Ditemukan 3076990 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 31-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 31 Oktober 2019 — ROSWATI, S.E
745519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanMahkamah Agung tersebut ;: ROSWATI, S.E ;: Maros ;: 31 Tahun/11 Juli 1985 ;: Perempuan ;: Indonesia ;: Lingkungan Passarang Selatan,Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae,Kabupaten Majene ;: Islam ;: PNS;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan DakwaanTunggal sebagai berikut ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf
    Menyatakan Terdakwa ROSWATI, S.E, terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara Bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf eUndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan TindakHal. 1 dari 17 hal. Put.
    Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terpidana tidak ada dasarhukumnya sehingga dapat dikatakan pungutan tersebut adalahpungutan illegal (liar);Dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
    Bahwa meskipun Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki minimum khusus dalampenjatuhan pidana akan tetapi memperhatikan tingkat kesalahan dankeikutsertaan Terpidana dalam menikmati uang hasil perbuatan yangdilakukan oleh Terpidana adalah tidak ada jika Terpidana dijatuhi
    pldanamengikuti pidana minimum khusus seperti yang ditentukan dalam Pasal12 huruf e tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembalidikabulkan akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetapdipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembalidibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;Membaca suratsurat lain yang bersangkutan :Memperhatikan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 12 A UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
Putus : 28-03-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 29 /PID.B/2011/PN.SBG
Tanggal 28 Maret 2011 — RAMLAN PANGGABEAN
258
  • keterangan terdakwa di persidangan ; Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang padapokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut 1 Menyatakan terdakwa RAMLAN PANGGABEAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotikaGolongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf
    bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehPenuntut Umum kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitumelanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 atau pasal 127 ayat (1) huruf
    alat untukHal 9 dari.....lembar Putusan No.29/Pid.B/2010/PN.SBG.10melakukan kejahatan sehingga harus~ dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum,maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara =;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalamputusan ini ; Menimbang, akan pasalpasal UndangUndang, khususnya pasal : 127 ayat (1)huruf
Register : 20-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PA UNAAHA Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Una
Tanggal 21 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
102108
  • gugatannya serta mohon Putusan, maka untukmempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantumdan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagiandan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanaterurai di muka;Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena ituberdasarkan pasal 49 huruf
    Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam maka pantas untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dandikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009
Putus : 26-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — MEZIA ULFA binti MAIZEN panggilan MEZI
227177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2019Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPayakumbuh tanggal 15 November 2018 sebagai berikut:1.
    dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, tidaksalah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinyaserta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan fakta hukumyang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukumyang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwatelah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf
    2019undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiPadang Nomor 193/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 17 Januari 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor126/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 6 Desember 2018 diperbaiki mengenailamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf
Putus : 16-07-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 278/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 16 Juli 2012 — SAHRAN SIMBOLON
18258
  • mukapersidanganTelah mendengar keterangan saksisaksi yang diucapkan di bawah sumpah dipersidangan;Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga memutuskan:1 Menyatakan terdakwa SAHRAN SIMBOLON, bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf
    Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimanadidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaansebagai berikut :Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ; atauKedua : Melanggar pasal pasal 111 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telahmelanggar pasal127 ayat (1) huruf
    a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaanKedua;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari JaksaPenuntut Umum adalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memilikikeleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggarpasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan keduayang unsurunsurmya adalah sebagai berikut:1 Unsur
    Hak atau Melawan hukummenggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian unsur dan pertimbangan tersebutdi atas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidair ini telahterpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanTindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 11-09-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 275/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 11 September 2012 — BOY HANSPARTA TAMPUBOLON Als BOY
20981
  • dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 11September 2012 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan terdakwa Boy Hansparta Tampubolon als Boy terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan Ibagi diri sendiri jenis shabushabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam1dakwaan atau ketiga : pasal 127 ayat (1) huruf
    09 Maret 2012 barang bukti yangdianalisis berupa 6 (enam) gulungan plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto2,22 (dua koma dua dua) gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas bakar yang salah satu ujungnyamelekat karet dot diduga milik tersangka Boy Hansparta Tampubolon als Boy benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127ayat (1) huruf
    dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undangundang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan untuk ituakan dipertimbangkan apakah unsurunsurmya telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengandakwaan sebagai berkut : Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,atau Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,atau Ketiga :melanggar pasal 127 ayat (1) huruf
    pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut1 Barang siapa ;2 Tanpa hak dan melawan hukum ;3 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;Ad. 1.
    Karenanya Majelis berpendapat unsur ke 3 tersebut, yaitu Menggunakan narkotikajenis shabushabu bagi diri sendiri telah terpenuhi adanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, ke 3 dari pasal 127 ayat (1)huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengang10sendirinya pula unsur ke1 barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalahpelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menggunakanNarkotika Golongan
Putus : 18-10-2012 — Upload : 06-02-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 401/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 18 Oktober 2012 — DIRHAMSYAH TANJUNG Als. BANG ACEH
17261
  • Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab:3569/NNF/2012 tanggal dua puluh Sembilan Juni tahun Duaribu duabelas, diperoleh kesimpulan bahwa barangbukti milik tersangka DIRHAMSYAH TANJUNG als BANG ACEH tersebut adalah benar mengandungMetafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35
    berita acarapersidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakahperbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikutPertama : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; atauKedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf
    a UU No.35 tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telah melanggarpasal127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umumadalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaanmana yang paling terbukti terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar
    pasal 127ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;Ad.1.
    menggunakan narkotika golongan I bukantanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang duhubungkan dengan barang bukti,juga pengakuan terdakwa maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi,maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak PidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf
Register : 18-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA NABIRE Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Nbr
Tanggal 27 Februari 2017 — penggugat tergugat
3423
  • pokoknyatetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukberita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohondilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakanpermohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63ayat (1) huruf
    (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanjJuncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua melalui UndangUndang Nomo 50 Tahun 2009beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa pada harihari sidang
    danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut,Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akandipertimbangkan berikut ini;Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkaraperceraian yang alasanya dikarenakan salah satu pihak telah meninggalkanpihak lain selama 2 tahun berturutturut, olen karena itu berdasarkan pasal 19huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf
    rohani. hal inisesuai dengan Firman Allah SWT dalam Alquran Surat AlBagarah ayat 227:12Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahur.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti danmemenuhi alasan perceraian, alasanya dikarenakan salah satu pihak telahmeninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturutturut, oleh karena ituberdasarkan pasal 19 huruf
    (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Juncto Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhimaksud Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Juncto Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, danPemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, makapetitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raji tersebut memenuhiPasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonanPemohon
Putus : 20-03-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — RAFLI bin MAKKASAU NURDIN M. S.
254186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pekerjaan : Swasta;Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejaktanggal 4 Februari 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriMakassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 127 ayat (1) huruf
    diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut: Keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapatdengan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf
    Yusuf secara patunganmembeli shabu tersebut:Shabu yang ditemukan polisi adalah sisa shabu, Terdakwa bersamadengan rekannya telah menggunakan shabu sebelum terjadinyapenangkapan;Pertanyaan hukum : Apakah perbuatan Terdakwa Rafli membeli shabusecara patungan kemudian menggunakannya dan menyimpan,menguasai sisa shabu dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 ataukah Terdakwa dipersalahkan Pasal 12/7 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor
    Artinya kesalahan dan mens rea Terdakwa sebagaipenyalahguna sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a dan jangan sampaidihukum dengan menggunakan pasal pengedar Pasal 112 ayat (1);Terungkap fakta sikap batin atai niat Terdakwa menggunakan shabudan tidak bermaksud melakukan kegiatan peradaran gelap narkotika.Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya wajibmempertimbangkan mens rea dan kesalahan Terdakwa seperti yangterungkap dipersidangan, mens rea Terdakwa membeli dan memilikishabu tersebut sematamata untuk
    Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2019yang membeli kKemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotikadengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapatditerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1), melainkan diterapkanketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009;Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwasebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika makaTerdakwa terlebih dahulu membeli narkotika setelah itu kemudianmemiliki, menguasai, menyimpannya
Putus : 19-02-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — MAMPE PANGARIBUAN
18697 Berkekuatan Hukum Tetap
  • depan persidangan Pengadilan NegeriBalige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU:ATAU;KEDUA:ATAU;KETIGA:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
    berkenaan denganpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 14-02-2012 — Upload : 18-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 02/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 14 Februari 2012 — DESMAN NAIBAHO als DESMAN
13137
  • PDM717/Sibol/12/2011 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal14 Februari 2012 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntutsupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa DESMAN NAIBAHO alias DESMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Melakukan percobaan sebagaipenyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35
    Narkotika milik tersangka atas nama DESMANNAIBAHO alias DESMAN dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan BeritaAcara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5378/KNF/X/2011 tanggaldua puluh depalan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas adalah benar mengandungCannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran IUndangundang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf
    berwenang untukmenggunakan narkotika tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan faktayuridis yang telah ternyata tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasalUndangundang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, danuntuk itu akan dipertimbangkan apakah unsurunsurnya telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf
    Karenanya Majelis berpendapat unsur ke 3 tersebut,yaitu Mempergunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhiadanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, ke 3 dari pasal 127 ayat (1)huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengansendirinya pula unsur ke1 barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwaadalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang secaratanpa hak dan melawan hukum
    menggunakan narkotika golongan I dalam bentuktanaman ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat(1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelisberpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwadakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum danmeyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sahmenurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya
Putus : 03-07-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 3 Juli 2019 — RAHMATULLAH bin TURIYANTO DAN KAWAN
16492 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti (in casu Pengadilan Tinggi Jawa Timur) yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan atas terbuktinyadakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkankepada Para Terdakwa in casu, sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan faktafakta di persidangan dalam menjatuhkanpidananya
    Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Putus : 23-11-2011 — Upload : 28-05-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 496/PID.B/2011/PN.SBG
Tanggal 23 Nopember 2011 — JAMES PURNOMO GEA Als JAMES
4310
  • JAMES bersalahmelakukan tindak pidana sebagai Penyalah guna Narkotika golongan bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.3.
    Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 345/SP.301230/2011 tanggal 16 Agustus 2011. 3 (tiga) bungkus kecil sabhusabhudalam kantong plastik warna hitam berat kotor = 1,2 (satu koma dua) gram.wonnnnnnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukankeberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan
    Karenanya Majelisberpendapat unsur ke 3 tersebut, yaitu Menggunakan narkotika jenisshabushabu bagi diri sendiri telah terpenuhi adanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, ke 3 dari pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke1 barang siapa di mukatelah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidanadalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang secara tanpa hak danmelawan hukum
    menggunakan narkotika golongan dalam bentuktanaman;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur daripasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, maka Majelis berpendapat dan sependapat denganPenuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umumtersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbuktisecara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya
    alasan bagi Majelis untuk memerintahkankepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusanini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAPkepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lainyang bersangkutan terutama pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 16-01-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2908 K/PID.SUS/2018
Tanggal 16 Januari 2019 — HERZON alias ECONG
5133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sabu tersebut diperolehTerdakwa dengan cara diberi oleh Paet dan akan digunakan bagidirinya sendiri bersamasama dengan Paet: Bahwa meskipun oknum Penyidik tidak melakukan test ataupemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukanpemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratoriumtidak dilampirkan dalam berkas perkara a quo, demikian pula halnyadengan oknum Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 terhadapTerdakwa, namun
    No. 2908 K/PID.SUS/2018yang sedikit, maka berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebutternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanyamemenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorangsebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiriterlebin dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan caramembeli atau diberi oleh orang lain.
    Lagi pula tidak ada bukti bahwaTerdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihaklain; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidanadalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 33/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal
    18 Juli 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor 121/Pid.SUS/ 2018/ PN.Amb tanggal 16Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang
Putus : 18-07-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — NASRUN BASRI PURBA alias ANAS
9052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NegeriTebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1627 K/Pid.Sus/2019ATAUKetiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12/7 Ayat (1) huruf
    Menyatakan Terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakanNarkotika Golongan jenis ganja bagi diri sendiri" sebagaimanadalam surat dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;2.
    Narkotika Golongan jenis ganja bagi diri sendiri, tidak salah dan telah menerapkanperaturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadilitelah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan faktaHalaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1627 K/Pid.Sus/2019hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benarsesual fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehinggaperbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsurtindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf
    MDN, tanggal 6 Februari 2019,Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1627 K/Pid.Sus/2019yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor286/Pid.Sus/2018/PN.Tbt, tanggal 13 Desember 2018 harus diperbaikimengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhnkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981
Putus : 30-05-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 140/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 30 Mei 2012 — RIDONI PARUBAAN SIMMAORA
6412
  • ke a UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yangtelah ternyata tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undangundang hukumpidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan untuk itu akan dipertimbangkanapakah unsurunsurnya telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf
    Karenanya Majelis berpendapat unsur ke 3 tersebut, yaitu tanpa hak dan melawanhukum menggunakan Narkotika untuk diri sendiri telah terpenuhi adanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat (1)huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelisberpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaanPenuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;Menimbang
    alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalamtahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebaniuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yang bersangkutanterutama pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 21-03-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — LA ODE MUHAMMAD SAWAL FITRA, S.Ip., alias FITRA
15266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; atauDakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang R.I. Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMuna tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut:1.
    Mei; Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang menunggu WaMei untuk bersamasama memakai shabu tersebut; Bahwa meskipun benar Terdakwa telah membali shabu dari La Ake,namun oleh karena maksud dan tujuannya adalah untuk dipergunakansendiri, dengan barang bukti relatif sedikit sekedar cukup untuk satu kallpemakaian, serta tidak terungkap fakta Terdakwa terlibat dalamperedaran Narkotika, maka perbuatan materiil Terdakwa tersebut hanyamemenuhi unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf
    undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara Nomor 90/PID.SUS/2018/PT KDI tanggal 1 November2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor63/Pid.Sus/2018/PN Rah tanggal 14 Agustus 2018 harus diperbaikimengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — AJIB SHAH
600617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 208 PK/PID.SUS/2017Hak Interpelasi Anggota DPRD Tahun 2015, yang bertentangan dengankewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RINomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 Ayat (3)UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 Huruf a juncto Pasal 18 UndangUndang
    kepada YangMulia Hakim Agung supaya mencermati sedari awal permasalahan yangdisangkakan kepada saya untuk diambil keputusan yang tidak bertolak belakangsatu dengan yang lain ;Dalam pertimbangan Judex Facti di halaman 376 menyebutkan :Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terlinat pula adanya hubungansikap batin antara Terdakwa dengan perbuatannya (dolus) yang tercermin dariperbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telahdipertimbangkan dalam uraian unsurunsur Pasal 12 huruf
    Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata ;Dalam pertimbangan Judex Facti di halaman 378 menyebutkan :"Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf b suncto Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto
    Nomor 208 PK/PID.SUS/2017Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana angka II huruf a dan b tersebut tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut :1.
    a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwaputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana ;Memperhatikan Pasal 12 Huruf a juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang
Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Juli 2017 — JOSUA MARITO SIHOTANG
244137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yohannes Manorsor Simatupang menghisaprokok yang sudah bercampur narkotika jenis ganja, sehingga para Terdakwamerasa enak dan nikmat; Berdasarkan surat Keterangan Test Narkotika Nomor 1363/LABRS/VI/2016tanggal 1 Juni 2016 dari Rumah Sakit Umum Porsea disimpulkan bahwapada urine Terdakwa Josua Marito Sihotang mengandung Ganja (THC); Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 Ayat (1) huruf
    Putusan No. 810 K/PID.SUS/2017Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TobaSamosir tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa JOSUA MARITO SIHOTANG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawanhukum melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang RI Nomor
    Putusan No. 810 K/PID.SUS/2017kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,sebagaimana selengkapnya disebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan
Putus : 05-04-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 70/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 5 April 2012 — JHON MARTIN PASARIBU
16958
  • oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaansebagai berikut :Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;atauKedua : Melanggar pasal pasal 111 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telahmelanggar pasal127 ayat (1) huruf
    a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaanKetiga;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari JaksaPenuntut Umum adalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memilikikeleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggarpasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan keduayang unsurunsurmya adalah sebagai berikut:1 Unsur
    Hak atau Melawan hukummenggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian unsur dan pertimbangan tersebutdi atas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidair ini telahterpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanTindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
    akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan bagi diriTerdakwa sebagai berikut :HalHal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantasPeredaran dan penyalahgunaan narkotika;HalHal yang meringankan : e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;e Sifat dari perbuatan terdakwa yang dilakukannya oleh karena terdakwa sudahketergantungan atas narkotika tersebut;Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf