG, S.H.;19811107 200701 2 012;Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;M.

.;19901115 201903 1 016;Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;CANDRO AITONAM, S.H.;19950525 201903 1 012;Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING DAHULU TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah

Melaporkan hasil fasilitasi tersebut kepada Menteri Dalam Negericq. Dirjen Pemerintahan Umum guna penyelesaian lebih lanjut.9. Bahwa, dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal13 Mei 2013 Nomor 136/1714/PUM tersebut, TERGUGAT telahmelaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisinan batasdaerah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 s/d 11Nopember 2014 yang dihadiri olehb. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;d.

Untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2013Nomor 136/1714/PUM tersebut, TERGUGAT telah melaksanakankoordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisinan batas daerahKabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, namun tidak dicapaikesepahaman bahkan Pemerintah Kabupaten Kediri menolak adanyamediasi, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 dimaksud oleh kalangan masyarakat tertentu dimaknaisebagai keputusan batas daerah Kabupaten Kediri dengan KabupatenBlitar yang

Tanggal 10 s/d 11 Nopember 2014 Gubernur Jawa Timurmelaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaianperselisinan batas daerah Kabupaten Blitar dan KabupatenKediriyang dihadiri: Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Pemerintah Kabupaten Kediri beserta Camat, Para KepalaDesa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala UrusanDesa di sekitar Wilayah Gunung Kelud; Kabupaten Blitar beserta Camat, Para Kepala Desa,Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan Desa disekitar Wilayah Gunung Kelud;Bahwa Dalam

T8: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gubernur JawaTimur Nomor 136/2611/011/2015 tentang Fasilitasi PenegasanBatas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri ProvinsiJawa Timur tanggal 6 Pebruari 2015;9. T9: Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara RapatFasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Blitar denganKabupaten Kediri yang terletak di kawasan Gunung Keludvtanggal10 Maret 2015;10.

, tanggal27 Maret 2013; T.AL.Int12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratBupati Blitar kepada Gubernur Jawa Timur Nomor100/292/409.011/2013, perinal Permohonan Fasilitasi, tanggal21 Mei 20193; T.AL.Int13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya NotulenRapat Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan yang terletak diKawasan Gunung Kelud, tanggal 1011 November 2014;T.IL.Int14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya BeritaAcara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah KabupatenBlitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak