Johanes Fahik IIkepala kampong kabuklaran, 3. Matheus Bere Fukun Asuwain, 4. PetrusFahik Klau ketua leobadan yang disaksikan oleh an. Kepala DesaWebriamata yang bernama Philipus Bere (alm) serta mengetahui KepalaKecamatan Malaka Barat yang bernama Drs. I.L.

PUTUSANNomor 482K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :IIKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,Berkedudukan di Jalan KH. Akhmad Dahlan Komp Lippo, KabupatenBekasi;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. TIMBUL PARUALIAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanKepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan KabupatenBekasi ;2.

PUTUSANNomor 482K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :IIKEPALA KANTOR PERTANAHAN' KABUPATEN BEKASI,Berkedudukan di Jalan KH. Akhmad Dahlan Komp Lippo, KabupatenBekasi;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. TIMBUL PARUALIAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanKepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan KabupatenBekasi ;2.

(P18& P.19);Riwayat Warisan dari Jual Beli/Ganti Rugi Jual Beli dengan Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR Halaman 62 Perolehan Soekarsono alias dengan Gurayang Tergugat IlKarsono pada pada 2011, dimana Intervensi padatahun 1990. sebelumnya 2014.Gurayangmemperoleh tanah itudari Amik Rabik pada2008 (T.2, T.15,T.17).Asal tanah Diberikan oleh Amik Rabik, Dari Tergugat IIKepala Desa (L. membuka lahan Intervensi.Darmawan Yasin) tersebut.Luas bidang 2 hektar 2 hektar (sebagiantanah dijual kepadaTergugat

TanjungBalai Selatan Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT LURAH KELURAHAN SIRANTAU, yang beralamat di Jalan DurianKM.2 Tanjung Balai, Untuk selanjutnya dan seterusnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT IIKEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALIATR KOTATANJUNG BALAI yang beralamat di JI.

TERGUGAT IIKepala Kantor Pertanahan Kota Medan, tempat kedudukan di Jalan STM, Kelurahan Siti Rejo , Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;Selanjutnya disebut sebagai :..........

Tergugat I dan lainnya bertugas secara kedinasan bukan pribadi , seharusnyayang digugat lembaganya tempat Tergugat I bekerja ;Menimbang bahwa ketiga Tergugat mengemukakan hal ini dalam eksepsinya masingmasing, sehingga pertimbangan ini berlaku untuk ketiganya ;Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim permasalahan hukum yang diajukanPenggugat dalam perkara ini jelas adalah perbuatan yang telah dilakukan Tergugat IKepala Gudang di GBB Pecoro 2, Tergugat II Kepala Gudang di Mangli dan tergugat IIKepala

Bangunan tidak bisadijatuhkan pula; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan obyek sengketa bukti P4c yangdikeluarkan oleh tergugat I bersifat melawan hukum dari aspek material substansial danharuslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat I Kepala Dinas Cipta Karya DanTata Ruang Pemerintah Kota Surabaya untuk mencabut obyek sengketa BuktiMenimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat IIKepala

Parman KAV.77 Jakarta Barat;IIKEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANGNEGARA JAKARTA , berkedudukan di Jalan Prapatan No.10Jakarta Pusat;Termohon Kasasi sampai dengan III dahulu Tergugat I, Il dan TurutTergugat/ Pembanding , Il dan Turut Terbanding III;dan :I. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan diJalan Sisingamaraja No.2 Jakarta Selatan;Il. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan TamanJatibaru No.1 Jakarta;II.

., sekitar bulan Oktober2018, yang diajukan kuasa hukum Tergugat Bapak Djumadi dan Tergugat IIKepala Desa Tulangan, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnyamengajukan surat kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSidoarjo selaku Tergugat namun tidak mendapatkan tanggpan atasPencatatan Peralihan Hak dimaksud, dan melalui suratnya Tergugatmeminta Penggugat untuk mengajukan Permohonan Surat KeteranganPendaftaran Tanah (SKPT);Halaman 5 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 58/G/2019/PTUN.SBY.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tergugat IIKepala Cabang PT.

Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan putusanuit voerbaar bijvoorrad, walaupun Tergugat Joice Bernadin Gosal, Tergugat IIDrs.W.J.Mentang yang pada saat ketika itu menjabat sebagaiTergugat IIKepala Kecamatan Wenang selaku PPAT, Tergugat IV BPN KotaManado, berikut pula Turut Tergugat Lurah Ranomut yang,pada saat ketika itu"ex officio" dijabat oleh Mendi Kolanus, BA. dan Turut TergugatIV Kaur Pemerintahan Kecamatan Wenang yang pada saatketika itu.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, Pemohon Kasasi IIKEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI cq SUKUDINAS PENDIDIKAN JAKARTA BARAT tersebut:Menghukum Para Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi IlI/ParaTergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh

LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI IIKepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRIDELINDIANTO bertangda tangan, RISNANDAR (Marketing) tidakbertanda tangan dan checklist tidak diisi;18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLISTNOTA ANALISA PEMBIAYAAN An.

LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI IIKepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRIdHal. 123 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/201733.DELINDIANTO bertangda tangan, RISNANDAR (Marketing)TIDAK bertanda tangan dan checklist tidak diisi;45. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &AML CHECKLISTMONITORING PEMBIAYAAN An.

dengan pokok permohonan in casu,Pengadilan hanya akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon kepadaTermohon Il Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalamkapasitasnya menerima dan menerbitkan permohonan Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan Pemohon; Hal. 82 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.SmgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan bukti T.I&T.II3 diperolehfakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon IIKepala

Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 8455 /SP2DLS/BTL / XII / 2016, tanggal 27 Desember 2016 untuk belanja lansung( BTL) guna biaya bantuan keuangan / Alokasi Dana Desa Tahap IIKepala Desa Mbeleang Kec. Bangkurung Kab.

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT IIKEPALA DINAS' BINA MARGA PROVINSI JAWA BARATBERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMELIHARAAN JALAN DI PROVINSIJAWA BARAT66.67.68.69.Bahwa Dinas Daerah merupakan pelaksana otonomi daerah yangmemiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah, dipimpinoleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Pasal 4,

menjadi bagian dariputusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan PenggugatII Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat IIIntervensi adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria DanTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat IIKepala

Bahwa objek Sengketa TUN dalam perkara a quo (1.1) selanjutnyaditandatangani Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu, Dahulunya Kepala Badan Perizinan,Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten IndragiriHilirdan objek sengketa (1.2) selanjutnya ditandatangani Tergugat IIKepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, DahulunyaKepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, yangdiberikan oleh Bupati Indragiri Hilir;3.

Wakil Bupati Bulungan Penanggung jawabSekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Ketua IAsisten Bidang Pemerintahan Ketua IIKepala BPN Kabupaten Bulungan SeketarisKepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan AnggotaAsisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.