Ditemukan 2737042 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Lingkungan hidup
Register : 30-01-2012 — Putus : 30-04-2012 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN TAKALAR Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.TK Tanggal 30 April 2012 — H. MUHLIS MATU BIN H. UDDIN. & ISHAK DAENG PASANG BIN INCE SYARIFUDDIN.
429 — 56
429 — 56
Putus : 31-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 667/Pid.Sus.LH/2017/PN Jmb Tanggal 31 Oktober 2017 — Sutan Pane Bin H. Madludin Pane
474 — 57
474 — 57
Hidup SepakatBersama yang beralamat di Cakung Bekasi Jakarta Timur.Halaman 5 dari 23 halaman putusan nomor 667/Pid.Sus.LH/2017/PN JmbBahwa terdakwa SUTAN PANE Bin H. MADLUDIN PANE dalammelakukan pengangkutan kayu gergajian kelompok meranti denganmenggunakan Truck Hino Tronton Warna Hijau No. Pol : B 9604 TYT adadilengkapi dengan dokumen berupa Nota Angkutan NomorNA/PT.KAA/2016 NAKO NO.000368 tanggal 2 Juni 2017 dari PT.
Hidup SepakatBersama yang beralamat di Cakung Bekasi Jakarta Timur.Bahwa terdakwa SUTAN PANE Bin H. MADLUDIN PANE dalammelakukan pengangkutan kayu gergajian kelompok meranti denganmenggunakan Truck Hino Tronton Warna Hijau No. Pol : B 9604 TYT adadilengkapi dengan dokumen berupa Nota Angkutan NomorNA/PT.KAA/2016 NAKO NO.000368 tanggal 2 Juni 2017 dari PT.
Hidup Sepakat Bersama bergerak dibidang angkutan jasaberkantor di Pondok Kopi Jakarta Timur dan wilayah operasional di Jawadan Sumatera dan operasional sejak tahun 2009.Bahwa untuk saat ini yang diangkut oleh PT.
Hidup Sepakat Bersamahanya pengangkutan alat alat elektronik LG, makanan ringan anakanak,sedangkan sop dalam pengangkutan adalah mengantar barang ke daerahtempat tujuan dan kepada sopir yang mengantar dibekali uang perjalananuntuk berangkat sedangkan untuk perjalanan pulang ke Jakarta diarahkankepada sopir untuk mencari muatan sendiri diluar mutan muatan yangdilarang oleh Undang undang dan mengenai gaji/ upah dari sopir akandiberikan setelah sampai di Jakarta.Bahwa barang yang diangkut oleh sopir
Hidup Sepakat Bersama dalampengangkutan barang sebanyak 21 (dua puluh satu) unit, terakhirpengangkutan barang ke Sumatera tepatnya ke Prov. Riau pada tanggal 19Mei 2017 dan tiba di Prov. Riau pada tanggal 26 Mei 2017 dengan sopir sdrYOGA PRASETIA dan sdr ANDIKA DONI SAPUTRA dan barang yangdiantar adalah barang elektronik LG, sedangkan terdakwa SUTAN PANEHalaman 7 dari 23 halaman putusan nomor 667/Pid.Sus.LH/2017/PN Jmbberangkat pada tanggal 20 Mei 2017 dan tiba di Kab. Duri Prov.
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Srl Tanggal 8 Maret 2017 — SAIDI Als EDI Bin ISHAK
501 — 337
501 — 337
Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) potong kayu bulat kecil berukuran 2 (dua) meter dan dibagian sisi atas bertuliskan Saidi dengan menggunakan cat minyak;- 37 (tiga puluh tujuh) batang karet muda berukuran kecil dalam keadaan hidup;Dikembalikan kepada Terdakwa SAIDI Als EDI Bin ISHAK;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Ladang Panjang Kebanyakanmata pencarian masyarakat Desa Ladang Panjang sebagai perkebunankaret.Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalamperkara ini berupa: Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2017/PN Srl1 (satu) potong kayu bulat kecil berukuran + 2 (dua) meter yang dibagian sisiatas tertuliskan Hapiz dengan menggunakan cat minyak;37 (tiga puluh tujuh) batang karet muda berukuran kecil dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa barang
kedudukan, harkat sertamartabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan makadiperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan inidiucapkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) potong kayu bulat kecil berukuran + 2 (dua) meter dan dibagian sisiatas bertuliskan SAIDI dengan menggunakan cat minyak; $7 (tiga puluh tujuh) batang karet muda berukuran kecil dalam keadaan hidup
Register : 18-09-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 28/G/2012/PTUN-SRG Tanggal 22 Oktober 2012 — H. UDING bin H. SARPAN
melawan
CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
495 — 165
495 — 165
Register : 25-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.SMG. Tanggal 29 Maret 2017 — JAKA SANTOSA Dkk Melawan I. WALIKOTA SURAKARTA II. PT. MANYALA HARAPAN
512 — 221
512 — 221
Putus : 29-07-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 894 K/PID.SUS.LH/2019 Tanggal 29 Juli 2019 — PT. SINAR BASKARA SEJATI ;
434 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
434 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 894 K/PID.SUS.LH/2019Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandungkarena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu. perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1) juncto Pasal116 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Bandung tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa
SINAR BASKARASEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar baku mutu airlimbah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1)juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimanadalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;Menjatuhkan kepada Terdakwa PT.
SINAR BASKARA SEJATI ;2 (dua) lembar asli sertifikat hasil pengujian No sertifikat 00358.16.01049dan Laporan Hasil Pengujian kwalitas air tanggal penerimaan 16 Februari2016 dari Laboratorium Pengendalian Kwalitas Lingkungan PDAMTirtawening Kota Bandung ;1 (satu) lembar asli berita acara pertemuan yang dihadiri unsur BPLHDPropinsi Jawa Barat dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten BandungBarat tanggal 17 Mei 2016 ;7 (tujuh) lembar asli surat kKeputusan kepala BPLHD Provinsi Jawa BaratNomor 800/8188BPLHD
SINAR BASKARA SEJATIdalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, yaitu mulai dari bukti 1.Aberupa foto copy Berita Acara Pengawasan dari Badan PengelolaanLingkungan Hidup Daerah, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sampaidengan bukti 15 berupa foto copy Surat Rekomendasi TPS Limbah B3dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,tanggal 2 November 2012 atas nama PT. SINAR BASKARA SEJATI ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4. Menghukum Terdakwa PT.
Pidana(UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981) ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Mengingat Pasal 100 Ayat (1) yuncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup
Register : 15-03-2016 — Putus : 15-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN MASOHI Nomor 41/Pid.Sus-LH/2016/PN Msh Tanggal 15 April 2016 — JAKSA PENUNTUT : ROZALI AFIFUDIN ,SH
TERDAKWA : MUHAMMAD IRWAN LAOMBING Alias IWAN
448 — 71
448 — 71
perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRWAN LAOMBING alias IWAN bersalahmelakukan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup
San Fransisco yangsementara berlabuh di Perairan Laut Dusun Ampera, Desa Tamilou, KecamatanAmahai, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan caracara sebagai berikut:e Awalnya terdakwa MUHAMMAD
Pendidikan Formal :e SLTA lulus tahun 1999, berijazah diYogyakarta;e $1 Kehutanan Universitas Gajah Mada,lulus tahun 2005, di Yogyakarta;e $2 Ilmu Lingkungan Hidup UniversitasGajan Mada, lulus tahun 2009, diYogyakarta;Pekerjaan/Jabatan :e Diangkat menjadi PNS tahun 2008;e Penganalisa Data Perlindungan dan Pengawetan KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sejak tahun 2008sampai dengan sekarang;eBahwa Tupoksi ahli dalam jabatan Penganalisa DataPerlindungan dan Pengawetan Konservasi Sumber
Setiap Orang;2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungidalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN LAOMBING Alias IWAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungidalam keadaan hidup sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;3.
Putus : 05-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/TUN/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — LAZARUS MANULLANG VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA, DK
381 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
381 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
LAZARUS MANULLANG VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, DK
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di GedungManggala Wanabakti Blok Lt.4, Jalan Jend. GatotSubroto Senayan, Jakarta 10207, Selanjutnya memberikuasa kepada:1. Nama : Krisna Rya, S.H., M.H;Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi;2. Nama : Supardi, S.H;Jabatan : Kepala Bagian PenangananPerkara dan Bantuan Hukum;3. Nama : Imam Setiohargo, S.H., M.H;Jabatan : Kepala Bagian Hukum danKerjasama Teknik Setditjen BlnaUsaha Kehutanan;4. Nama : Drs.
Register : 03-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/LH/2017 Tanggal 18 Juli 2017 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS I. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, II. PT. YASMIN BUMI ASRI;
630 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
630 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS I. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, II. PT. YASMIN BUMI ASRI;
Putusan Perkara Inti Indorayon Utama (IIU) pada Tahun 1989, dalamperkara Nomor: 820/Pdt.G/1988/PN.JKT.PST, dimana Majelis Hakimmengakui hak Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)untuk mewakili kKepentingan umum/publik dalam hal ini kepentinganlingkungan hidup.
Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor75/G.TUN/2003/PTUN.JKT Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(WALHI) juga diakui haknya untuk mewakili kepentingan umum/publiksebagai Tergugat Intervensi Il dalam rangka membela kepentinganlingkungan hidup;d.
hidup wajib memiliki amdal.
AMDAL tidak pernah dilakukan konsultasi publik yang melibatkanPenggugat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pelestarianfungsi lingkungan hidup, serta melibatkan masyarakat yang terkenadampak, pemerhati lingkungan hidup serta yang terpengaruh atassegala bentuk keputusan dalam proses Amdal:c.
Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa:(1) Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup;(2) Hakim lingkungan hidup yang berada dalam lingkungan peradilan umummaupun Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkaralingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;(3) Perkara lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a.
Register : 05-04-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG Tanggal 10 Oktober 2017 — REZA GANNY, DKK
MELAWAN:
1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
2. PT. PP PROPERTI, Tbk(Perseroan)
509 — 259
509 — 259
;Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan dokumen Lingkungan Hidup;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang PedomanKeterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup danIzin Lingkungan;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang Tata LaksanaPenilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan IzinLingkungan Lampiran VI.Lampiran Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Bab II;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang Tata LaksanaPenilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan IzinLingkungan Lampiran VI (Panduan 01);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Pedoman KeterlibatanMasyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan IzinLingkungan;Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang TataLaksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Lingkungan Hidup Dan Rencana PemantauanLingkungan Hidup (RKLRPL) Tahap Konstruksi RencanaPembangunan Apartemen The Ayoma oleh PT PP Property.
Pedoman Penyusunandokumen Lingkungan Hidup;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang Pedoman KeterlibatanMasyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang Tata LaksanaPenilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan IzinLingkungan Lampiran VI.Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Bab II;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang Tata
Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374 K/Pid.Sus-LH/2016 Tanggal 17 Januari 2017 — Hj. NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA;
524 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
524 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
(UPL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) adalah wajib memiliki izinlingkungan;Bahwa sebelum mendapatkan izin lingkungan dari Pemerintah KotaMakassar, Terdakwa telah melakukan penimbunan lahan dengan melakukanperjanjian kerja dengan saksi Ir.
Surat dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kota Makassar,tanggal 18 November 2013, Nomor 660.2/1119/BLHD/XI/2013, Perihal:Penghentian Sementara Konstruksi PT. Mariso Indoland Makassar;3.
Putusan No. 1374 K/PID.SUSLH/2016(UPL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) yang dilakukan wajibmemiliki izin lingkungan, perobuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan niatyang telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan oleh kemauannya sendirisebagaimana diatur dalam Pasal 109 juncto Pasal 36 Ayat (1) juncto Pasal116 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal
Upload : 11-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PT SMG Priyanto als. Pri Bin Kardi
437 — 51
437 — 51
Putus : 03-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2206 K/PID.SUS.LH/2015 Tanggal 3 Mei 2016 — MIJAN
464 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
464 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2206 K/PID.SUS.LH/2015Kabupaten Jombang, mobil Terdakwa telah diberhentikan oleh masyarakatdan selanjutnya datang aparat Kepolisian dan setelah dilakukan pengecekanoleh aparat tersebut, telah diketemukan limbah ampas atau B3 yang dibawaoleh Terdakwa tanpa memiliki izin;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 102 UndangUndang RI No.32 Tahun 2009 tentang PengelolaanLingkungan Hidup Jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut
Menyatakan Terdakwa MIJAN terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana pengelolaan limbah B.3 tanpa izin sebagaimanadakwaan melanggar Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIJAN dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwaditahan di Rutan, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair4 (empat) bulan kurungan;3.
Register : 05-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 04-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/TUN/LH/2018 Tanggal 29 Nopember 2018 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)., II. SARJUM VS I. KEPALA BDAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT., II. PT. CIREBON ENERGI PRASARANA;
494 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
494 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)., II. SARJUM VS I. KEPALA BDAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT., II. PT. CIREBON ENERGI PRASARANA;
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANWAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) dan PemohonKasasi Il SARJUM;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
Putus : 31-07-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/Pid.Sus-LH/2018 Tanggal 31 Juli 2018 — JONNI SIHOTANG
1053 — 497 — Berkekuatan Hukum Tetap
1053 — 497 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gorga Duma Sari;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baligekarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 98 Ayat (1) junctoPasal 116 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atauDakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 109 juncto Pasal 116Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut
No. 110 PK/Pid.SusLH/2018kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONNI SIHOTANG berupapidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahunkurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;3.
Gorga Duma Sari;21)Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian danPengembangan Kabupaten Samosir Nomor 660/80/BLHPP/2013tanggal 1 Maret 2013 perihal Permohonan Rekomendasi DokumenIzin Lingkungan Hidup oleh PT.
Subur Rumah Miduk;31) Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraUtara Nomor 3055/BLHSU/BPLKL/2013 tanggal 1 NovemberHal. 10 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.SusLH/20182013 perihal Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan yang DidugaDilakukan oleh PT.
GorgaDuma Sari;35) Copy Berita Acara Verifikasi Lapangan;36) Berita Acara Pengambilan Sampel;))37) Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;38) Undangan Rapat Nomor 005/03/KPA BLHPP/II/2014;39) Copy Surat Sekda perihal Penyampaian Salinan Keputusan MenteriLingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tentang PenerapanSanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa PenghentianSementara Seluruh Kegiatan kepada PT.
Putus : 20-04-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 07/PID.B / 2011/ PN LBJ. Tanggal 20 April 2011 — MARHASAN Alias MARHASAN, Cs
82 — 53
82 — 53
Menyatakan barang bukti berupa : e 15 (lima belas) buah pecahan karang hidup ; e 37 (tiga puluh tujuh) ekor ikan basah ; e 121 (seratus dua puluh satu) ekor ikan kering ; Dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Komodo ;e 5 (lima) buahbubu ; e 1 (satu) buah masker warna hijau campur hitam ; e 1 (satu) buah sampan dayung ; e 4(empat) buah alat mancing ; e 3 (tiga) buah jerigen ;e 1 (satu) buah baskom ; e 1 (satu) kaleng cat warnaputih ;e 1 (satu) buah sampantonda ; Dirampas untuk dimusnahkan ;e 1
Terdapat lebihdari 1.000 jenis ikan yang hidup di terumbu karang Taman NasionalKomodo. Jika zona bahari terjaga dengan baik maka ikanikan dan satwalaut lainnya akan berkembang biak di zona bahari dan kemudian menyebardi perairan sekitar kawasan Taman Nasional Komodo. Selanjutnya satwalaut dan ikanikan ini dapat ditangkap oleh nelayan sekitammya.
dari berbagai organisme (mahluk hidup)yang berada di dalam dan sekitar kawasan perairan tersebut.
Akibatnya,zona bahari mengalami perubahan dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan ;Bahwa semua satwa laut di dalam zona bahari tidak boleh diambil baikdalam keadaan hidup maupun yang sudah mati.
bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapatdilepaskan pula dari nilainilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri i.c. masyarakatDesa/Pulau Komodo, yakni keadilan (justice).
Putus : 16-02-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 K/Pid.Sus.LH/2017 Tanggal 16 Februari 2017 — LETIN SIRAIT
415 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
415 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4249 K/Pid.Sus-LH/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 — RAMUDAH alias AYANG binti UMAR
129 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 25-10-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN BANGKALAN Nomor 252/Pid.B./2013/PN.Bkl. Tanggal 18 Desember 2013 — H.MAHMUDI (Terdakwa)
417 — 26
417 — 26
Putus : 09-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 26/PID.SUS-LH/2018/PT PDG Tanggal 9 April 2018 — Jeifil Esa, S.S.i alias Je bin afniWI Afniwirman;
463 — 108
463 — 108
dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) ekor satwa liar jenis malu-mau/ kukang (Nycticebus coucang) dalam keadaan hidup
3 dari 11 Putusan Nomor 26/PID.SUSLH/2018/PT PDGSimcard No. 0822 6814 4914, setelah itu saksi ADE PUTRA Bin AHMADTASAR dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananSumatera membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas danmenyerahkannya ke Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera (BPPHLHKS) di Padanguntuk diproses lebih lanjut.Bahwa barang bukti berupa 6(enam) ekor satwa liar jenis Kukang ataumalumalu (Nycticebus coucang) didalam
Afniwirman terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Kukang/Malumalu(Nycticebus Coucang) dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UUR.l. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.2.
Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) ekor satwa liar jenis malumau/ kukang (Nycticebus coucang)dalam keadaan hidup, sudah dilepasliarkan dikawasan pelestarian AlamTaman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta di Kota Padang, ProvinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Berita AcaraPelepasliaran yang terlampir dalam berkas' perkara nomorBP.06/BPPHLHKS/Seksi.IVPPNSJBI/10/2017, atas nama tersangkaJeifil Esa, S.Si JE Bin Ir.
Menyatakan Terdakwa JEIFIL ESA, S.Si, alias JE BIN AFNWIRMANtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungidalam keadaan hidup, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 26/PID.SUSLH/2018/PT PDG2.
Menetapkan barang bukti berupa:e 5 (lima) ekor satwa liar jenis malumau/ kukang (Nycticebuscoucang) dalam keadaan hidup, sudah dilepasliarkan dikawasanpelestarian Alam Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta di KotaPadang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat PerintahTugas dan Berita Acara Pelepasliaran yang terlampir dalam berkasperkara nomor : BP.06/BPPHLHKS/Seksi.IV/VPPNSJBI/1 0/2017,atas nama terdakwa Jeifil Esa, S.Si JE Bin Ir.