DA 1610 AG berserta STNK Kendaraan ;e Kayu Olahan jenis Benuas ukuran 15 x 12 sebanyak 40 (empat puluh) Picis denganpanjang 4 (empat) meter atau sama dengan 2,8800 (dua koma delapan delapan nolnol meter kubik) ;e Kayu Olahan jenis Benuas ukuran 10 x 20 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima)picis atau sama dengan 10,0000 M3 (sepuluh nol nol nol nol meter kubik) ;akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanansebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NATALIUSBETHEL bin DJINU selama 4 (empat) tahun dikurangiselama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), subsidair 6(enam) bulan kurungan ;3.

Menurut Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf hUndang undang nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan menentukan : Yang dimaksud dengan asas pelayananyang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu,prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, danketentuan peraturan perundang undangan.;11.Bahwa permohonan objek permohonan ini diajukan atas dasar dasaralasan dan bukti yang jelas dan berdasarkan fakta hukum yangberdasarkan fakta peristiwa yang sesungguhnya

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan skorsing dan melarangPenggugat untuk melaksanakan kewajibannya dengan alasan telah diPHK maka tergugat menuntut agar Penggugat membayar upahPenggugat sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) huruf HUndang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanterhitung sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan adanya PutusanHal 6 dari 35 Hal Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2019/PN Mndyang berkekuatan hokum tetap atas perkara ini yang diprediksiberlangsung selama

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwamengumpulkan potongan kayu dan ranting pohon yang sudah ditebangserta membakarnya dengan korek api pada sebidang tanah milikTerdakwa agar dapat ditanami sayurmayur, menurut Majelis Hakimsebagai perbuatan membuka lahan dengan cara membakar danperbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 69 ayat 1 huruf hUndang

Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsungmempertimbangkan dakwaan Penuntut Umumtersebut;Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP mengandung unsurunsur sebagai berikut : 2.

Nomor 3453 K/Pdt/201711.12.13.yang diberikan oleh Termohon Keberatan karena tidak layak dan adil bagi ParaPemohon Keberatan serta tidak memberikan nilai tambah bagi kelangsungankehidupan Para Pemohon Keberatan sebagaimana amanat Pasal 2 huruf hUndang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,menyatakan: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakanberdasarkan asas: kesejahteraan dan dipertegas dalam Penjelasan Pasal 2Undang Undang

:ages IGE Lipo Lagaedl e933 ybimis Go sle SArtinya: Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yangpaling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringanmafsadahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti danberalasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) UndangHalaman 29 dari 31 Halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.LIkKamis, 17 September 2020 M / 29 Muharram 1442 HUndang

lagidengan perempuan lain ; Bahwa korban tidak ikut karena sedang hamil ; Bahwa saksi mengetahui korban dengan terdakwa tidak ada masalah tidakpercekcokan karena mereka tinggal di rumah orang tua saksi ; Bahwa korban pernah dibawa kerumah orang tuanya di Tasikmalaya, tetapiorang tua nya mengatakan bahwa ia tidak merestui perkawinanya danjangan lagi datang kerumahnya ; Bahwa barang buktinya benar ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan telahmembenarkannya;5.Saksi ARINARACHMI Binti HUNDANG

yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara aquo merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara aquo merupakan permohonan Dispensasi Nikah, maka berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 besertapenjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan UndangHalaman 14 dari 31 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.LIkSenin, 21 September 2020 M / 04 Shafar 1442 HUndang

tersebut, telahdiajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterimasebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti yang diajukan oleh parapihak, Majelis akan mempertimbangkan buktibukti yang ada relevansinyadengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akandikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);Menimbang, bahwa dalam pasal 1313 Kitab Hundang

;Ketentuan di atas semakin dipertegas dalam Penjelasan Pasal 213 huruf hUndang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD danDPRD (UU MD3), yang menyatakan:Dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politiknya danyang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan,pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Berdasarkan uraianuraian di atas, maka demi hukum tidak terbantahkanbahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki

riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibatbelum matangnya usia pasangan; juga faktor psikologis yang belum matangmenyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkanketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua; sehingga kepadapara pihak disarankan untuk menunda pernikahan anakanaknya hingga anaktersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh UndangHalaman dari 33 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.LIkX.14 September 2020 M/ 26 Muharram 1442 HUndang

;IllKetentuan di atas semakin dipertegas dalam Penjelasan Pasal 213 huruf hUndang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD(UU MD3), yang menyatakan:"Dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sahsetelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap";Berdasarkan uraianuraian di atas, maka demi hukum tidak terbantahkan bahwaPengadilan Negeri Jakarta Barat

pelaksanakampanye pemilu yang dengan sengaja melaksanakan kampanyepemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Bjb Halaman 74 dari 116pendidikan atau Setiap aparatur sipil negara dilarang ikut sertasebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu, sebagaimanadimaksud dalam rumusan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf fUndang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum atau Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf hUndang

Halaman 76 dari 116atau tim pelaksana kampanye pemilu yang mengikutsertakan AparatSipil Negara dalam kegiatan kampanye pemilu atau setiap pelaksana,peserta dan atau tim pelaksana kampanye pemilu yang dengansengaja melaksanakan kampanye pemilu menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, sebagaimanadimaksud dalam rumusan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf fUndang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum atau Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf hUndang

dalam kegiatan kampanyepemilu atau setiap pelaksana, peserta dan atau tim pelaksanakampanye pemilu yang dengan sengaja melaksanakan kampanyepemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempatpendidikan atau Setiap aparatur sipil negara dilarang ikut sertasebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu, sebagaimanadimaksud dalam rumusan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf fUndang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum atau Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf hUndang

Tergugat dalam penerbitan objek sengketa 1 danobjek sengketa 3 tidaklah didasarkan atas peraturan perundanganyang berlaku demikian juga dengan Tergugat II didalam penerbitanobjek sengketa 2 tidak didasarkan atas peraturan perundangan yangberlaku; Sehingga tindakan Tergugat dan Tergugat II tidak sesuaiHalaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.PLdengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), pasal 9ayat ( 3) dan Pasal 10 ayat (1) hurfa, huruf c, huruf d, huruf e, huruf hUndang

UndangUndang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28 huruf d angka 1 "bahwa setiaporang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sarna dihadapan hukum".Apakah dapat dibenarkan obyek sengketa diterbitkan denganmelanggar Undang Undang Dasar RI Tahun 1945, melanggar azaskecermatan, melanggar azas transparansi dan azas propesionalitas,dan larangan bertindak sewenang wenang, disamping itu obyeksengketa inlitis juga melanggar Pasal 27 ayat (1) huruf b,c,e,f dan hUndang

tersebut namunPemohon Keberatan tidak dapat menggunakan tanahtersebut untuk didirikan bangunan perumahan sedangkanuntuk yang lain yang masih dalam sekitar blok 010104Tanjung Selamat dapat mendirikan perumahan danmenjalankan usaha, sehingga jelas Asas Keadilan yangdiamanatkan dalam pembentukan Perda Kota MedanNomor 2 tahun 2015 Pasal 13 Ayat (8) huruf a tidakdidapati dan dirasakan oleh Pemohon Keberatan;4) Bertentangan dengan Asas Kesamaan Kedudukan DalamHukum dan Pemerintahan (Pasal 6 Ayat (1) huruf hUndang

Mashari Rais, SH(Penggugat) perihal Permohonan pengajuan pengunduran dirisebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018,ditujukan kepada Ketua DPD Il Partai Golkar Kota Samarinda,karena yang bersangkutan pindah PartaiBahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyimenjadi anggota Partai Politik lain jo pasal 239 angka (2) huruf hUndang Undang RI Nomor 17 Tahun

Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, karena Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerimengatur tentang pembatasan ruang lingkup (cakupan) materi Gugatan "Keputusan yang bipelaksanaan keputusan perpajakan" sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) hundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan bukan mengatur tentang tata cara atpelaksanaan dari materi Gugatan "Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputus:maka pembatasan ruang lingkup (cakupan) materi Gugatan "Keputusan yang