terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa pada hari peridangan yang telah ditetapkanPenggugat In person hadir di persidangan, Tergugat ataupun kuasanya tidakpernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PermaNomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkanapakah formulasi

Di dalam pasal 8 Rv (Reglement of deRechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan (gugatan)harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan (gugatan) yang jelasserta tertentu;Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering)tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip processdoelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertibanberacara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement ofde Rechtsvordering)

tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut diatas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan para Penggugat,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugattelah memenuhi syarat formil suatu gugatan;Hal. 6 dari 9 hal.

Feed Supplement) danbukan bahan baku makanan ternak sehingga tidak termasuk sebagaiBarang Kena Pajak Tertentu. yang bersifat strategis yang ataspenyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai oleh karena ituatas setiap penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Produksi PeternakanNomor : TN221/534/E/04.2002 tanggal 3 April 2002 menyatakan :angka Feed Supplement adalah bahan baku pakan yang mempengaruhi nilainutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi

pakan ternak sedangkan FeedHalaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 990 /B/PK/PJK/201411.12.Additive adalah bahan baku tambahan yang tidak mempengaruhinilainutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakan ternak.Lampiran 1 angka 30Crude Palm Oil (CPO) termasuk Feed Supplement yang mempengaruhinilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakan ternak.Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama TanjungKarang Nomor : LAP032/WPJ.28/KP.0305/2010 tanggal 24 Februari 2010,diketahui Pemohon

Bahwa surat Nomor S865/PJ.51/2005 tanggal 23 September 2005 point3 dinyatakan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Bina ProduksiPeternakan Nomor : TN221/534/E/04.2002 tanggal 3 April 2002disampaikan bahwa : angka 1, Feed Supplement adalah bahan baku pakan yangmempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakanternak sedangkan Feed Additive adalah bahan baku tambahan yangtidak mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasipakan ternak; lampiran 1 angka 30, Crude

Palm Oil (CPO) termasuk FeedSupplement yang mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsungdalam formulasi pakan ternak;Bahwa namun kesimpulan dari surat tersebut bertolak belakang dimanadinyatakan bahwa Crude Palm Oil (CPO) merupakan sediaan premix (FeedSupplement) dan bukan bahan baku makanan ternak sehingga tidaktermasuk Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan

Jadi dasar pertimbangan Majelisadalah dilandasi juga dengan Surat Penegasan, sehingga dalam hal iniMajelis Hakim bersikap tidak konsisten.Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mengungkapkan dasarpertimbangan putusannya adalah, bahwa berdasarkan keterangan Abhidimana........ dan sejalan dengan Surat Direktorat Jenderal Bina ProduksiPeternakan Nomor: TN221/534/E/04.2002 tanggal 3 April 2002 dimanaCPO mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakanternak serta memperhatikan dinamika

Ketua Pengadilan Agama Lahat karenaTergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetapmenjalankan Pasal 82 ayat (1 dan 4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikanpihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agarbersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkanapakah formulasi

Oleh karena itu perkara inidapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatanganioleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yangdisebutkan dalam pasal 142 R.Bg;Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (Reglement of deRechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harusmeliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum Petendi, serta 3) Petitumdan tuntutan;Hal 7 dari 14 hal

No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.LtMenimbang, bahwa meskipun Rv(Reg/ement of de Rechtsvordering)tersebut tidak mengatur tentang formulasi surat gugatan, tetapi karenamemperhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atauprinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakattetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebutdiatas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat,maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa formulasi surat gugatanPenggugat telah memenuhi syarat formil Suatu gugatan;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara iniadalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadapTergugat denganalasan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama danmembiarkan (tanpa memperdulikan) Penggugat sejak Agustus 2014, yangsampai surat gugatan tersebut diajukan telah berlangsung selama 2 tahunlamanya;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadilisecara

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh. tanggal 13 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1441 Hijriyah dengan perbaikan formulasi dan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengandemikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal iniPengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkarasebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak menggunakanistiiah Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi dan dalam putusan MajelisHakim Tingkat Pertama menggunakan formulasi putusan Dalam Konvensi

danDalam Rekonvensi akan tetapi dalam amar putusan tidak menggunakanformulasi putusan tersebut lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa formulasi putusan ini akan diformulasikan sebagai berikut :DALAM KONVENSIMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai TingkatBanding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkarayang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinanresmi putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh. tanggal

hukum orang (personenrecht), bukan mengenalhukum kebendaan (zakenrecht) maka dapat dipertimbangkan mengingatUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 dimana oprinsiputamanya bahwa gugatan pemeliharaan anak (hadhonah) sematamata demikepentingan dan kemaslahatan serta terbaik untuk anak;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sei Rampah besertauraian pertimbangan hukum mengenai gugat rekonvensi telah dipertimbangkandalam formulasi

banding Pembandingdan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah, setelah diperiksaalasanalasan dalam kontra memori banding tersebut, telah dipertimbangkandalam putusan a quo dan tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor1016/Pdt.G/2019/PA.Srh. tanggal 13 April 2020 Miladiyah bertepatan dengantanggal 19 Syaban 1441 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkandengan perbaikan formulasi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor1016/Pdt.G/2019/PA.Srh. tanggal 13 April 2020 Miladiyah bertepatandengan tanggal 19 Syaban 1441 Hijrivah dengan perbaikan formulasi danamar putusan sebagai berikut :Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING)terhadap Penggugat (PEMBANDING);3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untukselainnya.Dalam Rekonvensi:1.

No: 151/Pdt.G/2017/PTA.SbyMenimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca danmempelajari putusan Hakim Tingkat pertama, sebelum mempertimbangkanpertimbangan hukumnya beserta semua suratsurat yang berhubungandengan perkara tersebut begitu pula memori banding dan kontra memoribanding, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebin dahulutentang formulasi terhadap putusan Hakim tingkat pertama yangmemformulasikan putusannya menjadi kelompok Dalam Konvensi DanDalam Rekonvensi';Menimbang,

harus dipenuhi pula syaratformal yang bersifat knusus, yaitu bahwa suatu gugatan rekonvensi harusdiformulasikan secara tegas dengan menyebut secara tegas subyek yangditarik sebagai Tergugat rekonvensi merumuskan dengan jelas dalil gugatanrekonvensi serta menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonvensisebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka3 Rv;Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Banding, setelah membaca danmempelajari jawaban pertama Tergugat, dalam jawaban Tergugat tersebutternyata tidak ada formulasi

secara tegas dan jelas tentang Konvensi danRekonvensi serta dalam jawaban tersebut hanya tersurat suatu permintaantanpa dalil dan petitum yang dirinci secara jelas dan tegas, sehingga karenaitu Majleis Hakim Banding terhadap jawaban Tergugat tersebut menilaisebagai suatu jawaban dan bantahan semata atas dalil gugatan Penggugat,oleh karena itu formulasi putusan Majleis Hakim tingkat pertama yang dalampertimbangan hukum dan amarnya memformulasikan Dalam Konvensi danDalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan

, dan formulasi putusan tersebutharus diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnyamengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pamekasantersebut yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan AgamaPamekasan In Casu pemeriksa perkara ini salah dalam menilai peristiwahukum dan pertimbanganpertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan faktahukum dalam persidangan dan kenyataan yang ada serta tidak berdasarkanpertimbangan hukum yang cukup;Hal

Bahwa sekarang ini tanah yang dimohonkan eksekusi tersebutmenurut hemat pelawan bukan merupakan tanah warisan melainkantanah yang didapat dari Penyerahan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukanPelawan semula Termohon Ekskusi adalah gugatan perlawanan ekskusi(execute geschillensengketa ekskusi) yang mana tata cara pemeriksaanperkara gugatan biasa berlaku sepenuhnya terhadap gugatan perlawanan,sesuai Pasal 379 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkanapakah formulasi

Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (Reglement ofde Rechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harusmeliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dantuntutan;Hal. 13 dari 17 Put.

No. 487/Pdt.G/2019/PA.SbsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut di atas,dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan perlawanan Pelawan, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan perlawananPelawan adalah adanya syarat formil, yaitu tempat dan tanggal pembuatansurat gugatan, tanda tangan oleh Penggugat/kuasanya dan adanya syaratsubstantif, yaitu identitas para pihak, posita/ftundamentum petendi yang meliputiobyek perkara, fakta hukum, kwalitas perbuatan, uraian

petitum serta adanya petitum, sebagaimana ketentuan Pasal 142ayat (1) RBg jo Pasal 8 angka 3 Rv;Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering)tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip processdoelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertibanberacara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement ofde Rechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut di atas,dihubungkan pula dengan formulasi

surat gugatan Pelawan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Pelawan dimana Pelawantidak menyebutkan identitas para Terlawan yang lainnya yaitu Misra, S.Ag, bintiAsran, Nur Ummi binti Asran., Naidi bin Asra, Parlini binti Asra, Nurhayati bintiAsran, Jurin bin Sodang, tidak menyebutkan identitas yang lengkap, dengantidak dapat dijadikan sebagai pihak langsung dalam perkara a quo yang manaterang dan jelas semula Terlawan dkk adalah para Pemohon ekskusi, hal initidak sesuai sebagaimana

Uang pisah sesuai dengan formulasi Uang PenghargaanMasa Kerja dalam Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun2003: 3 x Rp2.110.651,00 = Rp6.331.953,00;Keseluruhannya berjumlah sebesar Rp10.131.125,00;Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 194 PK/Padt. SusPHI/2018b. Penggugat II Anmad Pahingguan:a. Uang Penggantian Hak: 15% x ((5 x Rp1.666.914,00) +(2 x Rp1.666.914,00)) = Rp1.750.259, 70;b.

Uang pisah sesuai dengan formulasi Uang PenghargaanMasa Kerja dalam Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun2003: 2 x Rp1.666.914,00 = Rp3.333.828,00;c. Uang Penggantian Persalinan: Rp5.000.000,00;Keseluruhannya berjumlah sebesar Rp10.084.088,00;4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;B. Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya;C.

Uang pisah sesuai dengan formulasi Uang Penghargaan MasaKerja dalam Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003: 3 xRp2.110.651,00 = Rp6.331.953,00;Keseluruhannya berjumlah sebesar Rp10.131.125,00;b. Penggugat II Anmad Pahingguan:a. Uang Penggantian Hak: 15% x ((5 x Rp1.666.914,00) + (2 xRp1.666.914,00)) = Rp1.750.259,70;Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 194 PK/Padt. SusPHI/2018b.

Uang pisah sesuai dengan formulasi Uang Penghargaan MasaKerja dalam Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003: 2 xRp1.666.914,00 = Rp3.333.828,00;c. Uang Penggantian Persalinan: Rp5.000.000,00;Keseluruhannya berjumlah sebesar Rp10.084.088,00;4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

lagi danakhirnya telah menyerahkan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang tercantum dan terurai dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalamputusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan teliti surat gugatanPenggugat, Majelis menemukan fakta, Penggugat membuat formulasi

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menilai formulasi atau perumusan suratgugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu diuraikan ketentuan tentang formulasi suratgugatan dalam perkara perdata ;Menimbang, bahwa pasal 118 dan 120 HIR tidak menjelaskan bagaimana syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam membuat suatu surat gugatan, namun dalam praktek sertaHalaman 13 dari 15Putusan Perkara No.139/Pdt.G/2014/PN.Skt14yang dapat dibenarkan adalah perumusan

Gugatan adalah berisi pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelasmenyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang halhal apa saja yang menjadipokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada TERGUGATdengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilanuntuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada TergugatMenimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan untuk sahnyasuatu surat gugatan haruslah memuat formulasi

gugatan yang jelas antara fundamentumpetendi (posita) dan petitum gugatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menilai formulasi surat gugatan Penggugatterutama bagian petitum ;Menimbang, bahwa petitum ke3 berbunyi : Menyatakan menurut hukum bahwaPenggugat (Rustam Firmansyah) adalah korban dari perbuatan melawan hukum yangdilakukan Tergugat I (Zainul Arifin) serta petitum ke4 berbunyi : Menyatakan menuruthukum bahwa Penggugat (Rustam Firmansyah) tidak bersalah berdasarkan Tergugat I telahmelakukan

.: bahwa koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karenapenggunaan standar formulasi pada dasarnya adalah sebagai alat kontrol bagimanajemen agar proses produksi dapat berlangsung dengan efektif dan efisiensedemikian sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan Labasecara keseluruhan yang mana dalam prakteknya akan selalu terdapatperbedaan (variance) antara standar formulasi dan realisasi penggunaan rawmaterial maupun hasil produksi yang dari waktu kewaktu akan selaludievaluasi

oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.: bahwa Majelis berpendapat, atas sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilaiterkait dengan sengketa pada Pajak Penghasilan Badan.bahwa sengketa atas koreksi Terbanding atas selisih perhitungan hasilproduksi yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan jika dibandingkanpenggunaan bahan baku sesuai dengan formulasi produksi untuk Tahun 2008sebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulan Februari sebesarRp849.743.592,00.bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan

/PN.Gto tanggal 30 Maret 2017 dan denganmemperhatikan memori banding Pembanding / Penggugat, selanjutnyaPengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat di dalam memoribandingnya poin 1 dan 2 pada pokoknya menyatakan bahwa di dalamputusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak mencantumkan alatalat buktisurat dan keterangan saksisaksi baik yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat maupun oleh Para Terbanding / Para Tergugat, sehinggaputusan a quo melanggar formulasi

Alasan Majelis Hakimtidak mencantumkan formulasi putusan karena didasarkan pada templateputusan vide SK KMA Nomor: 44/KMA/SK/III/2014, tanggal 20 Maret 2014Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.GTO.adalah sangat keliru dan tidak beralasan karena SK KMA tersebut hanyamengenai standar penyusunan putusan dan penomoran perkara diperadilan umum dan bukan formulasi atau sistimatika yang harusdirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundangundangan;Menimbang, bahwa dari alasan memori banding

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkanapakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formilsuatu gugatan atau tidak;Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani olehPenggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yangdisebutkan dalam pasal 142 R.Bg.

Di dalam pasal 8 Rv (Reglement of deRechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harusmemuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering)tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip processdoelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertibanberacara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement ofde Rechtsvordering) tersebut;Menimbang,

bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut di atas,dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhisyarat formil suatu gugatan;Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatannya, Penggugatmengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara cumacuma (prodeo),dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan AgamaSungailiat telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secaracumacuma

larut dalam khloroform.e Cotoh uji dapat berfungsi sebagai herbisida.Kesimpulan dan Pendapat: Contoh uji merupakan herbisida dengan bahan aktif 4,bypiridine (paraquat) dan kandungan lain berupa 2methy pyridine dan aqueous solventbahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas dasar keputusan tersebut yang menetapkpos tarif untuk Paraquat 42% TECH dari pos tarif/HS 2933.39.3000 (bahan teknis sebabahan baku) yang ditetapkan oleh Terbanding menjadi barang jadi herbisida ke dalam tarif/HS 3808.50.3000 (formulasi

Primaxone 276 SL dari Menteri Pertanian;bahwa Pemohon Banding merupakan Produsen Pestisida berizin yang salah satutmemproduksi Herbisida dengan menggunakan bahan baku Teknis Paraquat 42% TEyang diformulasikan menjadi paraquat dicloride 276 SL sesuai izin dari KementerPertanian;bahwa secara garis besar Herbisida Paraquat dapat dibedakan berdasarkan prosesnyaitu:1. bahan teknis Paraquat ini sebagai bahan baku, contoh Paraquat 42% TECH, batteknis Paraquat ini sebagai bahan baku untuk membuat suatu formulasi

Herbisikarena sifat yang dimiliki tidak bisa dipergunakan langsung sebagai Herbisitetapi harus diformulasi terlebih dahulu dengan berbagai bahan lain seperti bahpelarut (air), bahan perata surfactan (Grnagen CAB), bahan pemuntah (emeagent) 2animo45dihydro6methyl4 propyl5triazole(1,5a) bahan pewai(direct opper) pyrimidin5one dan lainlain;2. formulasi Herbisida Paraquat, contoh merek dagang Primaxone 276 SL dengkandungan paraquat dicloride 276 SL (setara dengan ion paraquat 200 g/Herbisida ini merupakan

Izin Tetap Formulasi Herbisida Primaxone 276 SL, dari Menteri Pertanian;c.

Dengandemikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa bandingsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UndangUndangan Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 10 hari, maka atasdasar itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa formulasi putusan Pengadilan Agama Tuban dalamperkara a quo, tidak ada tercantum Eksepsi , baik dalam pertimbangan hukummaupun dalam amar putusan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidaksependapat

dengan bentuk formulasi tersebut, karena setelah diperiksa danditelaah dalam acara jawab menjawab ada Eksepsi dan pokok perkara, olehkarenanya Pengadilan Tinggi Agama akan dirumuskan formulasi putusan inisebagai berikut :Dalam eksepsi :Menimbang, bahwa keberatankeberatan Tergugat/Pembanding tentangeksepsi yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkatpertama dalam putusan sela nomor 0766/Pdt.G/2015/PA.Tbn. tanggal 10Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1486

sebagai harga pokok produksidan sudah kami laporkan sesuai apa adanya, maka Terbanding mengusulkan untuk menolakkeberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas formulauntuk Tahun 2008 sebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulan Desember 2008 sebesarRp849.743.592,00; Meurut Pemohon :bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas selisih perhitungan hasil produksi yang Banding dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku sesuaidengan formulasi

produksi untuk Tahun 2008 sebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulanDesember 2008 sebesar Rp849.743.592,00 tetap dipertahankan;Menurut Majelis bahwa Majelis berpendapat, atas sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan sengketa pada Pajak Penghasilan Badan;bahwa sengketa atas koreksi Terbanding atas selisih perhitungan hasil produksi yangdilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku sesuaidengan formulasi produksi untuk Tahun 2008 sebesar Rp10.196.923.106,00

pemeriksaan sampai selisih tersebut diperoleh dan dibuktikan dalampersedian serta penjualannya kepada siapa dengan disertai bukti aliran uangnya;bahwa berdasarkan bukti yang diuraikan tersebut, Terbanding tidak dapat membuktikan ataskoreksi sebesar Rp10.196.923.106,00 atas peredaran usaha yang dilakukannya;bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding koreksi atas selisih perhitunganhasil produksi yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan jika dibandingkan penggunaanbahan baku sesuai dengan formulasi

., surat gugatan Penggugattersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yangsah, dan dalam hal ini gugatan Penggugat Penggugat telah memenuhi ketentuandalam pasal 142 R.Bg. tersebut; Him. 5 dari6 Putusan Nomor: 0472/Pdt.G/2014/PA.TDNwonn Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (Reglement of deRechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harusmeliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi atau posita, serta 3)Petitum dan tuntutan; Menimbang

, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering )tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip processdoelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertibanberacara) maka Majelis Hakim telah bersepakat untuk tetap memedomani Rv(Reglement of de Rechtsvordering ) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut di atas,dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan

;Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 RvJoo" disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi:1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;Menimbang, bahwa meskipun Rv ! tersebuttelah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip(kepentingan beracara) atau prinsip (ketertiban beracara) maka MajelisHakim sepakat tetap memedomani Rv !

"tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut di atas,dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formilsuatu permohonan;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalahpermohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasanantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejaktahun 2010 lalu, sehingga

Kami tidak sependapat jika Formulasi yang dipergunakan tersebutadalah formulasi yang digunakan berdasarkan Pedoman AuditInvestigasi yang dikeluarkan oleh BPKP karena dalam semuapersidangan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, suratdakwaan dan surat tuntutan serta Putusan Tingkat Pertama, Saksi Ahlitidak pernah mengatakan bahwa formulasi tersebut adalah formulasiyang berdasarkan pada Pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP yaitupedoman audit investigasi namun formulasi tersebut adalahberdasarkan

Oleh karena itu kamimempertanyakan jika memang ada pedoman yang dikeluarkan untukpenggunaan formulasi tersebut, kami mohon agar dapat ditunjukan. Didalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding saksi ahli jugatidak pernah memberikan contoh pada kasus korupsi mana sajaformulasi tersebut pernah diterapkan. Dan saksi ahli jugamenyebutkan bahwa memang formulasi tersebut tidak ada dasarhukumnya ;c. Di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 juga tidak pernah menyebutkantentang formulasi tersebut ;d.

Jika memang Formulasi tersebut telah diatur dalam Pedoman AuditInvestigasi artinya formulasi tersebut akan digunakan jika auditinvestigasi telah dilakukan. Dalam kasus kami ini, seperti yang sudahkami sampaikan dalam pembelaan pribadi dan memori banding sertamemori kasasi ini, bahwa kami berpendapat saksi ahli tidak melakukanaudit investigasi dimana alasan kami tidak dilakukannya auditinvestigasi telah kami uraikan sebelumnya.

Apakah dapat membuktikan bahwa formulasi tersebut dapatdigunakan untuk menjelaskan bahwa persaingan tidak sehat dapatmerugikan Negara ? ;2. Apakah Rp 0 tetap terjadi kerugian Negara ? ;g.

Atas contoh penghitungan di atas dengan formulasi yang sama makamenurut kami adalah formulasi Nilai kontrak ( PPn + PPh + Riil )tidak sama dengan Persaingan tidak Sehat atau dengan kata lainformulasi Nilai kontrak ( PPn + PPh + Riil ) tidak dapat menjelaskanadanya sebuah persaingan tidak sehat (tidak relevan) ;h.

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkanapakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formilsuatu gugatan atau tidak;Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani olehPenggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yangdisebutkan dalam pasal 142 R.Bg.

;Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (Reglement of deRechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harusmeliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dantuntutan;Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering)tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip processdoelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertibanberacara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement ofde

Rechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut di atas,dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhisyarat formil suatu gugatan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugatterhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasanbahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak tahun 2007, yang puncaknya

Putusan Nomor 989/B/PK/PJK/201411.12.Feed Supplement adalah bahan baku pakan yang mempengaruhi nilainutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakan ternak sedangkanFeed Additive adalah bahan baku tambahan yang tidak mempengaruhinilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakan ternak.Lampiran 1 angka 30Crude Palm Oil (CPO) termasuk Feed Supplement yang mempengaruhinilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakan ternak.Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama TanjungKarang

Bahwa surat Nomor S865/PJ.51/2005 tanggal 23 September 2005point 3 dinyatakan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal BinaProduksi Peternakan Nomor : TN221/534/E/04.2002 tanggal 3 April2002 disampaikan bahwa : angka 1, Feed Supplement adalah bahan baku pakan yangmempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasipakan ternak sedangkan Feed Additive adalah bahan bakutambahan yang tidak mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secaralangsung dalam formulasi pakan ternak; lampiran 1 angka 30, Crude

Palm Oil (CPO) termasuk FeedSupplement yang mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsungdalam formulasi pakan ternak;Bahwa namun kesimpulan dari surat tersebut bertolak belakangdimana dinyatakan bahwa Crude Palm Oil (CPO) merupakan sediaanpremix (Feed Supplement) dan bukan bahan baku makanan ternaksehingga tidak termasuk Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifatstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.13.

Putusan Nomor 989/B/PK/PJK/2014Supplement yang mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsungdalam formulasi pakan ternak;bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S865/PJ.51/2005 tanggal 23 September 2005 tentang PPN AtasPenyerahan CPO, ditegaskan bahwa, Crude Palm Oil (CPO)merupakan sediaan premiks (Feed Supplement) dan bukan bahanbaku makanan ternak sehingga tidak termasuk sebagai BarangKena Pajak Tertentu. yang bersifat strategis yang ataspenyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan

Jadi dasar pertimbanganMajelis adalah dilandasi juga dengan Surat Penegasan, sehinggadalam hal ini Majelis Hakim bersikap tidak konsisten.Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mengungkapkan dasarpertimbangan putusannya adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan keterangan Ahli dimana........ dan sejalan denganSurat Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor: TN221/534/E/04.2002 tanggal 3 April 2002 dimana CPO mempengaruhi nilainutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakan ternak sertamemperhatikan

No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Lt.Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlumempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telahmemenuhi persyaratan formil Suatu gugatan atau tidak;Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatanganioleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimanayang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 angka 3 Rv (Reglement of deRechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatanharus meliputi, 1) Identitas para pihak

, 2) Fundamentum Petendi, serta3) Petitum dan tuntutan;Menimbang, bahwa meskipun Rv(Reglement of deRechtsvordering) tersebut tidak mengatur tentang formulasi suratgugatan, tetapi karena memperhatikan prinsip process doelmatigheid(kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara)maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of deRechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebutdiatas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan

Penggugat,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatanPenggugat telah memenuhi syarat formil Ssuatu gugatan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukanPenggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugatmengemukakan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperselisihan sejak Desember 2015, yang puncaknya terjadi pada bulanJuli 2016, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisahrumah, yang sampai surat gugatan tersebut diajukan telah berlangsungselama